Rangkuman Berita Utama Timteng Jumat 25 Januari 2019

iran dan venezuelaJakarta, ICMES: Iran menegaskan dukungannya kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro setelah Amerika Serikat mengakui Juan Guaido, pemimpin Majelis Nasional Venezuela yang dikuasai oposisi, sebagai presiden sementara Venezuela.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengakut terkejut atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara.

Yordania mengundang Suriah untuk berpartisipasi dalam konferensi ke-29 Uni Parlemen Arab yang akan diadakan di Amman, ibu kota Yordania.

Penyelidik PBB akan memulai penyelidikan independen internasional untuk kasus pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.

Berita selengkapnya:

Iran Dan Hizbullah Dukung Presiden Venezuela Dan Kecam Intervensi AS

Iran menegaskan dukungannya kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro setelah Amerika Serikat (AS) mengakui Juan Guaido, pemimpin Majelis Nasional Venezuela yang dikuasai oposisi sebagai presiden sementara Venezuela.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi, Kamis (23/1/2019), merilis statemen berisi pernyataan sikapnya terhadap perkembangan situasi politik di Venezuela dan intervensi AS secara terbuka atasnya.

ôRepublik Islam Iran mendukung pemerintah dan bangsa Venezuela di depan setiap intervensi asing dalam urusan internal negara ini atau di depan tindakan ilegal atau anti-tindakan-tindakan tak berkerakyatan, seperti upaya-upaya kudeta,ö ungkap Qasemi.

Dia menambahkan, ôKami berharap setiap perselisihan politik di Venezuela dapat ádiselesaikan secepat mungkin oleh rakyat dan pemerintah negara ini melalui solusi hukum dan damai.ö

Menyusul pengakuan AS terhadap pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara negara ini, Presiden Nicolas Maduro Rabu lalu mengumumkan pemutusan áhubungan diplomatik Caracas dengan Washington, dan memberikan tenggat waktu 72 jam kepada para diplomat AS agar segera meninggalkan negara Venezuela.

Maduro menuding AS berusaha menggerakkan kudeta di Venezuela. Dia juga bersumpah untuk memperjuangkan hak rakyat Venezuela atas perdamaian dan pemerintahan yang berdaulat atas pilihan mereka.

Kelompok pejuang Hizbullah juga mengeluarkan pernyataan dukungan kepada Maduro dan mengutuk campur tangan AS

Kelompok berpengaruh yang berbasis di Lebanon ini menegaskan bahwa pengakuan AS tidak akan memberikan legitimasi pada kudeta.

Hizbullah menegaskan bahwa seluruh dunia mengetahui bahwa tujuan intervensi AS bukan untuk membela demokrasi dan kebebasan, seperti yang diklaim Washington, melainkan untuk mengendalikan kekayaan dan kemampuan Venezuela serta demi menghukum negara-negara yang yang melawan hegemoni AS di dunia. (mehr/alalam)

Erdogan Mengaku Terkejut Atas Dukungan AS Kepada Upaya Kudeta Di Venezuela

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengakut terkejut atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara.

“Saya terkejut dengan sikap Trump (terhadap situasi di Venezuela). Sangat penting untuk menghormati orang yang memenangi pemilihan umum. Kami menentang tindakan anti-demokrasi,” kata Erdogan pada konferensi pers di Ankara setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Malta Marie-Louise Coleiro Preca, Kamis (24/1/2019).

Pemimpin Turki itu mengaku berkeyakinan bahwa “rakyat Venezuela mendukung pemimpin yang mereka pilih (Nicolas Maduro)“.

Dia juga menegaskan, “Uni Eropa mengabaikan upaya kudeta di Turki pada Juli 2016”.

Pada 23 Januari lalu Juan Guaido mendeklarasikan dirinya bertindak sebagai presiden saat rapat umum oposisi di Caracas. Presiden petahana Venezuela Nicolas Maduro menyebut perkembangan ini sebagai upaya kudeta yang diselenggarakan oleh Washington. Dia kemudian mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan AS.

Negara-negara anggota Grup Lima, kecuali Meksiko, serta Albania, Georgia, AS, dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Beberapa negara Uni Eropa juga menyatakan mendukung parlemen Venezuela, dan berharap pemilihan umum akan diadakan untuk menyelesaikan krisis.

Rusia, Bolivia, Iran, Kuba, Nikaragua, dan Turki menyatakan dukungan mereka kepada Maduro. Belarus dan Cina menyerukan penyelesaian semua perselisihan secara damai, dan menentang campur tangan asing, sementara Sekjen PBB berbicara mendukung dialog untuk menemukan solusi bagi krisis. (tass)

Yordania Undang Suriah Untuk Pertemuan Uni Parlemen Arab

Kerajaan Yordania mengundang Suriah untuk berpartisipasi dalam konferensi ke-29 Uni Parlemen Arab yang akan diadakan di Amman, ibu kota Yordania, pada awal Maret mendatang, demikian dilaporkan surat kabar Al-Ghad terbitan Yordania, Kamis (24/1/2019).

Mengutip keterangan sumber-sumber parlemen Yordania, Al-Ghad menyebutkan bahwa Ketua Parlemen Yordania Atef Tarawaneh telah melayangkan surat undangan itu kepada sejawatnya dari Suriah Hamouda Sabbagh.

Jika Suriah memenuhi undangan ini maka partisipasinya tersebutá merupakan pertama kalinya setelah bertahun-tahun absen akibat diboikot oleh negara-negara Arab dan pembekuan keanggotaannya di Liga Arab, menyusul krisis pemberontakan dan terorisme yang melanda Suriah sejak tahun 2011.

Undangan Yordania tersebut disampaikan dengan latar belakang beberapa indikator yang mengindikasikan awal proses normalisasi hubungan antara Suriah dan Yordania, termasuk peningkatan perwakilan diplomatik Oman di Damaskus baru-baru ini serta kunjungan delegasi tinggi ke parlemen Yordania ke Suriah yang telah menemui Presiden Suriah Bashar al-Assad pada tahun 2018, dan seruan parlemen Yordania untuk pemulihan keanggotaan Suriah di Liga Arab.

Selain itu, beberapa negara Arab lainnya juga telah menyerukan kembalinya Suriah ke Liga Arab. Perkembangan yang paling spektakuler terkait hubungan Suriah dengan dunia Arab ialah kunjungan pertama seorang pemimpin Arab ke ibu kota Suriah sejak 2011 yang dilakukan oleh Presiden Sudan Omar al-Bashir ke Suriah beberapa waktu lalu di mana dia menemui Presiden Assad, serta pengumuman Uni Emirat Arab dan Bahrain mengenai pengaktifan kembali kedutaan besar masing-masing untuk Suriah di Damaskus.

Undangan Suriah untuk berpartisipasi dalam Konferensi Parlemen Arab ini juga terjadi di tengah kuatnya kemungkinan diundangnya Damaskus untuk mengikuti pertemuan puncak Arab di Tunisia pada Maret mendatang. (alalam)

PBB Akan Memulai Penyelidikan Kasus Pembunuhan Khashoggi

Penyelidik PBB untuk pembunuhan ekstra-yudisial, Agnes Callamard, akan berkunjung ke Turki minggu depan untuk memimpin “penyelidikan independen internasionalö kasus pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.

Callamard di Jenewa mengaku berencana memulai penyelidikan selama berada di Turki dari tanggal 28 Januari hingga 3 Februari 2019.

“Saya akan memimpin penyelidikan internasional independen mengenai pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi,” kata Callamard kepada Reuters, Kamis (24/1/2019).

Khashoggi, kritikus pemerintah Saudi yang juga kolumnis Washington Post, terbunuh di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018.

Para senator AS dan CIA telah berkesimpulan bahwa putra mahkota kuat Arab Saudi, Mohammed bin Salman, memerintahkan pembunuhan Khashoggi, sementara para pejabat Saudi telah berulang kali membantah dugaan keterlibatan Bin Salman.

Kelompok-kelompok peduli HAM dan lain-lain telah menolak bantahan resmi Riyadh itu, dan berulang kali menyerukan penyelidikan independen dan sah atas kasus tersebut.

Callamard mengaku akan mengevaluasi kondisi kejahatan itu dan “sifat serta tingkat tanggung jawab negara dan individu untuk pembunuhan”.

“Temuan dan rekomendasi saya akan dilaporkan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada sesi Juni 2019,” katanya.

Namun, kepala Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth menyerukan penyelidikan PBB yang lebih komprehensif, dan menekankan bahwa tim penyelidik hendaknya terdiri atas para ahli yang independen dan tidak dibayar.

“Kami pada saat ini menghadapi jalan buntu dalam kasus Khashoggi. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Putra Mahkota Saudi,” kata Roth kepada AFP.

Dia juga mengatakan, “Langkah selanjutnya yang kita semua cari adalah penyelidikan PBB. Dan (Sekjen PBB Antonio) Guterres sangat ingin menghindari hal ini karena dia tidak ingin menyinggung orang-orang Saudi.” (railayoum/middleeasteye)