Rangkuman Berita Utama Timteng Kamis 18 Maret 2021

yaman maribJakarta, ICMES. Utusan Khusus AS untuk Yaman Timothy Lenderking belakangan ini berusaha meningkatkan upaya diplomatiknya mengenai perang Yaman, namun pemerintah Yaman kubu Sanaa (Ansarullah/Houthi) tak berharap Washington akan menurunkan taraf ekspektasinya terhadap Sanaa.

Presiden AS Joe Biden akhirnya buka mulut soal mengapa Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed bin  Salman tak tersentuh sanksi dan hukuman terkait dengan kasus pembunuhan sadis jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat Jenderal Saudi di Turki pada tahun 2018.

Menteri Intelijen Israel Eli Cohen menyatakan bahwa empat negara yang paling bermungkinan menandatangani perjanjian damai dengan Israel adalah Arab Saudi, Oman, Qatar dan Niger.

Berita Selengkapnya:

Perang Ma’rib, AS dan Saudi Gagal Bendung Serangan Ansarullah

Utusan Khusus AS untuk Yaman Timothy Lenderking belakangan ini berusaha meningkatkan upaya diplomatiknya mengenai perang Yaman, namun pemerintah Yaman kubu Sanaa (Ansarullah/Houthi) tak berharap Washington akan menurunkan taraf ekspektasinya terhadap Sanaa.

Ansarullah tak memberikan respon resmi terhadap usulan AS, yang dinilai oleh beberapa media bertujuan mengembalikan Ansarullah ke lingkaran blokade secara diplomatik berdasarkan Perjanjian Riyadh, yang pada gilirannya akan lebih berbahaya bagi Yaman daripada kondisinya sekarang.

Menurut surat kabar Libanon Al-Akhbar, Sanaa menegaskan bahwa selagi agresi koalisi yang dipimpin Arab Saudi masih berlanjut maka usulan AS untuk perdamaian tak ubahnya dengan mengajak Ansarullah menyerah, hal yang tak mungkin dipenuhi oleh kelompok ini.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir Saudi mendesak Lenderking agar membantu berusaha mengubah perimbangan militer di Yaman, terutama di kota strategis Ma’rib. Saudi juga mengklaim serangan pasukan kubu Sanaa (tentara Yaman dan Ansarullah) ke Ma’rib terhenti.

Saudi telah mengirim pasukan dan perlengkapan tambahan ke Ma’rib dan lalu mengatakan kepada Lenderking bahwa Saudi berhasil mengaktifkan front-front operasi militer di Taiz dan Hajjah.  Karena itu Lenderking lantas kembali ke AS dan mengaku sedang menunggu respon dari Sanaa.

Al-Akhbar menyebutkan bahwa apa yang diklaim Saudi itu lebih merupakan perhitungan yang ternyata luput dan berantakan karena kubu Sanaa masih berada di atas angin dan melanjutkan serangannya di Ma’rib, sementara di Taiz berhasil mengendalikan inisiasi, dan di Hajjahpun terus melanjutkan operasi militernya.

Menlu AS Antony Blinken menyatakan kepada Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths bahwa AS mendukung integritas dan stabilitas Yaman. Griffiths lantas mengatakan kepadanya bahwa segala proses politik di Yaman mengharuskan gencatan senjata, pembukaan kembali Bandara Sanaa, dan pengurangan pembatasan pelabuhan.

Menanggapi komunikasi Blingken dan Griffiths, anggota Dewan Tinggi Politik Yaman kubu Sanaa, Mohammad Ali Al-Houthi menegaskan, “Kami menantikan keluarnya pasukan dan para ahli AS dari perang, penyingkiran dan penarikan senjata AS, dan pemberitahuan kepada AL AS untuk pencabutan blokade.”

AS mengusulkan penghentian serangan kubu Sanaa ke Ma’rib dengan beberapa konsensi bersyarat, termasuk pembukaan kembali Bandara Sanaa dan Pelabuhan Al-Hudaydah dengan syarat mendapat izin dari Saudi, dan rute penerbanganpun terbatas, yaitu antara Yaman dan negara-negara anggota koalisi yang dipimpin Saudi.

Menurut beberapa sumber, upaya terbaru AS ialah menetapkan “garis merah” untuk wilayah provinsi Jawf, bukan Ma’rib, meskipun secara geografis keduanya terhubung satu sama lain. Dan sebelum itupun, kata para pengamat, AS juga memikirkan upaya agar rencana-rencana militer koalisi serta komunikasi Saudi dengan kelompok-kelompok adat Ma’rib dan kelompok-kelompok teroris yang bercokol di Ma’rib dapat mencegah jatuhnya provinsi ini ke tangan kubu Sanaa. (fna/alakhbar)

Ini Alasan Presiden AS Mengapa Bin Salman Tak Dikenai Sanksi Hukum Dalam Kasus Khashoggi

Presiden AS Joe Biden akhirnya buka mulut soal mengapa Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed bin  Salman tak tersentuh sanksi dan hukuman terkait dengan kasus pembunuhan sadis jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat Jenderal Saudi di Turki pada tahun 2018.

Dikutip Rai Al-Youm, dalam wawancara dengan ABC News yang disiarkan pada hari Rabu (17/3), Biden mengatakan, “Hukuman telah dijatuhkan kepada semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi, tapi tidak termasuk Putra Mahkota Saudi, karena AS tidak menerapkan hukuman terhadap para pemimpin negara-negara sekutu (AS).”

Dia menambahkan, “Hubungan (AS) dengan Saudi akan mengalami suatu perubahan, dan sudah saya sampaikan kepada Raja Saudi Salman secara gamblang bahwa urusan akan berubah.”

Sebelumnya, beberapa media AS mengutip pernyataan para pejabat negara ini bahwa “ada polemik dan sedikit ketegangan di dalam Gedung Putih pada pekan terakhir menjelang publikasi laporan intelijen mengenai Khashoggi.”

Mereka juga mengatakan bahwa penjatuhan sanksi terhadap Bin Salman “bukanlah opsi yang mengemuka di atas meja”.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, “Pemerintahan Presiden Biden tak menempuh langkah maju meskipun ada permintaan dari Kementerian Luar Negeri untuk penempuhan tindakan atas opsi-opsi mengenai mekanisme pembidikan terhadap Putra Mahkota Saudi.”

Pejabat lain di kementerian yang sama, menurut CNN, menegaskan bahwa menghukum Bin Salman tidak akan pernah menjadi “opsi yang dapat diimplementasikan”, karena dapat menjungkir balik beberapa inisiatif penting di kawasan Timur Tengah.

Beberapa pejabat pemerintah AS juga mengatakan bahwa penjatuhan sanksi terhadap Bin Salman akan menjadi masalah yang “sangat pelik” serta dapat mengancam kepentingan pasukan AS di Saudi.

Laporan intelijen AS yang didisklasifikasi dan dipublikasi beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Bin Salman secara pribadi kemungkinan besar telah menyetujui rencana pembunuhan Khashoggi di Istanbul pada tahun 2018. (raialyoum)

Menteri Intelijen Israel: Saudi, Oman, Qatar, dan Niger Menuju Normalisasi dengan Israel

Menteri Intelijen Israel Eli Cohen menyatakan bahwa empat negara yang paling bermungkinan menandatangani perjanjian damai dengan Israel adalah Arab Saudi, Oman, Qatar dan Niger.

“Ada lebih banyak negara yang terhubung ke Teluk dan di Afrika yang akan menjalin perjanjian damai dengan kami,” kata Cohen dalam wawancara dengan Ynet, seperti dikutip Rai Al-Youm, Rabu (18/3).

Dia menjelaskan, “Di Teluk kita berbicara tentang Kesultanan Oman, Arab Saudi dan Qatar, yang kami lihat mengarah ke kamp pro-Barat, lebih dari kamp pro-Iran, dan ini merupakan satu kemajuan. Selain itu, pekan lalu ada pemilu di Niger yang dimenangi oleh kandidat pendukung AS, dan ini menambah kesempatan normalisasi hubungan (dengan Israel).”

Mengenai apakah pemerintahan baru AS akan menghambat proses normalisasi itu, Cohen mengatakan, “Perubahan dalam pemerintahan AS adalah perkara pasti dengan adanya kemajuan perjanjian-perjanjian, secara lebih kecil dengan Afrika dan secara lebih besar dengan negara-negara Teluk, mengingat negara-negara ini sangat mementingkan pengetahuan mengenai kebijakan politik AS terhadap Iran.”

Cohen juga mengatakan, “AS akan toleran terhadap Iran, dan menurut perkiraan saya, perjanjian-perjanjian dengan negara-negara Teluk tak akan pernah maju. Jika Washington menempuh kebijakan tegas dan sanksi terhadap Iran yang dapat mencegahnya dari memperoleh senjata nuklir maka kita akan melihat perjanjian-perjanjian damai tambahan dengan negara-negara Teluk.” (raialyoum)