Rangkuman Berita Utama Timteng Kamis 18 Juni 2020

tentara suriah di mayadinJakarta, ICMES. Suriah menyatakan bahwa “Undang-Undang (UU) Caesar” yang diterapkan AS terhadap Suriah mencerminkan pelanggaran dan premanisme Washington di depan semua hukum dan norma internasional.

Faksi Jihad Islam Palestina (PIJ) mengutuk sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah, dan menyebutnya sebagai kelanjutan dari agresi AS terhadap umat.

Rusia memastikan bahwa sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah tidak akan mempengaruhi kerjasama Moskow-Damaskus di bidang militer dan perang melawan terorisme.

Rusia menyatakan PBB tidak menyertakan bukti yang meyakinkan dalam laporannya yang menuding Iran terlibat dalam serangan ke fasilitas minyak Saudi.

PemerintahTurki mengumumkan operasi militer baru bersandi  “Cakar Harimau” di Irak utara sehari setelah melancarkan operasi bersandi “Cakar Elang” anti Partai Pekerja Kurdi (PKK), kelompok pemberontak Kurdi Turki.

Berita selengkapnya:

Pertama Kali, Suriah Tanggapi UU Caesar AS

Sebuah sumber resmi di Kementerian Luar Negeri Suriah, Rabu (17/6/2020),  menyatakan bahwa “Undang-Undang (UU) Caesar” yang diterapkan AS terhadap Suriah mencerminkan pelanggaran Washington terhadap semua hukum dan norma internasional dan memperlihatkan sejauh mana para pejabat berperilaku ala “geng bandit”.

“Pemerintah Amerika yang memburu warganya di jalanan di negara-negara bagiannya, membunuh orang dengan darah dingin, dan mempraktikkan bentuk-bentuk diskriminasi rasial yang paling keji dalam mereproduksi kejahatan para leluhur dan pendiri AS terhadap penduduk pribumi, malah berlagak sebagai orang yang paling berhak berbicara tentang HAM,” kecam sumber itu.

Dia juga mengatakan, “Pemerintah Amerika telah membangun negaranya di atas budaya pembunuhan, tidak menghargai nilai apapun, dan malah menghina semua norma dan hukum.”

Sumber itu menyebut klaim-klaim pemerintah AS tentang HAM di Suriah melampaui segala bentuk kebohongan dan kemunafikan terburuk, dan kebijakannya mengacu pada urusan dukung mendukung terorisme yang telah menumpahkan darah warga Suriah dan menghancurkan banyak prestasi mereka.

Dia menegaskan bahwa sanksi terhadap rakyat Suriah digalakkan AS demi menambah dimensi dan bentuk baru terorisme, dan sebagai upaya melicinkan proyeknya yang lancang.

Sumber itu memastikan rakyat dan tentara Suriah, “yang selama ini telah gigih membela kedaulatan dan integritas negaranya serta mengandaskan proyek AS, tidak akan membiarkan para penjahat di Gedung Putih menghidupkan kembali proyeknya yang berantakan”; bangsa Suriah akan menghadapi sanksi AS dengan tekad yang telah mengalahkan kelompok-kelompok teroris yang diperalat oleh AS.

Presiden AS Donald Trump pada 20 Desember 2019 meneken “Undang-Undang Caesar untuk Perlindungan Warga Sipil di Suriah” (Caesar Syria Civilian Protection Act) atau disingkat “Caesar Act” (UU Caesar). UU ini bertujuan memaksilkan tekanan ekonomi dan politik terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar Assad.

UU ini mengatur langkah-langkah tambahan yang harus diambil terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas yang menunjang operasi militer pasukan pemerintah Suriah.

UU ini diberlakukan sejak 17 Juni 2020 dengan bertujuan merampas segala peluang dari Assad untuk menjadikan kemenangan militernya di lapangan sebagai modal politik.

UU ini mengatur langkah-langkah tambahan yang harus diambil terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas yang menunjang operasi militer pasukan pemerintah Suriah. (sana/raialyoum)

Jihad Islam Kutuk “UU Caesar” Anti-Suriah

Faksi Jihad Islam Palestina (PIJ) mengutuk sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah, dan menyebutnya sebagai kelanjutan dari agresi AS terhadap umat.

Dalam siaran persnya, Rabu (17/6/2020),  PIJ menegaskan, “Sanksi ini diberlakukan dalam rangka agresi Amerika yang sedang berlangsung terhadap umat kita, dan bertujuan memaksakan hegemoni, perpecahan dan fragmentasi negara-negara Arab.”

Menurut PIJ, Suriah adalah sasaran pertama agresi itu agar negara ini berantakan dan menerima segala tekanan dan persyaratan AS.

PIJ memperingatkan bahwa penyesuain diri dengan sanksi AS itu akan berarti transmisi dan replikasi konspirasi AS ke negara-negara lain demi melayani agenda Zionis-Amerika.

Sebelumnya, sumber Kementerian Luar Negeri Suriah juga angkat bicara tentang UU Caesar dan menyebutnya sebagai praktik premanisme AS di depan norma dan hukum internasional.

UU Caesar anti-Suriah diberlakukan sejak 17 Juni 2020 dengan tujuan memaksilkan tekanan ekonomi dan politik terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar Assad dan meniadakan peluang baginya  untuk menjadikan kemenangan militernya di lapangan sebagai modal politik.

UU ini mengatur tindakan yang akan diambil AS terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas yang menunjang operasi militer pasukan pemerintah Suriah. (alalam)

Moskow Pastikan UU Caesar Tak Pengaruhi Kerjasama Militer Rusia  dengan Suriah

Pemerintah Rusia memastikan bahwa sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah tidak akan mempengaruhi kerjasama Moskow-Damaskus di bidang militer dan perang melawan terorisme.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengingatkan bahwa ribuan rakyat jelata Suriah berada di ambang batas ketahanan hidup akibat sanksi sepihak yang sudah bertahun-tahun diberlakukan AS terhadap Suriah.

Kementerian Negeri Beruang Merah ini dalam statemennya yang dirilis Rabu (18/06/2020) menyatakan, “Washington menyadari sepenuhnya bahwa sanksi sepihak AS yang telah berlaku selama beberapa tahun, yang sekarang ditambah dengan pembatasan baru (Undang-Undang Caesar – red.), telah menyebabkan devaluasi pound Suriah serta lonjakan harga bahan bakar, makanan, dan kebutuhan pokok. Akibatnya, ribuan warga jelata Suriah , menurut perwakilan dari badan-badan kemanusiaan khusus PBB, benar-benar berada di ambang batas ketahanan hidup.”

Seeprti diketahui, UU Caesar anti-Suriah diberlakukan AS sejak 17 Juni 2020 dengan tujuan memaksilkan tekanan ekonomi dan politik terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar Assad dan meniadakan peluang baginya  untuk menjadikan kemenangan militernya di lapangan sebagai modal politik.

Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrallah menyebut UU itu sebagai senjata pamungkas AS untuk menundukkan Suriah setelah AS kalah dalam perang proksi di Suriah.  (raialyoum)

Rusia Bantah Laporan PBB Soal Keterlibatan Iran dalam Serangan ke Kilang Minyak Saudi

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan PBB tidak menyertakan bukti yang meyakinkan dalam laporannya yang menuding Iran terlibat dalam serangan ke fasilitas minyak Saudi.

Belum lama ini, Reuters mengutip laporan Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyebutkan bahwa rudal jelajah yang digunakan untuk menyerang fasilitas perusahaan minyak Aramco dan bandara di Arab Saudi pada tahun 2019 adalah “asal Iran”.

Zakharova, Rabu (17/6/2020), mengatakan, “Di antara bukti yang diklaim tak terbantahkan adalah tulisan dalam bahasa Persia. Ini, tentu saja, mengingatkan kita pada kasus-kasus sebelumnya di mana kesimpulan diambil tentang keterlibatan negara-negara dalam kejahatan-kejahatan palsu, di mana bahasa ini atau itu digunakan.”

Dia menyebut semua tulisan itu bisa saja dibuat oleh “orang-orang yang dengan biaya berapapun berusaha membuktikan kejahatan Iran”.

Zakharova mengatakan, “Yang menimbulkan keprihatinan khusus ialah bahwa sebagian bukti anti-Iran itu didasarkan pada hasil pencegatan angkatan laut AS dan Australia terhadap kapal-kapal tertentu di perairan internasional. Laporan itu tidak menyebutkan fakta bahwa kegiatan-kegiatan ini sejujurnya menyerupai pembajakan, yang dengan sendirinya melangkahi standar kerjasama antaranegara dan hukum internasional.”

Pada 17 Agustus 2019, kelompok pejuang Ansarullah (Houthi) di Yaman mengumumkan pihaknya telah melancarkan “operasi terbesar” – sejak dimulainya invasi militer koalisi pimpinan Saudi di Yaman – yang menyasar ladang dan kilang minyak Aramco di wilayah timur Saudi. Namun, Saudi dan AS mengklaim bahwa Iranlah pelaku sebenarnya serangan besar yang sempat melumpuhkan produksi minyak Saudi tersebut, dan Iranpun membantahnya. (raialyoum)

Turki Kerahkan Pasukan Khusus di Irak Utara

Pemerintah Turki mengumumkan operasi militer baru bersandi  “Cakar Harimau” di Irak utara sehari setelah melancarkan operasi bersandi “Cakar Elang” anti Partai Pekerja Kurdi (PKK), kelompok pemberontak Kurdi Turki.

Al-Jazeera melaporkan bahwa Turki, Rabu (17/6/2020), mengerahkan pasukan khusus di Irak utara dalam operasi yang didukung oleh serangan udara dan artileri tersebut.

Kementerian Pertahanan Turki melaporkan bahwa jet-jet tempur menyerang lebih dari 150 sasaran Kurdi di wilayah Haftanin, Irak utara, 15 km dari perbatasan Turki..

“Komando kepahlawanan kami ada di Haftanin. Komando kami – yang didukung oleh helikopter tempur dan drone – telah diangkut oleh angkatan udara kami,” ungkap kementerian itu.

Turki  melancarkan operasi itu dengan dalih bahwa telah terjadi “peningkatan serangan belakangan ini di kantor polisi dan pangkalan militer” di dekat perbatasan Irak.

Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari PKK maupun dari pemerintah Baghdad dan pemerintahan semi-otonomi Kurdi Irak utara. Namun, Baghdad sebelumnya telah mengecam operasi militer Turki dan menyebutnya pelanggaran terhadap kedaulatan Irak. (aljazeera/rtarabic)