Jakarta, ICMES: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa 20 orang tewas, lima di antaranya tentara Amerika Serikat (AS), dalam serangan bom di kota Manbij, Suriah utara.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) bersumpah untuk melindungi para penasihat militer Iran di Suriah, dan mengabaikan ancaman Israel yang disebutnya “konyol dan lucu” untuk menyerang mereka.
Pihak Kepresidenan Palestina menyatakan bahwa segala prakarsa perdamaian Palestina-Israel akan gagal jika tidak mencanangkan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Al-Quds (Yerusalem) Timur sebagai ibukotanya.
Pemerintah Tunisia dan kelompok tangguh serikat pekerja gagal mencapai kesepakatan kenaikan upah bagi sekitar 670.000 pegawai negeri sehingga aksi mogok nasional berpotensi terjadi pada minggu ini.
Berita selengkapnya:
Erdogan: Ledakan Bom Di Suriah Tewaskan 20 Orang, Termasuk 5 Tentara AS
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa 20 orang tewas, lima di antaranya tentara Amerika Serikat (AS), dalam serangan bom di kota Manbij, Suriah utara, Rabu (16/1/2019).
Seorang pejabat AS sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa empat tentara AStewas dan tiga lainnya cedera akibat ledakan yang, menurut situs yang berafiliasi dengan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dilakukan oleh seorang pembom bunuh diri. Dan ada pula mengatakan hanya dua tentara AS yang terbunuh.
“Informasi yang saya miliki adalah berita bahwa ada lima tentara AS yang tewas, dan total korban tewas 20 orang, “kata Erdogan dalam konferensi pers dengan presiden Kroasia di Ankara.
Menurut Reuters, serangan itu tampaknya paling mematikan bagi pasukan AS di Suriah sejak mereka dikerahkan di sana pada tahun 2015.
Erdogan mengaku tidak percaya serangan bom bunuh diri itu akan mempengaruhi keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menarik pasukannya dari Suriah.
“Sebab, saya melihat tekad Trump terhormat dalam hal ini,” katanya.
Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan bahwa AS akan bertempur untuk memastikan kekalahan ISIS, tapi juga menegaskan lagi rencana penarikan pasukan AS dari Suriah pasca serangan tersebut.
“Berkat kepemimpinan panglima tertinggi (Trump) ini dan keberanian serta pengorbanan angkatan bersenjata kami, kami sekarang benar-benar dapat mulai menyerahkan perang melawan ISIS di Suriah kepada mitra koalisi kami, dan kami akan membawa pasukan kami pulang, ” ungkapnya.
Namun dia menambahkan bahwa AS akan eksis di kawasan.
“Kita akan tetap tinggal d kawasan dan berjuang untuk memastikan bahwa ISIS tidak menjulurkan lagi kepalanya yang buruk. Kita akan melindungi keuntungan yang telah diperoleh tentara dan mitra koalisi kami.”
Seperti diketahui, pada Desember 2019 Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa akan menarik semua tentara AS yang berjumlah total 2000 orang dari Suriah. (reuters/raialyoum)
IRGC: Ancaman Netanyahu Tak Ada Artinya Bagi Iran
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) bersumpah untuk melindungi para penasihat militer Iran di Suriah, dan mengabaikan ancaman Israel yang disebutnya “konyol dan lucu” untuk menyerang mereka.
“Kami akan melindungi semua penasihat militer serta persenjataan dan peralatan yang telah kami kirimkan ke Suriah untuk membangkitkan kembali para pejuang perlawanan Islam dan mendukung rakyat di negara Islam ini,” tegas Panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Mayjen Mohammad Ali Jafari, Rabu.
Penegasan ini merupakan tanggapan atas ancaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa lalu bahwa Israel “tidak akan berhenti menyerang” sasaran Iran di Suriah sampai Iran keluar dari Suriah.
Kepada Netanyahu, Jaafari menegaskan, “Yakinlah bahwa ancaman konyolmu tidak ada artinya bagi kami.”
Dia menyebutkan bahwa ada alasan mengapa Iran masih bersabar menghadapi “tindakan putus asa” Israel di Suriah, dan mengingatkan Netanyahu bahwa dia akan segera mengetahui bahwa alasan itu.
Jaafari menambahkan, “Berhati-hatilah kamu memelintir ekor singa. Takutlah pada suatu hari di mana rudal-rudal Iran jatuh menimpa kepalamu , dan membalaskan semua darah yang telah kamu tumpahkan dari Muslim yang tertindas di kawasan.”
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi juga menanggapi ancaman Netanyahu dengan mengingatkan kepadanya dan para pejabat Tel Aviv lainnya agar tidak menguji kesabaran Iran dengan “propaganda tak berguna”. (presstv)
Begini Usulan AS Untuk Negara Merdeka Palestina Menurut Rumor Media Israel
Pihak Kepresidenan Palestina menyatakan bahwa segala prakarsa perdamaian Palestina-Israel akan gagal jika tidak mencanangkan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Al-Quds (Yerusalem) Timur sebagai ibukotanya sesuai ketentuan perbatasan tahun 1967.
Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh dalam statemennya, Rabu (16/1/2019), menegaskan, “Berlanjutnya penyebaran rumor dan berita bocoran tentang apa yang disebut sketsa Deal of The Century yang dibicarakan oleh pemerintahan AS, selain merupakan kelanjutan upaya menemukan pihak-pihak regional dan internasional yang berseda bekerja sama dengan pasal-pasal prakarsa ini juga merupakan upaya yang gagal dan akan menemui jalan buntu.”
Abu Rudeina mengatakan, “Tema untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi adalah (apa yang disampaikan oleh) kepresidenan Palestina yang menekankan bahwa setiap proposal yang berkaitan dengan proses politik harus didasarkan pada legitimasi internasional dan prinsip solusi dua negara untuk pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.”
Dia menambahkan, “Jalan untuk mencapai perdamaian di wilayah itu jelas, melewati legitimasi Palestina, dan setiap agenda yang bertujuan menggulung harapan dan aspirasi rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan tidak akan berhasil dan pasti akan berakhir, dan bangsa kita akan menang betapapun besarnya konspirasi dan tantangan bagi perjuangan dan ketetapan-ketetapan Palestina.”
Sebelumnya di hari yang sama, saluran TV Reshet 13 milik Israel menyebutkan bahwa prakarsa damai Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah akan mengusulkan pembentukan negara Palestina dengan kawasan yang mencapai 90 persen wilayah pendudukan Tepi Barat dan dengan al-Quds (Yerusalem) sebagai ibukotanya, namun pada sebagian kawasannya yang tidak mencakup tempat suci.
Saluran itu melaporkan bahwa orang-orang AS mengatakan kepada satu sumber bahwa prakarsa itu akan mencakup aneksasi Israel atas blok-blok permukiman Yahudi di Tepi Barat, sementara permukiman yang terisolasi akan dikosongkan atau dihentikan pembangunannya.
Israel menyebut Al-Quds sebagai “ibukota abadi dan satu” baginya, meski tidak mendapat pengakuan internasional, sementara pihak Palestina menghendaki Al-Quds Timur, termasuk kompleks Masjid Al Aqsa di Kota Lama, sebagai ibukota negara masa depan mereka.
Laporan TV Israel itu tidak menyebutkan bagaimana dalam prakarsa itu nasib para pengungsi Palestina, yang merupakan salah satu poin utama pertikaian dalam konflik yang sudah berlangsung sekian dekade, dan tidak pula membahas situasi Jalur Gaza.
Pemerintah AS sendiri menyatakan bahwa prakasa itu baru dapat diumumkan beberapa bulan kemudian, dan meminta semua pihak agar tidak berspekulasi mengenai isinya. (raialyoum)
Aksi Mogok Umum Guncang Tunisia
Pemerintah Tunisia dan kelompok tangguh serikat pekerja gagal mencapai kesepakatan kenaikan upah bagi sekitar 670.000 pegawai negeri sehingga aksi mogok nasional berpotensi terjadi pada minggu ini.
Aksi mogok oleh Serikat Buruh Umum Tunisia (UGTT) mencakup bandara, pelabuhan, dan kantor pemerintah.
Tunisia mendapat tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF) agar membekukan upah sektor publik untuk membantu mengurangi defisit anggaran negara.
“Negosiasi dengan pemerintah berakhir tanpa hasil apa pun, dan kami akan mogok pada hari Kamis (17/1/2018),” tegas Hafedh Hfaidh, seorang pejabat UGTT.
Sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa perundingan itu gagal karena ada usulan baru dari pemerintah, tanpa memberikan rincian.
Krisis ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran dan inflasi melanda Tunisia sejak penggulingan otokrat Zine El Abidine Ben Ali pada 2011.
Sekitar 670.000 pekerja sektor publik melakukan mogok kerja dan ribuan orang melakukan protes di seluruh Tunisia pada November lalu untuk mendesak pemerintah agar menaikkan upah.
Di pihak lain, pemerintah mencanagkan pengurangan upah sektor publik dari 15,5 persen produk domestik bruto (PDB) saat ini menjadi 12,5 persen pada tahun 2020, salah satu tingkat tertinggi di dunia, menurut IMF. (aljazeera)
