Jakarta, ICMES. Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah Geir Pederson memperingatkan potensi konflik baru di Suriah, dan menyatakan bahwa ujian terpenting bagi negara ini pasca tergulingnya Presiden Bashar al-Assad adalah pengorganisasian dan pelaksanaan transisi politik.
Pemerintah AS dan PBB dilaporkan sedang mempelajari cara untuk menghapus Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar teroris agar dapat bekerja sama dengan “pemerintahan baru di Suriah”.
Berita selengkapnya:
Utusan PBB: Awas Konflik Baru di Suriah
Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah Geir Pederson memperingatkan potensi konflik baru di Suriah, dan menyatakan bahwa ujian terpenting bagi negara ini pasca tergulingnya Presiden Bashar al-Assad adalah pengorganisasian dan pelaksanaan transisi politik.
Kepada wartawan di Jenewa, Selasa (10/12) Pederson mengatakan Suriah membutuhkan “pengaturan yang kredibel dan transisional di Damaskus” yang mewakili spektrum terluas masyarakat Suriah.
Pederson mengatakan proses demikian dapat membuka jalan bagi pencabutan sanksi internasional dan pemulangan pengungsi, sementara kegagalan akan berarti risiko “konflik baru di Suriah.”
“Ada peluang nyata untuk perubahan, tapi peluang ini perlu diambil oleh warga Suriah sendiri dan didukung oleh PBB dan komunitas internasional,” kata Pederson.
Komandan pemberontak Suriah Ahmad al-Sharaa, yang dikenal luas sebagai Abu Mohammad al-Golani, di hari yang sama berjanji akan merilis nama-nama pejabat senior pemerintahan terguling Presiden Bashar al-Assad yang “terlibat dalam penyiksaan rakyat Suriah.”
“Hadiah akan diberikan kepada mereka yang dapat memberikan informasi tentang perwira tinggi militer dan keamanan yang terlibat dalam kejahatan perang,” kata Golani dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan pemerintah Jerman pada Senin malam mengatakan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik berakhirnya rezim Assad, dan keduanya mengaku “siap bekerja sama dengan para penguasa baru atas dasar hak asasi manusia yang fundamental dan perlindungan terhadap minoritas etnis dan agama.”
Scholz dan Macron menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Suriah, bunyi pernyataan itu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kekhawatiran tentang pengerahan pasukan Israel di zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, yang menurut Israel diperlukan untuk melindungi keamanannya sendiri.
Pederson menyatakan PBB terus melihat pergerakan dan pemboman Israel ke wilayah Suriah.
“Ini harus dihentikan,” katanya..
Pasukan Israel berada di sisi Suriah dari zona itu pada Selasa, sekitar 25 kilometer barat daya Damaskus, menurut beberapa sumber keamanan yang dikutip oleh Reuters dan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR).
Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel Avichay Adraee mengatakan laporan bahwa pasukan Israel mendekati Damaskus tidak benar. Ia mengatakan pasukan Israel ditempatkan di dalam zona penyangga dan di titik pertahanan dekat perbatasan.
SOHR yang berpusat di Inggris dan memantau konflik di Suriah, juga mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukan Israel telah melakukan lebih dari 300 serangan udara di wilayah Suriah sejak Assad digulingkan pada hari Minggu dini hari.
Para wartawan melaporkan lebih banyak serangan udara pada hari Selasa dini hari di wilayah Damaskus.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Staar mengatakan pada hari Senin bahwa pasukan Israel telah menyerang lokasi yang diduga sebagai lokasi senjata kimia serta roket jarak jauh sebagai bagian dari upaya mencegahnya jatuh ke tangan pihak yang bermusuhan.
Arab Saudi mengutuk tindakan Israel di Suriah, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan “menyabotase peluang Suriah untuk memulihkan keamanan, stabilitas, dan integritas teritorialnya.”
Transisi politik
Pemberontak Suriah mengatakan Golani bertemu untuk pertama kalinya pada hari Senin dengan perdana menteri yang akan lengser Mohammed Ghazi Jalali untuk “mengkoordinasikan pengalihan kekuasaan.”
Jalali mengatakan kepada Sky News Arabia TV pada hari Senin, “Kami bekerja agar masa transisi berjalan cepat dan lancar.”
Menurutnya, sebagian besar menteri kabinet masih bekerja dari kantor-kantor di Damaskus. Namun, koordinator kemanusiaan dan residen PBB untuk Suriah, Adam Abdelmoula, mengatakan kepada AP bahwa beberapa layanan utama pemerintah telah ditutup karena para pegawainya yang cemas memilih tinggal di rumah.
Di PBB, duta besar Suriah, yang ditunjuk oleh rezim Assad, mengatakan kepada wartawan bahwa delegasinya telah menerima instruksi dari otoritas baru untuk terus melakukan tugas mereka selama masa transisi.
“Kami bersama rakyat Suriah. Kami akan terus membela dan bekerja untuk rakyat Suriah. Jadi, kami akan melanjutkan pekerjaan kami hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata Koussay Aldahhak.
Dia mengatakan negara dan rakyat sedang menyaksikan era perubahan baru.
“Rakyat Suriah berharap dapat mendirikan negara yang bebas, setara, supremasi hukum, demokrasi, dan kami akan bergabung dalam upaya untuk membangun kembali negara kami, membangun kembali apa yang telah hancur, dan membangun kembali masa depan — masa depan Suriah yang lebih baik bagi semua warga Suriah,” katanya.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB menggelar rapat tertutup pada Senin malam atas permintaan Rusia, yang mendukung Assad secara militer selama perang saudara Suriah yang berlangsung hampir 14 tahun.
Utusan PBB untuk Suriah Geir Pedersen dan kepala pasukan penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix sama-sama memberikan pengarahan.
“Menurut saya, Dewan kurang lebih bersatu dalam hal perlunya menjaga integritas teritorial dan persatuan Suriah, memastikan perlindungan warga sipil, dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke penduduk yang membutuhkan,” kata Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia kepada wartawan setelah pertemuan tersebut.
“Situasi perlu distabilkan; harus ada proses politik yang inklusif, dan juga tidak boleh ada kebangkitan kembali pasukan teroris. PBB memiliki peran besar dalam semua ini,” kata utusan Tiongkok Fu Cong kepada wartawan. (raialyoum/voa/ap/afp/reuters)
AS dan PBB Pertimbangkan Penghapusan HTS dari Daftar Teroris
Pemerintah AS dilaporkan sedang mempelajari cara untuk menghapus Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar teroris agar dapat bekerja sama dengan “pemerintahan baru di Suriah”.
Kepada saluran Amerika NBC News, dua pejabat tinggi anonim pada hari Selasa (10/12) menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mengerjakan kemungkinan skenario mengenai HTS.
Salah satu pejabat menyatakan bahwa HTS akan segera dihapus dari daftar teroris, sementara pejabat lainnya mengatakan bahwa pemerintah AS masih dalam tahap pertama proses evaluasi.
Dua pejabat itu menyatakan bahwa langkah ini bertujuan memfasilitasi pekerjaan AS dan negara-negara lain dengan “pemerintahan baru di Suriah.”
Mereka melaporkan bahwa ada kemungkinan untuk membatalkan hadiah $10 juta bagi siapa saja yang membantu menangkap pemimpin HTS, Ahmed Al-Sharaa alias Abu Muhammad Al-Julani.
Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS menyatakan saat ini tidak ada perubahan untuk menghapus HTS dari daftar teroris.
AS mencantumkan HTS ke dalam daftar organisasi teroris asing pada tahun 2018.
PBB juga dilaporkan akan mempertimbangkan penghapusan HTS dari daftar teroris yang ditetapkannya jika kelompok itu lulus ujian utama membentuk pemerintahan transisi yang benar-benar inklusif.
Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, mengutarakan prospek untuk mengeluarkan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar kelompok teroris terlarang organisasi tersebut. Namun, ia mengatakan kelompok itu tidak dapat berusaha untuk memerintah Suriah dengan cara yang telah dilakukannya di Idlib, provinsi utara tempat kelompok itu bermarkas dan dari sana ia memimpin operasi militer yang mengakibatkan runtuhnya rezim Assad secara tiba-tiba.
Dalam sebuah pengarahan di Jenewa, Pedersen juga mengatakan Suriah masih berada di persimpangan jalan dan bahwa situasinya sangat tidak menentu. (raialyoum/mee)
