Rangkuman Berita Utama Timteng Kamis 12 Desember 2019

konferensi normalisasi arab-israel di bahrainJakarta, ICMES. Kelompok pejuang Hizbullah yang berbasis di Libanon mengecam keras apa yang disebutnya “konferensi normalisasi” hubungan Arab-Israel yang diselenggarakan oleh pemerintah Bahrain.

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran Mohammad Javad Azari menyatakan bahwa telah terjadi serangan  yang “sangat besar” terhadap keamanan infrastruktur pemerintahan elektronik (e-government) negara ini.

Segi tiga Iran, Turki, dan Rusia menyatakan prihatin atas meningkatnya keberadaan kelompok-kelompok ekstremis dan teroris di provinsi Idlib, Suriah, dan berjanji menjalin koordinasi untuk penumpasan terhadap mereka.

Pemerintah Ankara mengancam akan mengeluarkan tentara AS dari pangkalan Incirlik, Turki, jika Washington melaksanakan ancamannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Ankara terkait dengan tekad Turki membeli pertahanan udara S-400 dari Rusia.

Berita selengkapnya:

Hizbullah Kecam “Konferensi Normalisasi” Hubungan Arab-Israel di Bahrain

Kelompok pejuang Hizbullah yang berbasis di Libanon mengecam keras apa yang disebutnya “konferensi normalisasi” hubungan Arab-Israel yang diselenggarakan oleh pemerintah Bahrain.

“Hizbullah mencela konferensi normalisasi hubungan dengan musuh, Israel, yang diorganisir oleh pemerintah Bahrain dengan label ‘kebebasan beragama’ dan dihadiri oleh sosok Zionis terkemuka,” ungkap Hizbullah dalam statemen yang dirilis biro media kelompok yang dipimpin oleh Sayid Hassan Nasrallah ini pada Rabu malam (11/12/2019).

Hizbullah mengecam kegiatan itu “karena  mengabaikan pengorbanan besar dan kavilah-kavilah syuhada dan korban luka yang dipersembahkan oleh bangsa Libanon dan Palestina dalam menghadapi agresi musuh, mengabaikan ancaman yang berkelanjutan, dan ketamakannya yang permanen terhadap kekayaan kedua negara itu, dan mengabaikan pula kejahatan dan kebengisan musuh terhadap warga sipil.”

Hizbullah juga menyayangkan dan mengecam partisipasi agamawan Libanon Sayid Ali al-Amin dalam konferensi tersebut, dan menilainya “keluar dari prinsip keagamaan, moral, dan syariat-ssyariat samawi, serta pengingkaran terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh alim ulama yang mulia”.

Meja Bundar Internasional Bisnis dan Kebebasan Beragama untuk Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah dibuka di Bahrain pada Ahad lalu (8/12/2019).

Konferensi ini diselenggarakan oleh The King Hamad Global Centre for Peaceful CoExistence dan This is Bahrain Society bekerja sama dengan Business and Religious Freedom Foundation yang berbasis di Washington. (raialyoum)

Pemerintahan Elektronik Iran Mendapat “Serangan Besar”

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran Mohammad Javad Azari menyatakan bahwa telah terjadi serangan  yang “sangat besar” terhadap keamanan infrastruktur pemerintahan elektronik (e-government) negara ini.

Tanpa menyebutkan sumber serangan itu Azari kepada wartawan di sela-sela pertemuan kabinet, Rabu (11/12/2019), menyatakan serangan itu terdeteksi dan ditangkal oleh perisai keamanan Jaringan Nasional untuk Informasi (Dejfa), dan sedang digali dan dijelaskan dimensinya.

Reuters mengutip pernyataan dua pejabat AS bahwa Washington melakukan operasi elektronik rahasia yang menargetkan Iran pasca serangan terhadap fasilitas minyak Aramco milik Saudi.  Washington dan Riyadh menuding Teheran bertanggungjawab atas serangan drone dan rudal yang terjadi pada 14 September lalu tersebut.

Dua pejabat anonim AS itu menjelaskan bahwa operasi elektronik itu terjadi pada akhir September dan menyasar kemampuan Teheran dalam penyebaran “propaganda”.

Seorang pejabat mengklaim bahwa serangan itu mempengaruhi peralatan, tapi tidak memberikan keterangan lebih rinci.

The New York Times pada Agustus lalu mengklaim bahwa serangan informasi AS terhadap pasukan elit Iran Korps Garda Revolusi Islam pada Juni lalu berhasil mencegah serangan terhadap kapal komersial yang berlayar di Teluk Persia.

Seorang pejabat senior AS kepada surat kabar itu juga menyatakan bahwa operasi tersebut telah menghancurkan sebuah situs yang menyimpan informasi yang memungkinkan IRGC untuk memilih target dan lokasi serangan. (raialyoum)

Segi Tiga Iran, Turki dan Rusia Kecam Keberadaan Kawanan Teroris di Idlib

Segi tiga Iran, Turki, dan Rusia menyatakan prihatin atas meningkatnya keberadaan kelompok-kelompok ekstremis dan teroris di provinsi Idlib, Suriah, dan berjanji menjalin koordinasi untuk penumpasan terhadap mereka.

Dalam statemen bersama usai pertemuan di Astana, ibu kota Kazakhstan, yang juga dihadiri perwakilan pemerintah dan oposisi Suriah, Rabu (11/12/2019), segi tiga itu menegaskan bahwa mereka “menekankan keharusan mengoptimal ketenangan ” di Idlib.

Mereka juga menolak upaya-upaya pengadaan “realitas baru” di wilayah Suriah, termasuk “inisiatif pemerintahan otonomi secara ilegal”, dan menentang perebutan pendapatan minyak Suriah.

Mengenai kinerja Komite Perancangan Konstitusi Suriah, tiga negara itu menyebutkan bahwa perancangan itu harus dikelola dengan cara “konsensus dan partisipasi konstruktif” tanpa campur tangan luar negeri atau penjadwalan yang dipaksakan dari luar negeri.

Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa pertemuan ke-14 tiga negara penggagas Perjanjian Astana mengenai Suriah itu membahas perkembangan situasi lapangan di Idlib dan kawasan timur Sungai Eufrat, serta  tahap-tahap yang telah dicapai dalam proses politik. (raialyoum)

Turki Ancam Usir Tentara AS dari Pangkalan Incirlik

Pemerintah Ankara mengancam akan mengeluarkan tentara AS dari pangkalan Incirlik, Turki, jika Washington melaksanakan ancamannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Ankara terkait dengan tekad Turki membeli pertahanan udara S-400 dari Rusia.

“Kami akan menilai skenario terburuk dan membuat keputusan. Jika AS menjatuhkan sanksi terhadap Turki, maka masalah pangkalan Incirlik dan Kurecik mungkin ada dalam agenda,” kata Cavusoglu.

Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ankara tidak akan melepaskan sistem pertahanan udara S-400 Rusia demi membeli sistem Patriot dari AS.

Radar peringatan dini serangan rudal, yang merupakan bagian dari sistem pertahanan rudal NATO di Eropa, telah dikerahkan ke daerah Kurecik, provinsi Malatya, Turki tenggara, dan dioperasikan pada awal 2012, sementaranya pemfungsiannya disediakan oleh militer AS.

Mevlut Cavusoglu menambahkan bahwa Ankara tidak akan mendukung rencana NATO untuk melindungi negara-negara Baltik sebelum aliansi ini mengadopsi rencana perlindungan Turki dari ancaman “teroris”.

Pada November lalu Erdogan mengadakan pertemuan dengan sejawatnya dari AS, Donald Trump, di Washington. Usai pertemuan ini Erdogan mengatakan bahwa Ankara bisa jadi membeli sistem Patriot AS, namun juga mengingatkan bahwa  desakan AS kepada Turki agar menyingkirkan S-400 merupakan pelanggaran atas kedaulatan Turki.

Pengiriman S-400 dimulai pada Juli 2019 dan menyebabkan keretakan hubungan antara Turki dan AS,. Menurut Erdogan, S-400 akan beroperasi penuh pada April 2020.

AS terus mendesak Turki membatalkan pengiriman S-400 karena khawatir tidak sesuai dengan standar keamanan NATO dan bisa jadi membahayakan operasi jet tempur F-35 AS. Namun, Turki bersikukuh untuk terus menerima pengiriman sistem canggih buatan Rusia tersebut. (sputnik)