Jakarta, ICMES. Presiden pelarian Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi, Kamis (7/4), meletakkan jabatan dan menyerahkan kewenangannya kepada Dewan Pimpinan Kepresidenan.

Pemerintah Iran mengumumkan pelacakan dan identifikasi kelompok teroris takfiri di balik serangan terhadap sejumlah rohaniwan di komplek makam suci Imam Ali Ridha ra di kota Masyhad, Iran.

Pengadilan Turki memutuskan untuk menangguhkan persidangan in absentia terhadap 26 warga Saudi yang didakwa sebagai pembunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, dan meminta kasus ini dilimpahkan kepada pihak Saudi sendiri.

Kemhan Rusia dalam sebuah pernyataannya menyebutkan bahwa di sekitar perbatasan Rusia dan China terdapat sedikitnya 60 laboratorium biologi (biolab) militer yang didanai oleh Kementerian Pertahanan AS (Pentagon).

Berita Selengkapnya:

Ditekan Saudi, Presiden Pelarian Yaman Mansour Hadi Letakkan Jabatan

Presiden pelarian Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi, Kamis (7/4), meletakkan jabatan dan menyerahkan kewenangannya kepada Dewan Pimpinan Kepresidenan.

Dewan itu sendiri baru dibentuk oleh Mansour Hadi dan dipimpin oleh Mohammad Rashad Al-Alimi. Hadi juga telah mencopot Muhsin Al-Ahmar dari jabatan sebagai wakilnya.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa dewan itu bertanggungjawab mengelola kebijakan politik, militer dan keamanan kubu Mansour Hadi.

Dewan itu dipimpin oleh tujuh anggotanya, yaitu Sultan Ali Al-Aradah, Tariq Muhammad Salih, Abdul Rahman Abu Zara’a, Abdullah Al-Alimi Bawazir, Othman Majali dan Idrus Al-Zubaidi, dan bertanggungjawab menjalankan perundingan dengan kelompok Ansarullah (Houthi) mengenai gencatan senjata.

Sebelumnya, media Yaman melaporkan bahwa Saudi telah memutuskan untuk menyingkirkan Hadi, yang telah lama tinggal di Riyadh, setelah dia absen dari pembicaraan Riyadh yang diselenggarakan atas seruan Dewan Kerjasama Teluk (GCC). (alalam)

Pemerintah Iran: Kaum Takfiri Ada di balik Serangan di Komplek Makam Suci di Masyhad

Pemerintah Iran mengumumkan pelacakan dan identifikasi kelompok teroris takfiri di balik serangan terhadap sejumlah rohaniwan di komplek makam suci Imam Ali Ridha ra di kota Masyhad, Iran.

Berbicara kepada wartawan, Kamis (6/4), Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Vahidi mengutuk keras dan menyebut serangan dengan senjata tajam yang menyasar tiga rohaniwan di salah satu situs paling suci di Iran itu sebagai “operasi teroris keji”.

Dia memastikan bahwa semua akar dan otak serangan teror itu sudah terlacak dan akan teridentifikasi.

Seorang ulama Iran terbunuh dan dua lainnya terluka dalam serangan penikaman di halaman makam suci tersebut pada hari Selasa lalu, tepat pada hari ketiga bulan suci Ramadhan, dan pelaku segera  ditangkap di lokasi kejadian, sementara para korban luka dilarikan ke rumah sakit.

Vahidi menolak spekulasi adanya hubungan antara serangan itu dan warga negara Afghanistan di Iran.

Dia menambahkan bahwa kelompok teroris ISIS dan atau kelompok takfiri lainnya adalah buatan AS dan beberapa negara Barat, dan bahwa orang-orang yang menyebarkan ideologi takfiri dan kekerasan pasti akan ditindak.

Penyelidikan resmi untuk kasus ini masih berjalan.

Laporan media menyebutkan bahwa pelaku serangan itu diketahui bernama Abdollatif Moradi, seorang warga negara Uzbekistan berusia 21 tahun, yangtelah masuk ke Iran secara gelap melalui Pakistan pada tahun lalu dan tinggal di Mashhad. Dia diringkus di lokasi penyerangan.

Beberapa video yang beredar di media menunjukkan bahwa pemuda itu terpengaruh ideologi takfiri dan Wahhabisme.

Mengenai hubungan Iran dengan Afghanistan, Vahidi mengatakan, “Musuh mencoba mengeksploitasi perbedaan agama dan etnis di antara negara-negara sahabat, tapi tindakan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Para pemuda terbaik Afghanistan telah kehilangan nyawa mereka dalam menghadapi kelompok takfiri.” (presstv)

Pengadilan Turki akan Alihkan Persidangan Kasus Khashoggi ke Saudi, Hatice Cengiz Melawan

Pengadilan Turki memutuskan untuk menangguhkan persidangan in absentia terhadap 26 warga Saudi yang didakwa sebagai pembunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, dan meminta kasus ini dilimpahkan kepada pihak Saudi sendiri.

Jurnalis Washington Post berusia 59 tahun itu terbunuh di dalam gedung Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Laporan intelijen AS pada tahun 2018 mengaitkan kasus ini dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.

Menteri kehakiman Turki menyatakan pemerintah akan menyetujui permintaan tersebut.

“Kami memutuskan untuk menghentikan dan melimpahkan kasus ini kepada Arab Saudi,” ungkap pengadilan Istanbul, Kamis (7/4), mengabulkan permintaan jaksa pada 31 Maret.

Keputusan itu diambil meskipun ada peringatan dari kelompok-kelompok peduli HAM bahwa menyerahkan kasus ini kepada Kerajaan Saudi akan mengarah pada penutupan fakta-fakta pembunuhan tersebut.

Mantan tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz, yang juga seorang akademisi dan peneliti Turki, mengecam keputusan itu dan mengaku akan mengajukan banding.

Turki “tidak diperintah oleh keluarga seperti di Arab Saudi, kami memiliki sistem peradilan yang menangani pengaduan warga”, katanya kepada wartawan di luar pengadilan.

“Kami akan mengajukan banding atas keputusan tersebut sesuai dengan sistem hukum kami,” tambahnya.

Keputusan itu tampak tak lepas dari upaya Turki memperbaiki hubungannya dengan Arab Saudi dan berbagai negara lain di kawasan.

Lembaga Human Rights Watch (HRW) Rabu lalu mendesak pemerintah Turki membatalkan rencana tersebut.

“Mengalihkan persidangan Khashoggi dari Turki ke Arab Saudi akan mengakhiri kemungkinan keadilan baginya, dan akan memperkuat keyakinan nyata otoritas Saudi bahwa mereka dapat lolos dari (kasus) pembunuhan,” ujar Michael Page, wakil direktur Timur Tengah di HRW, dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan, “Pihak berwenang Turki harus membalikkan keputusan mereka dan tidak berkontribusi lebih jauh untuk memperkuat impunitas Saudi dengan menyerahkan kasus Khashoggi kepada orang-orang yang terlibat dalam pembunuhannya.”

Pengadilan Saudi menjatuhkan hukuman penjara tujuh sampai 20 tahun terhadap delapan pelaku tingkat bawah yang diketahui bertanggung jawab atas pembunuhan itu dalam persidangan yang tidak transparan.

Pada November 2018, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kerap bersuara vokal dengan mengatakan pembunuhan itu “direncanakan” dan bahwa perintah untuk membunuh Khashoggi datang dari “tingkat tertinggi” pemerintah Saudi.

Namun, Pemerintah Turki kemudian berbalik dari pernyataannya yang menyerukan penyelidikan internasional atas pembunuhan tersebut. (aljazeera)

Moskow Sebut AS Punya 60 Laboratorium Biologi Militer di Sekitar Rusia dan China

Kemhan Rusia dalam sebuah pernyataannya menyebutkan bahwa di sekitar perbatasan Rusia dan China terdapat sedikitnya 60 laboratorium biologi (biolab) militer yang didanai oleh Kementerian Pertahanan AS (Pentagon).

Dikutip RT, Rabu (6/4), Kemhan Rusia menjelaskan bahwa  biolab itu telah dimodernisasi sejak 2005 dengan dukungan ekonomi dari Gedung Putih.

“Memanfaatkan celah hukum internasional, pemerintah AS terus meningkatkan kemampuan biologis-militernya di berbagai kawasan di dunia,” ungkap Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi, Kimia, dan Biologi Rusia, Letjen Igor Kirillov.

Menyinggung data yang didaftarkan oleh Kemlu China dalam rapat informal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah formula Arria, Kirillov menilainya sebagai pertanda bahwa AS mengendalikan sekitar 336 laboratorium di 30 negara di luar yurisdiksi nasionalnya.

“Di wilayah yang berbatasan dengan Rusia dan China saja, ada sekitar 60 fasilitas yang dimodernisasi sejak 2005 dengan mengorbankan departemen militer AS,” ujarnya kepada RT.

Dia menekankan bahwa operasi militer khusus Rusia di Ukraina telah menginformasikan kepada khalayak dunia  ihwal penelitian biologi militer yang dilakukan secara ilegal di Ukraina.

Juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov Rabu lalu menyatakan bahwa laboratorium biologi AS menimbulkan banyak pertanyaan tidak hanya untuk Rusia, sebab semua itu tidak transparan sehingga AS berkewajiban memberikan informasi yang komprehensif tentang itu. (/rt/raialyoum)