Rangkuman Berita Utama Timteng Jumat 5 Maret 2021

khashoggi dan bin salmanJakarta, ICMES. Tak kurang dari 42 organisasi di Amerika Serikat mendesak presiden negara ini, Joe Biden, agar menjatuhkan sanksi terhadap Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed bin Salman (MBS),  menyusul deklasifikasi laporan intelijen AS mengenai keterlibatan MBS dalam pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.

Gerakan Ansarullah di Yaman masih gencar menyerang tempat-tempat strategis di wilayah Arab Saudi. Dalam perkembangan terbaru, mereka mengaku telah menembakkan rudal jelajah ke fasilitas minyak Aramco di kota Jeddah.

Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di Twitter menanggapi pernyaatan Wendi Sherman, calon wakil menlu AS, mengenai perundingan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani Iran bersama enam negara terkemuka dunia, termasuk AS, pada tahun 2015.

Berita Selengkapnya:

42 Organisasi Desak Biden Hukum Bin Salman

Tak kurang dari 42 organisasi di Amerika Serikat (AS) mendesak presiden negara ini, Joe Biden, agar menjatuhkan sanksi terhadap Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed bin Salman (MBS),  menyusul deklasifikasi laporan intelijen AS mengenai keterlibatan MBS dalam pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.

Seperti dikutip Mena Right Group, Rabu (3/3), puluhan organisasi itu menyatakan, “Presiden Biden harus menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan berbagai sanksi yang tersedia di bawah Global Magnitsky Act, termasuk pembekuan aset dan larangan visa, terhadap MBS serta warga negara Saudi lainnya yang terlibat dalam pembunuhan itu. Sanksi Global Magnitsky Act juga harus diberlakukan atas kepemimpinan dana kekayaan kedaulatan Arab Saudi, Dana Investasi Publik, yang memiliki maskapai penerbangan dan pesawat yang digunakan untuk mengangkut pembunuh Jamal Khashoggi antara Arab Saudi dan Turki.”

Mereka juga menegaskan, “AS juga harus mengatur ulang seluruh hubungannya dengan monarki brutal ini, dimulai dengan larangan semua penjualan senjata ke Arab Saudi. Presiden harus menuntut Arab Saudi mencabut larangan perjalanan terhadap pembela hak-hak perempuan Loujain al-Hathloul dan membebaskan serta mencabut semua tuduhan terhadap semua pembela hak-hak perempuan yang ditahan.”

Puluhan organisasi itu menegaskan bahwa Biden harus mengupayakan pembebasan tanpa syarat semua “tahanan hati nurani”, termasuk cendekiawan Muslim Salman Alodah, pekerja bantuan Abdulrahman al-Sadhan, pembela HAM Waleed Abu al-Khair, dan anggota Asosiasi Saudi untuk Hak Sipil dan Politik (ACPRA).

Menurut mereka, rezim Saudi telah menunjukkan pola pelecehan dan kerusakan yang berulang, dari pembunuhan Jamal Khashoggi hingga kejahatan perang di Yaman serta penindasan terhadap warganya sendiri yang melanggar kontrol ekspor AS.

“Kami mendesak Presiden agar menginstruksikan Biro Investigasi Federal untuk membuka penyelidikan kriminal atas pembunuhan Penduduk AS, seperti yang dilakukan terhadap orang Amerika lainnya yang dieksekusi di luar negeri,” lanjut mereka.

Mereka juga memperingatkan, “Penerbitan laporan Office of the Director of National Intelligence (ODNI) merupakan tindakan transparansi yang sangat disambut baik, tapi akan dianggap hampa jika tidak diikuti dengan pertanggungjawaban. Harus ada penerapan hukum yang sama untuk semua orang, tidak peduli seberapa tinggi posisi seseorang dalam pemerintahan. Sangat penting bagi pemerintah AS untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada MBS dan semua pemimpin dunia lainnya: kejahatan keji ini tidak akan dilupakan, dan akan ada keadilan. ” (mrg)

Ansarullah Yaman Serang Situs Minyak Aramco Milik Saudi

Gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman masih gencar menyerang tempat-tempat strategis di wilayah Arab Saudi. Dalam perkembangan terbaru, mereka mengaku telah menembakkan rudal jelajah ke fasilitas minyak Aramco di kota Jeddah.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman yang bersekutu dengan Ansarullah, Brigjen Yahya Saree, di Twitter, Kamis (4/3), menyakan pihaknya telah menghantam fasilitas Aramco di Jeddah dengan rudal Quds-2 pada Kamis dini hari sebagai pembalasan atas agresi militer pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi terhadap Yaman.

“Dengan anugerah Allah, pasukan rudal berhasil menarget perusahaan Aramco Saudi di Jeddah pada dini hari ini dengan rudal jelajah jenis Quds-2,” tulis Saree.

Dia menambahkan, “Dengan anugerah Allah, serangan ini adalah dalam rangka reaksi alamiah dan sah atas berlanjutnya blokade zalim dan agresi terhadap bangsa kami yang mulia.”

Belum ada konfirmasi segera atas serangan tersebut oleh otoritas kerajaan Saudi, sementara pihak Aramco masih enggan menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Saree memposting gambar satelit Aramco’s North Jeddah Bulk Plant, tempat produk minyak disimpan dalam tangki, dan menyatakan bahwa pihaknya telah menggempur fasilitas yang sama pada November lalu, serangan yang kemudian diakui koalisi pimpinan Saudi telah mematik kebakaran di pabrik.

Ansarullah juga menekankan kerentanan infrastruktur minyak Arab Saudi yang mahal.

Pabrik Aramco berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan sementara untuk bensin, solar dan petrokimia lainnya sebelum didistribusikan. Fasilitas iini terletak tepat di tenggara Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah.

Menurut data pelacakan dari website FlightRadar24.com, penerbangan yang datang ke bandara dialihkan atau terbang berputar-putar pada Kamis pagi tanpa penjelasan. (aljazeera)

Begini Menlu Iran Mendebat Pernyataan Calon Wakil Menlu AS Soal Perjanjian Nuklir Iran

Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di Twitter, Kamis (4/3), menanggapi pernyaatan Wendi Sherman, calon wakil menlu AS, mengenai perundingan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani Iran bersama enam negara terkemuka dunia, termasuk AS, pada tahun 2015.

“Perjanjian nuklir tak dapat dinegosiasi ulang. Jika tahun 2021 tak seperti tahun 2015 maka juga tak akan pernah menjadi seperti tahun 1945,” cuit Zarif.

Dia menambahkan, “Karena itu, mari kita ubah Piagam PBB dan kita hapus hak veto yang telah disalahgunakan oleh AS. Mari kita berhenti memberi isyarat-isyarat yang kita lakukan secara dua pihak dari tahun 2003 sampai 2021, dan kita beralih kepada penerapan perjanjian nuklir yang telah kita tandatangani.”

Sehari sebelumnya, Sherman dalam pertemuan dengan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat menyatakan bahwa geopolitik regional telah berubah dibanding masa penandatanganan dan dimulainya penerapan JCPOA.

“Saya tahu Iran. Jadi, tahun 2021 tak seperti tahun 2015 ketika perjanjian nuklir ditandatangani, dan tak seperti tahun 2016 ketika perjanjian nuklir diterapkan. Fakta-fakta di lapangan telah berubah, telah berubah geopolitik regional,” terang Sherman.

Karena itu, Zarif lantas mengungkit masa tahun 1945 di mana hak veto di Dewan Keamanan diberikan kepada negara-negara pemenang Perang Dunia II.

Para pejabat pemerintahan Presiden AS Joe Biden belakangan ini mengaku berniat membawa AS kembali ke JCPOA, namun pemerintahan Biden belum menentukan mekanismenya untuk kembali ke kesepakatan nuklir.

Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani meminta kepada segenap pihak terkait di dunia untuk tidak mempolitisasi isu nuklir Iran di Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Presiden Rouhani, Kamis (4/3), menegatakan, “Sejak awal, kami tertarik untuk bekerja sama dengan IAEA, dan IAEA sangat menyadari bahwa Republik Islam (Iran) telah bekerja sama dengan baik dengan mereka selama periode ini, dan laporan IAEA telah menunjukkan hal itu. Orang-orang  yang tidak berpikir dengan baik dan tidak mengenali gerakan yang tepat, dan sayangnya berasal dari Eropa dan mengaku bersahabat dengan kami, sedang mencari rencana untuk hari ini dan besok di IAEA, yang saya sarankan mereka untuk tidak melakukannya.”

Rouhani menambahkan, “Saya menyarankan kepada Eropa bahwa hubungan baik dan bersahabat yang kami miliki dengan Anda tidak boleh dirusak; Poin utama saya adalah bahwa di IAEA tidak ada tempat untuk kerja politik, dan ketiga negara Eropa harus mengerti bahwa tidak ada tempat untuk permainan politik di badan ini. Mereka harus mengesampingkan permainan politik dan mengetahui bahwa mereka mengejar pekerjaan teknis di IAEA.” (alalam/mna)