Rangkuman Berita Utama Timteng  Jumat 18 September 2020

tank turki di suriahJakarta, ICMES. Perundingan delegasi militer Turki dan Rusia di Kementerian Pertahanan Turki di Ankara gagal mencapai kata sepakat mengenai provinsi Idlib, Suriah.

Pasukan menyerang Bandara Internasional Abha di Arab Saudi selatan dengan sebuah drone.

Delapan negara terkemuka di dunia menyerukan gencatan senjata dan solusi politik di Yaman.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menilai Amerika Serikat tidak akan pernah jujur mengakui kesalahan yang telah dilakukannya di Timur Tengah.

Berita selengkapnya:

Perundingan Militer Rusia dan Turki Gagal Capai Kata Sepakat Soal Idlib dan Aleppo

Sebuah sumber Turki mengungkap bahwa perundingan delegasi militer Turki dan Rusia di Kementerian Pertahanan Turki di Ankara pada hari Rabu (16/9/2020) gagal mencapai kata sepakat mengenai provinsi Idlib, Suriah.

“Turki belum menanggapi tuntutan pihak Rusia penarikan (pasukan Turki) dari titik-titik pemantauan di provinsi Idlib di Suriah utara. Turki mengusulkan penyerahan kota Tal Rif’at dan Manbij kepadanya, namun tidak mendapat tanggapan positif dari pihak Rusia,” ungkap sumber itu, seperti dikutip kantor berita Sputnik milik Rusia, Kamis (17/9/2020)

“Pertemuan antara delegasi militer Rusia dan Turki berakhir tanpa membuahkan hasil yang kongkret ataupun kesepamahaman antara kedua pihak tentang Idlib,” lanjutnya.

Sumber itu menjelaskan, “Turki tidak menerima usulan Rusia untuk mundur dari titik pemantauan yang terletak di wilayah yang dikuasai oleh tentara Suriah, mengurangi jumlah pasukannya di wilayah tersebut, dan menarik senjata dan peralatan militer darinya.”

Dia juga menekankan, “Turki masih mengusulkan penyerahan kota Tal Rifaat dan Manbij kepadanya, tapi pihak Rusia tidak menyetujuinya.”

Sementara itu, sumber di Damaskus menyatakan kedua belah pihak membahas sejumlah topik, termasuk gencatan senjata di Idlib dan keberadaan pasukan Turki di wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah.

Sumber itu mengatakan Turki menolak usulan Rusia untuk penyerahan pos pemantauan mereka, yang selama ini dikepung oleh Pasukan Arab Suriah (SAA).

Menurutnya, Turki mengusulkan sebuah rencana yang akan meminta Pasukan Demokrat Suriah (SDF) mundur dari Tal Rif’at dan Manbij di bagian utara provinsi Aleppo dan menyerahkan kota-kota ini kepada Turki. Usulan ini juga ditolak oleh delegasi Rusia, karena SAA eksis di Tal Rif’at dan tidak ada ancaman keamanan di sana.

Turki berusaha mengambil alih Manbij dan Tal Rif’at sejak SDF dan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) merebut dua kota ini.

Di Tal Rif’at, SAA dan YPG menjalin perjanjian keamanan yang memungkinkan kedua pihak untuk bersama-sama mengontrol kota ini.

Pada Oktober 2017, tentara Turki mendirikan 12 titik pemantauan di Idlib sebagai bagian dari perjanjian “de-eskalasi” yang disepakati antara Turki, Rusia, dan Iran di Kazakhstan pada September di tahun yang sama. (mm/alalam/amn)

Ansarullah di Yaman Umumkan Serangannya ke Bandara Saudi

Angkatan bersenjata Yaman yang bersekutu dengan kelompok pejuang Ansarullah (Houthi), Kamis (17/9/2020), mengumumkan pihaknya telah menyerang Bandara Internasional Abha di Arab Saudi selatan dengan sebuah drone.

Dilaporkan bahwa pasukan Ansarullah menyasar Bandara Abha menggunakan drone Samad-3 buatan dalam negeri.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Saree, melalui akun Twitter-nya menyatakan, “Angkatan udara melancarkan serangan dengan drone Samad-3 ke sasaran militer di Bandara Internasional Abha di Arab Saudi selatan. ”

Dia menambahkan bahwa serangan ini dilakukan sebagai tanggapan atas eskalasi serangan udara dan kontinyuitas blokade pasukan koalisi yang dipimpin Saudi terhadap Yaman.

Koalisi itu telah melancarkan beberapa serangan udara di bagian utara dan tengah Yaman pada pekan ini dalam berupaya menahan gerak maju pasukan Ansarallah menuju kota strategis Marib. (amn)

Delapan Negara Terkemuka Dunia Serukan Gencatan Senjata di Yaman

Delapan negara di dunia, lima di antaranya pemegang hak veto, yaitu  AS, Rusia, Inggris, Perancis, dan China, serta tiga lainnya adalah Jerman, Swedia, dan Kuwait, menyerukan gencatan senjata dan solusi politik di Yaman.

Seruan itu diungkap dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan virtual tingkat menteri yang membahas Yaman, negara yang sudah lima tahun dilanda perang, Kamis (17/9/2020).

Mereka menekankan adanya “kebutuhan yang mendesak untuk de-eskalasi dan gencatan senjata di semua penjuru Yaman”.

Kelompok itu menyatakan prihatin atas keengganan pihak-pihak di Yaman memanfaatkan kesempatan untuk mencapai gencatan senjata, setelah Sekjen PBB Antonio Guterres pada bulan Maret lalu menyerukan penghentian aksi saling serang sesegera mungkin.

Dalam pernyataan singkat di pertemuan tertutup itu, Guterres mengatakan bahwa perang yang sudah berlangsung lima tahun telah menghancurkan kehidupan puluhan juta orang Yaman.

“Dengan adanya penyebaran pandemi virus Covid-19, kebutuhan mendesak kepada pencapaian penyelesaian politik yang dinegosiasikan untuk mengakhiri konflik telah meningkat,” lanjut Guterres.

Guterres menambahkan bahwa di Yaman tercatat lebih dari 2000 kasus infeksi Covid-19 dan para ahlipun memperkirakan jumlah orang yang terpapar di negara ini dapat mencapai satu juta orang dengan tingkat kematian 30%, karena banyak fasilitas kesehatan hancur selama perang. (raialyoum)

Menlu Rusia Tunjukkan Bukti AS Tak Sudi Mengakui Kesalahannya di Timteng

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menilai Amerika Serikat (AS) tidak akan pernah jujur mengakui kesalahan yang telah dilakukannya di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dalam wawancara dengan saluran RTVi yang disiarkan pada hari Kamis (17/9/2020) Lavrov mengingatkan bahwa George Bush di atas kapal induk pada Mei 2003  selaku presiden AS mengumumkan bahwa tindakan AS mengubah rezim di Irak  merupakan “kemenangan bagi demokrasi.”

“Akan menarik jika penilaian terkini mantan presiden AS terhadap situasi Irak itu ditinjau, tapi tak mungkin sekarang ada orang yang bersedia kembali ke masalah ini, dan  sudah berlalu masa di mana orang bersedia jujur mengakui kesalahannya,” terangnya.

Lavrov memastikan tak ada satupun negara memperoleh kebaikan dari “kekuatan lunak” AS, baik di kawasan eks-Uni Soviet maupun kawasan lain di mana AS telah menggulingkan rezim yang berkuasa.

Menteri Luar Negeri Rusia mengambil contoh Libya dengan mengatakan, “Mereka (AS) mencoba melakukannya di Suriah, tapi gagal, dan sekarang mereka berharap dapat melakukan segala hal di sana (Libya) dengan lain cara.”

Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam konferensi pers, Kamis, menyatakan bahwa sanksi AS yang dijatuhkan terhadap Suriah menghalangi proses politik dan mencekik ekonomi rakyat Suriah di tengah  pandemi Covid-19.

Zakharova menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah Suriah berada di bawah kendali pasukan pemerintah yang sah dan mengalami tren yang meningkat menuju kepulihan situasi.

Menurutnya, pemerintah Suriah sedang menempuh berbagai tindakan untuk mengatasi dampak perang yang mengerikan, namun kemampuannya dalam rangka ini telah secara nyata dipersempit oleh pelanggaran atas integritas Suriah dan pemutusan hubungan ekonomi antarwilayahnya.

Selain itu,  lanjut Zakharova, Suriah juga terkendala oleh sanksi AS, terutama yang dinamai Akta Kaisar yang menyasar sektor-sektor utama perekonomian dan otoritas Suriah serta pihak-pihak dalam dan luar negeri yang mendukung operasi militer Suriah. (rta)