Jakarta, ICMES. Pertemuan antarfaksi Palestina di Aljir, ibu kota Aljazair, untuk pembicaraan yang dimediasi oleh pemerintah Aljazair telah menyetujui kesepakatan rekonsiliasi yang bertujuan menyudahi perselisihan 15 tahun melalui pemilu baru di Palestina.

Politisi Kurdi Abdul Latif Rashid telah dipilih oleh parlemen Irak sebagai presiden baru negara ini,  menggantikan Barham Saleh yang juga berasal dari Kurdi.

Delegasi Arab Saudi mengunjungi Sanaa, ibu kota Yaman, untuk mengadakan pembicaraan mengenai pertukaran tawanan antara kedua belah pihak, sementara delegasi Houthi mengunjungi Saudi untuk tujuan yang sama.

Berita Selengkapnya:

Faksi-Faksi Palestina Teken Perjanjian Rekonsiliasi di Aljazair

Pertemuan antarfaksi Palestina di Aljir, ibu kota Aljazair, untuk pembicaraan yang dimediasi oleh pemerintah Aljazair telah menyetujui kesepakatan rekonsiliasi yang bertujuan menyudahi perselisihan 15 tahun melalui pemilu baru di Palestina.

Perjanjian itu ditandatangani oleh pemimpin senior Fatah Azzam al-Ahmad, kepala biro politik Hamas Ismail Haniya, dan Sekjen Front Rakyat Pembebasan Palestina (PFLP), Talal Naji.

“Ini adalah momen bersejarah, di mana kita melihat Al-Quds,” kata Haniya, sembari berterima kasih kepada Presiden Aljazair Abdulmajeed Tabboune atas upaya negaranya dalam mensponsori pembicaraan.

Senada dengan ini, al-Ahmad mengatakan: “Kami bangga berdiri pada saat ini, di bawah naungan Presiden Abdulmajeed Tabboune,  untuk menandatangani kesepakatan ini dan menyingkirkan perpecahan (politik) dan kanker yang telah memasuki tubuh Palestina. ”

Dia menambahkan, “Sebagai Fatah, kami berjanji untuk menjadi yang pertama melaksanakan perjanjian ini.”

Para tokoh Palestina lainnya yang diundang untuk menandatangani dokumen tersebut antara lain Ahmed Majdalani, anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO); Mustafa Barghouti, Sekjen Inisiatif Nasional Palestina; dan Bassam al-Salhi, Sekjen Partai Rakyat Palestina.

Perjanjian itu ditandatangani setelah para pemimpin 14 faksi, termasuk gerakan Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan Hamas, kelompok yang menguasai Jalur Gaza, mengadakan pembicaraan dua hari menjelang pertemuan puncak Arab di Aljir bulan depan.

Menurut juru bicara Hamas Hazem Qassem, kesepakatan itu tidak mencakup masalah pembentukan pemerintah persatuan, namun meliputi klausul tentang pengembangan struktur PLO, membentuk dewan nasionalnya dan mengadakan pemilihan legislatif dan presiden. (aljazeera)

Abdul Latif Rashid Terpilih sebagai Presiden Irak dan Mohammad al-Sudani sebagai Perdana Menteri

Politisi Kurdi Abdul Latif Rashid telah dipilih oleh parlemen Irak sebagai presiden baru negara ini,  menggantikan Barham Saleh yang juga berasal dari Kurdi.

Abdul Latif Rashid dipilih sebagai kepala negara melalui dua putaran pemungutan suara di parlemen pada hari Kamis (13/10). Dia memenangkan lebih dari 160 suara melawan 99 untuk Saleh, yang dilaporkan keluar dari gedung parlemen saat penghitungan suara.

Politisi Syiah Mohammad al-Sudani segera ditunjuk sebagai perdana menteri, dengan asumsi tugas mendamaikan faksi-faksi Syiah yang bertikai dan membentuk pemerintahan setelah satu tahun mengalami kebuntuan. Al-Sudani menggantikan Perdana Menteri sementara Mustafa al-Kadhimi.

Dalam sistem pembagian kekuasaan Irak, kursi kepresidenan diperuntukkan bagi suku Kurdi, sementara jabatan perdana menteri untuk blok Syiah, dan ketua parlemen untuk pihak Sunni.

Al-Sudani, yang mendapat dukungan dari kubu Kerangka Koordinasi pro-Iran, memiliki waktu 30 hari untuk membentuk pemerintahan, tugas berat yang akan membutuhkan kemenangan atas mereka yang berafiliasi dengan pemimpin Syiah berpengaruh Sayid Muqtada al-Sadr.

Kebuntuan politik terbaru dimulai setelah al-Sadr muncul sebagai pemenang terbesar dalam pemilihan parlemen Oktober 2021, namun gagal menggalang dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Al-Sadr pada Agustus lalu mengumumkan pengunduran dirinya dari percaturan politik.

Di sisi lain, jabatan presiden juga diperebutkan dengan sengit oleh dua partai utama di wilayah Kurdi Irak, yaitu  Partai Demokrat Kurdistan (KDP) yang menominasikan Rashid, dan saingan tradisionalnya, Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK).

Terpilihnya Rashid menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan antara KDP dan PUK, yang terlibat perang saudara pada 1990-an.

Sementara itu, Presiden Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi mengirim pesan ucapan selamat kepada Presiden baru Irak Abdul Latif Rashid, serta mengucapkan selamat kepada pemerintah dan rakyat Irak atas terpilihnya presiden baru.

Sayid Raisi mengungkapkan harapannya bahwa pemerintah baru negara ini akan mengambil langkah-langkah menuju pertumbuhan dan kemakmuran Irak serta memperluas hubungan antara Teheran dan Baghdad.

Dia juga memastikan Iran akan terus mendukung proses politik di Irak berdasarkan suara rakyat, dan bekerja untuk memperluas hubungan persaudaraan dengan Irak. (aljazeera/alalam)

Saudi dan Ansarullah Yaman Terlibat Saling Kunjung, Ada Apa?

Delegasi Arab Saudi mengunjungi Sanaa, ibu kota Yaman, yang dikuasai oleh gerakan Ansarullah (Houthi) untuk mengadakan pembicaraan mengenai pertukaran tawanan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perang sengit selama bertahun-tahun, sementara delegasi Houthi mengunjungi Saudi untuk tujuan yang sama, sebagaimana diumumkan oleh kedua belah pihak, Kamis (13/10).

Kunjungan timbal balik antara kedua pihak jarang terjadi selama koalisi pimpinan Saudi melancarkan perang terhadap Ansarullah, yang menguasai Sanaa dan sebagian besar wilayah Yaman sejak tahun 2014. .

Pihak-pihak yang berkonflik sering bertukar tawanan perang, termasuk tentara Saudi.

Kepala Komite Nasional untuk Urusan Tahanan yang berafiliasi dengan Ansarullah, Abdul Qader Al-Murtada, mengatakan, “Kami menerima delegasi teknis Saudi, dan tujuan kunjungan mereka adalah meninjau kondisi tawanan yang berafiliasi dengan mereka, yang ada pada kami, dan juga untuk mencocokkan nama pada kenyataannya, memverifikasi mereka dan mempersiapkan proses pertukaran dalam waktu dekat”.

Dia menambahkan, “Kami kemarin juga melepas kepergian tim teknis Komite Nasional Urusan Tahanan, yang berkunjung ke penjara Arab Saudi untuk melihat kondisi tawanan kami yang berada di penjara Saudi, membandingkan nama dan kesesuaiannya dengan kenyataan di dalam penjara, dan meninjau kondisi para tawanan.”

Di pihak lain,juru bicara resmi pasukan koalisi, Brigjen Turki Al-Maliki, mengatakan, “Dua delegasi dari koalisi dan Houthi bertukar kunjungan untuk menjenguk tawanan di kedua belah pihak sebagai inisiatif iktikad baik, dan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan untuk memperpanjang gencatan senjata di Yaman.”

Gencatan senjata berakhir pada tanggal 2 Oktober, enam bulan setelah dimulai, setelah pihak-pihak yang berkonflik gagal mencapai kesepakatan untuk memperpanjangnya.

Al-Maliki menambahkan bahwa kunjungan ini “bersifat kemanusiaan dan berurusan dengan tawanan sebagai perkara yang murni kemanusiaan, dan ini juga adalah salah satu manfaat gencatan senjata, serta merupakan upaya untuk memperpanjangnya dan memperluas manfaatnya bagi kehidupan Yaman dalam hal kemanusiaan, ekonomi dan aspek kehidupan untuk memulai proses politik, dan mencapai perdamaian komprehensif di Yaman”.

Rekaman video yang dipublikasi oleh Ansarullah memperlihatkan delegasi Saudi meninggalkan pesawat PBB di bandara Sanaa dan berjabat tangan dengan pejabat Ansarullah, kemudian bersama-sama menuju sejumlah penjara dan menemui tawanan.

Tidak diketahui jumlah tawanan Saudi di Sanaa.

Laporan lain menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Yaman dari kubu Ansarullah, Muhammad Nasser al-Atifi, menegaskan,” Jika musuh menginginkan eskalasi militer maka mereka pada hakikatnya berjalan menuju neraka, dan peringatan dari pemimpin revolusi kami pasti memiliki konsekuensi.”

Dia menambahkan, “Perlawanan kami  terhadap kekuatan agresor adalah pilihan strategis yang tak dapat ditarik mundur, karena sejarah, prinsip, dan nilai-nilai kami menolak menyerah kepada penjajah dan tiran.”  (saba/spa/alalam)