Rangkuman Berita Utama Timteng Jumat 1 Mei 2020

hizbullah di jerman 1Jakarta, ICMES. Kementerian Dalam Negeri Jerman mengumukan Hizbullah sebagai organisasi terlarang di negara ini, dan menyebutnya sebagai organisasi “teroris”.

Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menegaskan bahwa keamanan Teluk Persia merupakan tanggungjawab negara-negara kawasan ini sendiri, bukan negara-negara asing.

Kelompok pemantau HAM Human Right Wath (HRW) mendesak pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) agar menyelidiki peristiwa serangan udara yang menewaskan 8 orang dan melukai 27 lainnya terluka pada November 2019.

Berita selengkapnya:

Jerman Larang dan Tangkapi Para Terduga Anggota Hizbullah, Israel Bersorak

Kementerian Dalam Negeri Jerman mengumukan Hizbullah sebagai organisasi terlarang di negara ini, dan menyebutnya sebagai organisasi “teroris”.

Polisi Jerman pada dini hari Kamis (30/4/2020) melakukan penggerebekan untuk menangkapi tersangka anggota kelompok pejuang yang bermarkas di Libanon dan dipimpin oleh Sayid Hassan Nasrallah tersebut.

Para pejabat keamanan Jerman memperkirakan di Jerman terdapat sebanyak 1.050 anggota “sayap ekstremis” Hizbullah, sementara Hizbullah sendiri tidak mengakui keberadaan sayap terpisah demikian.

Polisi Jerman menyisir asosiasi-asosiasi masjid di negara bagian Rhine-Westphalia Utara, Bremen dan Berlin, yang mereka duga dekat dengan Hizbullah, dan mencari tempat tinggal pribadi para pemimpin masing-masing asosiasi.

Kementerian Dalam Negeri Jerman menyatakan bahwa asosiasi-asosiasi yang diselidiki itu diduga sebagai bagian dari Hizbullah karena mereka memberikan dukungan keuangan dan propaganda kepada Hizbullah.

“Kegiatan Hizbullah melanggar hukum pidana, dan organisasi ini menentang konsep pemahaman internasional,” klaim kementerian itu.

Kementerian ini menambahkan bahwa dengan demikian simbol-simbol Hizbullah tak boleh lagi dipajang dalam berbagai pertemuan, publikasi, atau di media, dan aset Hizbullah dapat disita.

Israel Bersorak

Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz menyambut gembira keputusan pemerintah Jerman itu dan menyebut Berlin telah mengambil “langkah penting dalam perang global melawan terorisme”.

“Saya meminta negara-negara Eropa lainnya serta Uni Eropa untuk melakukan hal yang sama. Semua bagian Hizbullah, termasuk sayap sosial, politik dan militer adalah organisasi teror dan mereka harus diperlakukan demikian,” tambahnya.

Komite Yahudi Amerika (American Jewish Committee /AJC ) juga memuji langkah Jerman tersebut.

“Ini adalah keputusan Jerman yang disambut baik, ditunggu-tunggu, dan signifikan,” kata kepala AJC David Harris.

Sejauh ini Jerman hanya melarang sayap militer Hizbullah dan mentolerir sayap politiknya, sesuai kebijakan Uni Eropa saat ini.

Hizbullah didirikan pada tahun 1982 , dan kini menjadi partai politik utama di Libanon serta menduduki posisi mayoritas di Parlemen bersama sekutunya.

Hizbullah terlibat perang melawan Israel pada 2006, mengusir pasukan Zionis dari Libanon selatan, dan berhasil meruntuhkan mitos kedigdayaan Israel.

Hizbullah juga terlibat dalam Perang Suriah yang berkecamuk sejak tahun 2011. Dalam perang ini Hizbullah mengerahkan para pejuangnya untuk menyokong pemerintah Suriah melawan pemberontakan dan terorisme yang dibeking oleh AS, Israel dan para sekutu AS lainnya.

Awal bulan ini  Amerika Serikat (AS) mengumumkan sayembara berhadiah US$ 10 juta bagi orang yang memberikan informasi mengenai keberadaan komandan Hizbullah Sheikh Mohammad al-Kawtharani, yang juga merupakan rekan Jenderal Iran Qassem Soleimani yang terbunuh oleh serangan udara AS pada Januari lalu.

Sebelumnya Hizbullah juga sudah dianggap sebagai organisasi “teroris” oleh AS, Inggris, Kanada, dan Israel serta Dewan Kerjasama Teluk (GCC), dan Liga Arab.

Hizbullah dimusuhi banyak pihak lantaran kelompok pejuang Libanon yang didukung Iran itu gencar menggalang perlawanan terhadap terorisme AS dan Israel di Timur Tengah.  (aljazeera)

Ayatullah Khamenei: Keamanan Teluk Persia Bukan Tanggungjawab Asing

Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menegaskan bahwa keamanan Teluk Persia merupakan tanggungjawab negara-negara kawasan ini sendiri, bukan negara-negara asing.

Hal tersebut dia tegaskan di halaman Twitter-nya sembari mengingatkan bahwa Teluk Persia adalah milik negara-negara yang tinggal di kawasan ini sehingga mereka sendirilah yang bertanggung jawab menjamin keamanannya.

“Iran dengan garis pantainya yang panjang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan kawasan ini. Dengan rahmat Allah, kami akan melakukan bagian kami. Ini merupakan tugas historis, geografis dan regional kami, ” ungkap Ayatullah Khamenei dalam postingan berkenaan dengan peringatan Hari Teluk Persia Nasional, seperti dikutip FNA, Kamis (30/4/2020).

Dia juga menyatakan bahwa “kebijakan kolektif yang bijaksana dan rasional” yang mendukung kepentingan penduduk kawasan Teluk Persia tidak akan tercapai selagi pasukan asing masih bercokol di kawasan strategis dan kaya minyak ini.

Pemimpin Besar Iran berserban hitam sebagai tanda keturunan Rasulullah saw itu kemudian menegaskan,  “Teluk Persia adalah rumah kami dan tempat keberadaan bangsa Iran yang besar. Pantai Teluk Persia dan sebagian besar Teluk Oman adalah milik bangsa ini, dan mereka harus ada di sana. Bangsa ini harus menunjukkan kekuatannya. Kami adalah bangsa yang tangguh dengan sejarah yang agung.”

Sebelumnya, Presiden Iran Hassan Rouhani juga memperingatkan perilaku AS di Teluk Persia, dan menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Iran tidak akan pernah ragu dalam menjaga Teluk Persia serta wilayah dan kepentingan Iran. (fna)

HRW: Serangan Drone UEA Tewaskan Warga Sipil di Tripoli

Kelompok pemantau HAM Human Right Wath (HRW) mendesak pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) agar menyelidiki peristiwa serangan udara yang menewaskan 8 orang dan melukai 27 lainnya terluka pada November 2019.

HRW dalam laporannya, Rabu (29/4/2020) menyebutkan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan pesawat nirawak (drone) UEA terhadap pabrik biskuit dekat Tripoli, ibukota Libya, pada 18 November.

Menurut HRW, UEA tidak optimal atau bahkan sama sekali tidak berupaya meminimalkan korban sipil, dan karena HRW mendesak otoritas negara ini agar menyelidiki insiden itu secara transparan.

“Sejak konflik bersenjata meletus di Tripoli meletus pada April 2019, UEA telah melakukan serangan-serangan udara dan drone untuk mendukung pasukan Angkatan Bersenjata Arab Libya, yang sebelumnya dikenal sebagai Tentara Nasional Libya (LNA), salah satu dari dua partai besar yang terlibat dalam konflik, dan beberapa di antaranya telah menjatuhkan korban sipil, ” ungkap HRW.

“Semua korban dalam insiden November itu adalah pekerja pabrik sipil, termasuk tujuh warga Libya dan 28 warga negara asing, semuanya laki-laki,” lanjutnya.

Menurut beberapa perkiraan, UEA telah melakukan sebanyak 850 serangan untuk mendukung Haftar sejak ia melancarkan serangannya ke Tripoli pada tahun lalu.

Panel ahli PBB tentang Libya juga menemukan bahwa Abu Dhabi telah memasok komandan pemberontak dengan peralatan militer sehingga melanggar embargo militer PBB tahun 2011.

Libya yang kaya minyak itu dilanda perang saudara menyusul penggulingan penguasa lama Muammar Gaddafi pada tahun 2011, dan terjadi perang kekuasaan antara di timur dan barat.

Pada April 2019, komandan LNA Khalifa Haftar  yang menguasai sebagian besar Libya timur  melancarkan serangan untuk merebut Tripoli. (aljazeera)