Rangkuman Berita Utama Timteng Jumat 1 Februari 2019

suriah-di-Liga-ArabJakarta, ICMES: Sebuah sumber diplomatik Yordania menyatakan bahwa kendala sebenarnya terkait dengan masalah pengembalian Suriah ke Liga Arab terkait dengan persyaratan sejumlah negara Arab yang menuntut peninjauan ulang hubungan Suriah dengan Iran.

Pelapor Khusus PBB mengaku kecewa karena dalam kunjungannya ke Turki ternyata gagal mendapatkan temuan informasi yang diinginkan terkait dengan kasus pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi.

Gerakan Ansarullah bersumpah akan mengirim aliansi Arab pimpinan Arab Saudi  ke “jahannam” jika mereka gagal menerapkan perjanjian yang telah dicapai beberapa waktu lalu di Stockholm.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pasukan AS di Afghanistan akan dipulangkan jika pembicaraan pemerintahannya dengan kelompok militan Taliban mengarah pada “perjanjian”.

Berita selengkapnya:

Soal Pengembalian Suriah Ke Liga Arab, Mesir Dan UEA Pilih Kebijakan “Pragmatis”

Sebuah sumber diplomatik Yordania menyatakan bahwa kendala sebenarnya terkait dengan masalah pengembalian Suriah ke Liga Arab terkait dengan persyaratan sejumlah negara Arab yang menuntut peninjauan ulang hubungan Suriah dengan Iran.

Sebagaimana dikutip Sputnik, Kamis (31/1/2019), sumber itu mengatakan, “Negara-negara Arab yang mendukung rezim Suriah, termasuk Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir, menolak sikap negara-negara Arab lain yang menjadikan pembatasan hubungan rezim Suriah dengan Iran sebagai syarat pengembalian Suriah ke Liga Arab, dan mereka tidak keberatan atas kelanjutan hubungan antara rezim Suriah dan Iran, hal yang ditolak oleh banyak negara Arab yang menganggapnya perlu.”

Sumber itu menjelaskan ,”UEA dan Mesir memimpin pandangan pragmatis yang menilai bahwa permintaan terhadap rezim Suriah agar membatasi atau memutuskan hubungannya dengan Iran adalah sesuatu yang lebih mendekati mustahil, dan karena itu negara-negara Arab lebih baik mensyaratkan hal-hal lain yang dapat dipenuhi oleh rezim Suriah, misalnya bahwa ia harus berkomitmen kepada ketentuan-ketentuan Liga Arab, konsensus Arab, atau menyetujui diskusi ulang mengenai bagaimana Liga Arab dapat berkontribusi dalam upaya menemukan solusi yang cocok dan diterima bagi krisis Suriah.”

Dia menambahkan: “Hal ini tidak diterima oleh banyak negara Arab lain yang percaya bahwa solusinya harus melalui pengubahan sistem politik Suriah atau penegakan kedaulatan hukum di Suriah sebagai awal dari upaya pengurangan pengaruh Iran dengan sendirinya di Suriah. Mereka memandang besarnya peranan Iran di Suriah akan berbenturan dan selalu menjadi kendala bagi keberadaan Suriah di Liga Arab. ”

Menurut sumber itu, persoalan ini dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri Arab Saudi, UEA, Kuwait, Bahrain, Mesir dan Yordania di  Amman, Kamis.

Menteri Luar Negeri Yordania dalam keterangan persnya menyebut pertemuan konsultatif para menteri itu tanpa agenda, dan bahwa itu merupakan pertemuan luas yang membahas semua masalah yang harus ditangani untuk mencapai tujuan bersama Arab di bidang keamanan dan stabilitas. (raialyoum)

Datang Ke Turki, Delegasi PBB Kecewa Soal Penyelidikan Pembunuhan Khashoggi

Pelapor Khusus PBB Bidang Eksekusi di Luar Hukum dan Kesewenang-wenangan, Agnes Callamard, mengaku kecewa karena dalam kunjungannya ke Turki ternyata gagal mendapatkan temuan informasi yang diinginkan terkait dengan kasus pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi.

“Kami senang dengan proses investigasi (Turki),” kata Callamard kepada wartawan setelah pertemuan tertutup di Istanbul dengan Hatice Cengiz, mantan tunangan Khashoggi, Kamis (31/1/2019).

Dia menambahkan, “Kami mengadakan pertemuan yang baik di sini, tetapi kami agak kecewa karena kami tidak bisa mendapatkan semua informasi yang kami minta. Tetapi kami masih berharap bahwa pihak berwenang akan menepati janji mereka dan memberi kami beberapa informasi tentang penyelidikan polisi.”

Callamard dan delegasinya dilaporkan telah menyelesaikan pertemuan mereka di Istanbul dan selanjutnya diharapkan bertemu dengan perwakilan pemerintah dan intelijen Turki di Ankara.

Delegasi PBB ini masih akan berada di Turki sampai Jumat (1/2/2019), dan Rabu lalu telah mengadakan pertemuan dengan wartawan, perwakilan LSM, dan pejabat dari Asosiasi Media Turki-Arab.

Dia tiba di Turki Senin lalu didampingi oleh Baroness Helena Kennedy, QC, dan Profesor Duarte Nuno Vieira dari Universitas Coimbra, Portugal.

Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB pekan lalu mengatakan bahwa penyelidikan internasional di bawah otorisasi Callamard akan “meninjau dan mengevaluasi, dari perspektif HAM, keadaan sekitar pembunuhan Khashoggi.”

Rabu lalu delegasi itu memeriksa area di sekitar Konsulat Saudi di Istanbul, kemudian berbicara dengan Kepala Jaksa Penuntut Umum Istanbul, Irfan Fidan.

Pada Juni mendatang Callamard akan menyerahkan temuan dan rekomendasinya terkait dengan penyelidikan kasus tersebut kepada Dewan HAM PBB.

Khashoggi, kontributor The Washington Post, terbunuh di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018.

Pemerintah Riyadh semula memberikan keterangan yang berbelit mengenai kasus ini, namun akhirnya mengakui bahwa Khashoggi terbunuh di dalam gedung Konsulat, dan menyebutnya sebagai tindakan para oknum di luar prosedur.

Turki telah meminta ekstradisi warga Saudi yang terlibat dalam pembunuhan tersebut namun Riyadh menolaknya. (anadolu/rt)

Ansarullah Bersumpah Akan Kirim Aliansi Arab Pimpinan Saudi Ke Jahannam

Ketua Komite Tinggi Revolusi Yaman, Mohammad Ali al-Houthi, yang berafiliasi dengan gerakan Ansarullah atau kelompok Houthi bersumpah akan mengirim aliansi Arab pimpinan Arab Saudi  ke “jahannam” jika mereka gagal menerapkan perjanjian yang telah dicapai beberapa waktu lalu di Stockholm, ibu kota Swedia.

Ancaman Ansarullah ini dilontarkan berkenaan dengan perkembangan terkait dengan kota dan pelabuhan Hudaydah yang diperebutkan oleh kelompok ini dan kelompok loyalis presiden tersingkir Abd Rabbuh Mansour Hadi.

“Hodaydah tidaklah mudah, (pilih) antara perdamaian dan implementasi perjanjian Swedia, jika tidak maka Jahannam  menunggu pasukan agresor (aliansi pimpinan Saudi) dan tentara bayaran mereka (loyalis Mansour Hadi),” ancam al-Houthi melalui halaman Twitternya, Kamis (31/1/2019),

Dia juga berseru, “Kami kembali mengajak kepada pihak lain agar mematuhi gencatan senjata dan tidak menghalangi implementasi perjanjian Swedia.”

Sementara itu, Sekjen Biro Politik Ansarullah Fadl Abu Thalib mengecam keras Duta Besar Inggris Untuk  Yaman yang mengatakan bahwa perjanjian Stockholm adalah untuk pertukaran tawanan dan penarikan pasukan Ansarullah dari Hudaydah, bukan untuk gencatan senjata.

“Pernyataan duta besar Inggris tidak asing bagi kita. Merupakan penegasan atas kebijakan dan kecenderungan agresif terhadap rakyat Yaman… Inggris adalah negara yang memusuhi rakyat Yaman, dan merupakan pihak utama dalam agresi terhadap bangsa Yaman sejak hari pertama,” kecam Fadl Abu Thalib melalui akun Facebook-nya.

Dia juga menuliskan, “Inggris adalah peserta operasional, teknis dan logistik dalam agresi ini dan menjual semua jenis senjata mematikan kepada negara-negara agresor… Inggris andil besar dalam penyediaan kedok politik untuk pelanggaran-pelanggaran pihak agresor di Yaman.” (alalam)

Trump: Tentara AS Akan Ditarik Dari Afghanistan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pasukan AS di Afghanistan akan dipulangkan jika pembicaraan pemerintahannya dengan kelompok militan Taliban mengarah pada “perjanjian”.

“Untuk pertama kalinya mereka berbicara tentang penyelesaian, mereka berbicara tentang membuat kesepakatan, dan kami membawa orang-orang kami pulang jika itu terjadi,” kata Trump dalam sambutannya di Gedung Putih, Washington, Kamis (31/1/2019).

Dia melanjutkan, “Kita akan lihat apa yang terjadi. Tapi mereka dalam negosiasi yang sangat serius untuk pertama kalinya.”

AS dan Taliban mengakhiri perundingan enam hari di Doha, Qatar, Sabtu, sementara pemerintah Afghanistan menyatakan bahwa AS telah meyakinkan para pejabat Afghanistan bahwa fokus pembicaraan mereka ialah upaya memfasilitasi perdamaian dan memastikan penarikan pasukan asing.

Sumber-sumber Taliban kepada Reuters mengklaim bahwa kedua pihak menyetujui draf perjanjian perdamaian, yang menetapkan penarikan pasukan asing dari Afghanistan dalam jangka waktu 18 bulan, tapi jadwal ini kemudian dibantah oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri AS.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menekankan keharusan penarikan pasukan asing dalam  perundingan selanjutnya.

“Sampai masalah penarikan pasukan asing dari Afghanistan disepakati, kemajuan dalam masalah lain tidak mungkin,” kata Mujahid.

Utusan perdamaian AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad Senin lalu menyatakan bahwa para pejabat AS dan Taliban telah menyetujui kerangka kerja kesepakatan perdamaian yang dapat mengarah pada penarikan pasukan AS secara total dari Afghanitsan dengan imbalan gencatan senjata dan pembicaraan Taliban dengan pemerintah Afghanistan. (presstv)