Jakarta, ICMES. Pasukan Zionis Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dengan melakukan pemboman terhadap personel kepolisian Palestina di sebelah timur kota Rafah, Jalur Gaza selatan, hingga menggugurkan tiga polisi Palestina
Sekjen Hizbullah, Syeikh Naim Qassem, menilai sikap Presiden AS Donald Trump terhadap masalah Palestina sangat berbahaya, dan bertujuan menamatkan riwayat negeri dan bangsa Palestina.
Berbagai laporan Barat mengungkap rincian tentang upaya yang dipimpin oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam salah satu masalah paling rumit di kawasan Timur Tengah.
Berita selengkapnya:
Langgar Gencatan Senjata, Israel Serang Rafah, Tiga Polisi Palestina Gugur
Pasukan Zionis Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dengan melakukan pemboman terhadap personel kepolisian Palestina di sebelah timur kota Rafah, Jalur Gaza selatan, hingga menggugurkan tiga polisi Palestina, Ahad (16/2).
Sumber medis Palestina mengatakan bahwa jumlah korban gugur akibat serangan itu bertambah menjadi tiga setelah seorang polisi meninggal akibat lukanya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri di Gaza mengatakan, “Dua petugas polisi gugur dan satu orang terluka parah akibat pemboman Israel terhadap mereka saat mereka dikerahkan untuk mengamankan bantuan di wilayah Al-Shawka, sebelah timur Rafah.”
Kementerian itu menambahkan, “Kami mengutuk kejahatan Israel ini dan menyerukan kepada mediator dan masyarakat internasional untuk menekan rezim pendudukan agar berhenti menyerang kepolisian, karena kepolisian adalah badan sipil yang menyediakan layanan untuk menjaga keamanan warga negara dan mengatur urusan sehari-hari mereka.”
Tentara Israel mengaku menyerang sejumlah militan Palestina di Jalur Gaza selatan dengan dalih bahwa mereka bergerak menuju pasukan militer Israel di daerah tersebut.
Perkembangan ini terjadi menyusul kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Jalur Gaza, yang tahap pertamanya dimulai pada 19 Januari dan dibagi menjadi tiga tahap, masing-masing berlangsung selama 42 hari, dengan ketentuan menegosiasikan tahap berikutnya sebelum menyelesaikan tahap saat ini.
Hamas pada hari Minggu menyebut serangan Israel di Rafah timur sebagai “pelanggaran serius” terhadap perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari.
“Pengeboman berbahaya oleh pesawat nirawak Zionis pagi ini di sebelah timur kota Rafah terhadap polisi yang bertugas mengamankan masuknya bantuan hingga menggugurkan tiga orang di antaranya merupakan pelanggaran serius terhadap perjanjian gencatan senjata,” ungkap Hamas.
Hamas menambahkan, “Kami mengutuk kejahatan brutal ini dan semua pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian dan protokol kemanusiaan… Keraguan pendudukan Israel dalam memulai negosiasi pada tahap kedua perjanjian Gaza menunjukkan niat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghalanginya, dan keinginannya untuk kembali melakukan agresi dan melakukan lebih banyak kejahatan genosida.”
Hamas juga menganggap “rezim pendudukan sepenuhnya bertanggung jawab atas dampak pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza dan protokol kemanusiaan.”
Hamas meminta “para mediator (Mesir dan Qatar) memikul tanggung jawab mereka dengan mewajibkan Israel menghentikan pelanggarannya terhadap perjanjian Gaza, segera memulai negosiasi untuk tahap kedua, dan menerapkan protokol kemanusiaan dalam semua ketentuannya.” (raiayoum)
Sekjen Hizbullah: Pendirian Trump terhadap Palestina Merupakan Genosida Politik
Sekjen Hizbullah, Syeikh Naim Qassem, menilai sikap Presiden AS Donald Trump terhadap masalah Palestina sangat berbahaya, dan bertujuan menamatkan riwayat negeri dan bangsa Palestina.
Dalam pidatonya pada hari Ahad (16/2) dia menyebut pendirian Trump sebagai “genosida politik” setelah Washington dan Tel Aviv gagal mencapai rencana mereka dalam Perang Badai Al-Aqsa.
Syeikh Qassem menegaskan kecaman Hizbullah atas setiap upaya pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, dan penolakannya terhadap pengusiran mereka ke Yordania, Mesir atau Arab Saudi, sembari memperingatkan bahwa semua yang dilakukan Israel berada di bawah manajemen langsung AS.
Dia mengimbau negara-negara Arab dan Islam mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap rencana ini, dan memperingatkan bahaya proyek AS bagi seluruh kawasan Timur Tengah. Dia juga menekankan bahwa Hizbullah siap berkontribusi pada rencana Arab atau Islam mana pun yang bertujuan melawan pengusiran warga Palestina.
Syeikh Naim Qassem juga menegaskan tidak ada pembenaran bagi pendudukan di wilayah mana pun di Lebanon, dan mendesak pemerintah Lebanon bersikap tegas dalam masalah ini. Dia juga mengemukakan tanggung jawab pemerintah Lebanon untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh agresi Israel, dan menekankan bahwa Hizbullah tidak akan menelantarkan rakyat, baik dalam bentuk tempat tinggal, rehabilitasi maupun rekonstuksi.
Mengenai keputusan Perdana Menteri Lebanon untuk mencegah pesawat Iran mendarat di Beirut, Syeikh Qassem menilai keputusan ini diambil demi melaksana keputusan Israel dengan kedok “keselamatan penerbangan dan warga sipil.” Dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini dan mengambil sikap yang benar-benar berdaulat.
Sekjen Hizbullah juga menekankan pihaknya menentang serangan apa pun terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL.
Mengenai rencana prosesi pemakaman dua pendahulunya, Syahid Hassan Nasrallah dan Syahid Safiruddin Al-Hashemi, dia mengatakan, “Pada tanggal 23 Februari, kami akan memakamkan dua (mantan) Sekjen (Hizbullah), Sayid Nasrallah dan Sayd Al-Hashemi, dan orang-orang dari negara-negara Arab dan Islam dari berbagai golongan dan pihak akan berpartisipasi dalam prosesi pemakaman akbar tersebut.”
Dia mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi secara luas dan menunjukkan tingkat kedisiplinan yang setinggi mungkin. (alalam)
Mengejutkan, Saudi Dikabarkan akan Memediasi antara Iran dan AS
Berbagai laporan Barat mengungkap rincian tentang upaya yang dipimpin oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam salah satu masalah paling rumit di kawasan Timur Tengah.
Arab Saudi dilaporkan telah menunjukkan keterbukaan untuk menengahi antara pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan pemerintah Iran untuk mencapai kesepakatan baru guna membatasi program nuklir Iran.
Laporan itu menyebutkan bahwa tidak jelas apakah Riyadh telah mengajukan tawaran resmi, namun langkah ini menegaskan hasrat Saudi membangun hubungan yang lebih baik dengan bekas musuhnya, Iran, dan mengamankan tempat di meja perundingan, guna mencapai kemungkinan kesepakatan baru, menurut kantor berita Sputnik.
Kementerian Luar Negeri AS dan Saudi tidak menanggapi permintaan komentar, sementara misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York juga enggan berkomentar.
Seorang pejabat senior Eropa kepada saluran Al Arabiya, Sabtu (15/2), mengatakan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang berusaha mengadakan negosiasi langsung dan rahasia dengan Teheran mengenai program nuklirnya.
Menurutnya, pemerintahan Trump akan berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran sebelum Oktober 2025, saat perjanjian nuklir saat ini – yang disepakati dengan Barat pada tahun 2015 dan Trump menarik diri darinya pada tahun 2018- berakhir.
Pejabat itu mengatakan, “Segala perjanjian baru antara kedua negara akan lebih luas daripada aktivitas nuklir.” Hal ini mengacu pada kemungkinan penerapan persyaratan lain. Dia juga menilai bahwa “otoritas Iran akan menerima perjanjian apa pun jika disertai dengan pencabutan sanksi.”
Beberapa waktu lalu Trump mengaku lebih memilih mencapai kesepakatan dengan Iran daripada melancarkan serangan militer besar-besaran terhadapnya.
“Israel tidak akan melakukan serangan apa pun jika kesepakatan tercapai,” sambungnya.
Trump menolak untuk membahas rincian negosiasi potensial dengan Teheran.
“Di satu sisi, saya tidak ingin memberi tahu Anda apa yang akan saya katakan kepada mereka. Ini tidak pantas,” katanya.
Dia menambahkan,“Saya dapat memberi tahu mereka apa yang perlu mereka dengar, dan saya berharap mereka memutuskan untuk tidak meneruskan apa yang sedang mereka pikirkan. Saya pikir mereka akan senang dengan hal itu.” (raialyoum)
