Jakarta, ICMES. 24 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan antara pejuang Druze yang kontra pemerintah dan Badui yang pro pemerintah di kota Sweida, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR).
Hamas dan Jihad Islam menegaskan bahwa negosiasi tidak langsung dengan Israel harus menjurus pada diakhirinya perang pemusnahan di Gaza, penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza, pembukaan penyeberangan, dan rekonstruksi.
Anggota parlemen Iran sedang mengajukan RUU di Parlemen untuk meningkatkan anggaran militer yang bertujuan memperkuat Angkatan Bersenjata dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya lagi konfrontasi dengan Rezim Zionis Israel.
Berita selengkapnya:
24 Tewas dalam Kontak Senjata di Kota Sweida Suriah
24 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan antara pejuang Druze yang kontra pemerintah dan Badui yang pro pemerintah di kota Sweida, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR).
Sebuah sumber pemerintah menyatakan bahwa pasukan Kementerian Dalam Negeri telah tiba di daerah tersebut untuk membubarkan bentrokan.
Bentrokan ini merupakan kekerasan pertama yang terjadi di wilayah tersebut sejak bentrokan antara Druze dan pasukan keamanan pada bulan April dan Mei, yang juga menewaskan puluhan orang.
SOHR yang berbasis di London merilis jumlah korban tewas baru sebanyak 24 orang, termasuk dua anak-anak. Korban tewas adalah 20 warga Druze dan empat warga Badui, akibat bentrokan bersenjata dan penembakan di lingkungan al-Maqous di sebelah timur Sweida dan wilayah lain di Provinsi Sweida.
Platform Sweida 24 semula melaporkan jumlah “korban tewas 10 orang namun terus meningkat, korban luka 50 orang dari berbagai pihak.”
Platform tersebut juga melaporkan bahwa bentrokan itu menyebabkan penutupan jalan raya internasional Damaskus- Sweida.
Sebuah sumber resmi mengatakan kepada AFP bahwa pasukan Kementerian Dalam Negeri telah tiba untuk “melerai pertempuran.”
Gubernur Sweida Mustafa al-Bakour menyerukan “perlunya pengendalian diri dan respons terhadap akal sehat dan dialog.”
Dia menambahkan, “Kami menghargai upaya yang dilakukan oleh otoritas lokal dan suku untuk meredakan ketegangan, dan kami menegaskan bahwa negara tidak akan kendur dalam melindungi warga.”
Para pemimpin agama Druze menyerukan ketenangan dan mendesak otoritas Damaskus untuk campur tangan.
Kantor Berita Arab Suriah, SANA, melaporkan bahwa pasukan keamanan internal dikerahkan di sepanjang perbatasan administratif yang memisahkan Kegubernuran Daraa dan Sweida sebagai tanggapan atas perkembangan keamanan terkini.
Provinsi Sweida dihuni oleh komunitas Druze terbesar di Suriah dengan jumlah sekira 700.000 orang.
Bentrokan berdarah meletus di dua wilayah dekat Damaskus pada bulan April, dan dampaknya meluas hingga ke Sweida. Setidaknya 119 orang tewas, termasuk militan Druze dan pasukan keamanan.
Konfrontasi berdarah ini mendorong Israel untuk campur tangan dengan melancarkan serangan udara dan memperingatkan Damaskus agar tidak melukai anggota komunitas tersebut.
Menyusul bentrokan ini, perwakilan pemerintah Suriah dan para tokoh Druze menyepakati perjanjian gencatan senjata untuk meredam eskalasi, yang kembali menyoroti tantangan yang dihadapi otoritas transisi yang dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa alias Abu Mohammed Al-Julani dalam upayanya untuk mengonsolidasikan kekuasaannya dan menetapkan kerangka kerja hubungan dengan berbagai komunitas setelah penggulingan rezim sebelumnya pada bulan Desember. (raialyoum)
Hamas dan Jihad Islam: Segala Perundingan dengan Israel Harus Menyudahi Perang Genosida
Hamas dan Jihad Islam menegaskan bahwa negosiasi tidak langsung dengan Israel harus menjurus pada diakhirinya perang pemusnahan di Gaza, penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza, pembukaan penyeberangan, dan rekonstruksi.
Hal itu diungkap dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh delegasi dari pimpinan kedua gerakan tersebut, menurut pernyataan Hamas, tanpa menyebutkan lokasi pertemuan.
“Sebuah delegasi dari pimpinan Hamas, yang diketuai oleh Mujahid Muhammad Darwish, kepala dewan pimpinan, bertemu dengan delegasi dari gerakan Jihad Islam, yang dipimpin oleh Sekjen gerakan tersebut, Ziad al-Nakhala,” bunyi pernyataan itu, Ahad (13/7).
Hamas menambahkan, “Kedua delegasi membicarakan pengorbanan besar rakyat kami dan penderitaan manusia akibat perang pemusnahan dan kelaparan, serta pembantaian yang dilakukan setiap hari oleh musuh, Zionis, dengan tujuan melaksanakan rencana jahat dan berbahaya mereka terhadap rakyat kami dan masa depan mereka.”
Menurut pernyataan tersebut, kedua delegasi juga menyadari “dengan bangga dan kagum atas aksi-aksi heroik para pejuang Palestina serta keberanian, ketegasan, dan perjuangan mereka, yang setiap hari menimbulkan kerugian pada barisan tentara musuh.”
Kedua delegasi membahas “perkembangan dalam negosiasi yang sedang berlangsung (di Qatar), dan menekankan bahwa setiap negosiasi harus mengarah pada pencapaian tujuan dan aspirasi rakyat kami, terutama diakhirinya perang, penarikan penuh pasukan musuh, pembukaan jalur penyeberangan, dan rekonstruksi.”
Kedua delegasi juga “membahas tanggapan rezim pendudukan (Israel) atas proposal yang diajukan oleh para mediator untuk mencapai gencatan senjata dan cara-cara untuk mengatasinya.”
Hal ini terjadi ketika di Doha, ibu kota Qatar, sedang berlangsung babak baru negosiasi tidak langsung antara delegasi Hamas dan Israel, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, dan dengan partisipasi AS, dengan tujuan mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tawanan. (raialyoum)
Anggota Parlemen Iran Ajukan RUU untuk Memperkuat Pasukan
Anggota parlemen Iran sedang mengajukan RUU di Parlemen untuk meningkatkan anggaran militer yang bertujuan memperkuat Angkatan Bersenjata dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya lagi konfrontasi dengan Rezim Zionis Israel.
Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen pada hari Minggu (13/7), menyetujui garis besar undang-undang tersebut.
Juru bicara komite, Ebrahim Rezaei, mengatakan RUU tersebut disahkan dalam rapat yang dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Pertahanan, Staf Umum Angkatan Bersenjata, dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
RUU tersebut, yang digagas oleh wakil rakyat dari Teheran, Ali Khezrian, telah mendapatkan dukungan dari 120 anggota parlemen, tambah Rezaei.
Dalam sidang tersebut, Wakil Menteri Pertahanan Iran menekankan bahwa kementerian sedang mengupayakan perluasan sumber daya anggaran untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara.
RUU itu diajukan menyusul perang 12 hari Iran-Israel bulan lalu, di mana lokasi militer dan sipil Iran menjadi sasaran serangkaian serangan udara, dan mengakibatkan tewasnya lebih dari 1.000 warga Iran, termasuk sejumlah komandan senior dan ilmuwan nuklir.
Dalam perang yang dipicu oleh agresi Israel itu, Iran melancarkan Operasi True Promise III, yaitu gelombang serangan balik yang menghantam infrastruktur militer, intelijen, dan industri penting di seluruh wilayah pendudukan Palestina.
Operasi tersebut melibatkan ratusan rudal balistik dan drone hingga melumpuhkan sistem anti-rudal Israel dan menyebabkan kerusakan parah di Tel Aviv, Haifa, dan Beer Sheva.
Serangan balasan tersebut diikuti oleh serangan rudal Iran terhadap al-Udeid, pangkalan udara utama AS di wilayah tersebut, setelah AS bergabung dalam perang dengan mengebom tiga fasilitas nuklir Iran.
Pada 24 Juni, Israel terpaksa mengumumkan penghentian agresinya secara sepihak, yang diumumkan atas nama mereka oleh presiden AS Donald Trump. (presstv)
