Jakarta, ICMES. Anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Abol Fazl Zahrevand, menyatakan bahwa meskipun negaranya tidak membuat bom nuklir namun mempunya senjata lain yang dampaknya boleh dikata setara dengan senjata nuklir.
Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa berdasarkan undang-undang yang disetujui oleh parlemem Majelis Permusyawaratan Islam, tidak ada lagi entitas internasional yang akan diperkenankan mengakses langsung ke fasilitas nuklir Iran dalam kondisi apa pun.
Sebanyak hampir 600 mantan pejabat keamanan Israel, termasuk mantan kepala staf militer Israel (IDF), Shin Bet (Badan Keamanan Israel) dan Mossad, mengirimkan surat petisi kepada Presiden AS Donald Trump agar dia mendesak pemerintah Israel segera mengakhiri perang di Gaza.
Berita selengkapnya:
Anggota Parlemen Iran: Rudal Khorramshahr 5 Bisa Setara Bom Nuklir
Anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Abol Fazl Zahrevand, menyatakan bahwa meskipun negaranya tidak membuat bom nuklir namun mempunya senjata lain yang dampaknya boleh dikata setara dengan senjata nuklir.
Tentang ini, Zahrevand mula-mula memastikan negaranya kini menjadi lebih terpandang dan disegani di dunia karena terbukti tangguh.
“Mereka (musuh-musuh Iran) menyerang dan menekan Iran. Iran tidak hanya membela Hamas dan kubu perlawanan. Lihatlah, dalam kondisi demikian, Iran malah meluncurkan satelit ke ruang angkasa,” katanya dalam sebuah wawancara pada hari Ahad 3 Agustus 2025.
Dia menambahkan, “Lihatlah dari luar negeri, sebab dari dalam kita tidak akan sadar. Ketika Anda mengatakan bahwa suatu negara dapat mengorbitkan satelit maka persepsi yang didapat ialah bahwa negara itu kuat. Atau ketika mengatakan bahwa rudal Khorramshahr 5 dapat kita lesatkan sejauh 12,000 km, dan dengan kecepatan beberapa mach dapat menghantam target secara presisi, dengan hulu ledak 2 ton,tahukah Anda ini berarti apa?”
Zahrevand menjelaskan, “Ini berarti bahwa apa yang dapat dilakukan oleh 2-3 bom nuklir, misalnya, juga dapat dilakukan oleh 10 rudal Khorramshahr. Ini berarti daya deterensi. Yakni, jika Anda ingin menyerang AS atau Kanada maka Anda dapat melakukannya.”
Dia menambahkan, “Ketika seseorang di luar negeri melihat hal ini, bagaimana persepsinya tentang Iran? Jelas akan melihat bahwa kita kuat, meskipun dalam satu tahun terakhir ini semua orang berusaha mengesankan Iran sudah lemah; negara yang lemah, babak belur dan sial. Tapi ternyata terjadi paradoks.”
Beberapa waktu lalu Iran dikabarkan mengumumkan keberadaan rudal balistik antarbenua buatannya, Khorramshahr-5, dalam sebuah upacara sehingga kembali menarik perhatian para analis politik dan militer.
Disebutkan bahwa rudal tersebut tidak hanya memiliki jangkauan yang memukau, yaitu hingga 12.000 km, melainkan juga diklaim mampu membawa hulu ledak seberat 2.000 kg.
Jika kabar itu terkonfirmasi maka Khorramshahr-5 akan menempatkan Iran dalam sejumlah kecil negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, India, dan Korea Utara, yang memiliki kemampuan membuat dan meluncurkan rudal balistik antarbenua, dan ini tak pelak merupakan sebuah tonggak strategis bagi teknologi pertahanan Iran.
Jauh mengungguli versi sebelumnya (Khoramshahr 4), Khorramshahr-5 juga disebutkan mampu membawa hulu ledak berat hingga 2 ton, menggunakan sistem panduan canggih untuk meningkatkan akurasi, dan memiliki kemampuan untuk menerobos sistem pertahanan antirudal serta mengatasi serangan siber. (ronegar/technoc)
Fix, Situs Nuklir Tak Boleh lagi Diakses Pihak Internasional
Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa berdasarkan undang-undang yang disetujui oleh parlemem Majelis Permusyawaratan Islam, tidak ada lagi entitas internasional yang akan diperkenankan mengakses langsung ke fasilitas nuklir Iran dalam kondisi apa pun.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (4/8), Azizi membantah rumor mengenai dimulainya kembali inspeksi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terhadap fasilitas nuklir Iran. Dia menekankan bahwa delegasi IAEA, yang dijadwalkan mengunjungi Iran minggu depan, hanya berwenang melakukan pembicaraan dan konsultasi teknis dan khusus dengan para pejabat dan pakar Iran.
Azizi menambahkan bahwa undang-undang yang telah disahkan di Parlemen sepenuhnya melarang delegasi atau entitas asing mana pun memasuki fasilitas nuklir, dan segala jenis inspeksi oleh delegasi ini atau entitas lainnya tidak lagi diizinkan.
Dia memastikan pembatasan ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah, dan kepatuhan terhadapnya harus total dan tak boleh digampangkan.
Dia juga menyebutkan bahwa program pemerintah Iran dan IAEA untuk kunjungan ini sama sekali tidak mencakup pembahasan isu-isu seperti pemberian akses ke fasilitas atau pelaksanaan inspeksi, sebagaimana dituntut oleh IAEA.
Ebrahim Azizi mengakhiri pernyataannya dengan menekankan bahwa topik yang diusulkan oleh pihak Iran sepenuhnya berada dalam kerangka kerja sama teknis yang diizinkan, dan dimaksudkan semata-mata untuk bertukar pandangan teknis dan menyelesaikan beberapa ketidak jelasan atau masalah teknis. (alalam)
600 Mantan Pejabat Keamanan Israel Minta Trump Tekan Netanyahu agar Hentikan Perang di Gaza
Sebanyak hampir 600 mantan pejabat keamanan Israel, termasuk mantan kepala staf militer Israel (IDF), Shin Bet (Badan Keamanan Israel) dan Mossad, mengirimkan surat petisi kepada Presiden AS Donald Trump agar dia mendesak pemerintah Israel segera mengakhiri perang di Gaza.
Para penandatangan petisi tersebut antara lain mantan Menteri Pertahanan Ehud Barak dan Moshe Ya’alon, yang sama-sama pernah menjabat sebagai Kepala Staf IDF.
Petisi itu juga ditandatangani oleh mantan Kepala Staf IDF Dan Halutz, tiga mantan kepala Mossad, Tamir Pardo, Efraim Halevy, dan Danny Yatom, serta lima mantan kepala Shin Bet Ami Ayalon, Nadav Argaman, Yoram Cohen, Yaakov Peri, dan Carmi Gillon.
“Perang tidak lagi dibenarkan. Kami meminta Anda untuk membimbing Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya ke arah yang benar, mengakhiri perang, memulangkan para tawanan, dan menghentikan penderitaan,” bunyi petisi tersebut.
Petisi itu ditujukan kepada Trump atas nama organisasi bernama Komandan Keamanan Israel , yang menyatukan ratusan mantan pejabat dari militer Israel, Shin Bet, Mossad, kepolisian, dan Kementerian Luar Negeri.
Petisi itu juga menyatakan, “Hentikan perang di Gaza. Atas nama organisasi Komandan Keamanan Israel, kami meminta Anda untuk mengakhiri perang Gaza. Anda telah melakukannya di Lebanon, dan sekarang saatnya untuk juga melakukannya di Gaza.”
Sementara itu, di hari yang sama, media Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk memperluas operasi militer di Jalur Gaza hingga menjadi pendudukan penuh atas wilayah tersebut
Para pejabat senior di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa “keputusan telah dibuat dan seluruh Jalur Gaza akan diduduki.”
Mereka mengatakan, “Hamas tidak akan membebaskan sandera lagi tanpa penyerahan diri sepenuhnya, dan kami tidak akan menyerah. Jika kami tidak bertindak sekarang, para sandera akan mati kelaparan dan Gaza akan tetap berada di bawah kendali Hamas.”
Mereka juga menyatakan, “Titik fokus telah hilang, dan kami akan menduduki seluruh Jalur Gaza.” (alalam/maan)
