Jakarta, ICMES. Media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa sumber-sumber keamanan dan militer Israel menduga Hizbullah sedang mempersiapkan tindakan yang dapat mengguncang seluruh kawasan.

Terkait meluasnya fenomena remigrasi warga Zionis Israel selama dua tahun perang, berbagai lembaga Zionis menyatakan adanya kekhawatir yang sesungguhnya terkait dengan pemilu dini yang akan datang, dan diprediksi bahwa Israel akan menghadapi tsunami besar remigrasi (perpindahan kembali ke negara asal) warga Zionis, terutama kalangan elitnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk benar-benar mewakili hak semua bangsa, dan mengutuk agresi AS dan Israel serta pelanggaran berulang keduanya terhadap hukum internasional.

Berita selengkapnya:

Israel Menduga Hizbullah Persiapkan “Aksi yang Mengguncang”

Media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa sumber-sumber keamanan dan militer Israel menduga Hizbullah sedang mempersiapkan tindakan yang dapat mengguncang seluruh kawasan.

Surat kabar Ma’ariv menyebutkan bahwa militer Israel khawatir Hizbullah berusaha mengambil langkah yang dapat menggagalkan semua rencana Amerika Serikat (AS) dan Israel, dan kalangan intelijen dan militer Israel masih dihantui mimpi buruk akan serangan Hizbullah di sepanjang garis perbatasan, atau bahkan perebutan permukiman utara (Palestina pendudukan), atau serangan ke wilayah Israel yang lebih dalam, terutama instalasi strategis dan vital Israel.

Dalam laporan Ma’arif, yang menjustifikasi kejahatan terbaru tentara Israel di Lebanon, diakui bahwa puluhan warga Lebanon telah dibunuh dalam beberapa hari terakhir (dengan dalih dan klaim sebagai anggota Hizbullah), yang banyak di antaranya melalui serangan udara.

Dalam sebagian laporan ini, secara implisit juga diakui bahwa Al-Julani juga bekerja sama dengan Israel untuk menekan Hizbullah, tetapi semua tindakan ini tidak menghalangi upaya Hizbullah untuk membangun kembali dan memperkuat dirinya.

Sementara itu, dua bersaudara di Lebanon selatan gugur akibat serangan pasukan Israel terhadap kota Al-Bayed, distrik Tirus, Senin (27/10).

Sebelumnya, pasukan Israel dilaporkan telah menjatuhkan bom kejut di daerah Karum al-Marah di kota Mis al-Jabal hingga menyebabkan kepanikan di antara penduduk.

Kendaraan militer Israel melakukan pekerjaan teknik dan operasi pembongkaran di Wadi Hunin, yang terletak di antara kota Merkaba dan Addissah di Lebanon selatan, yang jelas-jelas melanggar kedaulatan Lebanon.

Agresi ini terjadi di tengah eskalasi serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap desa-desa dan kota-kota di selatan. Empat warga Lebanon gugur dan dua lainnya terluka, pada hari Minggu, akibat serangan drone Israel di Lebanon selatan dan timur.

Serangan Israel terhadap kedaulatan Lebanon terus berlanjut, yang jelas-jelas melanggar Resolusi PBB 1701 dan deklarasi penghentian permusuhan pada 27 November 2024, yang mencakup wilayah selatan, Beqaa, dan pinggiran selatan Beirut. (tasnim/almayadeen)

Gelombang Remigrasi Zionis Timbulkan Kecemasan di Israel

Terkait meluasnya fenomena remigrasi warga Zionis Israel selama dua tahun perang, berbagai lembaga Zionis menyatakan adanya kekhawatir yang sesungguhnya terkait dengan pemilu dini yang akan datang, dan diprediksi bahwa Israel akan menghadapi tsunami besar remigrasi (perpindahan kembali ke negara asal) warga Zionis, terutama kalangan elitnya.

Sejak bulan-bulan awal perang Gaza dan meluasnya ketidakamanan dan instabilitas di tengah masyarakat Zionis, banyak laporan telah dipublikasikan tentang peningkatan laju remigrasi Zionis. Berbagai lembaga mengumumkan dalam beberapa hari terakhir bahwa remigrasi Israel meningkat pada level yang mengkhawatirkan, dan hal ini telah memicu diskusi tingkat tertinggi di forum-forum resmi terkait.

Kekhawatiran ini terutama bersumber dari meningkatnya remigrasi Israel, yang diperkirakan akan terus meningkat setelah pemilu dini mendatang, yang akan menentukan arah masa depan Israel.

Sebuah laporan yang disusun oleh Pusat Penelitian dan Informasi Knesset dalam persiapan untuk debat di Komite Imigrasi, Penyerapan, dan Reintegrasi telah menghasilkan statistik mengejutkan, yang menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2020 -2024, lebih dari 145.000 warga Israel telah meninggalkan wilayah pendudukan Palestina.

Laporan tersebut, yang sebagian diterbitkan oleh surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sekitar 34.000 orang meninggalkan Israel (Palestina pendudukan); pada tahun 2021 sekitar 43.400 orang;  pada tahun 2022, sekitar 59.400 orang; dan pada tahun 2023 sekitar 82.800 orang, dan jumlah remigran terus meningkat pada tahun 2024.

Data dari Biro Statistik Pusat Israel menunjukkan bahwa dari tahun 2009 hingga 2021, rata-rata 36.000 orang meninggalkan wilayah pendudukan setiap tahun, tetapi sejak tahun 2022, akibat perselisihan internal setelah kabinet Benjamin Netanyahu berkuasa, jumlah remigran meningkat secara signifikan, dan pada tahun itu, 55.300 orang meninggalkan Israel, meningkat 46% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut laporan ini, pada tahun 2023, 82.700 orang meninggalkan Israel, yang merupakan peningkatan sebesar 50%.

Namun, yang meningkatkan kekhawatiran kaum Zionis, terutama penguasa rezim ini,  ialah bahwa setidaknya 40%  remigran adalah generasi muda berusia antara 20 dan 39 tahun. Ini berarti bahwa populasi yang meninggalkan wilayah pendudukan merupakan tulang punggung perekonomian rezim ini.

Statistik juga menunjukkan bahwa separuh jumlah remigran tahun 2022, yaitu 27.500 orang, adalah imigran baru yang telah berimigrasi ke wilayah pendudukan lima tahun sebelumnya atau pada tahun yang sama di tahun 2022, tetapi segera menyesalinya dan kembali ke negara asal mereka.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar remigran memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada rata-rata populasi Zionis, dengan 26% di antaranya telah menyelesaikan gelar universitas. Sebanyak 54% dari mereka tinggal di wilayah pusat dan kota Tel Aviv, yang berada pada tingkat kesejahteraan dan fasilitas tertinggi, sementara hanya 10% remigran yang tinggal di wilayah utara dan selatan Palestina pendudukan. Ini berarti bahwa sebagian besar Zionis yang meninggalkan Palestina pendudukan  selama periode ini berasal dari lapisan kaya dan terpelajar. (tasnim)

HUT ke-80 PBB, Iran Tuntut Sportifitas di Tengah Pelanggaran Hukum Internasional oleh AS dan Israel

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk benar-benar mewakili hak semua bangsa, dan mengutuk agresi AS dan Israel serta pelanggaran berulang keduanya terhadap hukum internasional.

Pada momen peringatan 80 tahun berdirinya PBB,  Senin (27/10), Baghaei menyatakan bahwa menjaga perdamaian dan keamanan internasional, di samping mengembangkan hubungan persahabatan yang didasarkan pada penghormatan terhadap prinsip kesetaraan hak, dan hak menentukan nasib sendiri, telah ditetapkan sebagai tujuan utama PBB.

Baghaei menyesalkan bahwa sejak awal, prinsip-prinsip PBB telah menjadi sasaran “pelanggaran, interpretasi sewenang-wenang, dan penyalahgunaan berulang” oleh kekuatan-kekuatan yang tidak mampu membebaskan diri dari “pola pikir kolonial dan delusi superioritas.”

Dia mengingatkan kondisi lanskap global saat ini, yang dirusak oleh perang tanpa akhir, ketidakadilan yang meluas, dan martabat manusia yang menjadi tumbal keserakahan dan rasisme.

Baghaei juga mengecam “unilateralisme militan” AS dan sekutunya, yang telah menjerumuskan dunia ke dalam ketidakamanan dan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Tidak diragukan lagi, AS dan beberapa sekutunya adalah pelanggar terbesar prinsip dan tujuan Piagam PBB,” ujarnya.

Baghaei menegaskan bahwa genosida di wilayah Palestina pendudukan dan serangan militer rezim Israel terhadap beberapa negara, merupakan aksi teror, dan pendudukan atas tanah berdaulat, yang semuanya dilakukan dengan “dukungan penuh dan keterlibatan” AS dan beberapa pemerintah Eropa, sehingga menciptakan suasana “impunitas absolut”.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran juga mengecam “tindakan provokatif dan ancaman berkelanjutan” AS terhadap Venezuela, Kuba, Kolombia, Nikaragua, Brasil, dan negara-negara lain di Karibia dan Amerika Latin, dan menyebutnya menyalahi perdamaian dan keamanan internasional.

Mengenai agresi AS-Israel terhadap Iran pada bulan Juni, Baghaei menyoroti faktor mengapa Iran harus meminta pertanggungjawaban komunitas internasional dan PBB.

“Negara kami diserang oleh rezim Zionis dan AS tanpa alasan apa pun. Dalam ujian ini, PBB gagal bertindak efektif,” tegasnya.

Dia menyebutkan bahwa Dewan Keamanan, “karena pengaruh AS, tidak dapat mengeluarkan pernyataan singkat sekalipun yang mengutuk agresi ini.”( presstv)