Jakarta, ICMES. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, Syeikh Ali Damoush, mengatakan menegaskan bahwa senjata tidak bisa dimonopoli oleh pemerintah selagi masih ada aksi pendudukan rezim Zionis Israel.
Israel melancarkan serangan udara di pinggiran Damaskus dan tank-tanknya bergerak maju ke wilayah Quneitra barat daya dalam agresi terbaru terhadap Suriah sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad.
Para diplomat China dan Rusia menyerukan pencabutan “sanksi tidak sah” yang dijatuhkan terhadap Iran, dan menegaskan kembali hak Teheran menggunakan energi nuklir secara damai.
Berita selengkapnya:
Hizbullah: Senjata Tak Bisa Dimonopoli Pemerintah Selagi Masih Ada Pendudukan
Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, Syeikh Ali Damoush, mengatakan menegaskan bahwa senjata tidak bisa dimonopoli oleh pemerintah selagi masih ada aksi pendudukan rezim Zionis Israel.
“Pendudukan, serangan, dan pelanggaran kedaulatan Lebanon ditujukan terutama untuk menekan Lebanon agar menormalisasi hubungan dengan entitas Zionis, tapi rakyat menolak normalisasi dengan musuh,” ujar Syeikh Ali Damoush dalam khutbah Jumat (14/3).
“Sebagaimana rakyat kita tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan di masa lalu dan tidak terpuruk oleh perang dan serangan, mereka tidak akan roboh di bawah tekanan-tekanan baru dari Amerika dan Israel,” lanjutnya.
Syeikh Ali Damoush menekankan bahwa merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi negara dari bahaya normalisasi dan ambisi musuh, yang dengan keterlibatan AS, berusaha mendorong negosiasi langsung dengan Israel dan mengaitkan rekonstruksi dan dukungan keuangan eksternal dengan kondisi politik yang akan melucuti kekuatan Lebanon.
Dia menjelaskan, “Kami tidak akan menerima jika rekonstruksi tunduk pada kondisi politik atau non-politik apa pun. Yang ingin kami tegaskan ialah bahwa proyek rekonstruksi merupakan tanggung jawab nasional yang terutama berada di tangan negara. Negara harus memikul tanggung jawab ini dengan serius dan mencegah musuh memaksakan kondisi, komplikasi, atau keadaan yang sudah ada di perbatasan selatan untuk menghalangi proyek ini atau mencegah masyarakat kembali ke desa mereka dan menjalani kehidupan normal mereka.”
Syeikh Damoush menambahkan, “Kami di Hizbullah bertekad untuk menyelesaikan apa yang telah kami mulai terkait rekonstruksi dan pembayaran kompensasi, terlepas dari kesulitan yang ada, karena proyek rekonstruksi merupakan bagian dari perlawanan terhadap pendudukan. Namun, apa yang kami lakukan tidak melepaskan negara dari tanggung jawabnya.”
Dia juga mencecar, “Anda mengatakan bahwa pemerintah adalah pihak yang melindungi negara dan pemerintahlah yang membela tanah air, dan bahwa senjata harus dibatasi hanya untuk negara. Saat ini, negara hadir di sepanjang perbatasan dan memiliki kesempatan untuk menjalankan perannya, dengan senjata di tangan, dan bersamanya ada komite pengawasan perjanjian gencatan senjata dan bersamanya juga masyarakat internasional. Jadi, apa yang telah Anda lakukan sejauh ini dalam menghadapi pelanggaran dan serangan Israel setiap hari? Setidaknya yakinkan kami tentang manfaat pembatasan senjata untuk negara.”
Syeikh Damoush menyimpulkan dengan mengatakan,”Ada pendudukan, dan senjata tidak dapat dibatasi hanya untuk negara selama ada pendudukan. Ketika ada pendudukan dan agresi yang sedang berlangsung, senjata adalah perhiasan manusia, dan setiap orang harus menghadapi pendudukan ini dengan segala cara. Ini adalah hak yang tidak dapat kita lepaskan, tidak peduli seberapa besar pengorbanannya.” (alalam)
Jet Tempur Israel Gempur Pinggiran Damaskus
Israel melancarkan serangan udara di pinggiran Damaskus dan tank-tanknya bergerak maju ke wilayah Quneitra barat daya dalam agresi terbaru terhadap Suriah sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad.
Laporan media yang mengutip keterangan beberapa sumber menyebutkan pesawat Israel menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di barat laut Damaskus pada hari Kamis (13/3).
Sebuah video pendek yang dipublikasikan oleh militer Israel memperlihatkan ledakan di tepi sebuah bangunan, yang diikuti oleh kepulan asap tebal. Paramedis setempat mengatakan sedikitnya tiga orang terluka dalam serangan terbaru tersebut.
Serangkaian serangan udara Israel juga menghantam kota Kiswah, selatan Damaskus, dan beberapa bagian provinsi Daraa.
Di tempat lain di hari yang sama, pasukan Israel maju ke pedesaan di wilayah al-Quneitra dengan tank dan kendaraan militer, dan meledakkan bekas lokasi militer.
Dalam sebuah deklarasi ambisi ekspansionis Zionis secara terbuka, Boaz Bismuth, anggota Knesset Israel, minggu lalu menyerukan agar Suriah ditempatkan di bawah kendali penuh rezim Zionis.
Bismuth mengatakan bahwa Israel “tidak akan mengizinkan pasukan militer muncul di Suriah setelah Assad jatuh.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan ini menyatakan pihaknya tidak akan menolerir kehadiran Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) atau pasukan lain yang berafiliasi dengan penguasa baru di Suriah selatan.
Dia juga mengatakan pasukan Israel akan tetap ditempatkan di zona penyangga di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan, yang direbut setelah jatuhnya Presiden Assad.
Zona penyangga tersebut dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Perang Arab-Israel 1973. Pasukan PBB yang terdiri dari sekitar 1.100 tentara telah berpatroli di daerah tersebut sejak saat itu.
Netanyahu mengatakan pasukan Zionis akan mempertahankan kehadiran militer tanpa batas waktu di puncak Gunung Hermon, dan zona yang berdekatan. Setelah Assad terguling, militer Israel telah melancarkan serangan udara terhadap instalasi militer, fasilitas, dan gudang senjata milik tentara Suriah yang sekarang sudah tidak ada lagi.
Serangan itu disertai dengan serangan darat, saat tank dan buldoser lapis baja menembus wilayah Suriah, melampaui Dataran Tinggi Golan hingga Qatana, hanya berjarak 30 kilometer dari Damaskus. (presstv)
China dan Rusia Serukan Diakhirinya “Sanksi Tidak Sah” terhadap Iran
Para diplomat China dan Rusia menyerukan pencabutan “sanksi tidak sah” yang dijatuhkan terhadap Iran, dan menegaskan kembali hak Teheran menggunakan energi nuklir secara damai.
Dalam pembicaraan antara China, Rusia, dan Iran di Beijing pada hari Jumat (14/3), para diplomat ketiga negara saling bertukar pandangan tentang program nuklir Iran dan isu-isu internasional lainnya yang menjadi perhatian bersama.
Dalam pernyataan bersama, mereka menekankan “pentingnya pencabutan semua sanksi sepihak yang tidak sah.”
Pertemuan tersebut, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Ma Zhaoxu, dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov.
Pertemuan tersebut diadakan beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump mengirim surat kepada Iran yang menyerukan perundingan dan melonarkan ancaman militer jika Teheran menolak.
Tiongkok, Rusia, dan Iran “menekankan bahwa pihak-pihak terkait harus berkomitmen untuk mengatasi akar penyebab situasi saat ini dan menghentikan sanksi, tekanan, atau ancaman kekerasan”.
Mereka menekankan bahwa dialog yang didasarkan pada “saling menghormati” adalah satu-satunya solusi praktis untuk masalah tersebut, dan mendesak “pihak-pihak terkait untuk menahan diri dari mengambil tindakan apa pun yang akan memperburuk situasi” dan merusak upaya diplomatik.
Dalam pernyataan tersebut, Beijing dan Moskow juga menyambut baik pernyataan Iran bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai dan bukan untuk produksi senjata nuklir, dan komitmen negara tersebut untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi dan Perjanjian Pengamanan.
Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa hak Iran untuk menggunakan energi nuklir secara damai harus “sepenuhnya” dihormati. (presstv)
