Jakarta, ICMES. Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak memerlukan izin dari pihak manapun dalam memperkaya uranium, dan karena itu dia menilai AS “salah besar” jika bersikeras agar Iran menghentikan aktivitas di bidang nuklir bertujuan damai tersebut.
Tekanan internasional terhadap Israel meningkat di tengah operasi militer baru rezim Zionis ini di Jalur Gaza, karena Inggris dan Uni Eropa (UE) mengumumkan langkah-langkah untuk menjauhkan diri dari Israel.
Berita selengkapnya:
Kecam AS, Ayatullah Khamenei: Iran Tak Butuk Izin Siapapun dalam Pengayaan Uranium
Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak memerlukan izin dari pihak manapun dalam memperkaya uranium, dan karena itu dia menilai AS “salah besar” jika bersikeras agar Iran menghentikan aktivitas di bidang nuklir bertujuan damai tersebut.
Pernyataan tegas terhadap AS itu dia ungkapkan dalam kata sambutannya pada haul gugur mantan presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi di Teheran, Selasa (20/5).
Ayatullah Khamenei mula-mula mengenang ketokohan dan pendirian Sayyid Raisi, yang gugur bersama beberapa pejabat senior lain, termasuk mantan menteri luar negeri Hossein Amir-Abdollahian dalam peristiwa kecelakaan helikopter di Provinsi Azerbaijan Timur, barat laut Iran, pada 19 Mei 2024.
“Raisi bersikap jelas dan tidak membiarkan musuh mengklaim bahwa dirinya telah mengajak Iran ke meja perundingan lewat ancaman, bujukan, dan tipu daya…Tentu saja pada masanya juga pernah diadakan perundingan tidak langsung (dengan AS) seperti sekarang ini, tapi tidak membuahkan hasil, dan sekarang pun kami tidak yakin akan membuahkan hasil, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi,” ungkapnya.
Menyinggung kebersikerasan AS dan sejumlah negara Barat untuk menekan Iran agar tidak memperkaya uranium, dia mengatakan,“Salah besar ketika AS mengatakan, ‘Kami tidak akan memperkenankan Iran memperkaya uranium.’ Di negara ini (Iran), tak ada orang yang menantikan izin dari ini dan itu. Republik Islam Iran akan terus menindak lanjuti kebijakan dan caranya.”
Dia menambahkan, “Pada kesempatan lain saya akan menjelaskan niat dan tujuan sebenarnya dari kebersikerasan mereka itu.”
Ayatullah Khamenei menyatakan demikian setelah Iran dan AS mengadakan putaran keempat pembicaraan tidak langsung di Muscat dengan mediasi Oman sejak awal tahun ini.
Selama perundingan tersebut, AS berulang kali bersikeras menuntut “penghentian total” aktivitas pengayaan uranium Iran, dengan tujuan memberi label pada setiap tingkat pengayaan sebagai “garis merah.”
Teheran menolak mentah-mentah desakan itu dengan menegaskan bahwa apapun hasil perundingan ini, Iran tetap akan melanjutkan program pengayaan uraniumnya.
Teheran juga berulang kali menekankan status damai program nuklirnya, dan menegaskan bahwa perundingan harus membahas pencabutan sanksi ilegal AS terhadap Teheran dan menghindari pembicaraan mengenai kekuatan militer. (alalam/presstv)
Inggris Hentikan Perundingan Dagang, dan UE Tinjau Ulang Hubungan dengan Israel
Tekanan internasional terhadap Israel meningkat di tengah operasi militer baru rezim Zionis ini di Jalur Gaza, karena Inggris dan Uni Eropa (UE) pada hari Selasa (20/3) mengumumkan langkah-langkah untuk menjauhkan diri dari Israel.
Inggris menghentikan perundingan dagang dengan Israel dan memberikan sanksi kepada pemukim Zionis Tepi Barat, karena diplomat tertinggi Inggris mengecam operasi Israel di Gaza sebagai “tidak dapat dibenarkan secara moral” dan “sangat tidak proporsional.”
UE mengumumkan akan meninjau hubungannya dengan Israel, dengan kepala kebijakan luar negeri UE menyebut situasi di Gaza sebagai “bencana.”
Pernyataan itu mengemuka sehari setelah Inggris, Prancis, dan Kanada mengancam akan mengambil “tindakan konkret,” termasuk sanksi, jika Israel tidak menghentikan serangan barunya dan terus memblokir bantuan untuk memasuki Gaza. Namun, pada hari Selasa, militer Israel malah berjanji untuk “memperluas” operasinya di Gaza.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada hari Selasa menyebut situasi kemanusiaan di Gaza “tidak dapat ditoleransi”, dan menekankan bahwa bantuan perlu masuk ke Gaza “dengan cepat.”
“Situasi saat ini di mana kita melihat pemboman, termasuk terhadap anak-anak, dan prospek kelaparan, benar-benar tidak dapat ditoleransi,” kata Starmer, sembari mengatakan, “Kami berkoordinasi dengan sekutu kami mengenai hal ini.”
Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy kepada parlemen menekankan bahwa Inggris mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, namun juga menyebut konflik tersebut “memasuki fase baru yang gelap.”
Dia menjelaskan, “Selama 11 minggu pasukan Israel memblokade Gaza, membuat Program Pangan Dunia tidak memiliki persediaan apa pun. Kita sekarang memasuki fase baru yang gelap dalam konflik ini. Pemerintah Netanyahu berencana untuk mengusir warga Gaza dari rumah mereka ke sudut selatan jalur tersebut dan mengizinkan mereka mendapatkan sebagian kecil bantuan yang mereka butuhkan.”
Tak lama setelah Inggris menyatakan demikian, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Kaja Kallas, mengumumkan bahwa UE akan meninjau kembali perjanjian asosiasinya dengan Israel akibat blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel mencakup berbagai bentuk kerja sama antara kedua belah pihak, termasuk dialog politik, pergerakan barang bebas, dan kolaborasi ilmiah.
Pasal dua dokumen tersebut menguraikan bahwa “hubungan antara para pihak … harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.”
Menurut Kallas, “mayoritas besar” anggota UE memberikan suara mendukung peninjauan ulang pasal dua dalam perjanjian dengan Israel.
“Jadi, kami akan meluncurkan latihan ini. Sementara itu, terserah Israel untuk membuka blokir bantuan kemanusiaan,” katanya.
Israel mengecam pernyataan Kallas, dengan mengatakan hal itu menunjukkan “kesalahpahaman tentang realitas rumit yang dihadapi Israel.”
Kementerian luar negeri menuduh UE “mengabaikan” inisiatif yang didukung AS untuk mengirim bantuan ke Gaza tanpa sampai ke Hamas. “Kami menyerukan UE untuk memberikan tekanan di tempat yang seharusnya pada Hamas,” tulis kementerian luar negeri Israel di X.
Selain serangan militer yang sedang berlangsung di Gaza, blokade bantuan Israel selama berbulan-bulan telah menyebabkan satu dari lima orang di daerah itu menghadapi kelaparan karena seluruh wilayah itu semakin mendekati kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Israel mengatakan bahwa blokade tersebut, bersama dengan kampanye militer barunya, dimaksudkan untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera yang ditawan di jalur itu. Namun, banyak organisasi internasional menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.
Juru bicara kantor kemanusiaan PBB, Jens Laerke, pada hari Selasa mengatakan, “Sangat penting untuk mengirimkan pasokan ke Gaza guna menyelamatkan sekitar 14.000 bayi yang kemungkinan menderita kekurangan gizi akut yang parah.”
Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth (YA) melaporkan bahwa Israel telah mencapai titik terendah sepanjang masa dalam reputasinya di mata internasional.
YA mengutip pernyataan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Israel bahwa rezim Zionis ini tengah menghadapi “tsunami sesungguhnya yang hanya akan bertambah buruk, dan kita berada dalam situasi terburuk yang pernah kita alami.” (cnn/railyoum)
