Jakarta, ICMES. 10 orang Palestina gugur syahid akibat serangan Israel terhadap kota Tamoun di Kegubernuran Tubas di bagian utara wilayah pendudukan Tepi Barat
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyarankan evakuasi warga Zionis ke Greenland, sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden AS Donald Trump dengan menyarankan deportasi warga Palestina dari Jalur Gaza. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi juga menanggapi pernyataan Trump.
Juru bicara Departemen Operasi Militer di Suriah, Kol. Hassan Abdul Ghani, mengumumkan bahwa kepala Departemen Operasi, Ahmed al-Sharaa (al-Julani), mengambil alih jabatan presiden negara tersebut dalam fase transisi, dan melaksanakan tugas kepresidenan Republik Arab Suriah.
Berita selengkapnya:
Tepi Barat Membara, 10 Orang Palestina Gugur, 2 Tentara Israel Luka Parah
10 orang Palestina gugur syahid akibat serangan Israel terhadap kota Tamoun di Kegubernuran Tubas di bagian utara wilayah pendudukan Tepi Barat pada Rabu malam (29/1).
Kementerian Kesehatan Palestina dalam sebuah pernyataan singkat melaporkan, “10 orang gugur akibat pemboman kota Tamoun oleh rezim pendudukan.”
Kementerian itu tidak menyebutkan jumlah korban luka, namun Bulan Sabit Merah Palestina sebelumnya menyatakan bahwa krunya di Tubas menangani “7 orang korban gugur dan 4 korban luka yang kondisinya kritis” akibat pemboman oleh drone Israel di Tamoun.
Pengeboman Israel terhadap Tamoun di Kegubernuran Tubas terjadi di tengah meningkatnya agresi di Tepi Barat utara yang dimulai oleh tentara Israel di Kegubernuran Jenin pada tanggal 21 Januari, sebelum memperluasnya pada Senin lalu hingga mencakup Tulkarm.
Militer Israel mengklaim bahwa agresinya terhadap Jenin dan Tulkarm dilakukan untuk menggagalkan “kegiatan teroris”. Namun, media berbahasa Ibrani menyebutkan bahwa agresi tersebut merupakan upaya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meredakan amarah ekstremis Menteri Keuangan Bezalel Smotrich atas gencatan senjata di Gaza.
Di bagian lain, militer Israel mengumumkan pada hari Rabu bahwa dua anggotanya terluka parah ketika sebuah truk militer terbalik di wilayah Lembah Yordan, sebelah timur Tepi Barat.
Agresi Israel terhadap Jenin dimulai pada hari ketiga pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza, setelah genosida Israel yang berlangsung selama lebih dari 15 bulan.
Seiring dengan genosida di Gaza, tentara dan pemukim Israel memperluas serangan mereka di Tepi Barat, termasuk Al-Quds Timur, hingga mengakibatkan 892 warga Palestina gugur, sekitar 6.700 orang terluka, dan 14.300 lainnya ditangkap, menurut keterangan resmi Palestina.
Sementara itu, lima warga negara Thailand dan tiga warga Israel yang ditawan oleh kelompok bersenjata Palestina di Gaza akan dibebaskan pada hari Kamis berdasarkan perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas, ungkap Netanyahu.
Kantor Netanyahu pada hari Rabu mengatakan bahwa Arbel Yehud, Agam Berger dan Gadi Moses akan dibebaskan pada hari Kamis bersama dengan lima warga negara Thailand.
Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada 19 Januari bergantung pada pertukaran sejumlah orang Israel yang ditawan oleh kelompok pejuang Palestina di Gaza dengan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Hamas sejauh ini telah membebaskan tujuh tawanan, dengan kompensasi pembebasan 290 tahanan Palestina. (raialyoum)
Tanggapi Trump, Menlu Iran: Kami Usulkan Evakuasi Kaum Zionis ke Greenland
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyarankan evakuasi warga Zionis ke Greenland, sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden AS Donald Trump dengan menyarankan deportasi warga Palestina dari Jalur Gaza. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi juga menanggapi pernyataan Trump.
Araghchi menyatakan demikian dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Sky News di gedung Kementerian Luar Negeri di Teheran, Rabu (29/1) setelah Trump memasuki Gedung Putih.
Araghchi mengatakan bahwa upaya pengusiran warga Palestina telah dicoba di masa lalu namun gagal. Dia lantas menegaskan ketidakmungkinan penggusuran orang Palestina.
Ketika ditanya Sky News mengenai hak orang Israel untuk hidup, Araqchi menjawab, “Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, tapi tidak seorang pun berhak menduduki tanah orang lain. Tanah ini milik orang Palestina. Orang Palestina harus memutuskan sendiri ihwah tanah air dan nasib mereka.”
Di bagian lain, Menteri Luar Negeri Iran memastikan bahwa setiap serangan terhadap fasilitas nuklir Iran akan ditanggapi dengan respons segera dan tegas.
Dia menambahkan bahwa AS dan Israel akan sangat gila jika melakukan hal tersebut, karena tindakan tersebut akan menyebabkan bencana besar di kawasan.
Sabtu lalu, Presiden AS Donald Trump berbicara tentang keinginannya agar Mesir dan Yordania menerima lebih banyak warga Palestina dari Gaza, yang ditolak kedua negara.
Trump mengatakan dia juga akan membahas masalah tersebut dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang diperkirakan akan mengunjungi AS dalam waktu dekat.
Menanggapi pernyataan Trump ini pula, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menegaskan negaranya tidak akan berpartisipasi dalam deportasi dan pengusiran rakyat Palestina. Dia menyebut pengusiran itu sebagai ketidakadilan yang tidak dapat ditoleran atau diizinkan karena berdampak buruk bagi keamanan nasional Mesir.
“Pengusiran rakyat Palestina berarti ketidakstabilan bagi keamanan nasional Mesir dan Arab. Ada sebuah negara di wilayah kami yang memiliki pendirian dalam masalah ini, baik saya di tempat saya atau saya telah meninggalkannya,” ujar el-Sisi. (alalam/raialyoum)
Jadi Presiden Interim Suriah, Al-Julani Bubarkan Tentara dan Hapus Konstitusi
Juru bicara Departemen Operasi Militer di Suriah, Kol. Hassan Abdul Ghani, mengumumkan bahwa kepala Departemen Operasi, Ahmed al-Sharaa (al-Julani), mengambil alih jabatan presiden negara tersebut dalam fase transisi, dan melaksanakan tugas kepresidenan Republik Arab Suriah.
Abdul Ghani mengucapkan selamat kepada “rakyat besar Suriah” atas “kemenangan revolusi,” seraya menambahkan, “Kami mendeklarasikan kemenangan revolusi besar Suriah, dan menganggap tanggal 8 Desember setiap tahun sebagai hari nasional.”
Abdul Ghani mengatakan bahwa presiden diberi wewenang untuk membentuk dewan legislatif sementara untuk masa transisi, yang akan menjalankan tugasnya sampai konstitusi permanen untuk Suriah disetujui.
Dalam konteks ini, dia mengumumkan pembatalan Konstitusi 2012, dan penangguhan semua undang-undang luar biasa. Dia juga menyinggung “pembubaran Majelis Rakyat” yang dibentuk pada masa pemerintahan sebelumnya, dan pembubaran komite-komite yang berasal darinya.
Abdul Ghani mengumumkan pembubaran tentara dan rekonstruksinya “berdasarkan fondasi nasional”, dan pembentukan “lembaga keamanan baru untuk menjaga keamanan warga negara”, selain pembubaran semua faksi militer dan badan politik dan sipil revolusioner, dan menyerukan integrasi mereka ke dalam lembaga-lembaga negara.
Lebih jauh, dia menegaskan bahwa Partai Baath Sosialis Arab dan Front Progresif Nasional, beserta organisasi, lembaga, dan komite yang berafiliasi dengannya, telah dibubarkan dan dilarang mendirikan kembali dengan nama apa pun, dengan syarat semua asetnya kembali ke negara Suriah.
Sebelumnya di hari yang sama, Al-Sharaa memimpin pertemuan lanjutan dengan faksi-faksi Administrasi Operasi Militer di Istana Rakyat di ibu kota, Damaskus, guna menetapkan prioritas Damaskus untuk fase saat ini. (almayadeen)
