Jakarta, ICMES. Di hari ke-7 peringatan “Sepuluh Hari Fajar Kemenangan Revolusi Islam”, kapal induk pengangkut drone bernama Shahid Bahman Bagheri bergabung dengan Angkatan Laut (AL) Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran,
Akun Kantor Pelestarian dan Publikasi Karya Pemimpin Besar Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, memosting ulang pernyataannya mengenai Palestina bahwa semua wilayah Palestina adalah milik bangsa Palestina sendiri.
Berita selengkapnya:
Dahsyat, Iran Luncurkan untuk Pertama Kalinya Kapal Induk Pengangkut Pesawat Nirawak
Di hari ke-7 peringatan “Sepuluh Hari Fajar Kemenangan Revolusi Islam”, kapal induk pengangkut drone bernama Shahid Bahman Bagheri bergabung dengan Angkatan Laut (AL) Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, Kamis (6/2).
Komandan AL IRGC Laksamana Ali Reza Tangsiri menyebut kapal raksasa ini sebagai proyek militer maritim terbesar Iran pasca kemenagan revolusi Islam di negara ini.
Kapal ini menjadi platform bergerak untuk penerbangan dan perdaratan berbagai jenis drone dan helikopter militer dan logistik serta pelaksanaan tugas di berbagai samudera, dan dibangun selama dua tahun.
TV pemerintah Iran melaporkan, “AL IRGC telah dilengkapi dengan kapal multifungsi pengangkut drone.” Dalam tayangan televisi ini, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Bagheri pada upacara peresmian kapal itu mengatakan, “Saya mengumumkan instruksi penggabungan kapal multifungsi pengangkut drone Syahid Bahman Bagheri pada AL IRGC. Ya Aba Abdillah al-Husain as.”
Disebutkan bahwa jangkauan operasional kapal induk pengangkut drone pertamaAL IRGC ini mencapai 22.000 mil laut sehingga memungkinkannya menjalankan misi selama setahun penuh di perairan jauh tanpa perlu mengisi bahan bakar.
Laksamana Ali Reza Tangsiri mengatakan, “Kapal ini berkecepatan 22 knot. Sekumpulan drone militer dari berbagai jenis pengintai dan serang telah ditempatkan di kapal ini. Sekumpulan helikopter militer serang dan logistik juga ditempatkan di kapal ini.”
Dilengkapi landasan pacu sepanjang 180 meter, kapal ini dapat menerbangkan dan mendaratkan pesawat-pesawat nirawak berpendorong jet.
Panglima IRGC di atas kapal tersebut mengatakan, “Semua bagian dari sebuah formasi militer lengkap berupa pasukan rudal pertahanan udara, pasukan ranjau, dan pasukan drone berada dalam kendali sistem peperangan elektronik, sistem penghimpunan informasi dari berbagai jenis.”
Semua bodi kapal induk drone IRGC ini terdiri atas beberapa lapis. Lapisan-lapisan itu memiliki berbagai fungsi defensif dan ofensif, yang sejauh ini AL IRGC masih belum memberikan informasi tentangnya. Namun demikian, kapal ini juga membawa kapal-kapal peluncur roket dan mengoperasikannya dalam tempo yang sesingkat mungkin.
“Ini merupakan suatu kemampuan maritim yang relevan di kawasan-kawasan jauh untuk pertahanan kepentingan Republik Islam Iran dan keamanan berbagai perairan bagi kapal-kapal komersial dan minyak negara kita tercinta,” ungkap Mayjen Bagheri.
Televisi Iran menyebutkan, “Dua kelompok tempur, satu kapal kelompok helikopter, dan satu kelompok tempur kapal selam, telah disusun dalam kombinasi tempur kapal pengangkut drone Syahid Bahman Bagheri, dan telah ditetapkan cabang tugas masing-masing.”
Mayjen Hossein Salami dalam upacara peresmian kapal tersebut memastikan negaranya mencintai perdamaian dan sama sekali tidak berniat mengagresi negara lain.
“Kami tidak berkonflik dan berperang dengan negara dan pemerintahan mana pun yang kami akui, dan logika kami adalah berinteraksi dengan semua negara di dunia berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam interaksi internasional. Kami tidak akan terhitung sebagai ancaman bagi negara manapun,” ungkapnya.
Dia lantas menegaskan, “Namun demikian, kami tidak akan tunduk pada ancaman kekuatan mana pun. Ini merupakan elemen penting prinsip kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Republik Islam Iran.” (irib/alalam)
Tanggapi Trump, Ayatullah Khamenei: Palestina, Sungai hingga Lautnya, Milik Bangsa Palestina
Akun Kantor Pelestarian dan Publikasi Karya Pemimpin Besar Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, memosting ulang pernyataannya mengenai Palestina bahwa semua wilayah Palestina adalah milik bangsa Palestina sendiri.
“Seluruh Palestina, dari sungai hingga laut, adalah milik rakyat Palestina,” bunyi pernyataan tersebut.
Skun media sosial khamenei.ir pada hari Kamis (6/2) memuat kalimat itu dalam beberapa bahasa dunia..
Frasa “dari sungai ke laut” mengacu pada wilayah geografis antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania sehingga meliputi seluruh wilayah Palestina.
Pernyataan pemimpin besar Iran itu diposting ulang di tengah maraknya pemberitaan dan kontroversi seputar pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk “pengambil alihan Gaza” dan pemindahan atau lebih tepatnya pengusiran penduduk Gaza ke Mesir dan Yordania.
Belakangan ini Trump membuat pernyataan baru berupa “penyerahan” Gaza kepada AS setelah perang genosida Israel terhadap Gaza.
Pengumuman Trump dalam unggahan media sosial pada hari Kamis menambah kebingungan baru pada usulannya sebelumnya untuk relokasi warga Palestina keluar dari Gaza dan meminta AS mengambil alih wilayah yang hancur akibat perang itu.
“Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran berakhir,” kata Trump dalam unggahan pagi harinya.
“Tentara AS tidak akan dibutuhkan! Stabilitas di wilayah itu akan terwujud!!!” bunyi unggahan barunya, di mana juga mengklaim bahwa warga Palestina akan memiliki “kesempatan untuk bahagia, aman, dan bebas” di bawah skema relokasi yang mencanangkan pemindahan mereka ke Mesir dan Yordania.
Utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff dilaporkan mengatakan kepada senator Republik dalam sebuah jamuan makan siang tertutup bahwa Trump tidak “ingin mengerahkan pasukan AS ke lapangan, dan tidak ingin menghabiskan dolar AS sama sekali” untuk Gaza.
Trump awalnya menyarankan bahwa warga Palestina dapat dipindahkan secara permanen, sebelum menambahkan bahwa mereka akan dapat tinggal di sana, bersama yang lain, setelah Gaza “dibangun kembali”.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menanggapi pertanyaan wartawan pada hari Rabu, dengan menyatakan bahwa dia tidak dapat memastikan apakah warga Palestina akan diizinkan untuk tinggal di wilayah tersebut.
Trump telah menegaskan bahwa warga Palestina di Gaza perlu dimukimkan kembali secara permanen di negara-negara sekitar. Menghadapi kecaman internasional, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berusaha untuk memenuhi syarat tersebut, dengan mengatakan bahwa idenya adalah agar warga Gaza meninggalkan wilayah yang dikepung untuk “sementara waktu”.
Menteri urusan militer Israel, Israel Katz, pada hari Kamis memerintahkan tentara rezim Zionis tersebut untuk menyiapkan rencana yang memaksa “keberangkatan sukarela” warga Palestina dari Jalur Gaza.
Juru bicara Hamas Hazem Qassem pada hari Kamis memperingatkan bahwa rencana Trump itu merupakan “deklarasi niat untuk menduduki” wilayah Palestina.
Kelompok perlawanan Palestina menyerukan “pertemuan puncak Arab yang mendesak untuk menghadapi pemindahan” warga Palestina dari Gaza, ungkap Qassem dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara Hamas mengecam pernyataan Trump sebagai “sama sekali tidak dapat diterima”.
“Gaza adalah milik rakyatnya dan mereka tidak akan pergi. Kami menyerukan diadakannya pertemuan puncak Arab darurat untuk menghadapi proyek pemindahan,” tegasnya.
Dia menambahkan, “Pernyataan Trump tentang Washington yang mengambil alih kendali Gaza sama saja dengan deklarasi terbuka niat untuk menduduki wilayah tersebut.”
Dia juga menandaskan, “Kami tidak membutuhkan negara mana pun untuk menjalankan Jalur Gaza dan kami tidak menerima penggantian satu pendudukan dengan pendudukan lain.”
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa pemindahan paksa tak ubahnya dengan pembersihan etnis.
Sekjen PBB Antonio Guterres dalam pidatonya di hadapan komite PBB yang menangani hak-hak warga Palestina mengatakan,“Pada hakikatnya, pelaksanaan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina adalah tentang hak warga Palestina untuk hidup sebagai manusia di tanah mereka sendiri.”
Tiongkok pada hari Kamis menegaskan pihaknya menentang desakan Trump untuk pemindahan warga Palestina keluar dari Gaza. Juru bicara kementerian luar negeri negara itu Guo Jiakun mengatakan bahwa Beijing dengan tegas mendukung hak-hak nasional yang sah dari rakyat Palestina.
“Gaza adalah Gaza milik warga Palestina, bagian integral dari wilayah Palestina, bukan alat tawar-menawar politik, apalagi menjadi sasaran hukum rimba,” kata Guo.
Beberapa negara lain, termasuk Arab Saudi, UEA, Yordania serta Prancis dan Jerman telah menyatakan penentang mereka terhadap gagasan Trump tersebut. (alalam/presstv)
