Jakarta, ICMES. Ketegangan di Lebanon meningkat belakangan ini di tengah kekhawatiran akan eskalasi baru militer Israel, menurut seorang sumber keamanan senior. Hal ini terjadi di tengah sikap keras kepala Israel, pelanggarannya berkelanjutan terhadap perjanjian gencatan senjata, dan kontinyuitas serangannya yang belakangan ini meningkat signifikan.
Pada hari ke-14 pelaksanaan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tawanan di Jalur Gaza, Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis (23/10) menegaskan bahwa perang di Jalur Gaza telah berakhir, dan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus menerima perjanjian tersebut.
Reuters mengaku telah melihat sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa Washington sedang mempertimbangkan usulan terkait dengan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza,dan akan mengganti Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS.
Berita selengkapnya:
Israel Serang Lebanon, Beberapa Orang Gugur
Ketegangan di Lebanon meningkat belakangan ini di tengah kekhawatiran akan eskalasi baru militer Israel, menurut seorang sumber keamanan senior. Hal ini terjadi di tengah sikap keras kepala Israel, pelanggarannya berkelanjutan terhadap perjanjian gencatan senjata, dan kontinyuitas serangannya yang belakangan ini meningkat signifikan.
Kementerian Kesehatan Lebanon pada hari Kamis (23/10) mengumumkan jatuhnya sejumlah korban gugur dan luka akibat serangkaian serangan udara Israel yang menyasar perbukitan timur dan barat Janta dan Shamshtar. Sejumlah siswa terluka dalam serangan itu akibat pecahan kaca jendela di sekolah daerah tersebut.
Sumber-sumber lokal mengatakan serangan udara itu menyasar Janta, Taria, dan Nabi Sheet, hingga Shamshtar. Pinggiran Hermel juga menjadi sasaran, tanpa ada korban.
Serangan Israel menyebabkan ledakan yang terdengar di berbagai wilayah Lembah Bekaa dan Lebanon Selatan, dan terjadi bersamaan dengan penerbangan intensif pesawat nirawak Israel di wilayah udara Lebanon selama lima hari berturut-turut. Serangan itu melanggar wilayah udara Lebanon di atas Istana Baabda saat ada sidang kabinet.
Tentara pendudukan Israel mengklaim bahwa angkatan udaranya menyerang apa yang disebutnya sebagai lokasi militer dan lokasi produksi rudal presisi Hizbullah di Lembah Bekaa dan Lebanon utara. Lokasi yang diserang mencakup infrastruktur militer dan lokasi pelatihan.
Di pihak lain, Hizbullah, menegaskan bahwa kubu perlawanan akan tetap ada dan terus melaksanakan tugas nasionalnya, dan bahwa rakyat berhak membela diri di tengah ketidakmampuan tentara dan pasukan lainnya memenuhi tanggung jawab mereka.
Hassan Ezzedine, qnggota parlemen dari blok Loyalitas kepada Perlawanan, menilai AS-lah yang merencanakan, melaksanakan, dan mengintervensi demi mencapai tujuan Israel secara politik ketika Israel tidak mampu mencapainya secara militer.
Sikap resmi Lebanon, yang dijelaskan oleh Presiden Joseph Aoun, menekankan keharusan mengaktifkan mekanisme kerja komite pengawasan gencatan senjata untuk mengakhiri serangan Israel dan pelanggaran perjanjian.
Dalam sambutannya kepada kepala mekanisme baru, Jenderal AS Joseph Clearfield, Aoun menegaskan bahwa Lebanon berkomitmen pada perjanjian tersebut dan menaruh harapannya pada kerja komite pengawasan untuk mencegah serangan Israel, yang dia sebut tak dapat dibenarkan dan tak dapat diterima. (alalam)
Trump Desak Netanyahu Patuhi Gencatan Senjata
Pada hari ke-14 pelaksanaan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tawanan di Jalur Gaza, Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis (23/10) menegaskan bahwa perang di Jalur Gaza telah berakhir, dan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus menerima perjanjian tersebut.
Trump mengatakan kepada majalah Time bahwa Israel akan kehilangan semua dukungan AS jika mencaplok wilayah pendudukan Tepi Barat, sementara wakil-nya, JD Vance, mengatakan, “Tepi Barat tidak akan dianeksasi ke Israel.”
Channel 12 Israel mengutip pernyataan seorang pejabat AS bahwa Netanyahu berada di jalur yang sangat sempit dengan Presiden Trump, dan jika ia berupaya menyabotase perjanjian tersebut, ia akan dihukum.
Kantor Netanyahu menyatakan bahwa pemungutan suara Knesset untuk pencaplokan tanah di Tepi Barat “merupakan provokasi yang disengaja oleh oposisi untuk memecah belah selama kunjungan Vance” ke Israel.
Perkembangan ini terjadi ketika Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memulai kunjungan dua hari ke Israel. Washington mengumumkan pada Rabu malam bahwa “Rubio akan mengunjungi Israel guna mendukung keberhasilan implementasi rencana Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza.”
Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel bertambah menjadi 68.280 orang dan 170.375 orang terluka sejak 7 Oktober 2023.
Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, menyerukan kepada pers internasional dan organisasi-organisasi hak asasi manusia untuk menekan rezim pendudukan Israel agar mengizinkan jurnalis asing memasuki Jalur Gaza. (aljazeera)
Reuters: Rencana Trump Mengganti Yayasan Kemanusiaan Gaza Mencakup Penyerahan Senjata
Reuters mengaku telah melihat sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa Washington sedang mempertimbangkan usulan terkait dengan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza,dan akan mengganti Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS.
Reuters mengutip pernyataan seorang pejabat AS dan seorang pekerja kemanusiaan lain yang mengetahui rencana tersebut bahwa proposal itu merupakan salah satu dari beberapa konsep yang sedang dipertimbangkan seiring upaya Washington memfasilitasi peningkatan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza dua tahun setelah agresi Israel.
Menurut dokumen tersebut, tulang punggung rencana yang diusulkan akan disebut “Sabuk Kemanusiaan Gaza”, dan didistribusi pada 12- 16 pusat yang tersebar di sepanjang garis di mana tentara Israel ditarik ke dalam Jalur Gaza. Warga Palestina di kedua sisi garis akan dapat memperoleh manfaat dari pusat-pusat ini.
Rencana tersebut juga mencanangkan pemfungsian pusat-pusat itu sebagai markas untuk apa yang disebutnya “fasilitas rekonsiliasi sukarela”, tempat “militan” dapat menyerahkan senjata mereka dan menerima amnesti.
Rencana itu juga terus beroptimis dan menunjukkan bahwa pusat-pusat iitu juga akan berfungsi sebagai “pangkalan operasi terdepan bagi pasukan masa depan dengan pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan untuk membantu demiliterisasi Gaza,” sebagaimana dibayangkan oleh para penyusun rencana tersebut.
Proposal itu menetapkan bahwa “sebuah pusat koordinasi bantuan kemanusiaan akan memantau dan memastikan keamanan konvoi melalui pengawasan pesawat nirawak.” Proposal itu juga membahas partisipasi negara-negara Arab, yang dianggap moderat oleh Israel dan AS, di pusat-pusat itu untuk penyediaan layanan bantuan.
Reuters mengutip pernyataan seorang pejabat AS bahwa proposal tersebut mencerminkan opsi yang sedang dipertimbangkan AS, tetapi bukan satu-satunya opsi yang tersedia bagi Washington.
Gedung Putih dan militer AS menolak berkomentar mengenai dokumen itu, sementara seorang pejabat yang meninjaunya mengatakan dokumen itu tidak mencerminkan “keputusan atau kebijakan yang sebenarnya” dan merupakan “kertas putih” yang mengusulkan opsi pada isu tertentu.
Seperti diketahui, Yayasan Bantuan Gaza telah gagal memberikan bantuan kepada warga Palestina yang diblokade oleh pasukan pendudukan di Jalur Gaza. Pusat-pusat distribusi bantuannya bahkan berubah menjadi jebakan maut di mana tak kurang dari 2.650 warga Palestina gugur akibat tembakan Israel, 19.124 terluka, dan 200 hilang. (aljazeera)
