Jakarta, ICMES: Menhan Iran Amir Hatami dalam kunjungannya ke Damaskus, ibu kota Suriah, telah meneken perjanjian kerjasama militer negaranya dengan Suriah dalam bentuk yang memungkinkan kelanjutan eksistensi Iran di Suriah.
Ratusan militan yang telah mengadakan rekonsiliasi dengan pemerintah Suriah bergabung dengan SAA untuk mengikuti perang besar yang akan berkobar melawan kelompok-kelompok pemberontak dan teroris.
Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Jenderal Ali Reza Tangsiri, Senin (27/8/2018), memastikan Iran menguasai penuh Teluk Persia dan Selat Hormuz.
Perdana Menteri baru Pakistan Imran Khan berjanji akan membangkitkan perkara penistaan terhadap agama Islam di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara seorang anggota parlemen Belanda bertekad untuk menyelenggarakan lomba karikatur yang menghina Islam.
Berita selengkapnya;
Perjanjian Teheran-Damaskus Memungkinkan Kelanjutan Eksistensi Iran Di Suriah
Menhan Iran Amir Hatami dalam kunjungannya ke Damaskus, ibu kota Suriah, telah meneken perjanjian kerjasama militer negaranya dengan Suriah untuk pemulihan angkatan bersenjata Suriah.
Dalam kunjungan dua hari ke Suriah sejak Ahad lalu itu Hatami telah menemui sejawatnya, Ali Abdullah Ayyoub, dan Presiden Bashar aAssad.
Lembaga pemberitaan Tasnim milik Iran, Senin (27/8/2018), mengutip pernyataan Hatami bahwa kesepatan itu bertujuan “menguatkan infrastruktur pertahanan di Suriah yang merupakan jaminan mendasar bagi kelanjutan dan pelestarian perdamaian” serta memperkenankan kelanjutan “keberadaan dan partisipasi” Iran di Suriah.
Hatami menilai Suriah “telah melewati masa krisis dan memasuki fase penting berupa fase rekonstruksi.”
Kantor berita Suriah, SANA, Ahad malam lalu tanpa memberikan keterangan lebih lanjut melaporkan bahwa Hatami dan Ayyoub telah menandatangani “kesepakatan kerjasama militer kedua negara”.
Dalam wawancara dengan saluran TV al-Mayadeen yang disiarkan pada Senin malam Hatami menjelaskan, “Pasal terpenting dalam perjanjian ini ialah pemulihan angkatan bersenjata dan industri pertahanan militer Suriah agar dapat memulihkan kekuatannya secara penuh. Dengan perjanjian ini kami telah menyiapkan jalan untuk memulai pemulihan industri militer Suriah.”
Ditanya apakah perjanjian ini mencakup semua item militer, termasuk rudal, dia mengatakan, “Mencakup segala sesuatu yang dinyatakan perlu oleh pemerintah Suriah untuk menjaga keamanannya dan Iran dapat memberikannya.”
Iran merupakan sekutu utama Suriah dan telah memberikan dukungan politik, ekonomi, dan militer kepada Damaskus selama Suriah dilanda krisis pemberontakan dan terorisme yang berlangsung sejak 2011.
Hatami menilai situasi di Suriah sekarang “jauh lebih lebih”, namun perang “belum selesai, dan harus berlanjut sampai semua wilayah Suriah bersih (dari teroris).”
“Kami yakin kita tidak jauh dari hari (bersih) itu,” harapnya.
Kunjungan Hatami ke Suriah dilakukan menyusul kemenangan demi kemenangan tentara Suriah dalam penumpasan berbagai kelompok pemberontak dan teroris, dan kini telah menguasai sekira dua pertiga wilayah Suriah. (raialyoum)
Ratusan Militan Bergabung Dengan Tentara Suriah Di Idlib
Pasukan Arab Suriah (SAA) terus menambah personil dan logistik di provinsi Idlib, dan sebanyak ratusan militan yang telah mengadakan rekonsiliasi dengan pemerintah Suriah bergabung dengan SAA untuk mengikuti perang besar yang akan berkobar melawan kelompok-kelompok pemberontak dan teroris.
Koran al-Watan, Senin (27/8/2018), melaporkan bahwa pasukan tank, mortir, dan roket berada dalam perjalanan dari kawasan sekitar desa al-Jaid di bagian utara provinsi Hama menuju Idlib.
Koran milik Suriah ini juga mengutip laporan media oposisi bahwa SAA juga mendatangkan kaum militan yang telah mengadakan rekonsiliasi dengan pemerintah Suriah di Ghouta Timur, Daraa, dan lain-lain, termasuk 400 orang dari bagian utara provinsi Homs.
Sehari sebelumnya, kantor berita Suriah, SANA, melaporkan bahwa satuan-satuan SAA “melancarkan serangan mortir terhadap pergerakan teroris Jabhat al-Nusa dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya di daerah al-Khuin di bagian selatan provinsi Idlib.
Serangan ini menjatuhkan beberapa korban luka dan tewas di pihak teroris dan menghancurkan sejumlah mesin berat yang mereka gunakan untuk merusak lahan pertanian dan rumah-rumah penduduk.
SAA juga menggempur beberapa posisi Jabhat al-Nusra di daerah al-Tamanuah di bagian selatan provinsi Idlib serta menimpakan kerugian jiwa dan materi pada mereka. Pasukan mortir SAA menghancurkan sebuah markas kelompok Kataib al-Izza di pinggiran barat desa al-Zaka dan menghabisi semua teroris yang berada di dalamnya.
Laman Muraselon memublikasi video yang memperlihatkan tibanya konvoi SAA di beberapa kawasan di bagian utara provinsi Latakia. Konvoi ini terdiri atas kendaraan militer lapis baja, mobil-mobil yang dilengkapi mesin senapan otomatis, dan sejumlah besar pasukan.
SAA berusaha membuka beberapa poros sekalis untuk menguasai kawasan utara, termasuk pinggirian provinsi Latakia yang bersebelahan dengan bagian barat laut provinsi Idlib dan bagian selatan provinsi Hama. (alalam)
Komandan IRGC: Iran Menguasai Penuh Teluk Persia Dan Selat Hormuz
Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Jenderal Ali Reza Tangsiri, Senin (27/8/2018), memastikan Iran menguasai penuh Teluk Persia dan Selat Hormuz. Demikian dilaporkan oleh lembaga pemberitaan Tasnim milik Iran.
Para pejabat Iran sebelumnya telah mengancam akan menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur perairan perdagangan minyak jika AS melakukan agresi terhadap Iran.
Tensi ketegangan meninggi antara Iran dan AS sejak Presiden AS Donald Trump pada Mei lalu mengumumkan negaranya mundur dari perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang diteken oleh Iran bersama lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman pada tahun 2015, dan selanjutnya AS kembali menerapkan sanksinyaterhadap Iran.
Beberapa petinggi AS menyatakan negara ini berusaha menghentikan secara total kegiatan ekspor minyak Iran.
Menanggapi ancaman AS ini Pemimpin Besar Iran Grand Ayatullah Sayyid Ali Khamenei bulan lalu mengaku mendukung pendapat yang menegaskan bahwa pencegahan ekspor minyak Iran akan berdampak pada tercegahnya semua negara regional dari aktivitas ekspor minyak melalui perairan Teluk Persia. (raialyoum/reuters)
PM Baru Pakistan Berjanji Perkarakan Penistaan Islam Di PBB
Perdana Menteri baru Pakistan Imran Khan berjanji akan membangkitkan perkara penistaan terhadap agama Islam di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara seorang anggota parlemen Belanda bertekad untuk menyelenggarakan lomba karikatur yang menghina Islam.
Dalam pidato pertama kalinya di Majelis Senat Pakistan sejak menjabat perdana menteri Imran Khan, Senin (27/8/2018), mengatakan bahwa mula-mula dia akan mengangkat masalah penistaan itu di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang terdiri atas 57 negara Islam.
Menurut laporan koran Dawn milik Pakistan, dia akan meminta negara-negara Islam untuk mencapai kebijakan kolektif agar dapat dikemukakan di forum-forum internasional.
“Mengangkat masalah ini di PBB seharusnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu,” kata Khan yang menjabat perdana menteri Pakistan sejak 18 Agustus lalu.
Dia kemudian menyebutkan contoh negara-negara yang mengkriminalisasi penolakan terhadap sejarah Holocoust yang disebut-sebut sebagai tragedi genosida jutaan umat Yahudi dalam Perang Dunia II.
“Di empat negara berlaku hukuman penjara bagi orang yang menolak Holocaust, karena mereka mengetahui bahwa masalah ini menciderai perasaan masyarakat Yahudi, dan kitapun perlu kebijakan serupa agar jangan sampai ada orang yang menciderai perasaan kita (umat Islam) berulang ulang,” lanjutnya.
Para anggota Majelis Senat Pakistan Senin kemarin mengedarkan keputusan yang mengutuk lomba karikatur anti Islam yang dikampanyekan oleh seorang anggota parlemen Belanda beraliran kiri, Geert Wilders.
Kemlu Pakistan, Senin pekan lalu, memanggil Kuasa Usaha Belanda di Islamabad untuk menyampaikan nota protes atas lomba karikatur tersebut. Kemlu Pakistan juga mengarahkan Dubes Pakistan untuk Belanda agar mengangkat masalah ini di depan pemerintah Belanda serta para dubes negara-negara anggota OKI.
Selain itu, Kemlu Pakistan juga menggerakkan wakil tetapnya di PBB di New York dan Jenewa untuk membahas masalah ini dengan Sekjen PBB dan Komisaris Tinggi HAM PBB serta lembaga-lembaga lain yang terkait. (raialyoum)
