Rangkuman Berita Timteng, Selasa 2 Mei 2017

hamasJakarta, ICMES: Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) merilis “Dokumen Prinsip Dan Kebijakan Umum”  menegaskan konsistensinya pada perjuangan melawan eksistensi  Zionis Israel, mendirikan negara Palestina, dan menegakkan hak pengungsi Palestiina.

Dewan HAM menyatakan bahwa sebuah kelompok kerja yang bernaung di bawah PBB dan ditugaskan untuk menetapkan para tersangka pelaku kejahatan di Suriah akan segera memulai kerjanya, namun mendapat kecaman dari pemerintah Suriah.

Juru bicara Kemlu Iran Behram Ghassemi menegaskan negaranya tidak akan mengadakan pertemuan atau perundingan dengan negara musuhnya, Amerika Serikat (AS), di luar kerangkan kesepakatan nuklir yang telah dicapai sebelumnya.

Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura akan menghadiri putaran selanjutnya pembicaraan mengenai Suriah yang akan diselenggarakan di Astana, ibu kota Kazakhstan,  pada 3-4 Mei 2017.

Berita selengkapnya;

Rilis Dokemen Baru, HAMAS Tolak Entitas Zionis

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), Senin (1/5/2017),  merilis “Dokumen Prinsip Dan Kebijakan Umum”  yang menjadi pegangan faksi ini dalam menempuh jalan perjuangan  melawan Israel, pendirian negara Palestina, penegakan hak para pengungsi kembali ke kampung halaman, dan penolakan terhadap opsi imigrasi mereka atau pendirian negara alternatif untuk mereka.

Dalam dokumen ini Hamas memandang pendirian negara Palestina sesuai peta perbatasan 1967 sebagai “bentuk kemufakatan kolektif nasional”, tidak mengakui eksistensi “entitas Zionis”, dan tidak akan “melepaskan tuntutannya atas bagian manapun dari tanah Palestina dengan alasan apapun, dalam kondisi dan tekanan apapun, dan selama apapun masa pendudukan.”

Hamas menegaskan, “Perlawanan (muqawamah) terhadap pendudukan dengan semua sarana dan metodenya merupakan hak yang sah menurut syariat samawi maupun konvensi dan undang-undang internasional, termasuk perlawanan bersenjata yang terhitung sebagai opsi strategis demi melindungi berbagai ketetapan yang ada dan untuk mengembalikan hak bangsa Palestina.”

Hamas melanjutkan, “Pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya dengan ibu kota al-Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) sesuai perbatasan Juni 1967 dan dengan kepulangan para pengungsi ke rumah-rumah di mana dulu mereka diusir merupakan bentuk kemufakatan kolektif nasional.”

Gerakan ini menegaskan bahwa konflik Palestina dengan Zionis “bukanlah konflik dengan kaum Yahudi karena agama mereka”, melainkan demi perlawanan “terhadap kaum Zionis sebagai pelaku pendudukan dan agresor.”

Faksi pejuang yang sangat berkuasa di wilayah Jalur Gaza ini menolak Kesepakatan Oslo dan aksesorinya “karena menyalahi kaidah-kaidah hukum internasional dan menimbulkan berbagai  konsekuensi yang menyalahi hak bangsa Palestina.”

Hamas menentang semua kesepakatan, negosiasi, dan rencana yang ditujukan untuk mereduksi hak Palestina atau asumsi negatif terhadap muqawamah beserta persenjataannya.

Mengenai kebijakan hubungannya dengan luar negeri, Hamas menyatakan bahwa faksi ini meyakini keharusan “bekerjasama dengan semua negara pendukung hak bangsa Palestina, menolak campurtangan urusan internal negara lain, sebagaimana juga menolak terlibat dalam konflik antarnegara.” (aljazeera)

Dewan HAM Akan Kirim Tim Ke Suriah, Ini Tanggapan Damaskus

Dewan HAM menyatakan bahwa sebuah kelompok kerja yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ditugaskan untuk menetapkan para tersangka pelaku kejahatan di Suriah akan memulai kerjanya dalam waktu dekat ini, dan ini akan menjadi tahap pertama untuk memperkarakan orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan perang di Suriah.

Komisaris Tinggi HAM PBB Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss, Senin (1/5/2017), menyatakan bahwa seorang hakim atau pengacara internasional tingkat tinggi “dalam waktu dekat”  akan diangkat untuk memimpin kelompok kerja itu setelah ada jaminan pendanaannya. Dia menambahkan bahwa dewasa ini separuh nilai anggaran awal sebesar 13 juta US$ sudah terpenuhi.

Di pihak lain, pemerintah Suriah mengecam keberadaan kelompok kerja yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada 22 Desember lalu tersebut, dan menyebutnya tindakan “campur tangan yang tak dapat diterima” dalam urusan internal Suriah.

Kelompok kerja yang berbasis di Jenewa ini akan menjalankan aktivitasnya melalui koordinasi erat dengan Komisi Penyelidikan Suriah yang telah dibentuk pada tahun 2011 dan telah mengajukan beberapa laporan mengenai kejahatan dalam perang Suriah yang telah menewaskan lebih dari 320,000 orang.

Kelompok kerja itu akan menampung semua keterangan dan mengkaji apakah data-data yang tersedia dapat diajukan kepada mahkamah yang berwenang untuk memperkarakan kejahatan tersebut. (mm/rayalyoum)

Iran Menyatakan Tidak Akan Bernegosiasi Dengan AS Di Luar Kerangka Perjanjian Nuklir

Juru bicara Kemlu Iran Behram Ghassemi menegaskan negaranya tidak akan mengadakan pertemuan atau perundingan dengan negara musuhnya, Amerika Serikat (AS), di luar kerangkan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya oleh Iran dengan kelompok P-5+1 yang diberi nama “Rencana Aksi Bersama Komprehensif” (Joint Comprehensive Plan of Action/ JCPOA).

Ghassemi membantah berbagai laporan yang ada mengenai adanya negosiasi antara Iran dan AS di sela-sela pertemuan komisi bersama perjanjian nuklir di Wina, Austria.

“Tidak ada program untuk itu… Perundingan Iran dengan delegasi dunia lainnya di sela-sela pertemuan-pertemuan ini biasanya  dilakukan dalam kerangka JCPOA,” katanya dalam jumpa pers di Teheran, ibu kota Iran, Senin (1/5/2017).

Dia menambahkan bahwa Iran telah mengadakan perundingan dengan pemerintahan AS sebelumnya serta dengan lembaga-lembaga peduli HAM mengenai para narapidana Iran di AS dan telah membuahkan hasil-hasil positif, sedang perundingan dengan pemerintahan sekarang tidak keluar dari kerangka JCPOA.

Menyusul polemik Teheran-Washington mengenai kesepakatan nuklir Iran, Dubes AS untuk PBB Nikki Haley April lalu menyebut Iran “tersangka utama” dalam gejolak di kawasan Timteng.

Sehari sebelum pernyataan Haley ini, Menlu AS Rex Tillerson mengklaim bahwa JCPOA tidak mencapai tujuannya membendung ambisi nuklir Iran.

Selain itu, dalam sidang bulanan Dewan Keamanan PBB mengenai Timteng Haley mengatakan bahwa strategi AS di Timteng harus terfokus pada Iran, bukan Israel. (irna/rayalyoum)

Utusan PBB Siap Hadiri Perundingan Gencatan Senjata Suriah di Kazakhstan

Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura akan menghadiri putaran selanjutnya pembicaraan mengenai Suriah yang akan diselenggarakan di Astana, ibu kota Kazakhstan,  pada 3-4 Mei 2017.

Kantor utusan ini di Jenewa, Swiss, Senin (2/5/2017), menyatakan, “Utusan Khusus PBB de Mistura akan bergabung dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai Suriah di Astana pada tanggal 3 dan 4 Mei.”

Dia mengaku bersedia menghadiri perundingan Astana sebagai pengamat atas undangan pemerintah Kazakhstan dengan alasan urgensi dan pentingnya upaya lebih lanjut untuk menekan eskalasi situasi di Suriah serta membangun kepercayaan.

Mistura di Asrana berencana melakukan konsultasi politik dengan segi tiga negara yang  menjamin pelaksanaan gencatan senjata yaitu, Rusia, Turki dan Iran.

“Ini akan sangat tepat waktu karena sekarang akan memberikan sentuhan akhir pada pembahasan mengenai perundingan intra-Suriah di Jenewa,” tuturnya.

Konferensi internasional ke-4 mengenai Suriah akan berlangsung di Astana pada tanggal 3-4 Mei 2017, dan dalam rangka ini para ahli dijadwalkan mengadakan konsultasi bilateral pada 2 Mei.

Konferensi ke-3 di Suriah diadakan di Astana pada 14-15 Maret. Delegasi Rusia, Iran dan Turki, yang menengahi gencatan senjata nasional di Suriah, mengambil bagian dalam perundingan yang juga dihadiri delegasi pemerintah Suriah dan para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat dan Yordania. (tass)