Rangkuman Berita Timteng Selasa 11 Desember 2018

Arab NATOJakarta, ICMES: Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan negaranya sedang dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) mengenai pembentukan aliansi keamanan baru negara-negara Arab yang secara khusus ditujukan untuk melawan Iran.

Presiden Suriah Bashar al-Assad menilai kawasan Timteng sedang kehilangan identitasnya, dan perang di negaranya bisa diselesaikan dalam hitungan bulan seandainya tidak ada campurtangan asing.

Menteri Keadilan Turki Abdulhamit Gul menyatakan Ankara siap membawa kasus pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi ke pengadilan internasional jika dinilai perlu.

Irak memperingati tahun pertama kemenangannya dalam perang melawan kelompok teroris besar Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Berita selengkapnya:

Al-Jubeir: Saudi Dan AS Bicarakan Front Arab Anti-Iran

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan negaranya sedang dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) mengenai pembentukan aliansi keamanan baru negara-negara Arab yang secara khusus ditujukan untuk melawan Iran.

Pada konferensi pers di sela pertemuan puncak Dewan Kerjasama Teluk (GCC) di Riyadh, Ahad (10/12/2018), al-Jubeir mengatakan bahwa akan ada pakta baru yang mirip dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan akan berusaha untuk melindungi Timur Tengah dari “agresi eksternal.”

“Pembicaraan terus berlanjut antara AS dan negara-negara Teluk (Persia) seputar masalah ini, dan ide-ide sedang disusun,” katanya.

Dia menambahkan, “Tujuannya adalah untuk mencapai pengaturan keamanan di Timteng yang dapat melindungi kawasan dari agresi eksternal … dan memperkuat hubungan antara AS dan negara-negara di kawasan itu.”

Al-Jubeir  menyebutkan  bahwa Mesir juga akan menjadi anggota perjanjian yang akan dinamai Aliansi Strategis Timur Tengah (Middle East Strategic Alliance/MESA) itu.

Pernyataan ini mengkonfirmasi laporan media dalam beberapa bulan terakhir tentang adanya motivasi  bersama Riyadh dan Washington untuk pembentukan “NATO Arab” yang juga akan melayani kepentingan Israel di kawasan Timteng.

Asisten Deputi Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Teluk Persia Tim Lenderking Ahad lalu mengunjungi Timteng untuk meyakinkan para pemimpin Arab agar berkomitmen kepada rencana tersebut. (presstv)

Assad: Timteng Kehilangan Identitas

Presiden Suriah Bashar al-Assad menilai kawasan Timteng sedang kehilangan identitasnya, dan perang di negaranya bisa diselesaikan dalam hitungan bulan seandainya tidak ada campurtangan asing.

Seperti dikutip RT, Senin (10/12/2018), dalam wawancara dengan harian Oman Assad mengatakan, “Ada krisis identitas, yaitu senjata-senjata keji yang sedang dipasarkan di antara bangsa-bangsa Arab. Keji karena beralih ke tahap Amazigh (Berber) dan Kurdi. Kita telah menciptakan identitas-identitas yang menimbulkan berbagai krisis. Sebab, apa hubungan antara ke-Araban, Suryani, dan Kurdi? Memang, entitas-entitas ini ada, dan pembicaraan mengenai ke-Araban, sekularisme, dan Muslim kita telah menciptakan identitas-identitas yang memicu berbagai krisis. Di samping itu juga ada penistaan dan pembusukan di sebagian negara Arab.”

Dia kemudian menegaskan urgensi “mewujudkan identitas yang satu, dan keterhubungan yang satu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Turki yang bertindak demi penguatan identitas mereka di semua penjuru dunia. Jika hal itu tidak diperangi dengan pemikiran maka peperangan di masa mendatang akan lebih dahsyat, dan saya kira perang di Suriah hanyalah satu terminal saja.”

Dia menambahkan, “Satu pengalaman yang nyata ialah apa yang dialami Rusia yang kami undang. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia dari kondisi ‘warga anti-negara’ dan kebersamaan dengan Amerika Serikat (AS) beralih kepada keadaan di era awal Rusia dengan tampilnya Presiden Putin di mana keadaan kembali kepada nasionalisme.”

Mengenai perang di Suriah dia mengatakan bahwa perang terhadap negaranya dimulai bukan pada tahun 2011, melainkan sejak 20 tahun silam, namun “menemukan puncak pada awal milinium” di mana berbagai persepsi, pemikiran, dan apriori telah dikondisikan sedemikian rupa terhadap Suriah yang notabene bangsa Arab.

Mengenai kapan perang di negaranya akan berakhir, dia mengatakan, “Jika semua faktor asing asing pemicu krisis sudah berakhir maka kami dapat menuntaskan perang dalam hitungan bulan.  Kami optimis pada situasi dalam negeri, karena banyak orang Suriah telah bersama pemerintah. Ini pertanda kondisi nasionalisme telah andil di awal kembalinya berbagai daerah kepada negara sejak pembebasan Daraa, Hama, Homs, dan Aleppo timur.” (alalam)

Turki Siap Bawa Kasus Pembunuhan Khashoggi Ke Mahkamah Internasional

Menteri Keadilan Turki Abdulhamit Gul menyatakan Ankara siap membawa kasus pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi ke pengadilan internasional jika dinilai perlu.

“Kami telah melakukan langkah-langkah teknis dan hukum. Di sini, keputusan yang relevan harus dibuat, kasus ini akan diteruskan ke pengadilan internasional,” kata Gul seperti dikutip oleh saluran TV Haberturk, Senin (10/12/2018).

Dia menambahkan bahwa Riyadh “harus bertindak konstruktif, tetapi Ankara tidak melihat perilaku seperti itu dalam hal ini.”

Gul juga mengkritik sikap pemerintah Saudi dalam masalah penyelidikan dan ekstradisi tersangka.

“Kami mengulang dan terus mengirim permintaan untuk ekstradisi ke Saudi. Jika Anda ingin mengetahui segala sesuatu tentang kasus ini, Anda perlu bekerja sama mencapai (ekstradisi para tersangka Saudi) dengan dukungan komunitas internasional,” desaknya.

Pada 5 Desember lalu pengadilan Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Asing Arab Saudi, Jenderal Ahmed Asiri, dan Penasihat Kerajaan Saud Al-Qahtani yang juga mantan pembantu utama Putra Mahkota Saudi, Mohamed bin Salman, karena keduanya diduga terlibat dalam Pembunuhan Khashoggi.

Surat kabar Turki Yeni Safak melaporkan bahwa pengadilan Istanbul mengeluarkan surat perintah penangkapan 15 orang Saudi yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Khashoggi, dan Ankara pun telah mengirim permintaan ekstradisi mereka ke Riyadh.

Di pihak lain, Menteri Luar Negeri Saudi Adel Al-Jubeir, Ahad lalu (08/12/2018), menegaskan negaranya “tidak akan mengekstradisi warga negaranya ke Turki”,  tapi juga “tidak akan menyembunyikan apa pun”.

Khashoggi dikenal publik karena kritiknya terhadap kebijakan Arab Saudi. Dia meninggalkan Saudi dan pindah ke AS pada 2017. Dia bekerja untuk The Washington Post serta menganalisis situasi dan kebijakan luar negeri Arab Saudi.

Pada 20 Oktober lalu pemerintah Saudi mengumumkan bahwa wartawan itu tewas dalam pertempuran di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa pembunuhan itu telah direncanakan dengan hati-hati.

Masyarakat internasional mengecam pembunuhan Khashoggi dan menyerukan penyelidikan yang transparan. (tass)

Irak Peringati Tahun Pertama Kemenangan Perang Atas ISIS

Negeri 1001 Malam, Irak, memperingati tahun pertama kemenangannya dalam perang melawan kelompok teroris besar Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Senin (10/12/2018).

Pada momen ini, Adel Abdul Mahdi sebagai perdana menteri baru Irak menyatakan janjinya untuk rekonstruksi negaranya yang telah diporak-porandakan oleh kawanan teroris berfaham Wahhabi tersebut, dan memulangkan para pengungsi ke kampung halaman mereka.

Pada Desember 2017 Irak mengumumkan keberhasilannya menumpas ISIS setelah tiga tahun menjalani perang yang menjatuhkan banyak korban di bagian barat dan utara negara ini.

Dalam kata sambutannya di tengah pesta yang mewarnai berbagai kawasan Irak pada peringatan ini, Abdul Mahdi mengatakan, “Irak telah mencetak kemenangan besar atas kekuatan keji teroris, dan kita telah menang dengan sangat mulia… Irak tidak akan menjadi sarang maupun jembatan bagi teroris, ataupun sumber agresi terhadap negara-negara lain.”

Kelompok teroris menyerbu Irak dari wilayah Suriah pada tahun 2014, kemudian menguasai lebih dari sepertiga wilayah Irak, dan menjadikan Mosul di bagian utara negara ini sebagai “ibu kota khilafah” setelah mereka menyebar luas di banyak kawasan Suriah dan Irak.

Sejauh ini, sebanyak 1,8 juta warga Irak masih berada di pengungsian yang tersebar di berbagai kawasan negara ini, dan sekira 8 juta orang masih memerlukan bantuan kemanusiaan. (raialyoum)