Jakarta, ICMES: Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi mengakui negaranya telah menandatangani kesepakatan senilai US$ 15 miliar dengan sebuah perusahaan Israel untuk memasok gas alam.
Dinas Intelijen Federal Jerman menekankan perlunya dialog dengan pemerintahan Presiden Suriah Bashar Assad mengenai pemberantasan terorisme.
Milisi Pasukan Rakyat yang pro-pemerintah Suriah mengirim kelompok-kelompok pasukan baru ke kota Afrin, provinsi Aleppo, di bagian barat laut Suriah.
Untuk pertama kalinya, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Fashion Week pada bulan Maret mendatang. Demikian diumumkan oleh Dewan Fashion Arab.
Bocoran dokumen dari Kemendagri Arab Saudi berupa rekaman video dan foto kartu identitas telah menggemparkan publik Saudi karena menyingkap adanya sejumlah oknum laki-laki dan perempuan yang ditangkap oleh pihak berwenang karena terlibat konsumsi narkoba, pelacuran, dan miras.
Selengkapnya:
Impor Gas Dari Israel, El-Sisi Menyatakan Mesir “Mencetak Gol”
Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi mengakui negaranya telah menandatangani kesepakatan senilai US$ 15 miliar dengan sebuah perusahaan Israel untuk memasok gas alam.
Dia bahkan menyebut Mesir telah “mencetak gol” dengan adanya kesepakatan yang, menurutnya, akan membantu mengubah Mesir menjadi pusat energi regional.
“Dengan mengambil keputusan ini, kami mencetak gol besar,” katanya, Kamis (21/2/2018).
Pernyataan el-Sisi ini menjadi komentar tingkat tinggi pertama pemerintah Kairo mengenai kesepakatan yang memicu kontroversi di media sosial tersebut.
“(Kesepakatan ini) memiliki banyak keuntungan bagi kita,” imbuhnya, sembari berharap orang lain percaya kepada pernyataan ini.
Dia menambahkan bahwa meski demikian pemerintah Mesir tidak terlibat secara langsung dalam kesepakatan ini, melainkan sebatas “memberikan beberapa hal untuk mencapai kesepakatan ini.”
Delek Drilling dan mitranya dari Amerika Serikat, Noble Energy, Senin lalu meneken kesepakatan penjualan gas sebanyak 64 miliar meter kubik untuk periode 10 tahun kepada perusahaan Mesir Dolphinus Holdings. Gas itu diharapkan mulai mengalir tahun depan.
Sebelum el-Sisi angkat bicara tentang ini, Abdel Hamid Kamal, anggota parlemen Mesir, Rabu, mendesak supaya Menteri Perminyakan negara ini dipanggil untuk memberikan penjelasan menyusul pernyataan Israel mengenai adanya kesepakatan tersebut. Dia menilai kesepakatan ini berbahaya bagi perekonomian Mesir.
Kamal dalam suratnya kepada ketua parlemen menyoal kegiatan sebuah perusahaan Mesir yang menjalin kesepakatan dengan perusahaan Israel karena tidak mungkin kesepakatan itu dijalin tanpa sepengetahuan pemerintah Kairo.
Kamal juga menyatakan kekuatirannya bahwa kesepakatan itu akan menyebabkan tertundanya berbagai proyek strategis Mesir di bidang energi serta berdampak pada ladang-ladang gas serta eksplorasi gas baru.
“Kami terkejut atas pengumuman Perdana Menteri Israel (Benjamin Netanyahu) mengenai adanya kesepakatan antara perusahaan Tamar dan Leviathan milik Israel di satu pihak dan perusahaan Dolphinuz milik Mesir di pihak lain untuk ekspor 64 miliar meter kubik senilai US$ 15 miliar ke Mesir untuk jangka waktu 10 tahun, sebagaimana dinyatakan Netanyahu melalui televisi,” ungkap Kamal. (abcnews/alalam)
Badan Intelijen Jerman Serukan Dengan Suriah Untuk Pemberantasan Terorisme
Kepala Dinas Intelijen Federal Jerman Bruno Kahl dalam sebuah seruannya yang mendapat dukungan luas dari kalangan partai di negara ini menekankan perlunya dialog dengan pemerintahan Presiden Suriah Bashar Assad mengenai pemberantasan terorisme.
Dia mengatakan bahwa pihaknya “berusaha melakukan komunikasi dengan Suriah dengan tujuan menghindari bahaya” dengan alasan keperluan mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai berbagai organisasi teroris terutama Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Al-Qaeda.
Menurut surat kabar Der Spigel, seruan badan intelijen Jerman untuk dialog dengan Suriah didukung oleh partai Persatuan Demokrasi Kristen (CDU) pimpinan Kanselir Jerman Angela Merkel, Partai Demokrasi Sosial (SPD) yang terlibat dalam pemerintahan, Partai Demokrasi Kebebasan (FDP), dan Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berhaluan kanan dan anti imigran. Di pihak lain, Partai Hijau Die Grünen dan partai kiri yang memang beroposisi menentang seruan tersebut. (alalam)
Pasukan Rakyat Suriah Kirim Pasukan Tambahan Ke Afrin
Milisi Pasukan Rakyat yang pro-pemerintah Suriah mengirim kelompok-kelompok pasukan baru ke kota Afrin, provinsi Aleppo, di bagian barat laut Suriah.
Kantor berita Suriah, SANA, Rabu (21/2/2018), melaporkan bahwa kelompok-kelompok pasukan itu dikirim ke Afrin untuk membantu penduduk setempat menghadapi kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) serta melawan operasi militer bersandi “Tangkai Zaitun” yang sudah satu bulan lebih dilancarkan Turki terhadap milisi Kurdi di kawasan Afrin.
Sehari sebelumnya, beberapa media menyebutkan bahwa dua kelompok milisi Pasukan Rakyat telah masuk dan menyebar ke tiga titik di sekitar kota Afrin serta mengibarkan bendera Suriah di dalam kota Afrin.
Disebutkan pula bahwa para petinggi milisi Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) telah mengkonfirmasi pengerahan Pasukan Rakyat di sejumlah front di sekitar Afrin. Pasukan Rakyat juga mulai menyebar di sepanjang perbatasan di distrik Raju di barat laut kota Afrin.
Di pihak lain, jet-jet tempur Turki membom desa Qurta dan Qasha di daerah Balbalah yang berada di bawah administrasi Afrin. (alalam)
Pertama Kali, Saudi Akan Gelar Peragaan Busana Wanita
Untuk pertama kalinya, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Fashion Week pada bulan Maret mendatang. Demikian diumumkan oleh Dewan Fashion Arab, Senin (21/2/2018).
Gulf News mengaitkan kabar ini dengan upaya Putra Mahkota Saudi Mohammad Bin Salman mereformasi ketergantungan Saudi kepada minyak, termasuk dengan memperluas sektor swasta dan memberdayakan perempuan.
Dewan Fashion Arab yang berbasis di Dubai menjelaskan bahwa Arab Fashion Week akan diselenggarakan di di Apex Centre, Riyadh, ibu kota Saudi pada 26 – 31 Maret, sementara edisi kedua dijadwalkan pada bulan Oktober.
Dewan Fashion Arab pada Desember 2017 mengumumkan pembukaan kantor regional di Riyadh dan menyebut Putri Saudi Noura binti Faisal Al-Saud sebagai presiden kehormatannya.
“Arab Fashion Week pertama di Riyadh akan lebih dari sekedar acara kelas dunia, ini merupakan katalisator yang kami percaya bahwa sektor mode akan memimpin sektor ekonomi lainnya seperti pariwisata, perhotelan, travel, dan perdagangan,” kata Putri Noura dalam sebuah pernyataan di situs dewan tersebut.
Terdaftar sebagai pekan mode internasional bersama Paris dan Milan, Festival Fashion Arab dua kali setahun menawarkan secara eksklusif koleksi dan pra-koleksi busana.
Awal bulan ini, seorang ulama senior Saudi Syeikh Abdullah Al-Mutlak mengatakan bahwa wanita Saudi tidak seharusnya “dipaksa mengenakan abaya”. Syeikh Abdullah Al-Mutlak adalah anggota Dewan Ulama Senior yang merupakan badan keagamaan tertinggi kerajaan Saudi.
Pemerintah belum menjelaskan apakah akan mengubah undang-undang terkait dengan “pemaksaan” ini, namun Bin Salman dalam beberapa bulan terakhir telah memperkenalkan serangkaian kebijakan reformasi berkenaan dengan kaum wanita.
Januari lalu otoritas Saudi untuk pertama kalinya memperkenankan wanita Saudi memasuki stadion sepak bola untuk menonton pertandingan. Negara kerajaan ini juga membuka beberapa sektor kerja bagi wanita.
Jauh hari sebelumnya, otoritas Saudi juga mengumumkan pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan yang sudah sekian lama berlaku. (gulfnews)
Video: Skandal Konsumsi Narkoba, Pelacuran, dan Miras Di Kemendagri Saudi
Bocoran dokumen dari Kemendagri Arab Saudi berupa rekaman video dan foto kartu identitas telah menggemparkan publik Saudi karena menyingkap adanya sejumlah oknum laki-laki dan perempuan yang ditangkap oleh pihak berwenang karena terlibat konsumsi narkoba, pelacuran, dan miras.
Para pemerhati menyebutkan bahwa bocoran ini menyingkap sejumlah skandal. Pertama, kebocoran dokumen itu sendiri dari Kemendagri Saudi, karena tergolong fatal dan memalukan. Kedua, otoritas Saudi bungkam mengenai para oknum itu di depan publik karena kuatir berkembang liar tuduhan korupsi terhadap Kemendagri dan para penguasa secara umum. Ketiga, kasus ini mengandung kejahatan berlapis, apalagi dalam terlihat wanita-wanita muda suku adat , sehingga akan membangkit kemarahan publik karena melibatkan aparat yang seharusnya konsisten menegakkan hukum.
Pihak atau kelompok yang membocorkan video juga menunjukkan beberapa foto kartu identitas dan dokumen yang membuktikan perbuatan itu di Kemendagri.
Skandal ini diperkirakan pengamat akan mengguncang Kerajaan Saudi dan berpotensi menjatuhkan Mendagri. Ada pula pihak-pihak suku asal para oknum wanita muda itu, yang tak jelas bagaimana sikap mereka terhadap pihak pemerintah yang telah merekam para wanita itu dengan kondisi sedemikian rupa kemudian tidak dapat mengamankan dan menjaga kerahasiaannya. (arabyoum)
