Jakarta, ICMES: Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sama-sama menegaskan bahwa negara-negara Islam harus bersatu melawan tindakan Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel di Palestina.
Militer Iran mengingatkan bahwa hitungan mundur untuk kehancuran Israel sudah dimulai sehingga negara ilegal Zionis itu “tidak lama lagi akan musnah untuk selamanya.”
Mufti Ahlussunnah Lebanon Syeikh Mohammad Rashid Qabbani memfatwakan kewajiban bagi seluruh umat Islam berjihad untuk membebaskan Palestina.
Pemimpin kelompok Sadr yang memimpin perolehan suara sementara dalam pemilu parlemen Irak, Sayyid Moqtada Sadr, mengecam “campurtangan utusan Presiden Amerika Serikat (AS) dalam urusan Irak,” dan menyebutnya “buruk.”
Berita selengkapnya;
Rouhani Dan Erdogan Serukan Perlawanan Terhadap AS Dan Israel
Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah komunikasi telefon, Rabu (16/5/2018), sama-sama menegaskan bahwa negara-negara Islam harus bersatu melawan tindakan Amerika Serikat (AS) dan Rezim Zionis Israel di Palestina.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus menunaikan kewajibannya membela bangsa Palestina dalam situasi krusial dewasa ini,” ujar Rouhani.
Dia menilai pemindahan Kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds “tindakan ilegal dan provokatif” terhadap bangsa Palestina dan umat Islam secara umum.
“Kita harus berusaha agar dunia mendengar satu suara terpadu dari negara-negara Islam terhadap tindakan AS dan Israel,”ungkapnya.
Dia menegaskan, “Negara-negara Islam harus berdiri di satu barisan menghadapi gerakan-gerakan tak berprikemanusiaan ini, dan kita harus memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan solidaritas.”
Di pihak lain, Presiden Turki menyampaikan undangannya kepada Rouhani untuk mengikuti pertemuan puncak luar biasa OKI di Istanbul.
“Partisipasi Iran dalam pertemuan puncak ini penting dan berpengaruh,” katanya.
Mengenai Palestina, Erdogan mengatakan, “Prakarsa damai apapun yang tidak memenuhi tuntutan orang-orang Palestina justru akan memperparah ketegangan di kawasan.”
Dia menekankan bahwa sekarang sudah tiba saatnya negara-negara Islam menunaikan kewajibannya di depan bangsa Palestina.
Mengenai Kedubes AS untuk Israel dia mengatakan, “Pemindahan Kedubes AS ke Al-Quds (Yerussalem) akan memotivasi Israel untuk melakukan pembantaian.” (alalam)
Angkatan Bersenjata Iran: Hitungan Mundur Untuk Kehancuran Israel Sudah Dimulai
Militer Iran mengingatkan bahwa hitungan mundur untuk kehancuran Israel sudah dimulai sehingga negara ilegal Zionis itu “tidak lama lagi akan musnah untuk selamanya.”
Hal ini ditegaskan dalam sebuah statemen Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Rabu (16/5/2018), yang berisikan kecaman terhadap “keputusan provokatif” Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindah Kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds (Yerussalem).
Militer Iran menegaskan, “Keputusan provokatif AS memindah Kedubesnya ke Al-Quds dan pengakuan atasnya sebagai ibu kota Rezim Zionis kembali menyingkap di depan dunia watak sesungguhnya pemerintahan kriminal ini dalam membangkitkan kekacauan dan menggoyang keamanan di kawasan.”
Militer Iran memastikan bahwa tindakan Trump itu yang sengaja dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Nakba serta peringatan berdirinya negara legal Zionis di tanah Palestina itu tidak akan dapat mengokoh eksistensi Israel yang memang “tak mengakar”.
“Sebaliknya, darah suci para syuhada dan mujahidin Palestina, terutama anak kecil, kaum perempuan, dan para lansia yang tak berdosa akan menyuburkan intifada bangsa Palestina melawan tindakan agresif ini,” tegas militer Iran.
Militer Iran juga menyangkan kebungkaman negara-negara Islam menyaksikan kekejaman pasukan Zionis pada 14-15 Mei lalu hingga menggugurkan 62 orang Palestina dan melukai lebih dari 3000 orang lainnya. Menurut militer Iran, peristiwa ini hanya akan mempercepat kedatangan ajal bagi Israel.
“Hitungan mundur bagi Rezim Zionis sudah dimulai. Tak syak lagi kejahatan itu akan membantu terciptanya solidaritas dan persatuan bangsa-bangsa Muslim penyeru kebenaran, dan dengan janji Allah, rezim pendudukan itu tak lama lagi akan binasa untuk selamanya,” ungkap militer Iran. (alalam)
Mufti Lebanon Fatwakan Jihad Melawan Israel
Mufti Ahlussunnah Lebanon Syeikh Mohammad Rashid Qabbani dalam pernyataannya di saluran Al-Manar milik Hizbullah, Rabu (16/5/2018), telah memfatwakan kewajiban berjihad untuk membebaskan Palestina.
“Palestina adalah tanah Arab yang diduduki oleh kaum Zionis, dan pembebasanya merupakan kewajiban syar’i bagi bangsa Palestina dan bagi seluruh umat Islam. Semua bangsa Arab dan Muslim wajib mendukung bangsa Palestina untuk pembebasan tanah airnya serta demi kesucian umat Muslim dan non-Muslim,” ungkap Syeikh Qabbani.
Dia menambahkan, “Negara Arab manapun tidak memiliki otoritas apapun yang dapat membuat orang-orang Palestina melepaskan Palestina atau bahkan sejengkalpun tanah Palestina, dan apapun yang disebut kesepakatan damai dengan rezim pendudukan adalah kesepakatan yang batil.”
Dia menegaskan bahwa haram bagi orang-orang Arab maupun seluruh Arab dan umat Islam menyerah atau berdamai dengan rezim penjajah.
Sehari sebelumnya, ketua organisasi Persatuan Ulama Islam Internasional (IUMS) Syeikh Yusuf Qardhawi yang tinggal di Qatar mengecam kebungkaman negara-negara Islam di depan kejahatan Israel dan pemindahan Kedubes Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds (Yerussalem).
“Apalah artinya Palestina tanpa al-Quds? Di mana kalian, wahai umat Islam? Mana Dunia Islam? Mana umat Islam yang membentang dari Timur hingga Barat? Ini harus dilawan! Kita harus menolak! Kita harus berkata tidak!”
Seperti diketahui, sebanyak lebih dari 60 orang Palestina gugur dan lebih dari 3000 lainnya luka-luka diserang tentara Zionis Israel ketika warga Palestina melancarkan unjuk rasa peringatan Hari Nakba di daerah perbatasan Gaza-Israel pada Senin dan Selasa, 14-15 Mei 2018. (rayalyoum)
Moqtada Sadr Kecam Intervensi AS Di Irak
Pemimpin kelompok Sadr yang memimpin perolehan suara sementara dalam pemilu parlemen Irak, Sayyid Moqtada Sadr, mengecam “campurtangan utusan Presiden Amerika Serikat (AS) dalam urusan Irak,” dan menyebutnya “buruk.”
Hal itu dia kemukakan saat ditanya oleh salah seorang simpatisannya, Rabu (16/5/2018), mengenai kabar “keberadaan utusan Presiden AS di Irak untuk menentukan proses politik di tahap mendatang.”
“Tidaklah aneh keberadaannya di Irak, tapi yang buruk ialah campurtangannya dalam urusan Irak, dan jika ini berkelanjutan maka keberadaan menjadi buruk di Irak,” jawabnya.
Sebelumnya utusan Presiden AS untuk pasukan koalisi anti teror Brett H. McGurk dan Dubes AS untuk Irak Douglas Coleman telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh Irak, termasuk pemimpin kelompok al-Hikmah, Sayyid Ammar al-Hakim, dan ketua parlemen Irak, Salim Al-Jibouri.
Selain itu, menurut harian al-Hayat terbitan London, orang-orang AS juga mengadakan pembicaraan di Arbil untuk “mendekatkan antarkekuatan Kurdi yang terpecah” dan hal ini dilakukan dalam rangka memuluskan upaya AS menentukan garis besar pembentukan pemerintah Irak di masa mendatang.
Para pengamat mengatakan bahwa kemenangan kelompok Sadr dalam pemilu berkemungkinan memaksa AS untuk mempertimbangkan kembali perhitungannya terhadap Irak, dan hal yang sama juga terjadi pada Iran, karena kelompok Sadr kerap bersikap kritis terhadap kebijakan dua negara yang bersaing di Irak ini. (rt)
