Jakarta, ICMES. Perkembangan situasi Suriah terus mendapat perhatian besar dari Iran. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengecam eksploitasi AS dan entitas pendudukan Israel terhadap kekacauan di Suriah, menekankan keharusan melindungi kedaulatan nasional dan integritas wilayah Suriah, dan menyebutkan bahwa peristiwa Suriah memotivasi kubu resistensi untuk mewujudkan cita-cita umat Islam membebaskan Al-Quds dan mengusir AS dari kawasan.

Dubes Iran untuk Irak di Baghdad, Mohammad Kazem Al-Sadegh, menegaskan dukungan negaranya kepada Irak dalam menghadapi bahaya terorisme yang berpotensi mengancam wilayah Irak, meski pada prinsipnya tak ada kekuatiran bagi Irak yang sudah memiliki kekuatan militer besar.

Pasukan Israel telah maju lebih jauh ke Suriah selatan setelah pasukan darat mereka bergerak lebih dalam ke Dataran Tinggi Golan Suriah, yang secara efektif memperluas pendudukan mereka.

Berita selengkapnya:

Panglima IRGC Kecam Eksploitasi AS dan Israel terhadap Perkembangan Situasi Suriah

Perkembangan situasi Suriah terus mendapat perhatian besar dari Iran. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengecam eksploitasi AS dan entitas pendudukan Israel terhadap kekacauan di Suriah, menekankan keharusan melindungi kedaulatan nasional dan integritas wilayah Suriah, dan menyebutkan bahwa peristiwa Suriah memotivasi kubu resistensi untuk mewujudkan cita-cita umat Islam membebaskan Al-Quds dan mengusir AS dari kawasan.

Panglima IRGC Mayjen Hossein Salami pada hari Kamis (12/12) menegaskan Teheran sejak semula sudah mengetahui pergerakan militan bersenjata di Suriah, dan memberitahukannya kepada pihak-pihak terkait.

Dia menyebutkan bahwa pasukannya tidak mungkin bertempur di negara lain sementara tentara negara itu sendiri diam menonton.

Salami memastikan kemampuan Iran belum dan tidak akan pernah menurun, dan hal ini terbuktikan oleh operasi Janji Nyata 1 dan 2. Dia juga menegaskan bahwa jalan untuk mendukung Poros Resistensi tetap terbuka, dan tidak terbatas pada Suriah, yang bisa jadi kondisinya masih akan kembali berubah secara bertahap.

Sementara itu, Ketua Parlemen Majelis Permusyawaratan Islam Mohammad Baghir Ghalibaf memastikan kontinyuitas dukungan Iran kepada perlawanan, dan mengatakan bahwa masa depan Suriah tidak akan akan sesuai dengan rencana para pembuat keputusan peristiwa tersebut.

Dia mengatakan bahwa kejatuhan pemerintahan Bashar al-Assad bisa jadi menimbulkan kesulitan pada Poros Resistensi, tapi faksi-faksi perlawanan telah menunjukkan kemampuan mereka beradaptasi dan bergerak dengan kuat.

Pada konteks yang sama, Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan keharusan adanya mobilitas negara-negara regional untuk menghentikan agresi Israel terhadap Suriah.

Dalam panggilan telefon dengan sejawatnya dari Qatar Moahmmad bin Abdurrahman al-Thani, Araghchi mendiskusikan kelanjutan pembicaraan bilateral dan multilateral mengenai perkembangan situasi di Suriah dengan tujuan mendukung upaya penegakan stabilitas dan pembentukan sistem politik yang inklusif dan bersandarkan kehendak rakyat Suriah. (alalam)

Dubes Iran untuk Baghdad: Teheran Pasti Membela Irak Jika Ada Bahaya Teroris

Dubes Iran untuk Irak di Baghdad, Mohammad Kazem Al-Sadegh, menegaskan dukungan negaranya kepada Irak dalam menghadapi bahaya terorisme yang berpotensi mengancam wilayah Irak, meski pada prinsipnya tak ada kekuatiran bagi Irak yang sudah memiliki kekuatan militer besar.

“Kemlu Iran sudah merilis sebuah pernyataan mengenai perkembangan situasi yang terjadi di Suriah, dan menghendaki integritas dan kedaulatan Suriah. Alhamdulillah, pasukan keamanan Irak, kini memiliki keahlian yang tinggi dalam memerangi ISIS,” ucapnya dalam sebuah wawancara dengan saluran Baghdad al-Youm, Kamis (12/12).

Al-Sadegh menambahkan, “Pasukan Irak itu termasuk tentara, polisi federasi, Badan Kontra-Terorisme, dan terutama Pasukan Mobilisasi Popular (PMF), yang memiliki peran besar dalam pertahanan negara dan penumpasan ISIS.”

Dubes Iran untuk Irak lantas menegaskan, “Jelas bahwa dalam krisis apapun, semoga Allah menjauhkannya, di Irak kami akan hadir membela Irak dan tempat-tempat suci di negara ini.” (alalam)

Pasukan Israel Masuk Lebih Dalam ke Wilayah Suriah, Akan Keluar Lagi?

Pasukan Israel telah maju lebih jauh ke Suriah selatan setelah pasukan darat mereka bergerak lebih dalam ke Dataran Tinggi Golan Suriah, yang secara efektif memperluas pendudukan mereka.

Seorang narasumber mengatakan bahwa tentara Israel memasuki kota al-Hurriya di provinsi Quneitra pada hari Kamis (12/12) sebagai bagian dari serangan gencar Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya di Suriah, setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada hari  Minggu lalu (8/12).

Sumber lokal mengatakan pasukan Israel juga memaksa penduduk desa Rasem al-Ruwadi di wilayah tersebut mengungsi.

Pasukan pendudukan Israel pada Rabu malam juga menyerbu kota Ruwaihinah dan Umm Batna di pedesaan tengah Quneitra.

Penduduk kota mengatakan pasukan rezim pendudukan menyuruh mereka untuk mengosongkan rumah mereka untuk mencaploknya dan menggabungkannya ke apa yang disebut zona penyangga. Serangan itu melibatkan tank dan unit infanteri, dan beberapa rumah digeledah.

Hal itu terjadi setelah menteri perang Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa rezim Zionis ini merencanakan “zona pertahanan steril” di Suriah selatan, meski hal ini melanggar perjanjian   antara kedua  pihak pada tahun 1974.

Pemimpin masyarakat dan penduduk Quneitra menolak mengungsi dari desa mereka, dan secara kolektif memutuskan untuk tetap bertahan dalam rumah.

Sejak jatuhnya Presiden Assad, rezim Israel telah melakukan hampir 500 serangan udara di seluruh Suriah, yang menargetkan infrastruktur sipil dan militer.

Beberapa negara regional telah mengecam agresi Israel, dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorial negara Arab tersebut.

Pada hari Kamis, seorang sumber PBB mengatakan bahwa pasukan Israel menghalangi pekerjaan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan.

Dia menjelaskan bahwa tentara Israel telah memindahkan pasukan ke daerah tersebut, sehingga secara signifikan membatasi pergerakan pasukan penjaga perdamaian dan menghambat tugas operasional mereka.

Setelah jatuhnya Presiden Assad pada akhir pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pembatalan perjanjian tahun 1974 dengan Suriah.

Dia memerintahkan pengerahan pasukan Israel di zona penyangga di Golan, yang memisahkan bagian dataran tinggi yang diduduki dari wilayah Suriah lainnya.

Netanyahu juga mengatakan bahwa Dataran Tinggi Golan, wilayah yang direbut Israel selama perang tahun 1967 dengan Suriah dan telah didudukinya sejak saat itu, akan menjadi “bagian Israel selamanya”. Dia berterima kasih kepada Presiden terpilih AS Donald Trump karena mendukung pendudukan rezim tersebut pada tahun 2019.

PBB dan sebagian besar masyarakat internasional mengakui Golan sebagai bagian dari Suriah.

Perdana menteri Israel mengaku telah berjanji pada tanggal 9 Oktober 2023 untuk “mengubah wajah Timur Tengah”.

Tentara Israel dilaporkan telah berposisi  di 10 km di luar zona penyangga di kota Qatana, yang berjarak hanya 25 km dari ibu kota Suriah, Damaskus.

Netanyahu ditengara banyak pihak menjadikan gejolak situasi di Suriah sebagai kesempatan untuk merebut lebih banyak wilayah secara permanen.

“Mereka (Israel) mengatakan akan mengembalikannya, tapi mereka sudah menduduki Dataran Tinggi Golan yang belum mereka serahkan kembali. Apa yang membuat Anda percaya mereka akan mengembalikannya?” ujar Haid Haid, seorang konsultan senior di Chatham House, kepada Middle East Eye.

Rime Allaf, seorang penulis dan analis politik Suriah, memposting di X bahwa aksi ugal-ugalan Israel itu merupakan “invasi literal yang ilegal dan tidak bermoral ke lebih banyak tanah, dan pencurian hak warga Suriah atas tentara mereka sendiri, yang dihancurkan oleh Israel begitu rezim yang mengerikan itu jatuh”.

Ameer Makhoul, penulis Palestina, mengatakan “pelanggaran mencolok” Israel dilakukan dengan sedikit protes dari masyarakat internasional. Dia yakin tujuannya adalah untuk membuat pemerintah baru Suriah “menerima kenyataan yang dipaksakan melalui perluasan pendudukan dan dengan menghancurkan pasukan Suriah serta membatalkan kedaulatannya”.

Israel telah menghancurkan kapal angkatan laut Suriah, rudal laut-ke-laut, helikopter dan pesawat, termasuk seluruh armada jet tempur MiG-29 dan persediaan amunisi dalam serangan terhadap sedikitnya lima pangkalan udara.

Israel mengaku menghancurkan segala sarana yang dapat digunakan oleh militan di Suriah untuk menyerang Israel. Namun Haid mengatakan bahkan sebelum serangan Israel minggu ini, Suriah tidak akan mampu menyerang Israel secara efektif dengan infrastruktur militer yang ada.

Sekarang setelah Israel praktis telah menghancurkan semua kemampuan yang dimilikinya untuk menyerang, Haid kembali mempertanyakan mengapa Israel perlu mengambil posisi di dalam atau di luar zona demiliterisasi.

Dia juga menyinggung adanya laporan bahwa Israel dan kelompok militan di Suriah sebelumnya telah mencapai kesepakatan  di mana Israel lantas menyediakan bantuan darurat dan perawatan medis bagi militan selama kelompok tersebut tidak menyerang Israel.

Dia mengatakan dengan berkuasanya militan, Suriah kini tidak berdaya.

“Masalahnya sekarang adalah apa pun yang terjadi, rakyat Suriah mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, tidak hanya terhadap Israel, melainkan juga terhadap ancaman lain yang mungkin bersifat domestik,” kata Haid.

Netanyahu pada Selasa malam mengatakan bahwa Israel tidak akan mencampuri urusan dalam negeri di Suriah. Beberapa pengamat mengatakan mereka tidak percaya pada janji itu. Mereka malah percaya bahwa Israel, selain merebut wilayah untuk selamanya, juga berusaha melumpuhkan Suriah. (presstv)