Jakarta, ICMES. Kemlu Iran telah memutuskan untuk menutup lembaga arkeologi dan sejarah Prancis yang berbasis di Teheran sebagai protes terhadap tindakan majalah mingguan Prancis Charlie Hebdo menghina Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengecam penistaan Masjid al-Aqsa oleh rezim Zionis Israel, dan memperingatkan bahwa entitas rezim pendudukan itu akan menghadapi “konsekuensi berat” atas penistaan tersebut.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku berkemungkinan mengadakan pertemuan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad demi menunjang perdamaian dan stabilitas di Suriah, seminggu setelah terjadi pertemuan menteri pertahanan kedua negara.

Berita Selengkapnya:

Majalah Charlie Hebdo Hina Pemimpin Besar Iran, Lembaga Penelitian Prancis di Teheran Ditutup

Kemlu Iran telah memutuskan untuk menutup lembaga arkeologi dan sejarah Prancis yang berbasis di Teheran sebagai protes terhadap tindakan majalah mingguan Prancis Charlie Hebdo menghina Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei.

Institut Français de Recherche, yang merupakan bagian dari sayap budaya kedutaan Prancis, selama ini mempelajari barang-barang antik peninggalan Persia kuno.

Penutupan itu dilakukan setelah Kemlu Iran menyebut Charlie Hebdo digunakan oleh kaum Zionis untuk menyerang Islam dan menebar kebencian.

Kemlu Iran dalam sebuah pernyataannya, Kamis (5/1), mengutuk tindakan Charlie Hebdo menerbitkan beberapa karikatur yang menghina Ayatullah Khamenei dalam edisi khusus akhir pekan ini. Majalah sayap kanan yang kontroversial itu pada awal Desember lalu mengumumkan kompetisi untuk memproduksi karikatur tersebut.

“Penghinaan Charlie Hebdo mengungkapkan untuk kesekian kalinya bahwa Zionisme telah memanfaatkan media untuk mempromosikan sentimen anti-Islam dan memicu kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat,” ungkap Kemlu Iran.

Rabu lalu, Duta Besar Prancis untuk Prancis Nicolas Roche dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Iran untuk mendapat nota protes atas karikatur tersebut.

“Republik Islam Iran sama sekali tidak membiarkan penghinaan terhadap kesucian, dan nilai-nilai Islam, agama, dan nasionalnya,” kata Juru Bicara Kementerian Nasser Kanaani kepada Nicolas Roche dalam pertemuan tersebut.

Kanaani menambahkan, “Prancis tidak memiliki hak untuk membenarkan penistaan kehormatan negara lain dan negara-negara Muslim dengan dalih kebebasan berekspresi.”

Dubes Prancis mengatakan akan menyampaikan protes Iran ke negaranya.( presstv)

Menlu Iran Sebut Israel Menghadapi “Konsekuensi Berat” atas Penistaan Masjid Al-Aqsa

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengecam penistaan Masjid al-Aqsa oleh rezim Zionis Israel, dan memperingatkan bahwa entitas rezim pendudukan itu akan menghadapi “konsekuensi berat” atas penistaan tersebut.

Kecaman itu dinyatakan Amir-Abdollahian dalam percakapan telepon dengan Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Hussein Ibrahim Taha, Kamis (5/1), ketika keduanya membahas perkembangan terbaru di kawasan Timteng dan dunia Islam, termasuk tindakan ekstremis Zionis Itamar Ben-Gvir yang kini menjadi menteri Israel mendatangi kompleks Masjid Al-Aqsa di Kota Al-Quds.

Sembari mengapresiasi kecaman langsung Taha atas penistaan Zionis terhadap Masjid al-Aqsa, Amir-Abdollahian mengatakan, “Konsekuensi dari tindakan ini akan berat bagi rezim palsu Israel.”

Dia mengusulkan pembentukan “mekanisme hukum dan internasional yang efektif untuk menghentikan tindakan ofensif terhadap otoritas keagamaan dan tempat-tempat suci.”

Pada hari Selasa lalu, Ben-Gvir memasuki komplek Masjid al-Aqsa melalui Gerbang Mughrabi, dan orang Palestina menyebut aksi itu sebagai “provokasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Dalam percakapan telepon, Amir-Abdollahian juga mengapresiasi pendirian Sekjen OKI yang mengutuk tindakan majalah mingguan Prancis Charlie Hebdo memublikasi karikatur yang menghina Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei.

Menlu Iran menganggap pemerintah Prancis bertanggung jawab atas karikatur tersebut, dan menggarisbawahi bahwa peran Zionis dapat dilihat dari  tindakan berulang kali majalah Prancis yang terkenal itu terhadap kesucian agama.

Dia  juga menegaskan kembali sikap Republik Islam tentang perlunya mengakhiri perang dan konflik di Yaman, Afghanistan, dan Ukraina.

Di pihak lain, Taha mengutuk aksi terbaru Zionis terhadap Masjid al-Aqsa dan menyuarakan keprihatinan tentang masuknya Ben-Gvir ke komplek Al-Aqsa.

“Tindakan ini telah melukai perasaan ummat Islam,” tuturnya.

Taha menekankan bahwa tindakan provokatif  Zionis itu mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Dia juga mengaku sedang mengadakan pembicaraan dengan berbagai lembaga untuk menekan rezim Israel  agar menghentikan tindakan tersebut.

Dia juga mengutuk penistaan yang dilakukan Charlie Hebdo, dan menyatakan bahwa masalah tersebut sedang dipelajari untuk memberikan tanggapan yang “proporsional” terhadap tindakan tersebut.

Kedua belah pihak juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas keputusan Taliban untuk melarang kaum perempuan belajar di Afghanistan, dan menyebut tindakan Taliban itu justru menyalahi ajaran Islam. (presstv)

Erdogan Mengaku Berkemungkinan akan Adakan Pertemuan dengan Al-Assad demi Perdamaian

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku berkemungkinan mengadakan pertemuan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad demi menunjang perdamaian dan stabilitas di Suriah, seminggu setelah terjadi pertemuan menteri pertahanan kedua negara.

Para menhan Rusia, Turki dan Suriah serta perwira tinggi intelijen mengadakan pembicaraan di Moskow pekan lalu dalam kontak resmi tingkat tertinggi antara Turki dan Suriah selama lebih dari satu dekade.

Pada pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) di Ankara, Erdogan mengatakan, “Setelah itu kita bisa bertemu sebagai pemimpin Rusia, Turki, dan Suriah, tergantung perkembangan. Tujuan kami adalah membangun perdamaian dan stabilitas di kawasan.”

Dia juga mengatakan, “Menteri pertahanan Turki, Rusia, dan Suriah serta kepala intelijen berkumpul di Moskow. Mudah-mudahan, para menteri luar negeri akan duduk bersama dalam format trilateral.”

Pada tanggal 28 Desember, menteri pertahanan Turki, Rusia, dan Suriah berkumpul di Moskow untuk membahas upaya kontra-terorisme di Suriah, dan mereka sepakat untuk melanjutkan pertemuan segitiga untuk memastikan stabilitas di Suriah dan di wilayah yang lebih luas.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pertemuan kedua dapat dilakukan pada pertengahan Januari.

Turki memutuskan hubungannya dengan Suriah pada Maret 2012, setahun setelah Suriah dilanda pemberontakan dan terorisme skala besar yang didukung pihak luar, termasuk Turki.

Turki selama 11 tahun terakhir mendukung pemberontakan dan teroris yang gagal menggulingkan pemerintah Al-Assad yang dipilih secara demokratis, dan Erdogan bahkan menyebut Al-Assad sebagai “pembunuh.”

Sejak 2016, Turki juga telah melakukan tiga operasi darat berskala besar terhadap militan Kurdi yang didukung AS dan berbasis di Suriah utara.

Pemerintah Turki menuduh militan Kurdi Unit Perlindungan Rakyat (YPG) menjalin hubungan dengan kelompok Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dicap oleh Ankara sebagai organisasi teroris.

Sejak 20 November, Turki telah melancarkan serangan udara di bagian utara Suriah dan Irak terhadap apa yang disebutnya tempat persembunyian PKK.

Mensur Akgun, seorang profesor hubungan internasional, mengatakan perubahan berupa pendekatan Ankara dengan al-Assad belakangan terjadi karena adanya transformasi besar dalam dinamika di kawasan dibandingkan dengan 11 tahun lalu ketika hubungan antara kedua negara secara resmi terputus pada puncak Arab Springs.

Dia juga percaya bahwa Rusia memainkan peran kunci di balik dialog yang bermula belakangan ini antara kedua negara yang bermusuhan tersebut. (aljazeera/presstv)