Jakarta, ICMES. Gedung Putih menyatakan pihaknya berkeyakinan bahwa Rusia telah menghubungi Iran agar negara republik Islam ini menyuplai Rusia dengan “ratusan” pesawat nirawak, termasuk drone berkemampuan senjata, untuk digunakan dalam perang yang terus berkecamuk di Ukraina.

Pemerintah AS sedang membahas kemungkinan pencabutan larangan penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi, meski urusan invasi militer Saudi dan sekutunya di Yaman belum selesai.

Seorang tokoh oposisi Arab Saudi yang tinggal di Libanon tewas di pinggiran Beirut, ibu kota Lebanon, dan dua saudara laki-lakinya ditangkap sehubungan dengan insiden ini.

Pengamat politik Israel Shimon Aran menyatakan bahwa sebuah pesawat khsusus Israel pernah yang digunakan oleh dinas rahasia MOSSAD mendarat di Riyadh.

.

Berita Selengkapnya:

Gedung Putih Tuding Iran Suplai Drone Militer untuk Rusia

Gedung Putih menyatakan pihaknya berkeyakinan bahwa Rusia telah menghubungi Iran agar negara republik Islam ini menyuplai Rusia dengan “ratusan” pesawat nirawak (UAV/drone), termasuk drone berkemampuan senjata, untuk digunakan dalam perang yang terus berkecamuk di Ukraina.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menyatakan tak jelas apakah Iran sudah memberikan drone ke Rusia, tapi AS mengantongi “informasi” yang menunjukkan Iran sedang bersiap melatih pasukan Rusia untuk menggunakannya segera pada bulan ini.

“Informasi kami menunjukkan bahwa pemerintah Iran sedang bersiap menyediakan untuk Rusia hingga beberapa ratus UAV, termasuk UAV berkemampuan senjata dalam waktu yang dipercepat,” katanya kepada wartawan, Senin (11/7).

Sullivan menyatakan demikian menjelang perjalanan Presiden Joe Biden ke Israel dan Arab Saudi, di mana program nuklir Iran dan kisruh Timur Tengah akan menjadi tema utama pembicaraan.

Keputusan AS untuk secara terbuka mengungkapkan bahwa Iran membantu mempersenjatai Rusia terjadi ketika Israel dan Arab Saudi masih berusaha menjaga kepentingan domestik masing-masing sehingga enggan bergabung dengan upaya Barat menghukum Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Sullivan juga mengklaim bahwa Iran telah menyediakan drone serupa kepada gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman untuk menyerang Arab Saudi sebelum gencatan senjata dicapai pada awal tahun ini.

Rusia sangat bergantung pada drone dalam invasinya ke Ukraina, dan pemerintah Ukraina mengklaim telah menjatuhkan lebih dari 600 pesawat, menurut Kyiv Independent.

Militer Ukraina juga telah menggunakan drone untuk menyerang pasukan Rusia, sementara AS telah mencantumkan drone dalam daftar senjata yang diberikannya kepada Ukraina.

Rusia menuding Ukraina melakukan serangan drone terhadap kilang minyak di Rusia selatan bulan lalu, namun Militer Ukraina tidak mengkonfirmasi serangan itu. (ap/bloomberg)

AS Pertimbangkan Cabut Larangan Penjualan Senjata Ofensif ke Arab Saudi

Pemerintah AS sedang membahas kemungkinan pencabutan larangan penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi, meski urusan invasi militer Saudi dan sekutunya di Yaman belum selesai.

Sumber yang mengetahui masalah ini, Senin (11/7), mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir para pejabat senior Saudi telah membujuk para pejabat AS di Riyadh dan Washington untuk meninggalkan kebijakan yang hanya membolehkan penjualan senjata defensif ke Saudi.

Sumber anonim itu mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan akhir diharapkan bergantung pada langkah-langkah praktis Riyadh untuk mengakhiri perang Yaman.

Dua sumber mengatakan bahwa pertimbangan internal AS bersifat informal dan pada tahap awal, tanpa keputusan dalam waktu dekat.

Seorang pejabat AS juga mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada diskusi dengan Saudi tentang senjata ofensif “saat ini”.

Upaya pembatalasan pembatasan penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi diperkirakan akan memancing penentangan di Kongres, termasuk dari rekan Demokrat Biden dan Partai Republik, yang telah menghujat Arab Saudi atas perang Yaman dan pembunuhan Jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi asal Saudi oleh agen Saudi di dalam konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada tahun 2018.

Pada Februari 2021 Biden mengumumkan penghentian dukungan AS untuk serangan militer Saudi terhadap Yaman dan “penjualan senjata yang relevan.”

Sebuah sumber AS yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah memulai diskusi internal tentang kemungkinan mencabut pembatasan penjualan senjata ofensif AS ke Saudi, namun menekankan bahwa mereka belum mencapai tahap pengambilan keputusan.

Menurut sumber kedua, pejabat Saudi mengungkapkan permohonan demikian antara lain dalam kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Khalid bin Salman ke Washington pada Mei lalu.

Namun, sumber tersebut menekankan bahwa tidak ada pengumuman yang diharapkan terkait perjalanan Biden a ke Israel dan Arab Saudi pada 13-16 Juli.

Arab Saudi dan sekutu Arabnya memulai invasi militer terhadap Yaman pada Maret 2015 dengan dukungan senjata, logistik dan informasi dari AS dan negara-negara Barat lainnya.

Invasi itu ditujukan untuk membela rezim Abd Rabbuh Mansour Hadi di Yaman dan menumpas gerakan perlawanan Ansarullah, yang sedang menjalankan urusan negara Yaman tanpa adanya pemerintahan fungsional.

Saudi gagal mencapai semua tujuan itu, sementara perang telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan memicu krisis kemanusiaan di negara ini, yang menurut laporan PBB, terparah di dunia. (tasnim)

Tokoh Oposisi Saudi Terbunuh di Lebanon

Seorang tokoh oposisi Arab Saudi yang tinggal di Libanon tewas di pinggiran Beirut, ibu kota Lebanon, dan dua saudara laki-lakinya ditangkap sehubungan dengan insiden ini, ungkap polisi Libanon dan satu sumber keamanan, Senin (11/7).

Korban ditikam sampai mati pada hari Sabtu di rumahnya di daerah Beirut selatan yang dikenal berada di bawah kendali keamanan kelompok pejuang Hizbullah.

Pasukan Keamanan Dalam Negeri Lebanon dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa dua saudara korban mengaku membunuhnya “karena alasan keluarga”.

Polisi mengidentifikasi korban hanya dengan inisialnya, namun seorang sumber keamanan mengatakan kepada AFP bahwa korban adalah oposan Saudi bernama Maneh al-Yami.

Al-Yami pada tahun 2020 membantu mendirikan Partai Majelis Nasional, sebuah partai oposisi Saudi yang terdiri dari para oposan Saudi yang diasingkan di Inggris, AS, dan negara-negara lain.

Dia menikahi mantan istri saudara laki-lakinya, dan terbunuh dalam perebutan hak asuh anak, kata seorang sumber keamanan Lebanon, yang berbicara dengan syarat anonim.

Partai Majelis Nasional mengaku sedang berusaha menyelidiki “rincian dan motif” pembunuhan dan hal ihwal mereka yang terlibat.

Partai itu juga menyebutkan bahwa Al-Yami sempat berhubungan dengan PBB tentang upayanya untuk mendapatkan suaka di negara lain.

Arab Saudi adalah monarki absolut yang tidak mentolerir oposisi politik.

Partai Majelis Nasional adalah perlawanan politik terorganisir pertama selama pemerintahan Raja Salman. Pembentukannya terjadi ketika  Kerajaan Saudi semakin getol memerangi keragaman pendapat dan kebebasan berekspresi. (raialyoum/al-monitor)

Jelang Kunjungan Biden, Pesawat Khusus MOSSAD Dikabarkan Mendarat di Riyadh

Pengamat politik Israel Shimon Aran menyatakan bahwa sebuah pesawat khsusus Israel pernah yang digunakan oleh dinas rahasia MOSSAD mendarat di Riyadh.

Di Twitter, Senin (11/7) dia mencuit; “Pesawat khusus Israel yang digunakan oleh Mossad Israel di masa lalu, mendarat sore ini di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, dan tampaknya dalam persiapan untuk kunjungan Presiden AS Joe Biden ke kawasan.”

Sabtu lalu Presiden AS Joe Biden membela keputusannya berkunjung Arab Saudi dengan menyebutkan bahwa “HAM akan menjadi agendanya”, sembari mengajukan tawaran awal untuk kunjungan yang bertujuan memulihkan hubungan dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, yang pernah dia cemooh sebagai “paria” terkait dengan kasus pembunuhan jurnalis asal Saudi Jamal Khashoggi. Paria adalah negara atau orang yang dianggap tercampak di tengah komunitas internasional.

Biden akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Raja Salman bin Abdulaziz dan tim kepemimpinannya dalam kunjungannya ke Timur Tengah pada pekan ini.

Dikutip  Washington Post, Biden Sabtu malam lalu menyatakan bahwa kunjungannya itu bertujuan “mengalihkan, bukan memutuskan, hubungan dengan negara yang telah menjadi mitra strategis AS selama 80 tahun.”  (raialyoum)