Jakarta, ICMES. Sekretaris Komisi Pusat Fatah Palestina Jibril Rajoub menyebut pemerintahan presiden AS sekarang Joe Biden sama saja dengan pemerintahan sebelumnya, dan menilai Arab Saudi tak akan menormalisasi hubungan dengan Rezim Zionis Israel.

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran (SNSC) Ali Shamkhani mengecam normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis Israel dan menyebut terorisme dan Zionisme sebagai dua ancaman utama bagi keamanan negara-negara regional.

Berita Selengkapnya:

Petinggi Fatah: Biden Sama Saja dengan Trump, dan Saudi tak akan Menormalisasi Hubungan dengan Israel

Sekretaris Komisi Pusat Fatah Palestina Jibril Rajoub menyebut pemerintahan presiden AS sekarang Joe Biden sama saja dengan pemerintahan sebelumnya, dan menilai Arab Saudi tak akan menormalisasi hubungan dengan Rezim Zionis Israel.

Dalam wawancara dengan TV Al-Mayadeen Lebanon, Kamis (7/7), Rajoub mula-mula mengungkapkan bahwa Alhazair sejak beberapa bulan lalu telah memulai inisiatif untuk menyimak suara dari semua elemen Palestina.

“Dengan spirit positif dan iktikad baik, saudara-saudara di revolusi Aljazair beberapa bulan lalu telah memulai inisiatif untuk mendengarkan semua pihak dan elemen Palestina. Pada peringatan revolusi Aljazair telah terjadi pertemuan antara Abu Mazen (Ketua Otoritas Palestina Mahmud Abbas) dan Saudara Abu Abd (Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh), dan tak ada alasan untuk memaksakan pertemuan ini lebih dari apa yang terduga,” terangnya.

Mengenai hubungan Fatah dengan Hamas dia mengatakan, “Kami terbuka pada Hamas, sudah menjadi tanggungjawab kami bertemu, bersepakat dan menyudahi situasi menyakitkan bagi semua orang Palestina, tapi pertemuan ini baginya tak akan menjadi pendahuluan atau peluang politik.”

Dia menambahkan, “Kami peduli untuk mengakhiri perpecahan dan membangun kemitraan nasional berdasarkan pembentukan negara Palestina merdeka sesuai perbatasan tahun 1967 dengan Quds (Yerussalem) sebagai ibu kotanya, hak pengungsi untuk pulang, dan pengembangan konsep aturan konflik dengan rezim pendudukan dari perspektif nasional dengan konsensus nasional, dan bentuk negara yang ingin kita bangun.”

Mengenai hubungan Arab Saudi dengan Israel, Rajoub mengatakan, “Kami masih menaruh harapan pada penolakan Saudi terhadap normalisasi (hubungan dengan Israel) sebelum penyelesaian masalah Palestina, dan kami mendapat janji dari sejumlah pihak Arab yang berpartisipasi dalam konferensi ini bahwa mereka tak akan mengabaikan urusan Palestina ataupun menguatkan pendudukan.”

Dia menambahkan, “Fatah mendapat jaminan bahwa Saudi tak akan pernah beranjak ke normalisasi sebelum penyelesaian masalah Palestina, dan lebih dari satu negara Arab, terutama Saudi, (menyatakan) bahwa apa yang dikatakan oleh media tidak akan diterjemahkan ke ranah fakta, kami yakin pada apa yang kami dengar dan dari siapa kami mendengar.”

Mengenai hubungan dengan pemerintah AS selama era Presiden Joe Biden, Rajoub mengatakan, “Kami melihat bahwa pemerintahan ini tidak berbeda dari pendahulunya, dan tidak memenuhi aspirasi minimum kami, dan kondisi Palestina bukanlah prioritas bagi mereka.”

Dia juga mengatakan, “Kami hanya memiliki satu musuh, dan yaitu Israel, dan kompas tidak boleh berubah untuk tempat lain.” (almayadeen)

Iran Sebut Terorisme dan Zionisme Ancaman Utama bagi Keamanan Regional

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran (SNSC) Ali Shamkhani mengecam normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis Israel dan menyebut terorisme dan Zionisme sebagai dua ancaman utama bagi keamanan negara-negara regional.

“Terorisme dan Zionisme adalah dua sumber utama ketidakamanan di kawasan, dan aliansi apa pun dengan rezim Zionis, bahkan yang bersifat non-keamanan dan tanpa militer, akan mengancam stabilitas dan keamanan kawasan”, kata Shamkhani dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani yang berkunjung ke Teheran, seperti dikutip Fars, Kamis (7/7).

Dia menekankan bahwa Iran sangat mementingkan hubungannya dengan negara-negara tetangga, dan bahwa kebijakan Teheran terhadap tetangganya adalah perluasan hubungan secara total dan strategis berdasarkan prinsip pertetanggaan yang baik.

Shamkhani mengatakan perilaku Iran di kawasan menunjukkan negara ini  selalu mengharapkan keamanan kolektif dan menghormati integritas teritorial negara lain.

Shamkhani menyinggung kecaman keras Teheran atas invasi dan pendudukan Kuwait pada Agustus 1990 oleh pasukan rezim diktator Irak Saddam Hussein, dan dukungan Iran kepada Qatar dalam menghadapi embargo ekonomi dan diplomatik Arab Saudi dan sekutunya terhadap Qatar. Menurutnya, dua sikap Iran tersebut merupakan contoh nyata dari strategi Iran.

Mengenai upaya pemulihan kesepakatan nuklir Iran tahun 2015, yang secara resmi dinamai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), Shamkhani menekankan bahwa pendekatan Iran selama ini adalah demi mencapai kesepakatan yang kuat dan permanen.

Dia menambahkan, “Sanksi yang menindas terhadap Iran harus dihapus sedemikian rupa agar semua negara dapat dengan mudah berinvestasi di negara ini sambil mempertahankan kepentingan jangka panjang mereka.”.

Menurutnya, Iran memasuki babak baru negosiasi di Doha dengan tujuan mencapai kesepakatan, dan akan mematuhi diplomasi seperti yang dilakukan di masa lalu demi pemulihan hak-hak legalnya.

Di pihak lain, Al-Thani menekankan perlunya dialog dan negosiasi regional untuk mengatasi hambatan yang dibuat-buat dan demi memajukan hubungan bilateral dan multilateral.

Dia juga menyebutkan dukungan penuh Qatar kepada pembicaraan mengenai penghapusan sanksi anti-Iran, dan menekankan bahwa semua pihak harus “menghormati komitmen yang diabadikan dalam JCPOA dan kembali ke perjanjian ini sesegera mungkin”. (/fna)