Jakarta, ICMES. Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrallah menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS)-lah yang bertanggungjawab atas perang yang berkobar antara Rusia dan Ukraina.

Kepala delegasi Rusia untuk Pembicaraan Keamanan dan Perlucutan Senjata Wina, Konstantin Gavrilov, menegaskan Moskow pantang tunduk pada sanksi dan ancaman, dan akan terus melanjutkan operasi militernya di Ukraina.

Tiga warga Palestina terbunuh di tangan pasukan Zionis Israel dalam dua insiden berbeda di wilayah pendudukan Tepi Barat, ungkap Kementerian Kesehatan Palestina

Gerakan Ansarullah (Houthi) menanggapi keputusan Dewan Keamanan PBB mengklasifikasikan gerakan Ansarullah di Yaman sebagai kelompok teroris dan memperluas larangan pengiriman senjata ke Yaman.

Berita Selengkapnya:

Sayid Nasrallah Salahkan AS atas Perang Rusia vs Ukraina

Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrallah menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS)-lah yang bertanggungjawab atas perang yang berkobar antara Rusia dan Ukraina.

“Apa yang terjadi sekarang di Rusia dan Ukraina berdampak krusial bagi dunia, dan situasinya terbuka untuk segala kemungkinan… Banyak pelajaran yang harus dipetik di kawasan kita dari apa yang terjadi sekarang, ” ungkapnya dalam sebuah konferensi bertema “Pemikiran dan Jalan Para Pemuka Syuhada Kami” yang diselenggarakan pada hari Selasa (1/3) dalam rangka haul Sayid Abbas Al-Musawi, mantan sekjen Hizbullah yang gugur diteror oleh Israel pada 30 tahun silam, tepatnya pada 16 Februari 1992.

Dia menyoal, “Bagaimana perlakuan dunia ketika AS menginvasi dan menghancurkan Afghanistan, menginvasi Irak dan membantai puluhan ribu orang, dan bagaimana perlakuan sekarang terhadap masuknya Rusia ke Ukraina?… Biden telah mencuri US$3,5 harta kekayaaan bangsa Afghan dalam sebuah pencurian yang terjelaskan, sementara dunia bungkam.”

Sayid Nasrallah melanjutkan, “AS bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di Ukraina, AS-lah yang memprovokasi dan mendorong semua urusan pada arah ini… AS telah melakukan segala sesuatu agar peristiwa ini terjadi di Ukraina, dan pada akhirnya bangsa Ukraina dan Rusia-lah yang harus membayarnya…. Ini merupakan pelajaran bagi orang yang percaya dan menggantungkan diri pada AS.”

Sementara itu, mengenang ketokohan Sayid Abbas Al-Musawi, Sayid Nasrallah menjelaskan, “Sayid Abbas Al-Musawi termasuk orang yang gigih mendukung pembentukan Forum Ulama Muslimin Sunni dan Syiah…. Beliau meyakini kewajiban para ulama bergerak menuju masyarakat di depan paham lain yang dominan pada saat itu.”

Dia menambahkan, “Sayid Abbas Al-Musawi adalah orang yang meyakini dengan benar persatuan Islam, minimalnya dengan pendekatan dan kerjasama antara sesama Muslimin…. Beliau meyakini pentingnya keterlibatan dalam lembaga-lembaga negara serta kewajiban mendirikan lembaga-lembaga di samping organisasi kerakyatan dan resistensi.”

Sekjen Hizbullah juga menjelaskan, “Sayid Abbas meyakini Palestina sebagai urusan sentral umat, dan beliau memiliki simpati tersendiri kepada bangsa Palestina, yang di dalam maupun yang diaspora…. Beliau berkeyakinan bahwa AS adalah musuh hakiki yang harus kita tempatkan pada posisi konfrontasi, bukan malah percaya dan bergantung padanya.” (alalam)

Rusia Pastikan Sanksi Tak Dapat Membendung Invasi Militernya di Ukraina

Kepala delegasi Rusia untuk Pembicaraan Keamanan dan Perlucutan Senjata Wina, Konstantin Gavrilov, menegaskan Moskow pantang tunduk pada sanksi dan ancaman, dan akan terus melanjutkan operasi militernya di Ukraina.

“Dalam pertemuan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) di Wina, saya harus menjelaskan bahwa operasi militer khusus di Ukraina bertujuan mencegah pemusnahan warga sipil di Donbass  (Donetsk dan Luhansk),” katanya kepada saluran TV Rossiya 24, Selasa (1/3).

Dia juga menegaskan,”Tujuannya adalah untuk mencegah pecahnya perang dunia ketiga … Kami menjelaskan secara rinci bahwa kami melihat bagaimana hal-hal berkembang, dan kami memberi tahu semua orang latar belakang perkembangan ini dan mengatakan bahwa kami tak berniat tunduk pada sanksi dan ancaman.”

Gavrilov menambahkan, “Kami pasti akan melanjutkan operasi khusus kami untuk demiliterisasi Ukraina,” tambahnya. (alalam)

Tiga Orang Palestina Dibunuh oleh Pasukan Israel

Tiga warga Palestina terbunuh di tangan pasukan Zionis Israel dalam dua insiden berbeda di wilayah pendudukan Tepi Barat, ungkap Kementerian Kesehatan Palestina, Selasa (1/3).

Kementerian itu menyebutkan bahwa salah satu korban, Ammar Shafiq Abu Afifa, dibunuh oleh “pasukan pendudukan Israel yang menembaknya di dekat kota Beit Fajar”.

Kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan bahwa Afifa adalah penduduk kamp pengungsi Al-Aroub di utara Hebron di Tepi Barat, sementara tentara Israel enggan berkomentar ketika ditanya oleh kantor berita AFP.

Secara terpisah, pasukan Zionis membunuh dua warga Palestina menjelang fajar pada hari Selasa, setelah mendapat kecaman terkait dengan operasi penangkapan di Tepi Barat utara.

Polisi perbatasan Israel mengatakan petugas dan polisi yang menyamar mendatangi kamp pengungsi Jenin untuk menangkap seorang tersangka yang “dicari karena aktivitas teroris”.

“Setelah penangkapan tersangka, ketika pasukan meninggalkan rumah itu, tembakan besar dilepaskan dari beberapa arah, dan pasukan rahasia yang beroperasi di tempat kejadian merespons dengan tembakan langsung,” kata polisi itu.

Mereka mengatakan ketika polisi mencapai kendaraan mereka, penyerang lain menembak ke arah pasukan, “yang merespons dengan tembakan akurat”.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dua pria tewas dalam pertempuran itu. Wafa mengidentifikasi mereka sebagai Abdullah al-Hosari, 22 tahun, dan Shadi Khaled Najm, 18 tahun.

Wafa menyebutkan bahwa pasukan Zionis menciduk Imad Jamal Abu al-Heija, seorang tahanan yang sudah dibebaskan.

Kantor berita itu mengatakan pembunuhan dua warga Palestina itu memicu “unjuk rasa besar-besaran dan kemarahan” di Jenin. (aljazeera)

Dicap Teroris oleh Dewan Keamanan PBB, Ansarullah: Resolusi Kalian Kami Injak

Gerakan Ansarullah (Houthi) menanggapi keputusan Dewan Keamanan PBB mengklasifikasikan gerakan Ansarullah di Yaman sebagai kelompok teroris dan memperluas larangan pengiriman senjata ke Yaman.

Dikutip Al-Alam, Selasa (1/3), anggota Dewan Tinggi Politik Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, mengatakan bahwa “jika keadilanlah yang menjadi tujuan, bukan uang”, maka yang seharusnya menjadi tolok ukur untuk membuat larangan senjata adalah serangan dan kejahatan perang negara-negara agresor AS, Inggris, Arab Saudi dan UEA di Yaman.

Ali Al-Houthi menyebutkan bahwa senjata-senjata yang dibeli oleh negara-negara Arab Teluk Persia dari AS, Inggris dan lain-lain justru diujicoba efektivitasnya di Yaman untuk membunuhi anak-anak kecil, dan hal yang sama juga dilakukan terhadap Palestina.

“Sebagaimana mereka melakukannya di Palestina; melarang senjata untuk Palestina, dan memberikannya kepada pihak yang melakukan kejahatan perang,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Republik Yaman sekarang memiliki senjata modern yang tak ia miliki sebelumnya, berkat anugerah Allah serta jihad para pemberani orang-orang Yaman yang telah merampas semua itu dalam perang, dan akibat kegagalan agresor AS, Inggris, Saudi, UEA dan para sekutu militernya.”

Senada dengan ini, anggota Biro Politik Ansarullah Mohammad Al-Bukhaiti mengatakan, “Keputusan Dewan Keamanan untuk memperpanjang isolasi Yaman dari pembelian senjata dan dari hak untuk membela diri, dengan persetujuan AS, Inggris dan Prancis bersama Rusia dan Cina, menunjukkan kebutuhan dunia akan tatanan dunia baru yang berlandaskan keadilan.”

Dia menambahkan, “Kami tegaskan kepada negara-negara yang memberikan suara pada keputusan yang tiak adil itu; kalian dan keputusan kalian berada di bawah kaki kami, karena kami percaya kepada Allah SWT.”

Sehari sebelumnya, Dewan Keamanan PBB merilis resolusi “memperluas larangan pengiriman senjata ke Yaman, termasuk gerakan Ansarullah, setelah semula  terbatas pada para individu dan perusahaan tertentu.”

Resolusi itu diusulkan oleh UEA dan diadopsi dengan 11 suara mendukung dan empat abstain.

Misi Emirat untuk PBB menyambut baik hasil pemungutan suara dan menyebuit resolusi itu akan “membatasi kemampuan militer Houthi dan mendorong untuk menghentikan eskalasi mereka di Yaman dan kawasan”.

Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengeluarkan sanksi baru terhadap jaringan yang dituduh mentransfer puluhan juta dolar ke Houthi , dan di tengah dorongan oleh pemerintah UEA agar negara-negara dunia mengambil sikap lebih keras terhadap Ansarullah.

Jabatan ketua periodik Dewan Keamanan PBB, Selasa, diserah terimakan dari Rusia ke UEA, sesuai urutan abjad. (alalam/aljazeera)