Jakarta, ICMES. Uni Afrika menangguhkan sesi diskusi yang dijadwalkan pada hari Ahad (6/2) guna membahas penarikan status pengamat dari Rezim Zionis Israel.

Pemerintah Iran menyatakan bahwa negara republik Islam ini tidak mengharapkan perjanjian yang terbatas dan temporal dalam negosiasinya dengan negara-negara terkemuka dunia di Wina, Austria, mengenai kegiatan nuklirnya.

Penulis Amerika Serikat (AS) Ricardh Falk memuji Republik Islam Iran dengan menyatakan bahwa seandainya tak ada resistensi dari Iran niscaya kawasan Timur Tengah sudah terjerumus ke dalam hegemoni AS.

Berita Selengkapnya:

Tamparan bagi Israel, Statusnya sebagai Anggota Pengamat di Uni Afrika Dibekukan

Uni Afrika menangguhkan sesi diskusi yang dijadwalkan pada hari Ahad (6/2) guna membahas penarikan status pengamat dari Rezim Zionis Israel, demi menghindari pemungutan suara yang dapat menyebabkan keretakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada blok yang terdiri atas 55 negara itu, kata diplomat kepada AFP.

“Persoalan tentang Israel ditangguhkan untuk sementara waktu, sebagai gantinya dan sebuah komisi akan dibentuk untuk mempelajari masalah ini,” kata diplomat itu.

Penangguhan sesi tersebut mengandaskan rencana pemungutan suara yang telah diputuskan Ketua Uni Afrika Moussa Faki Mahamat, mantan presiden Chad, pada Juli 2021. Keputusan Mahamat  mengenai Israel itu mendapat kecaman keras dari banyak negara anggota, termasuk Afrika Selatan dan Aljazair, yang menyebutnya berseberangan dengan dukungan Uni Afrika kepada Palestina.

Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh Sabtu lalu mendesak Uni Afrika supaya dalam pertemuan puncak tahunannya  menarik status pengamat dari Israel.

“Kami menyerukan penarikan dan keberatan dengan status Israel sebagai pengamat Uni Afrika,” kata Shtayyeh, sembari menyebut pemberian status itu kepada Israel sebagai “hadiah yang tidak semestinya” atas pelanggaran Israel terhadap Palestina.

Hamas juga menyampaikan desakan serupa sembari mengingatkan bahwa Israel masih terus menjalankan teror negara dan melakukan segala bentuk kejahatan terhadap Palestina.

Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit, Ahad, menyambut baik keputusan Uni Afrika membekukan status keanggota Israel sebagai pengamat. Dia menilai keputusan itu sebagai “langkah yang benar” dan “selaras dengan pendirian historis Uni Afrika yang mendukung urusan Palestina dan menentang imperialisme dan rasisme”.

Sebelumnya, Liga Arab juga telah mengecam keputusan Ketua Uni Afrika memberi status tersebut kepada Israel pada Agustus tahun lalu.

Hamas juga menyambut gembira keengganan Uni Afrika memberi status itu kepada Israel. Jubir Hamas Hazim Qasim mengatakan, “Hamas menyambut gembira keputusan Uni Afrika menangguhkan pemberian status itu.

Sambutan serupa juga dinyatakan oleh gerakan Jihad Islam Palestina sembari menyebut keputusan itu sebagai pukulan bagi pihak-pihak yang mempromosikan normalisasi hubungan dengan Israel.

Tokoh Jihad Islam Palestina Ahmad Al-Mudallal mengatakan, “Keputusan inilah yang diharapkan dari pertemuan puncak Uni Afrika, menolak masuknya Rezim Zionis ke dalam Uni Afrika, dan menegaskan bahwa umat Afrika berpihak kepada Palestina.”

Uni Afrika menyelenggarakan pertemuan puncaknya yang ke-35 di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, pada Sabtu lalu dan menutupnya pada hari Ahad kemarin. (raialyoum/alalam)

Soal Nuklir, Iran Tegaskan Tak Mengharapkan Perjanjian Terbatas dan Temporal

Pemerintah Iran menyatakan bahwa negara republik Islam ini tidak mengharapkan perjanjian yang terbatas dan temporal dalam negosiasinya dengan negara-negara terkemuka dunia di Wina, Austria, mengenai kegiatan nuklirnya.

“Kami tidak melihat inisiatif apapun yang serius dan signifikan dari Amerika Serikat (AS) untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir, kami mengupayakan pencapaian perjanjian yang baik, dan tidak mencari perjanjian terbatas ataupun sementara,” ungkap Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian, Ahad (6/2).

Dia menjelaskan, “Kami tidak menerima prasyarat apapun dari AS untuk menghidupkan perjanjian nuklir, dan negosiasi kami pun berjalan pada arah yang membangkitkan masalah prasyarat… Kami tidak mendapat naskah atay usulan dalam kerangka prasyarat, dan perundingan kami di Wina akan bersandar pada pendapat para pakar dan perjanjian yang menunjang kepentingan bangsa dan negara kami.”

Dia menyebut apa yang terjadi di atas kertas bisa jadi bagus sebagaimana segala tindakan yang bertujuan mencabut sanksi terhadap Iran juga bagus.

“Kami harus menyaksikan adanya langkah-langkah praktis di ranah kongkret, dan AS harus mencabut sanksi secara praktik dan signifikan. Apa yang kami pedulikan ialah hasil pembicaraan Wina dan perjanjian yang akan dicapai. Kami ingin mendapatkan beberapa inisiatif dalam perundingan kelompok 4+1 melalui proses pertukaran non-kertas antara Iran dan Amerika dengan mediasi Uni Eropa,” papar Abdollahian.

Dia menambahkan, “AS sering mengirimi kami pesan melalui beberapa mediator bahwa mereka memiliki itikad baik, tetapi kami belum melihat inisiatif serius AS sepanjang negosiasi saat ini.”

Menanggapi kabar tentang “perjanjian dua tahun atau perjanjian sementara,” dia mengatakan, “Kami berusaha mencapai kesepakatan yang baik dan tidak mencari kesepakatan terbatas atau sementara.”

Sementara itu, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani, menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan Wina masih jauh dari keseimbangan yang diperlukan untuk komitmen mereka kepada perjanjian nuklir.

“Meski ada kemajuan terbatas dalam pembicaraan, kita masih jauh dari terbentuknya keseimbangan yang urgen dalam komitmen semua pihak,” cuitnya di Twitter.

Dia menambahkan bahwa keputusan politik di Washington sangat diperlukan untuk perimbangan komitmen dan pencapaian kesepakatan yang baik.

Dia juga menyebut bahwa “sandiwara pencabutan sanksi AS tak dapat dianggap sebagai langkah konstruktif” dan menegaskan bahwa manfaat ekonomi yang dapat diverifikasi oleh Iran adalah syarat bagi perjanjian. (alalam/raialyoum)

Penulis AS Richard Folk: Andai Tak Ada Resistensi Iran, Timteng Sudah Jatuh ke Tangan AS

Penulis Amerika Serikat (AS) Ricardh Falk memuji Republik Islam Iran dengan menyatakan bahwa seandainya tak ada resistensi dari Iran niscaya kawasan Timur Tengah sudah terjerumus ke dalam hegemoni AS.

Dalam wawancara dengan situs berita Mehr yang berbasis di Iran dan dimuat pada hari Ahad (6/2), Falk menjelaskan, “Sejak 1979 Iran lebih dari negara lain di Timur Tengah telah menyelesaikan proses pemenuhan hak penentuan nasib sendiri yang dinikmati oleh semua orang, tidak hanya memperoleh kemerdekaan politik formal, melainkan juga mengakhiri ketergantungan ekonomi, diplomatik, dan ideologis pada Barat untuk stabilitas dan legitimasinya.”

Mantan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kondisi HAM di Palestina ini melanjutkan, “Dalam arti penting ini, Iran sendiri di antara negara-negara di kawasan ini telah menyelesaikan pekerjaan dekolonisasi, yang mencakup pembersihan pemerintah dan ekonomi dari pengaruh kontrol asing.”

Falk juga mengatakan, “Saya kira, tanpa perlawanan dan ketabahan Revolusi Islam Iran, seluruh Timur Tengah akan berada di bawah kendali hegemonik AS, dengan mitra yunior regional Israel dan Arab Saudi/UEA. Di Suriah, Yaman, Irak, Lebanon, dan Palestina Iran menentang dan menetralisir gerakan politik lokal untuk mewujudkan ambisi hegemonik AS di seluruh Timur Tengah.”

Dalam wawancara menjelang peringatan puncak HUT kemenangan revolusi Islam Iran pada tanggal 11 Februari ini, Falk juga menyebutkan bahwa daya tahan Iran selama lebih dari empat dekade merupakan “pencapaian yang patut dirayakan”. (mna)