Jakarta, ICMES.  Teheran  kembali memperingatkan bahwa perjanjian nuklir Iran dengan sejumlah negara besar dunia tidak bisa dikaitkan dengan berbagai urusan lain, termasuk pertahanan.

Menlu Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa dalam pertemuan mengenai perjanjian nuklir Iran pada 29 November mendatang pihaknya akan menyerukan pelaksanaan perjanjian nuklir Iran sepenuhnya dan pencabutan sanksi AS terhadap Iran.

Menlu Qatar Mohammad Bin Abdulrahman Al-Thani menyatakan pihaknya berharap negara-negara Arab tidak menormalisasi hubungan dengan pemerintahan Presiden Suriah Bashar Al-Assad, menyusul kunjungan sejawatnya dari Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed ke Damaskus Selasa lalu.

Ledakan bom di sebuah masjid di Afghanistan timur telah menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai sedikitnya 15 orang lainnya.

 Berita Selengkapnya:

Iran Ingatkan Negosiasi Nuklir Jangan Dikaitkan dengan Urusan Pertahanan

Teheran  kembali memperingatkan bahwa perjanjian nuklir Iran dengan sejumlah negara besar dunia tidak bisa dikaitkan dengan berbagai urusan lain, termasuk pertahanan.

Diktutip Rai Al-Youm, Jumat (12/111), asisten Menlu Iran Ali Bagheri Kani dalam wawancara dengan surat kabar Inggris The Guardian mengatakan, “Perjanjian nuklir memiliki kerangka tertentu dan tak ada relevansinya dengan urusan-urusan lain. Kami tak akan pernah bernegosiasi mengenai daya pertahanan dan keamanan kami.”

Dia juga menggaris bawahi bahwa Iran memerlukan  jaminan dari Washington bahwa AS  tidak akan keluar lagi dari perjanjian nuklir Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) yang diteken Iran bersama AS, Inggris, Prancis, Rusia, China dan Jerman (5+1) pada tahun 2015.

“Ini perjanjian, bukan kebijakan. Jika perjanjian damai antara kedua negara sudah tercapai maka akan berimplikasi hukum. Inilah hukum internasional. Yang menjadi tujuan bukanlah bahwa undang-undang lokal AS melanggar perjanjian internasional, ini menyalahi hukum internasional,” jelasnya.

Bagheri Kani menepis anggapan bahwa Iran menolak dimulainya lagi perundingan adalah karena berambisi untuk terus mengembangkan proyek nuklirnya.

Dia belasaran, “Sudah sewajarnya pemerintah baru memerlukan waktu untuk pendiriannya dalam negosiasi dan pelaksanaan perundingan bilateral dengan berbagai pihak lain.”

Bagheri menyebutkan bahwa hubungan Iran dengan negara-negara lain tak memerlukan asistensi dan rekomendasi pihak lain, dan membantah anggapan bahwa perundingan dengan Iran sangat sulit sehingga kesepakatan tak akan tercapai di Wina.

“Sanksi harus dicabut, kita sudah menjalin perjanjian, dan kami yakin perjanjian ini harus diimplementasikan,” lanjutnya.

Dia juga mengatakan, “Apa yang menjadi kepedulian kami ialah dari mana kita memulai, tapi yang penting ialah bahwa kita mencapai perjanjian yang membuahkan hasil-hasil implementatif bagi kedua pihak. Tujuan utama kami ialah pencabutan sanksi ilegal terhadap bangsa Iran, sanksi yang menyalahi ketentuan PBB. Harus ada pencabutan sanksi yang diterapkan oleh Presiden Obama dan Presiden Trump dalam melanggar perjanjian nuklir.” (railyoum)

Rusia Mengaku akan Serukan Pelaksanaan Perjanjian Nuklir Iran Sepenuhnya

Menlu Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa dalam pertemuan mengenai perjanjian nuklir Iran pada 29 November mendatang pihaknya akan menyerukan pelaksanaan perjanjian nuklir Iran sepenuhnya dan pencabutan sanksi AS terhadap Iran.

Dia menyebutkan bahwa masalah pemulihan perjanjian nuklir Iran yang lazim disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) telah dibahas oleh menlu Rusia dan menlu Prancis secara “2+2” di Paris, Jumat (12/11).

“Di sini ada prospek bagi kami untuk interaksi yang lebih konstruktif, mengingat bahwa negosiasi antara berbagai pihak JCPOA telah dijadwalkan untuk dilanjutkan pada 29 November guna menyelesaikan persoalan proyek nuklir Iran,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, “Kami akan menyerukan pelaksanaan kembali kesepakatan yang telah dicapai pada tahun 2015 dalam kerangka dokumen ini sepenuhnya, dan hal ini tentunya mencakup kembalinya AS kepada pelaksanaan komitmennya, termasuk pencabutan semua sanksi yang ia terapkan terkait dengan isu nuklir.”

Iran dan berbagai pihak lain yang terlibat dalam JCPOA (AS, Inggris, Prancis, Rusia, China dan Jerman) telah bersepakat untuk mengadakan putaran baru negosiasi pemulihan JCPOA di Wina pada 29 November, setelah sekian lama berlalu beberapa putaran negosiasi serupa. (alalam)

AS dan Qatar Minta Negara-Negara Tidak Menormalisasi Hubungan dengan Suriah

Menlu Qatar Mohammad Bin Abdulrahman Al-Thani menyatakan pihaknya berharap negara-negara Arab tidak menormalisasi hubungan dengan pemerintahan Presiden Suriah Bashar Al-Assad, menyusul kunjungan sejawatnya dari Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed ke Damaskus Selasa lalu.

Dalam jumpa pers bersama Menlu AS Antony Blinken di Washington, Jumat (12/11), Al-Thani mengatakan, “Kami berharap negara-negara tidak terdorong untuk mengambil langkah-langkah ekstra terhadap rezim Suriah.”

Dia mengklaim, “Sikap Qatar akan tetap seperti semula, kami tidak melihat langkah serius apapun rezim Al-Assad yang menunjukkan komitmennya untuk membenahi kerugian yang dia timpakan terhadap negara dan bangsanya. Selagi dia tidak mengambil langkah serius maka kami berkeyakinan bahwa pengubahan sikap bukanlah opsi yang implementatif.”

Meski demikian, Al-Thani juga mengatakan bahwa negara-negara lain memiliki”hak kedaulatan” dalam mengambil keputusannya sendiri mengenai Suriah.

Sejalan dengan pernyataan ini, Blinken kembali mengungkapkan keprihatinan AS atas adanya proses normalisasi hubungan sebagian negara dengan Suriah.

 â€œKami perhatian atas isyarat-isyarat yang dikirim oleh beberapa kunjungan dan komunikasi ini… ” ungkapnya.

“Saya hanya ingin mendesak semua mitra kami untuk mengingat kejahatan yang telah dilakukan dan terus dilakukan oleh rezim Assad,” lanjutnya.

UEA dan Qatar sama-sama bersekutu dekat dengan AS, namun dalam beberapa tahun terakhir ini keduanya terlibat perselisihan.

Seperti diketahui, Menlu UEA Abdullah bin Zayed Al-Nahyan Selasa lalu menemui Presiden Suriah Bashar Al-Assad sehingga mengindikasikan adanya proses normalisasi hubungan di tengah menguatnya anggapan bahwa Al-Assad diakui menang melawan gelombang pemberontakan dan terorisme yang didukung oleh beberapa negara Barat dan Arab Teluk Persia sejak tahun 2011. (raialyoum)

Jemaah Shalat Jumat Muslim Syiah Diserang lagi  di Afghanistan, Tiga Orang Terbunuh

Ledakan bom di sebuah masjid di Afghanistan timur telah menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai sedikitnya 15 orang lainnya.

Juru bicara Taliban untuk provinsi Nangarhar Qari Hanif menyebutkan bahwa bom meledak saat warga Muslim Syiah sedang menyelenggarakan salat Jumat (12/11) di sebuah masjid di pinggiran Traili, ibu kota provinsi Jalalabad.

Seorang warga bernama Atal Shinwari mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ledakan itu terjadi sekitar pukul 13:30 waktu setempat.

Peristiwa tersebut merupakan pemboman ketiga kalinya terhadap masjid warga Muslim Syiah di Afghanistan dalam lima minggu terkahir, menyusul ledakan mematikan di kota Kunduz dan Kandahar yang juga terjadi saat warga Muslim Syiah menyelenggarakan salat Jumat.

Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan terbaru itu, namun provinsi yang berpenduduk mayoritas Sunni itu belakangan menjadi sasaran sejumlah serangan bom dari kelompok teroris ISIS. (aljazeera/independent)