Jakarta, ICMES. Unjuk rasa protes terhadap hasil pemilu parlemen Irak berubah menjadi kekerasan di mana massa pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan pasukan keamanan di luar Zona Hijau bersistem keamanan tinggi di Ibu Kota Baghdad.

Republik Islam Iran mengaku memperkaya uranium dengan cara yang tak dapat dilakukan kecuali oleh negara-negara pemilik senjata nuklir.

Departemen Kesehatan Palestina menyatakan bahwa satu bocah Palestina berusia13 tahun terbunuh terkena tembakan peluru pasukan Zionis dalam peristiwa bentrokan antara warga Palestina dan pasukan Zionis.

Himpunan Ulama Muslimin Lebanon merilis sebuah pernyataan yang menanggapi perkembangan situasi politik di Lebanon dan kawasan sekitar serta menentang desakan pencopotan George Kordahi dari jabatan menteri informasi.

Berita Selengkapnya:

Unjuk Rasa Protes Hasil Pemilu di Irak Rusuh, Sejumlah Orang Tewas

Unjuk rasa protes terhadap hasil pemilu parlemen Irak berubah menjadi kekerasan di mana massa pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan pasukan keamanan di luar Zona Hijau bersistem keamanan tinggi di Ibu Kota Baghdad, Jumat (5/11).

Para pengunjuk rasa melemparkan batu ke pasukan keamanan yang menembakkan gas air mata dan melepaskan peluru ke udara untuk membubarkan kerumunan.

Dua pengunjuk rasa dilaporkan tewas, dan puluhan terluka dari kedua belah pihak, namun belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah korban.

Hasil pemungutan suara parlemen 10 Oktober menunjukkan bahwa sebuah blok yang dipimpin oleh pemimpin Muslim Syiah berpengaruh Moqtada al-Sadr memenangkan 73 kursi, mempertahankan posisinya sebagai kelompok terbesar di parlemen Irak yang beranggotakan 329 orang.

Aliansi Fatah, cabang politik dari multipartai Hashd al-Shaabi memperoleh sekitar 15 kursi, menurut hasil awal. Di parlemen terakhir, aliansi ini menduduki 48 kursi, yang menjadikannya blok terbesar kedua.

Para pengunjuk rasa menyatakan bahwa hari Jumat itu merupakan “kesempatan terakhir bagi pemerintah dan komisi pemilihan untuk mengadakan penghitungan ulang semua suara”.

Komisi pemilihan independen Irak menerima lebih dari 1.300 banding yang diajukan sebuah kelompok ad hoc.

Setelah penilaian awal, Komisi menganulir sebagian besar pengaduan dengan alasan “kurangnya bukti”, dan menyatakan akan mengeluarkan keputusan akhir atas sisa banding sebelum mengajukannya ke Mahkamah Agung untuk sertifikasi akhir.

Tidak jelas kapan hasil akhir pemilu akan diumumkan, namun kemungkinan besar tidak akan berubah secara signifikan. (aljazeera)

Iran: Kami Perkaya Uranium dengan Cara yang Tak Dapat Dilakukan Kecuali oleh Pemilik Senjata Nuklir

Republik Islam Iran mengaku memperkaya uranium dengan cara yang tak dapat dilakukan kecuali oleh negara-negara pemilik senjata nuklir.

Jubir Badan Tenaga Atom Iran Behruz Kamalvandi menyatakan bahwa cadangan uranium negaranya yang diperkaya dengan kemurnian 60% mencapai sekira 25 kilogram, sementara cadangan uraniumnya yang diperkaya 20% melebihi 210 kilogram.

“Sejauh ini kami telah memroduksi 25 kilogram uranium yang diperkaya 60%,” ungkap Kamalvandi dalam jumpa pers Kamis (4/11).

Dia menambahkan, “Kecuali negara-negara pemilik senjata nuklir, tak ada satupun negara mampu memperkaya uraniaum sebanyak ini,”

Pada Juni lalu Iran memroduksi 6.5 kilogram uranium yang diperkaya 60%.

Iran dan Uni Eropa Kamis lalu mengumumkan jadwal dimulainya perundingan nuklir Wina pada 29 November 2021. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, “Kami menyambut baik pengumuman ini.”

Namun demikian, Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian di Twitter mengecam pemerintah AS dengan menyatakan bahwa “mereka merasa berkesiapan untuk kembali kepada perjanjian nuklir tapi di saat yang sama masih melanjutkan penerapan sanksi-sanksi baru terhadap para personal dan entitas Iran.”

Putaran keenam perundingan di Wina, Swiss, untuk pemulihan perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) berakhir pada 20 Juni lalu, dan sejak itu tertunda akibat pergantian presiden Iran dari Hassan Rouhani dan Sayid Ebrahim Raisi.

Untuk pemulihan JCPOA, Iran mengharuskan AS  kembali ke perjanjian nuklir dan mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh AS di masa pemerintahan Donald Trump.

Pada tahun 2018 AS menarik diri dari JCPOA yang diteken Iran bersama sejumlah negara terkemuka dunia (Rusia, Inggris, Cina, Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman) pada tahun 2015. Perjanjian ini bertujuan mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir sehingga tidak mengizinkan Teheran memperkaya uranium lebih dari 3,67 persen.

Uranium yang diperkaya hingga lebih dari 90 persen dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir, tapi Iran berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. (raialyoum)

Satu Bocah Palestina Gugur Diterjang Peluru Pasukan Zionis

Departemen Kesehatan Palestina menyatakan bahwa satu bocah Palestina berusia13 tahun terbunuh terkena tembakan peluru pasukan Zionis dalam peristiwa bentrokan antara warga Palestina dan pasukan Zionis di wilayah pendudukan Tepi Barat, Jumat (5/11).

Pihak Israel tidak segera memberikan tanggapan atas laporan mengenai peristiwa yang terjadi di timur kota Nablus di bagian tengah Tepi Barat tersebut.

Departemen Kesehatan Palestina menyebutkan bahwa bocah itu terkena tembakan di bagian perut dan meninggal dunia tak lama setelah dilarikan ke rumah sakit.

Departemen itu menjelaskan, “Bocah 12 tahun gugur syahid terkena peluru pasukan pendudukan Israel di timur Nablus. Bocah itu tiba di rumah sakit dalam kondisi detak jantungnya terhenti dan terkena peluru di bagian perut. Tim medis berusaha menyelamatkan jiwanya tapi semua upaya gagal.”

Tim penyelamat Bulat Sabit Merah Palestina menyebutkan bahwa enam orang Palestina lainnya dirawat di lokasi bentrokan dekat desa Beit Dajn setelah mereka menghirup gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel. (raialyoum)

Himpunan Ulama Lebanon Menentang Desakan Pencopotan Menteri George Kordahi

Himpunan Ulama Muslimin Lebanon merilis sebuah pernyataan yang menanggapi perkembangan situasi politik di Lebanon dan kawasan sekitar serta menentang desakan pencopotan George Kordahi dari jabatan menteri informasi.

Dalam pernyataan itu para ulama Lebanon menyatakan, “Kami semula berharap pemerintahan kepala negara Najib Mikati dapat menghadirkan kepada kita sebuah solusi yang menjaga kehormatan Lebanon dan menegaskan kedaulatan dan independensinya.”

Himpunan itu melanjutkan, “Tapi apa yang kami dengar dari pernyataannya membuat kami prihatin, sebab apa yang dia ungkapkan ialah bahwa Lebanon hendaknya mereduksi kedaulatannya dan meminta kepada Menteri Informasi George Kordahi agar mengendalikan perasaannya dan mengutamakan kepentingan nasional serta tidak menyebabkan pukulan bagi pemerintahan. Ungkapan ini berarti desakan secara terus terang kepada Kordahi supaya dia mengajukan pengunduran diri sebagai pengakuan atas pendirian zalim rezim Saudi.”

Sebelumnya, George Kordahi memberikan tanggapan untuk pertama kalinya atas pernyataan Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati dengan mengaku tidak akan mengundurkan diri di tengah desakan dari sejumlah negara Arab Teluk Persia karena telah mencela Arab Saudi dan sekutunya terkait dengan Perang Yaman.

Himpunan Ulama Muslimin Lebanon kemudian menyatakan, “Alangkah baiknya jika permintaan ini datang sebagai bagian dari mekanisme solusi yang memastikan bahwa segala sesuatunya kembali ke konteks normalnya, bukan masalah pengunduran diri diangkat tanpa komitmen atau janji dari pihak lain untuk menarik kembali sikap provokatif mereka terhadap Lebanon.”

Arab Saudi dan sejumlah negara Arab Teluk memutus hubungan diplomatiknya dengan Lebanon setelah beredar rekaman video George Kordahi dalam sebuah acara televisi menyebut Saudi dan sekutunya sebagai pihak agresor dalam perang Yaman dan memuji Ansarullah (Houthi) sebagai pihak yang membela bangsa dan negara Yaman dari agresi. (nna)