Jakarta, ICMES. Seorang petinggi militer Israel memperingatkan perihal apa yang ia sebut sebagai “senjata yang mengubah perimbangan” dan persenjataan “standar” Iran yang jatuh ke tangan sel-sel perlawanan Palestina di Tepi Barat.

Tiga anggota Pasukan Darat Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) gugur akibat serangan “kelompok teroris dan musuh” di dekat wilayah perbatasan Lar, dekat Zahedan di Iran tenggara.

Lebih dari 19.000 orang ditahan oleh Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter di Darfur Selatan di Sudan barat, kata petugas medis setempat.

Berita selengkapnya:

Israel Cemaskan Masuknya Senjata Iran di Tepi Barat

Seorang petinggi militer Israel memperingatkan perihal apa yang ia sebut sebagai “senjata yang mengubah perimbangan” dan persenjataan “standar” Iran yang jatuh ke tangan sel-sel perlawanan Palestina di Tepi Barat.

Menurut Channel 14, pejabat tersebut pada Rabu malam (10/12) menyatakan kekhawatiran bahwa tentara Israel berfokus pada latihan simulasi serangan skala besar, mirip dengan yang terjadi pada 7 Oktober, namun mengabaikan persiapan untuk operasi “skala kecil” yang dilakukan oleh sejumlah kecil sel, seperti infiltrasi ke permukiman, yang menurutnya merupakan skenario yang sangat mungkin terjadi saat ini.

Dia mengklaim bahwa upaya penyelundupan senjata yang sedang berlangsung telah menyebabkan kedatangan peralatan militer buatan Iran di Tepi Barat. Dia menekankan perlunya mengubah asumsi keamanan untuk mengatasi “bom waktu” ini di wilayah tersebut, dan menegaskan bahwa pasukan pendudukan sedang berpacu dengan waktu untuk merebut senjata-senjata ini berdasarkan informasi intelijen.

Peringatan ini muncul setelah dinas keamanan Israel kemarin mengumumkan penemuan apa yang mereka sebut sebagai “infrastruktur” di daerah Tulkarm. Pasukan pendudukan mengklaim telah menemukan tiga roket dalam berbagai tahap pembuatan, salah satunya dilengkapi dengan hulu ledak, selain alat peledak dan bahan kimia peledak.

Sementara itu, seorang pejabat senior Hamas mengatakan rezim Israel belum menunjukkan “kemauan yang berarti” untuk menerapkan fase pertama perjanjian gencatan senjata, di tengah klaim bahwa pembicaraan untuk fase kedua sedang mengalami kemajuan.

“Rezim pendudukan Israel sejauh ini belum menunjukkan kemauan yang berarti untuk menerapkan fase pertama perjanjian gencatan senjata,” kata Osama Hamdan kepada Ultra Palestine, Selasa.

Dia mengingatkan bahwa para mediator, termasuk AS, harus memastikan bahwa Israel mematuhi kesepakatan tersebut.

Pernyataannya tentang kegagalan Israel untuk mematuhi kesepakatan itu muncul setelah seorang pejabat AS mengatakan Washington sedang bersiap untuk mengumumkan transisi ke fase kedua rencana tersebut dalam beberapa minggu mendatang.

Hamdan menyebutkan bahwa fase kedua “membutuhkan kesepakatan nasional yang komprehensif dan dialog terperinci tentang isu-isu yang ada” di antara semua faksi Palestina, dan  bahwa tidak satu pun dari isu-isu ini dapat dibahas tanpa konsensus nasional yang jelas.

“Kami berharap semua faksi, termasuk Fatah, akan bertemu bersama, karena menahan diri untuk tidak terlibat dalam isu-isu nasional tidak mencerminkan tanggung jawab nasional. Pada tahap ini, diharapkan kita dapat mengatasi perselisihan kecil dalam menghadapi tujuan yang lebih besar yang menyangkut situasi Palestina secara keseluruhan,” tuturnya.

Mengenai pelucutan senjata Hamas, Hamdan menekankan hak rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan. Menurutnya, pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat yang mampu membela tanah dan rakyatnya akan menghilangkan kebutuhan lembaga lain untuk memiliki senjata.

“Kami telah dengan jelas menegaskan bahwa ketika negara Palestina yang berdaulat, yang (mampu) membela tanah dan rakyatnya dan memiliki sarana pertahanan, didirikan, maka wajar bagi setiap orang yang membela rakyat Palestina untuk terlibat dalam lembaga resmi yang terkait dengan hal itu, dan saat ini kita tidak akan membutuhkan lembaga non-resmi lainnya untuk membela tanah dan rakyat dalam kerangka negara merdeka.” (raialyoum/presstv)

Tiga Anggota IRGC Terbunuh Diserang Teroris di Iran Tenggara

Tiga anggota Pasukan Darat Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) gugur akibat serangan “kelompok teroris dan musuh” di dekat wilayah perbatasan Lar, dekat Zahedan di Iran tenggara, Rabu (10/12).

Menurut pernyataan yang dirilis oleh Markas Besar Regional Quds IRGC, pasukan tersebut diserang saat bertugas melindungi perbatasan tenggara Iran, dan pasukan IRGC lantas melakukan pengejaran di wilayah tersebut.

“Operasi untuk melacak dan menindak para penyerang saat ini sedang berlangsung,” tambah pernyataan itu.

Provinsi Sistan dan Baluchestan, yang berbatasan dengan Pakistan, kerap mendapat serangan teroris yang sering menyasar warga sipil dan pasukan keamanan dalam beberapa tahun terakhir.

Kelompok teroris yang melakukan serangan terhadap kepentingan Iran di bagian tenggara dan barat daya negara itu diduga memiliki hubungan dengan badan intelijen asing.

Kelompok teroris yang disebut Jaish al-Adl telah bertanggung jawab atas banyak serangan, termasuk satu serangan pada bulan Agustus yang menggugurkan lima polisi Iran. Sebulan sebelumnya, pada bulan Juli, teroris menyerbu gedung pengadilan di provinsi tersebut, menyebabkan enam orang tewas.

Serangan paling dahsyat dalam beberapa tahun terakhir terjadi pada Februari 2019, ketika bom bunuh diri Jaish al-Adl menyasar konvoi bus IRGC, menewaskan 27 anggota pasukan tersebut.

Laporan singkat lain dari Iran menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan negara ini meluncurkan sistem “Sayyad 4 untuk daerah hutan” di hadapan Brigjen Aziz Nasirzadeh, Menteri Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata, Rabu.

Untuk alasan keamanan, model skala kecil dari sistem tersebut digunakan untuk tujuan informasi. Sistem ini dirancang dan dibangun oleh ilmuwan wanita Iran di industri pertahanan.

Sayyad 4 adalah sistem perang elektronik yang mampu mengganggu sistem GPS dan navigasi musuh. (presstv)

19.000 Orang Disekap di Penjara SRC dengan Kondisi Tragis di Darfur

Lebih dari 19.000 orang ditahan oleh Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter di Darfur Selatan di Sudan barat, kata petugas medis setempat, Rabu (10/12).

Jaringan Dokter Sudan di plaform X melaporkan lebih dari 19.000 orang disekap di penjara Dagris dan Kober, pusat penahanan terbesar di negara bagian Darfur Selatan.

Menurut kelompok medis tersebut, sekitar 5.434 tahanan berasal dari profesi sipil, termasuk 73 staf medis dan sejumlah politisi serta pekerja media.

Jaringan tersebut melaporkan peningkatan jumlah kematian di antara para tahanan karena kondisi penahanan yang memburuk, termasuk kekurangan obat-obatan, air minum, dan makanan yang akut, sel yang terlalu padat, sanitasi yang buruk, kurangnya isolasi medis, dan penyebaran penyakit menular di antara para tahanan.

“Lebih dari empat kematian tercatat setiap minggu karena kelalaian medis, di samping tidak adanya staf yang berkualitas dan kurangnya pertolongan pertama atau kemampuan untuk mengangkut kasus-kasus kritis ke rumah sakit,” tambahnya.

Jaringan Dokter Sudan menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya untuk memberikan tekanan kepada RSF agar membebaskan tahanan sipil dan melindungi tahanan sesuai dengan standar kemanusiaan dan hukum.

Konflik antara tentara Sudan dan RSF, yang dimulai pada April 2023, telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan jutaan orang lainnya mengungsi.

Dari 18 negara bagian Sudan, RSF mengendalikan lima negara bagian di wilayah Darfur di barat, kecuali beberapa bagian utara Darfur Utara yang tetap berada di bawah kendali tentara. Di pihak lain, tentara menguasai sebagian besar wilayah dari 13 negara bagian lainnya di selatan, utara, timur, dan tengah, termasuk ibu kota, Khartoum. (aa)