Jakarta, ICMES. Serangan drone terhadap sebuah taman kanak-kanak dan rumah sakit di Sudan, menewaskan tak kurang dari 114 orang, termasuk 63 anak-anak, di kota Kalogi, di wilayah Kordofan Selatan;

Pasukan Zionis Israel mengggerebek  markas badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) yang disegel di wilayah pendudukan al-Quds Timur. Kompleks yang telah lama berdiri di Sheikh Jarrah ini digerebek hanya beberapa hari setelah Majelis Umum PBB dengan suara bulat memperbarui mandat badan tersebut.

Kepala Organisasi Energi Atom Iran menyatakan bahwa industri nuklir negara ini telah memenuhi tanggung jawabnya, dan menekankan bahwa saat ini di Iran tidak ada inspektur dari Badan Energi Atom Internasional.

Berita selengkapnya:

Biadab, RS dan Sekolah TK Diserang di Sudan, Lebih dari 100 Nyawa Melayang

Serangan drone terhadap sebuah taman kanak-kanak dan rumah sakit di Sudan, menewaskan tak kurang dari 114 orang, termasuk 63 anak-anak, di kota Kalogi, di wilayah Kordofan Selatan pada hari Kamis (4/12). Demikian dikatakan oleh kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, Senin (8/12), sembari menyebutnya “tidak masuk akal”.

Tentara, dan sebuah organisasi medis, Jaringan Dokter Sudan, menyatakan serangan itu didalangi oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF), salah satu pihak dalam perang saudara yang berkecamuk di negara itu.

Dalam perkembangan lain, RSF mengklaim menguasai ladang minyak terbesar di negara itu, Heglig.

Sudan telah dilanda perang sejak April 2023 ketika perebutan kekuasaan pecah antara RSF dan tentara, yang sebelumnya merupakan sekutu. Terletak di antara ibu kota Sudan, Khartoum, dan Darfur, wilayah yang terdiri dari Kordofan Utara, Kordofan Selatan, dan Kordofan Barat ini telah menjadi garis depan dalam perang saudara.

Pertempuran untuk warga Kordofa, yang berpenduduk hampir delapan juta jiwa, semakin intensif seiring pasukan militer bergerak maju menuju Darfur, yang berada di bawah kendali RSF.

Laporan awal menunjukkan bahwa setidaknya 50 orang, termasuk 33 anak-anak, tewas di Kalogi, yang dikuasai oleh tentara.

Menurut sistem pemantauan, serangan terhadap Layanan Kesehatan WHO, 114 orang meninggal dunia dan 35 orang luka-luka.

Pejabat setempat Essam al-Din al-Sayed, kepala unit administrasi Kalogi, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa serangan drone menyerang “pertama sebuah taman kanak-kanak, kemudian sebuah rumah sakit, dan yang ketiga kalinya ketika orang-orang berusaha menyelamatkan anak-anak”.

Belum ada komentar langsung dari RSF, yang sebelumnya membantah telah melukai warga sipil, tetapi dituduh oleh Tedros pada bulan Oktober telah membunuh ratusan warga sipil di rumah sakit utama di kota el-Fasher, Darfur.

Tedros mengatakan pada hari Senin bahwa para penyintas serangan Kalogi telah dipindahkan ke Rumah Sakit Abu Jebaiha, Kordofan Selatan, untuk perawatan dan bahwa panggilan darurat sedang dilakukan untuk donor darah dan dukungan medis lainnya.

“Yang meresahkan, paramedis dan responden diserang saat mereka mencoba memindahkan korban luka dari taman kanak-kanak ke rumah sakit,” tambahnya.

Dua juga mengatakan, “WHO menyesalkan serangan tak berperikemanusiaan ini terhadap warga sipil dan fasilitas kesehatan, dan kembali menyerukan diakhirinya kekerasan, serta peningkatan akses terhadap bantuan kemanusiaan, termasuk kesehatan.”

Tanpa menyalahkan pihak mana pun atas serangan hari Kamis, Tedros menyerukan diakhirinya perang, dengan menulis di kolom X: “Rakyat Sudan sudah terlalu menderita. Gencatan senjata sekarang!”

RSF menyebut keberhasilannya merebut ladang minyak Heglig, dekat perbatasan selatan, sebagai momen “penting”.

Sebuah sumber militer mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pasukan pemerintah telah ditarik mundur untuk melindungi fasilitas minyak dan mencegah kerusakan. Sumber lain yang bekerja di ladang minyak tersebut menambahkan bahwa tentara dan pekerja minyak telah ditarik ke Sudan Selatan, yang merdeka dari wilayah Sudan lainnya pada tahun 2011.

Menurut Reuters, Heglig merupakan lokasi fasilitas pemrosesan utama minyak Sudan Selatan, yang menyumbang sebagian besar pendapatan pemerintah Sudan Selatan dan juga vital bagi pendapatan mata uang keras Sudan. (alalam/bbc)

Pasukan Israel Gerebek Markas UNRWA di al-Quds setelah PBB Perpanjang Mandatnya

Pasukan Zionis Israel mengggerebek  markas badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) yang disegel di wilayah pendudukan al-Quds Timur. Kompleks yang telah lama berdiri di Sheikh Jarrah ini digerebek hanya beberapa hari setelah Majelis Umum PBB dengan suara bulat memperbarui mandat badan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (8/12), Kegubernuran al-Quds, yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina (PA), mengatakan bahwa polisi Israel memasuki kompleks tersebut, menahan petugas keamanan, dan menyita ponsel mereka.

“Polisi Israel memutus komunikasi, sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kompleks tersebut,” bunyi pernyataan tersebut.

Para pejabat menambahkan bahwa penggerebekan tersebut dilakukan “bersamaan dengan penutupan total area di sekitarnya dan penggeledahan ekstensif di seluruh fasilitas gedung.”

Komplek tersebut, yang digunakan sebagai kantor UNRWA sejak 1951, telah dikosongkan awal tahun ini menyusul keputusan Israel.

Penggerebekan itu terjadi dua hari setelah Majelis Umum PBB (UNGA) mengadopsi resolusi yang memperbarui mandat UNRWA selama tiga tahun lagi, dengan 151 negara memberikan suara mendukung, 10 menentang, dan 14 abstain.

“Penggerebekan ini merupakan tantangan langsung terhadap suara mayoritas Majelis Umum PBB beberapa hari yang lalu untuk memperbarui mandat UNRWA,” kata gubernur tersebut, sembari menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk meminta pertanggungjawaban Israel “atas pelanggaran hukum internasional” dan untuk mengadili otoritas Israel “atas kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan lembaga-lembaga nasional dan internasional mereka.”

Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengutuk penggerebekan itu dan menyebutnya sebagai “preseden berbahaya.” “Tindakan terbaru ini merupakan pengabaian terbuka terhadap kewajiban Israel sebagai Negara Anggota PBB untuk melindungi dan menghormati kerahasiaan gedung-gedung PBB,” tulis Lazzarini di X.

“Membiarkan hal ini merupakan tantangan baru bagi hukum internasional, yang menciptakan preseden berbahaya di mana pun PBB hadir di seluruh dunia,” tambahnya.

Israel telah melarang UNRWA beroperasi di wilayah pendudukan setelah menuduh beberapa stafnya terlibat dalam operasi penyerbuan al-Aqsa pada Oktober 2023.

Meskipun UNRWA telah berulang kali meminta rezim Israel untuk memberikan bukti yang mendukung tuduhannya, badan tersebut belum menerima tanggapan.

UNRWA menghadapi gejolak keuangan yang semakin parah sejak Israel melancarkan kampanye pencemaran nama baik terhadapnya. (presstv)

Pejabat Iran Menjawab Apakah di Negara ini terdapat Tim Inspeksi IAEA

Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) menyatakan bahwa industri nuklir negara ini telah memenuhi tanggung jawabnya, dan menekankan bahwa saat ini di Iran tidak ada inspektur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Kepala AEOI, Kepala Mohammad Eslami, menyatakan demikian kepada wartawasan usai menghadiri perayaan Hari Mahasiswa di Fakultas Teknik Sipil Universitas Sains dan Teknologi Iran, Senin (8/12).

Dia mengatakan, “Saya mengundang mereka yang berminat untuk berpartisipasi dan bekerja sama dengan AEOI, dan kami siap menyambut mereka. Hari Mahasiswa juga merupakan hari untuk konsultasi dan pertukaran gagasan. Perhatian utama seorang mahasiswa yang sadar dan penuh perhatian adalah masa depan negara dan rakyatnya, dan pada akhirnya, masa depan mereka sendiri, yang merupakan prioritas mereka.”

Ditanya apakah ada kehilangan personel AEOI akibat  serangan militer Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir, dia menjawab, “Kami tidak menyaksikan kebocoran atau kekurangan personel, justru sebaliknya. Kami tidak mencatat adanya cedera atau kerugian selama serangan militer, dan semua personel kami terlindungi. Para profesor yang terbunuh bukanlah personel militer atau berafiliasi dengan AEOI, melainkan profesor universitas dari Universitas Shahid Beheshti, dan mereka berperan dalam berbagai proyek.”

Eslami menekankan bahwa industri nuklir tidak lalai dalam aktivitas dan tugasnya, dan bahwa “saat ini tidak ada inspektur dari IAEA di Iran.” (alalam)