Jakarta, ICMES. Kementerian Kesehatan di Gaza mengumumkan bahwa jumlah korban gugur akibat kelaparan dan malnutrisi yang disebabkan oleh blokade Israel meningkat menjadi 222
Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, mengadakan dengan para pejabat senior Irak di Baghdad, di mana ia menandatangani “nota kesepahaman keamanan,” sebelum bertolak ke Lebanon, tempat pemerintah Beirut pekan lalu menyetujui keputusan perlucutan senjata Hizbullah yang notabene sekutu Iran.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negara-negara di kawasan sekitar harus mewaspadai ambisi AS di Kaukasus.
Berita selengkapnya:
Korban Gugur Akibat Kelaparan di Gaza Bertambah Menjadi 222 Orang
Kementerian Kesehatan di Gaza pada hari Senin (11/8) mengumumkan bahwa jumlah korban gugur akibat kelaparan dan malnutrisi yang disebabkan oleh blokade Israel meningkat menjadi 222, termasuk 101 anak-anak, setelah lima warga Palestina yang kelaparan meninggal dalam 24 jam terakhir.
Sejak 2 Maret, Israel memblokir semua penyeberangan ke Jalur Gaza, mencegah masuknya bantuan kemanusiaan apa pun sehingga kawasan ini dilanda traged kelaparan. Hal ini terjadi meskipun truk bantuan menumpuk di perbatasan, dan hanya sedikit yang diizinkan masuk sehingga tidak memenuhi kebutuhan minimum warga Palestina yang kelaparan.
Program Pangan Dunia memperingatkan bahwa “sepertiga penduduk Gaza belum makan selama beberapa hari”, dan menyebut situasi kemanusiaan di sana sebagai “tingkat kelaparan dan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengabarkan bahwa Gaza membutuhkan ratusan truk bantuan setiap hari untuk mengakhiri kelaparan akibat blokade dan genosida.
Sejak 7 Oktober 2023, dengan dukungan AS, Israel melakukan genosida di Gaza, termasuk pembunuhan, pelaparan, penghancuran, dan pengungsian, sehingga rezim Zonis itu mengabaikan seruan dan perintah internasional dari Mahkamah Internasional untuk menghentikannya.
Genosida Israel telah menggugurkan 61.499 warga Palestina, melukai 153.575 orang, dan menyebabkan lebih dari 9.000 orang hilang dan ratusan ribu orang telah mengungsi, serta menimbulkan kelaparan telah merenggut nyawa banyak orang, termasuk puluhan anak-anak.
Dalam peristiwa terbaru, balita Palestina Muhammad Zakaria Khader gugur akibat malnutrisi parah, yang disebabkan oleh kurangnya makanan dan suplemen gizi akibat kelaparan yang telah berlangsung sejak Maret lalu, bertepatan dengan perang genosida yang telah berlangsung selama lebih dari 21 bulan.
Sebuah sumber medis di Rumah Sakit Pemerintah Nasser (selatan) bahwa seorang anak dengan gangguan motorik, meninggal dunia pada hari Senin akibat malnutrisi parah.
Sumber tersebut menjelaskan bahwa berat badan anak itu turun dari 12 kilogram menjadi hanya 3 kilogram akibat malnutrisi. (raialyoum)
Iran Teken “Kesepahaman Keamanan” dengan Irak, dan akan Bahas Perlucutan Senjata Hizbullah di Lebanon
Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, pada hari Senin (11/8) mengadakan dengan para pejabat senior Irak di Baghdad, di mana ia menandatangani “nota kesepahaman keamanan,” sebelum bertolak ke Lebanon, tempat pemerintah Beirut pekan lalu menyetujui keputusan perlucutan senjata Hizbullah yang notabene sekutu Iran.
Larijani diangkat sebagai Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran menyusul perang 12 hari antara Iran dan Israel pada bulan Juni, yang mencakup serangan AS terhadap beberapa situs nuklir Iran.
Kunjungan Larijani ke Baghdad dilakukan di tengah perpecahan yang terjadi di Irak terkait rancangan undang-undang yang akan memperkuat pengaruh Pasukan Mobilisasi Populer (PMF/Hashd al-Shaabi) yang pro-Iran.
Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa Larijani menandatangani “nota kesepahaman keamanan bersama” dengan Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qasim al-Araji.
Kantor Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, mengumumkan bahwa Al-Sudani mengawasi penandatanganan “nota kesepahaman keamanan bersama”, dengan menyatakan bahwa nota kesepahaman tersebut “berkaitan dengan koordinasi keamanan di perbatasan bersama antara kedua negara.” Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan mengenai perjanjian tersebut.
Larijani dan Penasihat Keamanan Nasional Irak membahas “implementasi perjanjian keamanan yang ditandatangani antara kedua negara”. Keduanya juga membicarakan situasi di Jalur Gaza
Seorang pejabat senior pemerintah Irak mengatakan kepada AFP bahwa tujuan kunjungan tersebut adalah untuk membahas perjanjian keamanan bilateral dan “memberi tahu pihak Irak perihal sikap Iran terkait perkembangan konflik dengan AS dan Israel.”
Perlucutan Senjata Hizbullah
Larijani djadwalkan bertolak dari Irak, ke Lebanon, di mana ia akan bertemu dengan para pejabat senior di Beirut, menyusul serangkaian pernyataan terbaru para pejabat Iran terkait keputusan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah.
Sebelum meninggalkan Teheran, Larijani mengatakan, “Kerja sama kami dengan pemerintah Lebanon sudah terjalin lama dan mendalam. Kami berkonsultasi mengenai berbagai isu regional. Dalam konteks khusus ini, kami berhubungan dengan para pejabat Lebanon dan para tokoh berpengaruh di Lebanon.”
Dia menambahkan, “Pendirian kami terkait Lebanon telah lama diketahui. Kami percaya bahwa persatuan nasional di Lebanon sangat penting dan harus dijaga dalam segala situasi. Kedaulatan dan kemerdekaan Lebanon selalu menjadi perhatian kami.”
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, menyebutkan bahwa kunjungan Larijani “bertujuan untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian di Timur Tengah.”
Baghaei menyatakan bahwa Iran mengakui “hak Lebanon mempertahankan diri dari agresi rezim Zionis,” dan pertahanan ini “mustahil tanpa kemampuan dan persenjataan militer.”
Pekan lalu, pemerintah Lebanon menugaskan militer untuk mengembangkan rencana implementasi guna melucuti senjata Hizbullah sebelum akhir tahun. Langkah ini diambil di tengah tekanan AS dan kekhawatiran bahwa Israel akan melancarkan kampanye militer besar-besaran baru.
Hizbullah menolak keputusan tersebut dan mengaku memperlakukannya “seolah-olah tidak ada,” dan menuduh pemerintah melakukan “kesalahan besar.” (raialyoum)
Presiden Iran Peringatkan Ihwal Ambisi AS di Kaukasus
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negara-negara di kawasan sekitar harus mewaspadai ambisi AS di Kaukasus.
Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan pada hari Senin (11/8), Pezeshkian memperingatkan bahwa AS dapat menggunakan proyek pembangunan koridor transportasi di kawasan Kaukasus untuk mencapai tujuannya dengan kedok investasi ekonomi atau promosi perdamaian.
Dia mengatakan proyek tersebut harus menjaga kedaulatan Armenia dan mencegah intervensi militer dan keamanan asing.
“Harus dipastikan bahwa koridor ini benar-benar akan menjadi jalur perdamaian dan pembangunan, bukan alat untuk mewujudkan tujuan hegemoni kekuatan asing,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Republik Islam Iran, sebagai pelabuhan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan, menyambut baik setiap perjanjian yang mengarah pada promosi perdamaian, terutama di antara negara-negara di kawasan.”
Azerbaijan dan Armenia menandatangani perjanjian damai yang ditengahi AS pada 8 Agustus dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump setelah ketegangan terjadi selama sekian dekade terkait dengan wilayah sengketa Karabakh.
Wilayah ini selalu diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan.
Pasukan Azerbaijan merebut kembali wilayah tersebut melalui serangan 24 jam pada September 2023.
Iran menengarai adanya ambisi lama Inggris dan AS untuk memperluas pengaruh mereka dari Kaukasus ke Asia Tengah, dan ini dinilai sebagai strategi untuk mendominasi tiga negara regional sambil mengisolasi Iran dan Rusia.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pada 10 Agustus bahwa Teheran menyambut baik setiap perjanjian damai antara Armenia dan Azerbaijan.
Dia mengatakan, “Kami menyerukan pemeliharaan kedaulatan penuh semua negara di kawasan atas wilayah mereka dan mempertahankan integritas teritorial semua negara di kawasan. Kami juga mempertahankan perbatasan internasional dan tidak menerima perubahan apa pun terhadapnya.” (presstv)
