Jakarta, ICMES. Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyatakan pihaknya tidak akan meletakkan senjata, dan mengecam statemen Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa perang akan dikobarkan lagi setelah perjanjian gencatan senjata sementara di Gaza.
Israel melaporkan bahwa truk bantuan PBB telah memasuki Gaza, namun PBB yang sebelumnya telah mengumumkan izin masuknya bantuan tersebut belum mengonfirmasi adanya distribusi.
Para pejabat Iran dan AS akan mengadakan putaran perundingan lainnya di Roma, meskipun kesenjangan antara kedua negara mengenai pengayaan uranium semakin lebar.
Berita selengkapnya:
Tolak Statemen Netanyahu, Hamas Tegaskan Tidak akan Meletakkan Senjata
Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyatakan pihaknya tidak akan meletakkan senjata, dan mengecam statemen Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa perang akan dikobarkan lagi setelah perjanjian gencatan senjata sementara di Gaza.
Hamas dalam sebuah pernyataannya pada hari Rabu (21/5) menyebut statemen Netanyahu itu menunjukkan niatnya menggagalkan proses negosiasi dan menghancurkan peluang pembebasan tawanan.
Netanyahu menegaskan komitmennya untuk menduduki kembali Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari sana, serta menetapkan tiga syarat untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung dan memasuki bulan ke-20.
Dalam konferensi pers saat menjelaskan syarat-syaratnya untuk mengakhiri perang, Netanyahu mengatakan, “Saya siap mengakhiri pertempuran dengan syarat-syarat yang jelas: pengembalian semua tentara yang diculik, pengusiran pimpinan Hamas dari Gaza, dan pelucutan senjata Hamas.”
Dia juga menyebutkan bahwa setelah diakhirinya perang dengan ketentuan ini, “kami akan mulai melaksanakan rencana (Presiden AS Donald) Trump” terkait pengusiran penduduk Gaza.
Hamas menegaskan bahwa pernyataan Netanyahu, buronan Mahkamah Kriminal Internasional, tersebut “menegaskan kembali kepada seluruh dunia bahwa kita sedang menghadapi seorang penjahat yang terobsesi dengan pembunuhan dan genosida, yang mendorong seluruh wilayah ke jurang kehancuran demi melayani kepentingan politiknya.”
Hamas menjelaskan, “Pernyataan Netanyahu bahwa perjanjian gencatan senjata sementara akan disusul dengan pengobaran kembali perang, yang mengarah pada penerapan apa yang disebutnya rencana Trump untuk pengusiran pendudukan, merupakan desakan untuk menggagalkan proses negosiasi dan menghancurkan peluang pembebasan tawanan (Israel) di Gaza.”
Hamas mendesak masyarakat internasional mengambil tindakan segera “untuk menghentikan pembantaian brutal terhadap warga sipil di Gaza dan meminta pertanggungjawaban Netanyahu sebagai penjahat perang yang bersikeras melanjutkan genosida, pelaparan, dan pengusiran yang jelas-jelas menentang hukum internasional.”
Hamas telah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk membebaskan tawanan Israel “dalam satu gelombang” dengan imbalan diakhirinya perang pemusnahan, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan tawanan Palestina.
Namun Netanyahu menghindari kesepakatan itu dengan mengusulkan persyaratan baru, termasuk pelucutan senjata faksi-faksi Palestina, dan bersikeras menduduki kembali Jalur Gaza.
Sejak 7 Oktober 2023, dengan dukungan penuh AS, Israel melakukan genosida di Gaza, yang menjatuhkan korban jiwa dan luka lebih dari 175.000 warga Palestina, yang sebagian besarnya adalah anak-anak dan wanita, serta menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang dan ratusan ribu orang mengungsi.
Dalam peristiwa terbaru, Israel membunuh 63 warga Palestina, termasuk anak-anak dan wanita, pada hari Rabu, dalam suatu eskalasi yang termasuk menyasar Rumah Sakit Al-Awda.
Sumber medis dan pertahanan sipil mengatakan kepada bahwa serangan Israel menargetkan rumah-rumah di Jalur Gaza utara, tengah, dan selatan, sementara kru pertahanan sipil dan medis masih mencari orang hilang di bawah reruntuhan. (raialyoum)
Israel Nyatakan Truk Bantuan Memasuki Gaza, PBB Tidak Melihat Tanda-Tanda Distribusi
Israel melaporkan bahwa truk bantuan PBB telah memasuki Gaza, namun PBB yang sebelumnya telah mengumumkan izin masuknya bantuan tersebut belum mengonfirmasi adanya distribusi.
Israel mengatakan 93 truk bantuan PBB telah memasuki Gaza yang dilanda perang pada hari Selasa (20/5), sehari setelah PBB mengumumkan telah mendapat izin untuk mengirim pasokan untuk pertama kalinya sejak Israel memberlakukan blokade total pada tanggal 2 Maret.
COGAT, badan kementerian pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina, mengatakan, “93 truk PBB yang membawa bantuan kemanusiaan, termasuk tepung untuk toko roti, makanan untuk bayi, peralatan medis, dan obat-obatan farmasi dipindahkan hari ini (Selasa) melalui Perlintasan Kerem Shalom ke Jalur Gaza”.
Pengumuman ini mengemuka di tengah kecaman internasional atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di wilayah Palestina, dan ketika negara-negara Eropa meningkatkan tekanan pada Israel untuk menghentikan perang, dan mengizinkan lebih banyak bantuan masuk.
Seorang juru bicara PBB pada hari Selasa mengatakan bahwa PBB telah menerima izin untuk mengirim “sekitar 100” truk bantuan ke Gaza setelah sembilan truk diizinkan sehari sebelumnya.
Kepala kemanusiaan PBB Tom Fletcher mengatakan bahwa truk-truk yang diizinkan masuk pada hari Senin adalah “setetes air di lautan dari apa yang sangat dibutuhkan”.
Juru bicara kepala PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa “beberapa lusin” diizinkan masuk pada hari Selasa, tetapi berbicara tentang kesulitan menerima pengiriman.
“Hari ini, salah satu tim kami menunggu beberapa jam hingga lampu hijau Israel untuk … mengambil pasokan nutrisi. Sayangnya, mereka tidak dapat membawa pasokan tersebut ke gudang kami,” kata Stephane Dujarric.
“Jadi untuk memperjelas, sementara lebih banyak pasokan telah masuk ke Jalur Gaza, kami belum dapat mengamankan kedatangan pasokan tersebut ke gudang dan titik pengiriman kami,” imbuhnya.
Tentara Israel meningkatkan serangannya pada akhir pekan, dan bersumpah untuk mengalahkan penguasa Gaza, Hamas. (f24)
Iran dan AS Diumumkan akan Berunding lagi Meski Terbentur Masalah Pengayaan Uranium
Para pejabat Iran dan AS akan mengadakan putaran perundingan lainnya di Roma pada hari Jumat (23/5), meskipun kesenjangan antara kedua negara mengenai pengayaan uranium semakin lebar. Demikian diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi, Rabu (21/5).
Pengumuman itu mengemuka setelah beberapa hari Washington dan Teheran menyatakan sikap masing-masing, yang berseberangan mengenai pengayaan uranium Iran.
Para pejabat AS mengatakan pihaknya ingin Iran tidak hanya mengurangi program nuklirnya, melainkan juga menghentikan pengayaan uranium secara total, dan Iran pun menyebut keinginan itu tidak mungkin bisa dipenuhi.
Pengayaan uranium adalah proses mengubah atom uranium menjadi zat yang dapat digunakan sebagai bahan bakar nuklir.
Pemimpin Besar Iran, Ayatullah Sayid Ali Khamenei, pada hari Selasa menegaskan negaranya tidak memerlukan izin AS untuk pengayaan uranium.
“Mereka (AS) mengatakan, ‘Kami tak memperkenankan Iran memperkaya uranium’. Pernyataan ini salah besar. Tak ada orang (Iran) yang menantikan izin mereka. Republik Islam Iran memiliki kebijakan dan caranya sendiri, dan menindaklanjuti kebijakannya,” tandasnya.
Pernyataan ini merupakan tanggapan atas pernyataan kepala negosiator AS, Steve Witkoff, yang menyebut pengayaan uranium sebagai “garis merah” dan bahwa Washington “bahkan tidak dapat mengizinkan 1 persen pun dari kemampuan pengayaan”.
Beberapa pejabat Iran dan AS telah menegaskan kembali pendirian masing-masing.
Washington mengatakan Iran dapat mengoperasikan reaktor nuklir untuk produksi energi dengan mengimpor uranium yang telah diperkaya, dengan alasan bahwa produksi uranium dalam negeri oleh Teheran berisiko berpotensi menjadi senjata nuklir.
Iran, yang menyangkal berupaya mendapatkan senjata nuklir, mengatakan pengayaan uranium untuk tujuan sipil adalah haknya sebagai negara berdaulat. (aljazeera/alalam)
