Jakarta, ICMES. Rezim Zionis Israel mengancam akan membunuh pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, Sayid Abdul-Malik al-Houthi, jika Angkatan Bersenjata Yaman kubu Ansarullah tetap melancarkan serangan terhadap target-target sensitif dan strategis Israel.
Pemimpin tujuh negara Eropa mendesak Israel agar berunding dan beritikad baik mengakhiri perang genosida dan blokade terhadap Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pihaknya belum menerima proposal tertulis dari Amerika Serikat (AS), baik secara langsung maupun tidak langsung.
Berita selengkapnya:
Israel Mengancam akan Membunuh Pemimpin Ansarullah
Rezim Zionis Israel mengancam akan membunuh pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, Sayid Abdul-Malik al-Houthi, jika Angkatan Bersenjata Yaman kubu Ansarullah tetap melancarkan serangan terhadap target-target sensitif dan strategis Israel.
Dalam unggahan di X pada hari Jumat (16/5), menteri urusan militer Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa jika operasi Yaman berlanjut maka “mereka akan menderita pukulan yang menyakitkan.”
Katz mengklaim bahwa Tel Aviv “juga akan menyerang para pemimpin teroris,” mengacu pada terorisasi Ansarullah oleh Israel dan sekutunya.
Katz mengatakan bahwa potensi pembunuhan al-Houthi oleh rezim tersebut akan menyerupai pembunuhan terhadap Mohammad al-Deif dan Yahya Sinwar di Gaza.
Al-Deif adalah mantan pemimpin Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas,yang pembunuhannya oleh rezim tersebut diumumkan pada bulan Januari lalu, sedangkan Sinwar adalah mantan pemimpim Hamas di Gaza, yang diumumkan gugur pada Oktober lalu.
Belakangan ini, media Israel mencoba menguatkan dugaan bahwa Tel Aviv juga telah membunuh Muhammad Sinwar, adik Yahya Sinwar, namun Hamas belum mengkonfirmasnya..
Katz juga mengatakan bahwa operasi pembunuhan yang berpotensi berhasil oleh Israel terhadap Sayid al-Houthi akan mengingatkan pada pembunuhan Israel terhadap mantan Sekjen Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah, dan kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh.
Di bawah kepemimpinan Sayid al-Houthi, Yaman telah melancarkan banyak serangan terhadap target-target di seluruh wilayah Palestina pendudukan sejak Oktober 2023, ketika rezim tersebut mulai menyeret Gaza ke dalam perang genosida.
Sejak awal, operasi-operasi tersebut telah diperluas hingga mencakup blokade laut dan udara terhadap Israel.
Blokade tersebut berdampak signifikan pada ekonomi Israel karena membuat proses pengiriman komoditas ke Israel menjadi jauh lebih mahal, dan dalam banyak kesempatan juga menyasar Bandara Ben-Gurion, bandara utama Israel.
Tel Aviv telah menanggapinya dengan meningkatkan serangan-serangan mematikan terhadap Yaman.
Meski demikian, Angkatan Bersenjata Yaman bersumpah untuk mempertahankan serangan-serangan mereka selagi Israel terus melakukan genosida dan blokade terhadap Jalur Gaza. (presstv)
Tujuh Pemimpin Negara Eropa Desak Israel Hentikan Perang di Gaza
Pemimpin tujuh negara Eropa mendesak Israel agar berunding dan beritikad baik mengakhiri perang genosida dan blokade terhadap Jalur Gaza.
Hal itu disampaikan pada hari Jumat (16/5) dalam pernyataan bersama para pemimpin Spanyol, Norwegia, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, dan Slovenia, di mana mereka menyatakan penolakan terhadap rencana perubahan demografi dengan pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.
“Kami tidak akan tinggal diam menghadapi bencana kemanusiaan buatan manusia yang terjadi di depan mata kami di Gaza,” ungkap mereka dalam pernyataan tersebut.
Mereka menyatakan, “Lebih dari 50.000 pria, wanita, dan anak-anak kehilangan nyawa di Gaza.”
Para pemimpin Eropa memperingatkan bahwa “lebih banyak orang akan mati kelaparan dalam beberapa hari dan minggu mendatang kecuali tindakan segera diambil.”
Dalam hal ini, mereka meminta pemerintah Israel “segera membalikkan kebijakannya saat ini dan menahan diri dari melakukan operasi militer lebih lanjut di Gaza.”
Mereka juga menyerukan kepada Israel agar “sepenuhnya mencabut blokade terhadap Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, cepat, dan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Jalur Gaza oleh badan-badan kemanusiaan internasional dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan.”
Mereka menekankan “keharusan mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi kemanusiaan, termasuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dan memastikan akses yang aman dan tanpa batas mereka” kepada warga yang membutuhkan di Gaza.
Para pemimpin itu juga menyerukan “semua pihak untuk segera terlibat, dengan itikad baik, dalam negosiasi yang mencanangkan gencatan senjata dan pembebasan semua sandera (tawanan Israel), sambil mengakui peran penting yang dimainkan oleh AS, Mesir, dan Qatar dalam hal ini.”
Hamas memuji sikap para pemimpin beberapa negara Eropa tersebut dan memandangnya sebagai “pukulan mental bagi rezim pendudukan serta membongkar kepalsuan narasinya dalam membenarkan perangnya terhadap lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza.”
Hamas juga mengharapkan kekompakan negara-negara Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan menyalurkan bantuan secepatnya demi menyelamatkan warga sipil di sana. (anadolu)
Menlu Iran Mengaku Belum Terima Usulan Tertulis dari AS
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pihaknya belum menerima proposal tertulis dari Amerika Serikat (AS), baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Pada saat yang sama, pesan yang kami dan dunia terima tetap membingungkan dan kontradiktif. Namun sikap Iran tetap tegas dan jelas: hormati hak-hak kami dan cabut sanksi; karena dengan begitu akan ada kesepakatan,” ungkap Araghchi.
Menteri Luar Negeri Iran menambahkan, “Saya katakan ini dengan jelas: Tidak ada skenario di mana Iran akan menyerahkan haknya yang diperoleh dengan susah payah untuk melakukan pengayaan nuklir bertujuan damai, hak yang juga dinikmati oleh semua negara anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.”
Dia juga mengatakan, “Bangsa Iran yang besar telah membuktikan kekuatan dan ketahanan mereka dalam menghadapi pihak-pihak yang berusaha memaksakan hegemoni mereka. Kami selalu menyambut dialog yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan selalu menolak segala bentuk intimidasi.”
Araghchi menyatakan demikian sebagai respon terhadap laporan Axios yang mengutip klaim seorang pejabat AS bahwa pemerintahan Trump telah mengajukan proposal tertulis kepada delegasi Iran. (alalam)
