Referendum Kurdistan: Perebutan Minyak dan Tanah

Oleh: Dina Y. Sulaeman

Pengantar

Siapa yang tak kenal nama besar Salahuddin Al Ayyubi? Tokoh pahlawan Islam ini berasal dari etnis Kurdi. Saat ini diperkirakan ada 25-30 juta orang etnis Kurdi, yang sebagian besar tinggal di Turki, Suriah, Irak, dan Iran. Di antara mereka pun sebenarnya ada beragam budaya dan bahasa.

Pada tanggal 25 September 2017, warga Kurdistan, Irak, mengadakan referendum untuk mendirikan satu negara merdeka khusus Kurdi. Problemnya, referendum diadakan di 3 provinsi yang memang masuk ke wilayah otonomi Kurdi (Iraqi Kurdistan Regional Government/KRG), yaitu Erbil, Dohok, dan Suleimaniah, namun juga di daerah yang masih diperebutkan antara Kurdi dan pemerintah pusat Baghdad, yaitu Makhmour, Sinjar, Khanaqin, dan yang paling penting, Kirkuk yang sangat kaya minyak.

Tanah Kirkuk diperkirakan menyimpan minyak sebanyak 3% dari cadangan minyak global. Penduduknya terdiri dari berbagai etnis dan agama, termasuk Kurdi, Arab, dan Turkmen. Orang Kurdi Irak mengklaim Kirkuk sebagai “Jerusalem”-nya mereka. [1]

Jawaban “Yes” dalam referendum ini tidak akan otomatis membuat Kurdistan jadi negara merdeka, tapi akan memberikan daya tawar yang lebih besar kepada orang Kurdi (20% dari total populasi Irak) di hadapan pemerintah pusat.

Secara politik, Kurdish Region sudah berperan sebagai negara independen, punya parleman sendiri, punya angkatan bersenjata sendiri (Peshmerga), dan melakukan kebijakan-kebijakan luar negeri sendiri yang sering bertentangan dengan pemerintah Baghdad. Namun secara ekonomi, KRG masih bergantung pada suplai dana APBN dari Baghdad. Sejak 2014, Baghdad menghentikan suplai dana karena secara sepihak KRG menjual minyak ke Turki.

Kondisi Kurdistan Irak Sebelum Referendum

Berikut ini saya terjemahkan bebas sebagian dari reportase jurnalis Andre Vltchek yang mengunjungi Kurdistan pada Februari 2016.[2]

Kurdish Region sering ditampilkan sebagai kisah sukses besar. Kita [publik Eropa] sering menerima cerita bahwa di tengah kekacauan dan kematian di Timur Tengah, ada tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu Kurdistan.

Inilah dimana kapitalis global telah menanamkan investasi yang masif sementara Barat memberikan jaminan keamanan dan kedamaian.

Di sini, perusahaan-perusahaan Turki membangun dan membiayai proyek-proyek yang amat banyak, sementara tanker-tanker, juga pipa minyaknya, mengalirkan minyak ke Barat.

Di Erbil International Airport yang canggih, bisnismen Eropa, tentara, dan pakar keamanan berdiri berdampingan dengan pakar-pakar pembangunan PBB. Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, MEA dan maskapai besar lainnya sibuk menerbangkan pengunjung ke pusat baru di Timur Tengah ini.

Tak usah pedulikan bahwa pemerintah Kurdish Region (KRG) selalu bertengkar dengan pemerintah pusat di Baghdad, mengenai cadangan minyak, mengenai otonomi yang kebablasan, dan banyak isu penting lainnya.

Jangan pedulikan (sebagaimana juga sering terjadi dalam masyarakat kapitalis yang ekstrim) bahwa indikator makroekonomi sangat berkebalikan dengan semakin menderitanya warga lokal.

Selama minyak masih mengalir, selama wilayah otonom ini masih mengikat kesetiaan kepada Barat. Tapi kemudian, kejayaan ekonomi menurun, bahkan akhirnya runtuh. Semua indikator sosial tumbang. Kebahagiaan investor Barat dan Turki, dan terutama para politisi, semakin berkurang.

Pada hari ketika saya meninggalkan Kurdistan, 9 Februari 2016, tiba-tiba saja meledak berbagai aksi protes atas krisis ekonomi ini.

Reuters melaporkan, “Aksi-aksi protes meningkat di wilayah Kurdistan Irak pada hari Selasa,… Kejayaan ekonomi satu dekade di wilayah otonomi itu tiba-tiba sirna pada 2014 ketika Baghdad menolak mengirimkan dana lagi untuk KRG setelah mereka membangun pipa minyak ke Turki dan mulai mengekspor minyak sendiri. Keputusan Baghdad membuat KRG harus kelabakan membiayai roda pemerintahan sebesar 800 juta USD per bulan. KRG berusaha mengatasi defisit ini dengan menjual 600.000 barrels per hari, tapi dengan harga minyak saat ini, setiap bulannya mereka masih defisit 717 juta USD.”

Presiden KRG, Masoud Barzani dan Menlu AS, John Kerry (June 24, 2014). Photo credit: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Presiden KRG, Masoud Barzani dan Menlu AS, John Kerry (June 24, 2014). Photo credit: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Suatu malam, saya bertemu dengan ahli pendidikan PBB, Ms. Eszter Szucs, yang berkantor di Erbil.

Dia mengatakan, “Kurdistan Irak jelas bukanlah sebuah negara sosial. Warga tidak menyukai situasi ini. Mereka sangat banyak memprotes, tapi tidak ada manfaatnya buat mereka. Sumber-sumber kekayaan alam dikuasai swasta. Pelayanan sosial sangat-sangat mahal; mereka yang kaya akan berobat ke Turki. The Kurdish Region adalah daerah yang sangat kompleks.”

“Jadi, bukan surga di jantung puing-puing Timur Tengah?” tanya saya.

“Tentu saja bukan,” jawabnya. “Tentu saja, ada investasi besar yang mengalir dari luar negeri, terutama Barat dan Turki. Tapi investasi itu hanya meningkatkan pertumbuhan makroekonomi, melalui industri minyak. Tidak banyak yang mengalir ke saku orang-orang biasa.”

Saya tahu itu. Saya melihat “orang-orang biasa” itu, sedang menggali tanah untuk mencari makanan; di tengah desa tak jauh dari perusahaan refineri minyak yang dikuasai oleh KAR (the Kurdish oil company).

Perempuan Kurdistan dan 7 anaknya (Andre Vltchek)

Perempuan Kurdistan dan 7 anaknya (Andre Vltchek)

Saat saya melintasi Route 2, yang menghubungkan Erbil dan Mosul, saya bertanya pada penerjemah saya: “Menurutmu, mengapa tidak ada dana untuk membayar gaji, pensiun, bahkan upah untuk tentara lokal Kurdi, Peshmerga?”

“Karena tidak ada uang akibat jatuhnya harga minyak dan karena perang melawan ISIS,” jawabnya. “Dulu, Baghdad membiayai 75% anggaran kami, sekarang mereka tidak mengirim uang lagi.”

“Mengapa Anda harus menerima uang dari Baghdad, jika Anda lebih dekat dengan Washington? Anda lebih setia kepada Barat, memburukkan citra kawasan Irak lainnya, mengancam untuk memerdekakan diri. Anda bahkan membangun pipa minyak ke Turki…”

“Tapi kan Baghdad masih ibu kota kami…”

“Tapi Anda merusak hubungan Anda dengan Irak dan Timur Tengah…”

Dia terdiam.

—-[lanjut ke paragraf akhir]. Sementara sistem sosial runtuh, Erbil pun menjadi kawasan yang paling terisolasi di muka bumi, dengan 12 jalur jalan, komunitas-komunitas yang terpecah-belah, tidak ada transportasi publik, hampir tidak ada institusi budaya, tapi banyak mall untuk orang kaya, serta banyak hotel mewah untuk orang asing. Di kawasan dimana mayoritas rakyat hidup dengan kurang dari 1 USD per hari, harga satu kamar hotel yang layak adalah $350, harga sewa mobil harian dari hotel sekitar $400.

Ada ketakutan besar di kawasan ini. Dan ketakutan ini akan memunculkan kemarahan. Dan kemarahan akan memicu protes melawan pemerintah yang korup.

Lalu apa solusi yang diambil pemerintah Erbil? Reuters melaporkan pada 11 Februari 2016:
“Massud Barzani, presiden de facto KRG, mendeklarasikan pada awal Februari bahwa waktunya sudah tiba bagi warga Kurdi untuk mengadakan referendum untuk mendirikan negara.”

Baghdad mengamati dan memperingatkan, “Jangan lakukan itu! Kalian tidak akan bisa selamat tanpa kami.”

Tetapi rezim KRG terlihat sangat keras kepala. Sebagaimana terjadi di semua koloni Barat, bagi mereka ini adalah bisnis seperti biasa: profit (keuntungan) lebih penting daripada rakyat. –[akhir terjemahan]

Peran Israel

Penting untuk diamati, satu-satunya negara yang secara terbuka mendukung referendum Kurdi adalah Isreael. Berikut ini saya terjemahkan tulisan dari Voltairenet.org [3]

Menurut majalah “Israel-Kurd” yang berbasis di Erbil (Irak), PM Israel, Benjamin Netanyahu dan Massoud Barzani, yang menunjuk diri sebagai Presiden Negara Kurdistan [kalau jadi dibentuk melalui referendum 25 Sept], telah melakukan perjanjian rahasia.

Tel-Aviv sudah berkomitmen untuk mendatangkan 200.000 warga Israel keturunan Kurdis ke Kurdistan.

Pengumuman soal ini sudah diberitakan luas di media-media Turki, Iran, dan Arab. Agenda untuk membentuk Sudan Selatan dan sebuah negara Kurdistan telah menjadi target militer Israel pasca perkembangan [teknologi/industri] misil/senjata pada akhir 1990-an. Wilayah-wilayah ini, yang secara luas dikontrol oleh orang Israel, telah memberi peluang kepada tentara Israel untuk menyerang Mesir dan Suriah.

Pria Kurdi membaca majalah Israel-Kurd.

Pria Kurdi membaca majalah Israel-Kurd.

Dari 8,5 juta warga Israel yang tinggal di Israel, sekitar 200.000 adalah keturunan Kurdi. Pada Maret 1951, dalam Operasi “Ezra and Nehemiah” (ini adalah 2 nama di Alkitab yang mengkoordinasi perpindahan orang Yahudi ke Babilonia) mengizinkan 11.000 Yahudi-Kurdi untuk pindah dari Irak ke Israel. Organisasi bernama “The American Jewish Joint Distribution Committee of New York” mendanai operasi emigrasi ini. Pesawat yang digunakan dalam operasi ini disediakan oleh diktator Kuba, Fulgencio Batista.

Keluarga Barzani yang memerintah Kurdistan dengan tangan besi memiliki sejarah yang terkoneksi dengan Israel. Mullah Mustafa Barzani, ayah dari Presiden Massoud Barzani, adalah pejabat tinggi Mossad. –[akhir terjemahan]

Tambahan:

Di foto ini terlihat tokoh Yahudi Perancis, terkenal, bernama Bernard-Henry Levy (BHL) bersama Presiden Kurdistan, Masoud Barzani. BHL adalah tokoh yang sangat terlibat intens dalam ‘memakelari’ penggulingan Qaddafi (Libya) dan agenda penggulingan Assad (Suriah), bisa dibaca di buku saya Prahara Suriah.

 Bernard-Henri Levy dan Masoud Barzani

Bernard-Henri Levy dan Masoud Barzani

Analisis Geopolitik

Dalam konflik Suriah, AS mempersenjatai milisi-milisi Kurdi dengan alasan untuk melawan ISIS. Berkat dukungan AS, memang milisi Kurdi diberitakan mendapatkan kemenangan di berbagai front melawan ISIS. Namun ada beberapa keanehan di sini: mengapa berkali-kali, saat tentara Suriah hampir menang melawan ISIS, justru pesawat tempur AS melakukan intervensi dan mengebomi tentara Suriah sehingga ratusan tewas?

Jawabannya ada pada rencana besar AS terkait Kurdi: AS mendukung agenda balkanisasi Suriah dan Irak (memecah-belah ke negara-negara yang lebih kecil).  Kurdi Irak (KRG) berkeinginan membentuk negara khusus Kurdi, tapi sekaligus juga mencaplok Kirkuk dan beberapa wilayah lain yang sejak awal tidak masuk wilayah KRG. Sementara PYD (Suriah) dengan sayap militernya, YPG menyatakan bahwa prioritas gerakan mereka adalah menyatukan wilayah-wilayah Kurdi tradisional di Suriah (dikenal sebagai Rojava), yang membentang dari Afrin hingga ke sungai Tigris.

Agenda ini sudah dicantumkan dalam Rencana ‘Oded Yinon’ dari Israel yang dipublikasikan pada bulan Februari 1982 dalam jurnal berbahasa  Ibrani, Kivunim (Directions).  Oded Yinon menulis paper berjudul ‘Sebuah Strategi untuk Israel’ yang memaparkan proyek politik pecah-belah di Timur Tengah dengan tujuan pembubaran semua negara Arab yang ada.

Dengan demikian, upaya pemecah-belahan Suriah telah dimulai dengan adanya dukungan AS dan Israel terhadap rencana yang disebut “Rojava Project”.

Dalam membantu Kurdi,  AS melalui media propagandanya telah mencitrakan bahwa Kurdi adalah etnis yang moderat dan demokratis, namun sekian lama tertindas sehingga harus dibantu agar merdeka. Di Suriah, AS memberikan bantuan kepada koalisi yang punya nama demokratis, Syrian Democratic Forces (SDF) dengan alasan untuk melawan ISIS.  SDF adalah koalisi Kurdi (YPG), Arab Sunni (FSA-Free Syrian Army) dan pejuang-pejuang Kristen Suriah (Syriac Christian), tetapi yang mendominasi sepenuhnya adalah elemen Kurdi (YPG). [4]

Padahal, dalam berbagai peperangan yang terjadi, milisi Kurdi tak kalah sadis dibanding ISIS. Di Sinjar, Irak, mereka sengaja membiarkan kelompok minoritas Yazidi dibantai massal oleh ISIS.[5] Di Niniveh (Irak) mereka melucuti senjata penduduk asli (Assyiria dan Yazidi) sehingga tidak punya kemampuan untuk melawan ISIS, akibatnya 150.000 penduduknya mengungsi. Setelah wilayah itu kosong, baru milisi Kurdi mengusir ISIS, lalu menduduki kawasan itu. [6] Di Raqqa (wilayah Suriah yang diduduki ISIS), milisi Kurdi dan AS mengklaim melakukan operasi militer melawan ISIS. Namun karena mereka menggunakan senjata kimia, yang terjadi sebenarnya pembunuhan massal kepada warga asli. Diperkirakan 300 warga Raqqa tewas (kemungkinan angka sebenarnya jauh lebih besar), sementara 160.000 orang mengungsi (total populasi awal Raqqa adalah 220.000, mayoritasnya etnis Arab). Setelah itu, Kurdi mengklaim Raqqa sebagai wilayahnya.[7]

Lihat film mengenai aksi protes kaum Assyirian (Kristiani) yang hendak demo di depan parlemen KRG (untuk menuntut dikembalikannya tanah mereka). Aksi demo ini dilarang (padahal Barzani di depan Menlu AS John Kerry menyatakan bahwa Kurdistan adalah negara demokratis). klik : Film

Dengan demikian, kehadiran ISIS justru ‘menguntungkan’ Kurdi, mereka jadi punya alasan untuk angkat senjata dan memperluas wilayah. Wilayah-wilayah yang direbut Kurdi di Suriah dan Irak (dengan bantuan AS) adalah wilayah kaya minyak. Di Irak, Peshmerga (militer Kurdi Irak) berhasil mengontrol lebih dari 20% ladang minyak Irak. Melalui referendum September 2017, Kirkuk yang sangat kaya minyak pun akan diklaim sebagai wilayah Kurdi.[]

Ref:

[1] http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/implications-kurdish-vote-independence-iraq-170621091328863.html

[2] https://www.rt.com/op-edge/332408-iraqi-kurdistan-collapse-turkey-oil/

[3] http://www.voltairenet.org/article197968.html

[4] http://ic-mes.org/politics/kurdi-dan-agenda-balkanisasi-suriah/

[5] https://kurdishpolicy.org/2017/01/12/why-did-sinjar-fall-why-peshmerga-did-not-defend-yazidis/

[6] https://sarahabed.com/2017/09/20/modern-day-horrors-kurds-disarm-assyrians-and-yazidis-abandoning-them-to-daesh-onslaught/

[7] http://www.mintpressnews.com/u-s-coalition-cleansing-raqqa-of-arabs-to-expand-kurdish-autonomous-region/229054/

Baca tulisan Marwa Osman: Kurdi dan Agenda Balkanisasi Suriah