Dari Sungai ke Laut: Akhir yang Tak Terelakkan dari ’Kolonialisme Pemukim’ di Palestina

Seorang pemukim Yahudi memandang permukiman Tepi Barat Maaleh Adumim, dari daerah E-1 di pinggiran timur Yerusalem, 5 Desember 2012. (Sebastian Scheiner | AP )

Seorang pemukim Yahudi memandang permukiman Tepi Barat Maaleh Adumim, dari daerah E-1 di pinggiran timur Yerusalem, 5 Desember 2012. (Sebastian Scheiner | AP )

Oleh: Miko Peled

Seruan “dari sungai ke laut, Palestina harus merdeka” [yang diucapkan para demonstran Palestina] ditanggapi dengan sangat buruk oleh para juru bicara Zionis. Mulai dari CNN dan Fox News sampai berbagai media perpanjangan tangan Zionis dan juru bicaranya di seluruh dunia berseru, “Aha! Wajah sesungguhnya dari umat anti-Semit itu telah terungkap”.

Catatan redaksi: Slogan min al-nahr ila al-bahr adalah yel-yel kemerdekaan bangsa Palestina dan sering diucapkan dalam berbagai demo pro Palestina. Pada 28 Nov 2018, dalam acara International Day of Solidarity with the Palestinian People di PBB, pengamat politik Dr. Marc Lamont Hill menyampaikan pidato yang mendukung kemerdekaan Palestina dengan menggunakan frasa “from river to the sea” dan segera dikecam luas oleh kalangan pro-Israel. Dr. Hill menanggapai: ‘I was not a call to destroy anything or anyone. It was a call for justice, both in Israel and in the West Bank/Gaza.’

Kepanikan tampaknya menyerang ketika mereka menyatakan bahwa ini adalah “seruan untuk genosida orang Yahudi”. Namun anggapan bahwa seruan “Palestina merdeka” berarti seruan untuk pengusiran atau pembunuhan orang Yahudi, adalah anggapan yang umumnya dibuat oleh Zionis yang memandang bahwa Palestina semata-mata kawasan dimana satu pihak berkuasa dan akan membunuh pihak yang lain. Mereka tidak pernah memandang bahwa Palestina bisa menjadi sebuah tempat dimana semua orang hidup dalam damai. Di samping itu, anggapan ini telah menjadi strategi dasar mereka untuk selalu berteriak “anti-Semit” ketika narasi Zionis dilawan.

Kemana seharusnya orang Yahudi pergi? 

Setelah saya memberikan kuliah di University College of London bersama Dr. Azzam Tamimi, dimana saya membahas kelayakan ‘Satu Negara dari Sungai sampai ke Laut’, saya ditanyai oleh seorang mahasiswa Yahudi, “Ke mana seharusnya orang Yahudi pergi?” Jawaban saya adalah, “Mengapa Anda ingin mereka pergi?”

Itu adalah reaksi yang serupa, meskipun tidak terlalu keras, terhadap pidato Marc Lamont Hill di PBB, dimana keduanya menunjukkan pemikiran yang sama: Palestina merdeka berarti kematian bagi orang Yahudi. Namun sesungguhnya, visi Palestina merdeka (dari sungai ke laut, di mana lagi?) adalah sebagai satu negara di mana semua orang hidup merdeka sebagai warga negara yang setara di bawah satu hukum. Jika ada orang yang hidup di sana saat ini tidak ingin hidup dalam keadaan semua orang diatur oleh hukum yang sama, mungkin tanah itu memang bukan tempat bagi mereka.

Di mana lagi?

Jika wilayah Palestina bukan dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, lalu dimana lagi? Sekalipun pernah ada argumen yang mendukung Solusi Dua Negara -atau, dengan kata lain, negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya- Israel telah menghancurkannya. Selama lebih dari lima puluh tahun, atau sejak Perang Juni 1967, pemerintah Israel berturut-turut telah memperjelas melalui pernyataan dan realisasi di lapangan bahwa seluruh wilayah ini adalah Israel, dimiliki Yahudi, dan diperuntukkan bagi Yahudi. Tidak ada bagian dari negara ini yang terhindar dari penyebaran ‘kolonialisme pemukim’ (settler colonialism), keganasan, dan pembatasan yang dilakukan orang-orang Zionis.

Catatan redaksi: Settler atau pemukim, adalah orang-orang Yahudi didatangkan dari luar negeri lalu difasilitasi pemerintah Israel untuk membangun kompleks perumahan dengan merampas tanah dan sumber air milik warga Palestina; pembangunan permukiman ini illegal dan resolusi DK PBB sudah memerintahkan Israel untuk menghentikan tindakan ini, namun diabaikan.

Israel mengubah Jalur Gaza menjadi kamp konsentrasi. Warganya, akibat tindakan yang dilakukan Israel, bukan karena kesalahan mereka sendiri, sebagian besar adalah tunawisma dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang melonjak. Jelas, Jalur Gaza dengan kondisi saat ini tidak pantas untuk menjadi bagian dari negara mana pun, dan syarat pertama dalam kesepakatan apa pun [nantinya] harus berupa pencabutan pengepungan, pembangunan kembali, dan rehabilitasi Jalur Gaza dan penduduknya.

Tepi Barat (West Bank) sudah tidak ada lagi. Wilayah itu sekarang disebut Yudea dan Samaria dan -seperti Naqab, Al-Jaleel, dan kebanyakan wilayah lain Palestina- kini dipenuhi oleh para pemukim yang mengorbankan orang Palestina dan melanggar hak-hak orang Palestina. Wilayah-wilayah lain yang masih ditinggali orang Palestina pada kenyataannya merupakan penjara-penjara kecil dengan pembatasan ekonomi dan politik yang membuat kehidupan mereka amat mustahil. Melakukan perjalanan bagi orang-orang Palestina, dari satu wilayah ke wilayah lain di kawasan yang dulunya adalah Tepi Barat, hampir tidak memungkinkan karena dibatasi ketat oleh tentara Israel. Pelarangan perjalanan ini bahkan diberlakukan terhadap Presiden Otoritas Palestina, yang  juga akan meminta izin pihak Israel bila ingin melakukan perjalanan di dalam wilayah-wilayah yang [seharusnya] menjadi otoritasnya.

Polisi Israel memeriksa kartu identitas anak-anak sekolah Palestina di sebuah pos pemeriksaan di Yerusalem. (Oded Balilty | AP)

Polisi Israel memeriksa kartu identitas anak-anak sekolah Palestina di sebuah pos pemeriksaan di Yerusalem. (Oded Balilty | AP)

 

Yerusalem Timur, seperti bagian baratnya, telah dirusak oleh penjajahan para pemukim (settler colonialism) sampai ke titik dimana beberapa daerah Yerusalem sudah tidak dapat dikenali. Tidak seperti di Yerusalem Barat, di mana telah terjadi pembersihan etnis total sehingga tidak ada satu pun keluarga Palestina tersisa di sana, pembersihan etnis di Yerusalem Timur belum sepenuhnya berhasil. Namun, kota dan desa seperti Bir-Nabala, Qalandia, A-Ram, dan lainnya –area yang berdekatan dengan kota dan dulunya merupakan kawasan bisnis dan perumahan yang berkembang pesat—sekarang menjadi kota  hantu sebagai akibat dari aksi-ksi pembersihan etnis yang dilakukan Zionis.

Menyeru Israel 

Argumen yang mendukung pemisahan Palestina dengan pembentukan dua negara selalu lemah dan tidak dapat dipraktekkan. Ini secara khusus benar terjadi setelah tahun 1948 saat Israel didirikan di atas 78 persen wilayah pemukiman Palestina dan pendudukan  Zionis itu secara internasional sah dan diterima. Namun, paku terakhir di peti mati ide pemisahan itu dipalu oleh Zionis sendiri setelah tahun 1967 ketika 22 persen sisa dari Palestina, termasuk Yerusalem Timur, diambil alih oleh Israel.

Pembangunan permukiman, penghancuran kota, desa dan lingkungannya berlangsung cepat dan jelas bagi siapa pun yang memperhatikan bahwa penaklukan ini tidak dapat diubah lagi. Diskusi mengenai Solusi Dua Negara saat itu hanya memungkinkan Israel untuk membangun pemukiman kolonial Yahudi di tanah yang baru ditaklukkan, mengklaim bahwa jika suatu hari akan ada perjanjian damai mereka akan mempertimbangkan untuk memindahkannya.

Palestina tidak pernah berhenti menempati wilayah dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, dan bahkan penggantian nama wilayah itu menjadi “Israel” tidak dapat mengubah fakta ini. Pada saat yang sama, diskusi tentang pemisahan dan ‘Solusi Dua Negara’ tidak memperlambat penghancuran dan penjarahan yang dilakukan Zionis selama tujuh dekade ini. Jadi hari ini, ketika membahas Palestina Merdeka, seperti yang dilakukan oleh Dr. Marc Lamont Hill, orang tidak punya pilihan lain selain menyebut seluruh Palestina, dari Sungai ke Laut, namun masih saja Dr. Hill menerima rentetan kritik dari segala penjuru.

Bagaimana ini akan berakhir? 

Pertanyaan tentang bagaimana rezim Zionis dan para kolonialisme permukiman akan berakhir adalah sesuatu yang penting untuk dibahas. Visi paling jelas dan paling praktis hingga saat ini tampaknya adalah, seperti di Afrika Selatan, negara Zionis tidak memiliki pilihan selain menyerah. Ini akan terjadi sebagian besar sebagai hasil dari keberhasilan aksi boikot, divestasi, dan sanksi (BDS), isolasi politik, dan perlawanan rakyat Palestina di lapangan. Setiap Perdana Menteri Israel, mulai saat ini, harus tahu bahwa ia kemungkinan besar, seperti De Klerk di rezim apartheid Afrika Selatan, mengumumkan akhir rezim apartheid di Palestina. Ia harus dengan tanpa syarat membebaskan para tahanan Palestina, dan menyerukan bahwa satu orang pemilih mewakili satu suara. Ini akan mengarah pada penciptaan dewan legislatif dan pemerintahan yang mewakili semua orang yang hidup di antara Sungai sampai Laut. []

***

Sumber

Miko Peled adalah seorang penulis dan aktivis hak asasi manusia yang lahir di Yerusalem. Dia adalah penulis buku-buku berjudul “Putra Sang Jenderal: Perjalanan Seorang Israel di Palestina” dan “Ketidakadilan, Kisah Lima Fondasi Tanah Suci.” asli. 

(Artikel ini diterjemahkan oleh Nita Haryanti)