Jakarta, ICMES. Seorang pilot Israel yang pernah berpartisipasi dalam pengeboman reaktor nuklir Irak pada tahun 1981 mengancam akan membunuh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, jika Netanyahu terus menerapkan rencana reformasi peradilan, yang oleh pihak oposisi disebut sebagai “kudeta”.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku sedang mempelajari kemungkinan memasok Ukraina dengan sistem anti-rudal “Kubah Besi“ (Iron Dome), dan yang pertama dipelajari adalah potensi dampak politik pemasokan ini.

Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei menyetujui untuk memberikan ampunan atau keringanan hukuman terhadap ribuan narapidana, termasuk kelompok besar tahanan yang dinyatakan bersalah karena terlibat dalam gelombang kerusuhan.

Berita Selengkapnya:

Parah, Seorang Pilot Israel Ancam akan Bunuh Netanyahu

Seorang pilot Israel yang pernah berpartisipasi dalam pengeboman reaktor nuklir Irak pada tahun 1981 mengancam akan membunuh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, jika Netanyahu terus menerapkan rencana reformasi peradilan, yang oleh pihak oposisi disebut sebagai “kudeta”.

“Jika perdana menteri mendapatkan kekuatan diktator, dia dan para menterinya harus dibunuh,” tulis Kolonel (purn.) Ze’ev Raz, salah satu pemimpin gelombang aksi protes terhadap Netanyahu.

Menanggapi seruan itu, partai Likud yang dipimpin Netanyahu di Twitter menyatakan, “Hasutan terhadap Perdana Menteri Netanyahu memecahkan puncak kegilaan. Kami dikejutkan oleh seruan Ze’ev Raz untuk pembunuhan Perdana Menteri Netanyahu dan para menteri. Shin Bet dan polisi harus segera bertindak untuk menangkapnya dan para penghasut lainnya terhadap Perdana Menteri Netanyahu.”

Polisi Israel belakangan mengeluarkan pernyataan resmi yang mengumumkan bahwa komandannya, Yaakov Shabtai, telah memutuskan  bahwa setiap unggahan “semacam ini” di media sosial dan media akan diselidiki.

Dia menambahkan, “Polisi Israel tidak akan mentolerir publikasi yang menghasut dalam bentuk apa pun, dan siapa pun yang menerbitkan atau mengekspresikan dirinya dengan cara yang mengancam dan menghasut untuk menyakiti tokoh masyarakat akan diselidiki dengan peringatan, dan jika ditemukan bahwa dia telah melakukan tindak pidana, dakwaan akan diajukan terhadapnya.”

Polisi Israel menyatakan “tidak akan merampas kebebasan siapa pun untuk berdemonstrasi di negara demokratis, tapi pada saat yang sama kami tidak akan mengizinkan ujaran berbau kekerasan, provokasi, dan intimidasi.”

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, turut mengutuk ancaman pembunuhan Netanyahu, dan di Twitter menyatakan, “Setiap hasutan dan kekerasan hanya merugikan perang untuk menyelamatkan negara. Saya menyerukan kepada semua orang yang mencintai negara untuk berdemonstrasi, memprotes dan turun ke jalan, tetapi tegakkan hukum, jangan mengarah pada kekerasan.”

Pada Sabtu malam (4/2), puluhan ribu orang Israel kembali berdemonstrasi di Tel Aviv dan kota-kota lain untuk memprotes rencana pemerintah mereformasi peradilan.

Bulan lalu, Menteri Kehakiman Israel Levin mengumumkan rencananya untuk mereformasi peradilan, yang oleh pihak oposisi digambarkan sebagai “kudeta”, sementara Perdana Menteri Netanyahu membelanya dengan mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk memulihkan keseimbangan antarpihak berwenang.

Rencana kontroversial itu bertujuan membangun kontrol pemerintah atas komite penunjukan hakim dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung (otoritas kehakiman tertinggi Israel). (maan)

PM Israel Bermaksud Bekali Ukraina dengan Kubah Besi, Rusia Pasti Marah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku sedang mempelajari kemungkinan memasok Ukraina dengan sistem anti-rudal “Kubah Besi“ (Iron Dome), dan yang pertama dipelajari adalah potensi dampak politik pemasokan ini.

Perkembangan ini diungkapkan oleh Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan saluran LCI Prancis, yang rinciannya dilaporkan pada hari Ahad (5/2) oleh media Israel, termasuk surat kabar Yedioth Ahronoth dan Saluran 13.

 â€œKami hampir menyelesaikan proses pembentukan pemerintahan. Kami akan mempelajari apakah akan memasok Ukraina dengan sistem Iron Dome. Kami sekarang sedang dalam proses merumuskan kebijakan kami, dan setelah itu kami akan membahas implikasi politik dari masalah ini,” ujar Netanyahu.

Sejak 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi militer terhadap Ukraina sehingga negara-negara yang dipimpin oleh AS, sekutu Israel, menjatuhkan sanksi ekonomi berat terhadap Moskow.

“Kami akan memeriksa ketersediaan sistem, serta kebijakan dan kepentingan kami di kawasan. Ada kemungkinan bahwa kontribusi Israel ke Ukraina akan berada di wilayah lain,” lanjut Netanyahu.

Dia juga menjelaskan, “Salah satu pertimbangan utama dalam membuat keputusan ini adalah keinginan pemerintah Israel untuk tidak memasuki konflik militer dengan Rusia, atau angkatan udara Rusia yang beroperasi di kawasan, termasuk di wilayah udara Suriah.”

Dari waktu ke waktu, pesawat tempur Israel menyerang apa yang disebut Tel Aviv sebagai target Iran di Suriah.  

Netanyahu juga mengatakan, “Kami memiliki pertimbangan tambahan yang tidak perlu dipertimbangkan oleh negara lain (tampaknya AS).”

Dia menambahkan, “Saya tidak bisa membuat janji apa pun. Kami harus melihat apa pilihannya dan mempertimbangkan kepentingan kami di kawasan.”

Pemerintah Israel sebelumnya, yang dipimpin oleh Naftali Bennett dan Yair Lapid, menolak memasok senjata ke Ukraina, dan merasa cukup dengan mengirim bantuan kemanusiaan ke Kyiv.

Namun, Washington terus mendesak Israel agar memberikan bantuan keamanan ke Ukraina, sebagaimana dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, yang telah bertemu Netanyahu di Al-Quds (Yerusalem) Barat belum lama ini.

Pada konferensi pers dengan Netanyahu, Binken mengaku telah berdiskusi dengan perdana menteri Israel mengenai bantuan kepada Ukraina.

Dia juga menuduh Iran membantu Rusia dengan berkata, “Ini menggarisbawahi kebutuhan untuk membantu Ukraina juga dalam aspek keamanan, bukan hanya kemanusiaan.”

Teheran telah berulang kali menepis tuduhan  bahwa Iran memasok Rusia dengan pesawat nirawak untuk digunakan dalam perang di Ukraina. (raialyoum)

Ayatullah Khamenei Berikan Amnesti kepada Ribuan Narapidana Kasus Gelombang Kerusuhan

Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei menyetujui untuk memberikan ampunan atau keringanan hukuman terhadap ribuan narapidana, termasuk kelompok besar tahanan yang dinyatakan bersalah karena terlibat dalam gelombang kerusuhan yang melanda negara ini beberapa waktu lalu.

Ayatullah Khamenei, Ahad (5/2),  menyetujui permintaan Kepala Kehakiman Gholam Hossein Mohseni Eje’i untuk mengampuni atau mengurangi hukuman narapidana yang dinilai memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti.

Ayatollah Khamenei mengeluarkan persetujuan itu pada momen peringatan 44 tahun kemenangan revolusi Islam dan Milad Imam Ali bin Abi Thalib ra.

Putusan pemberian grasi telah dikeluarkan di pengadilan umum dan pengadilan Revolusi Islam, Organisasi Yudisial Angkatan Bersenjata dan Organisasi Hukuman Diskresioner Negara.

Terpidana yang dinyatakan memenuhi syarat mendapat amnesti  ialah bukan orang yang terlibat spionase untuk asing, berhubungan langsung dengan dinas intelijen asing, pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja, serta perusakan atau serangan pembakaran pada situs pemerintah, militer dan publik, dan juga tidak terlibat dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat pribadi.

Amnesti juga tidak berlaku untuk jenis terpidana kasus tertentu, termasuk penyelundupan senjata, narkoba, perdagangan senjata, penculikan, penyerangan dengan air keras, pemerkosaan, perampokan bersenjata, penyuapan, penggelapan, pemalsuan uang, pencucian uang, gangguan ekonomi, penyelundupan minuman beralkohol, dan penyelundupan komoditas yang terorganisir.

Pemimpin Besar Iran secara berkala mengeluarkan putusan demikian pada momem-momen peringatan dan hari-hari besar keagamaan. (fna)