Jakarta, ICMES. Naftali Bennett, 49 tahun, sudah dilantik menjadi perdana menteri baru Israel menggantikan Benjamin Netanyahu yang telah berkuasa di Israel selama 12 tahun.

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyerukan mobilisasi umum dan konsentrasi massa Palestina di komplek Masjid Al-Aqsa dan jalanan kota lama Quds.

Gerakan Perlawanan Israel  Palestina (Hamas) mengecam keras Menlu Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed al-Nahyan, karena telah menghasut Arab dan menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.

Sedikitnya 303 masjid di provinsi Sa’dah, Yaman, telah menjadi sasaran serangan udara pasukan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi selama perang yang berkobar Yaman sejak enam tahun silam.

Berita Selengkapnya:

Naftali Bennett Dilantik sebagai Perdana Menteri Israel, Siapa Dia?

Naftali Bennett, 49 tahun, sudah dilantik menjadi perdana menteri baru Israel menggantikan Benjamin Netanyahu yang telah berkuasa di Israel selama 12 tahun.

Bennett adalah pemimpin sayap kanan garis Israel, yang pernah beberapa tahun bekerjasama dengan Netanyahu dan bahkan menjadi muridnya yang paling loyal.

Dia telah diangkat sumpah di parlemen Israel, Knesset, pada hari Ahad (13/6) setelah pemerintahan baru yang dibentuk dan dipimpinnya mendapat mosi percaya dari parlemen

Knesset yang terdiri dari 120 wakil telah memberikan suara dukungan kepada koalisi yang dipimpin Yair Lapid. Meski dengan mayoritas tipis, yaitu 60-59, namun suara itu cukup untuk menyudahi kekuasaan Netanyahu.

Dalam pidato di awal sesi khusus parlemen, Ahad, Bennett mengaku merepresentasikan “koalisi perubahan Israel secara keseluruhan”, berjanji bahwa “Israel tak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir”, dan menolak reaktivasi perjanjian nuklir yang diteken Iran bersama sejumlah negara terkemuka dunia.

Bennett adalah sosok milyuner mantan pengusaha yang bergerak di bidang teknologi tinggi. Dia memimpin partai ekstrem sayap kanan yang menyerukan liberalisasi ekonomi secara mutlak, keterbukaan sosial, dan pencaplokan lebih dari seperti tiga wilayah pendudukan Tepi Barat.

Netanyahu adalah gurunya yang telah membukakan jalan cemerlang baginya ke sayap kanan.

Dia menjadi bagian dari pemerintahan Netanyahu yang buyar pada tahun 2018, dan sejak tahun 2013 dia telah bekerja di lima kementerian, terbaru di antaranya ialah kementerian pertahanan pada tahun 2020. Tapi demikian, Netanyahu tidak mengajaknya bergabung pada pemerintahannya yang dibentuk pada Mei lalu.

Evan Gottesman dari Forum Kebijakan Israel menyebut Bennett mewakili “versi yang disesuaikan dengan publik (Israel)” yang sangat berkeinginan melengserkan Netanyahu.

Perjanjian koalisi memberikan rotasi dalam kepemimpinnya, karena Bennett yang mengadopsi retorika keagamaan ultra-nasionalis akan menjadi perdana menteri selama dua tahun sebelum menyerahkan kemudi kepada Yair Lapid yang berhaluan tengah, arsitek koalisi dan mantan jurnalis kondang.

Naftali Bennett adalah pemimpin pertama dari partai ekstremis sayap kanan yang memimpin pemerintahan dalam sejarah entitas Israel.

Bennett, yang fasih berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika dan kerap mengenakan kippah pada kepalanya yang botak, mengaku masih memiliki keyakinan yang sama dengan Netanyahu namun kritis terhadap manajemen negaranya.

Meskipun perolehan suara partainya cukup lemah dalam pemiu terbaru pada Maret 2021, namun pria mantan anggota pasukan khusus itu berhasil menjadi “pencetak raja-raja” dalam negosiasi untuk pembentukan koalisi pemerintah.

Bennett lahir di Haifa pada 25 Maret 1972 dari orang tua kelahiran AS dan tinggal bersama istrinya, Gilat, dan empat anaknya di pusat kota Ra’anana. (alalam)

Hadapi Parade Bendera Kaum Zionis, Kubu Pejuang Palestina Serukan Intifada

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyerukan mobilisasi umum dan konsentrasi massa Palestina di komplek Masjid Al-Aqsa dan jalanan kota lama Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) pada Selasa (15/6).

Seruan itu dinyatakan dalam sebuah statemen yang dirilis oleh juru bicara Hamas, Mohammad Hamadeh, Ahad (13/6),  ketika kaum pendatang eksrimis Zionis bertekad untuk tetap menggelar “parade bendera” pada hari Selasa setelah sekian hari tertunda.

“Kami menyerukan kepada orang-orang kami (Palestina) dan para pemuda Quds untuk bangkit secara umum dan berkonsentrasi di halaman-halaman Masjid Al-Aqsa dan jalanan kota lama demi menghilangkan kesempatan bagi  kawanan pendatang sesat untuk merealisasikan keinginan mereka. Jadikanlah Selasa mendatang sebagai hari mobilisasi umum dan ikatan menuju Masjid Al-Aqsa, dan hari kemarahan dan tantangan bagi rezim pendudukan,” seru Hamadeh.

Dia menambahkan, “Orang-orang kami yang bertahan di Baitul Maqdis dan sekitarnya telah menginspirasi bangsa-bangsa dunia bagaimana penolakan, keteguhan dan penghadangan terhadap rezim pendudukan untuk mencegah pemaksaan kehendaknya dan pengubahan simbol-simbol identitas dan bentuk Al-Quds.”

Juru bicara Hamas juga menegaskan, “Rezim pendudukan kembali melepas kekang kawanan sesatnya untuk menodai gang-gang dan jalanan Quds, dan mengibarkan bendera-bendera identitas mereka yang sia-sia dalam sebuah langkah yang tak bertolak dari keyakinan dan kekuatan apapun, dan tak ada mendorongnya kecuali kesia-siaan.”

Badan penyiaran Israel melaporkan bahwa parade bendera akan dimulai dari Quds barat, melewati Bab Al-Amud kemudian melintasi Bab Al-Khalil, salah satu gerbang kota lama, hingga mencapai Tembok Ratapan (Halaman Al-Buraq).

Komite Tindak Lanjut  Pasukan Nasional dan Islam Palestina juga menyampaikan seruan intifada.

“Hari Selasa depan, 15 Juni, adalah hari amarah sengit Palestina di Quds, Tepi Barat, Jalur Gaza dan wilayah pendudukan (1948, Israel), agar seluruh anak bangsa Palestina dan di dalam dan di luar berintifada di bawah bendera Palestina demi membela Quds serta melindungi perkampungan kota ini dan Masjid Al-Aqsa yang diberkahi,”ungkap komite tersebut.

Parade bendera semula dijadwalkan pada Kamis pekan lalu, tapi polisi Israel berulang kali menolak memberinya izin karena khawatir dapat menyulut konfrontasi lagi dengan Palestina. (raialyoum/alalam)

Dianggap Teroris, Hamas Kecam Keras Menlu UEA

Gerakan Perlawanan Israel  Palestina (Hamas) mengecam keras Menlu Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed al-Nahyan, karena telah menghasut Arab dan menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.

“Tindakan Menlu UEA Abdullah bin Zayed al-Nahyan menghasut negara-negara Arab dan menganggap Hamas sebagai organisasi teroris bertolak belakang dengan nilai-nilai Arabisme dan berlawanan dengan semua konsep kebangsaan,” ungkap juru bicara Hamas Hazem Qassem di Twitter pada Sabtu malam (12/6).

Hamas menganggap perilaku Al-Nahyan “sejalan dengan klaim sia-sia Zionis, dan berbenturan dengan antusiasme dukungan publik Arab kepada resistensi di Palestina”.

Pekan lalu, Al-Nahyan dalam pembicaraan dengan Komite Yahudi Amerika (AJC) mengaku prihatin atas “ancaman-ancaman yang dibuat oleh para ekstremis di dunia, dan tidak adanya respon dari beberapa negara”.

Dikutip Times of Israel, dia menambahkan, “Masalah ini tak terkait dengan adanya beragam pendapat mengenai berbagai persoalan. Hasutan tak bisa diterima, kebencian yang bisa diterima, pemberian alasan untuk kekerasan tak dapat diterima.”

Dia juga mengatakan, “Ironis sekali, berbagai negara semakin enggan berbicara secara lebih jelas tentang Hamas, atau Hizbullah, atau Ikhwanul Muslimin.”

Seperti diketahui, dengan mediasi AS di masa kepresidenan Donald Trump, UEA dan Bahrain menekan perjanjian normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis Israel dalam sebuah seremoni khusus pada September 2020.

Menlu UEA membuat pernyataan demikian setelah pada Mei lalu berkobar perang selama 11 hari antara kubu Palestina di Gaza dan pasukan Zionis Israel. (alalam)

303 Masjid di Sa’dah Jadi Sasaran Saudi dalam Enam Tahun Perang Yaman

Direktur Kantor Wakaf Provinsi Sa’dah, Yaman Lutfullah Al-Awawi, mengatakan bahwa sedikitnya 303 masjid di provinsi ini telah menjadi sasaran serangan udara pasukan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi selama perang yang berkobar Yaman sejak enam tahun silam.

“Masjid yang dihancurkan secara total oleh kubu agresor di provinsi ini berjumlah 59, sedangkan yang dihancurkan secara parsial lebih dari 244,” katanya kepada saluran Al-Masirah, seperti dikutip situs berita Al-Alam, Ahad (13/6).

Menurut Al-Awawi, Saudi dan sekutunya juga sengaja menyerang gedung Kantor Wakaf Sa’dah sehingga menimbulkan kerusakan pada banyak aset dan barang-barang penting di dalamnya.

Dia juga menegaskan bahwa serangan brutal pasukan koalisi terhadap rumah-rumah ibadah tanpa mengindah sakralitasnya membuktikan penyimpangan dan keluarnya mereka dari nilai-nilai keagamaan. (alalam)