Jakarta, ICMES. Duta Besar Amerika untuk Lebanon Dorothy Shea mengklaim bahwa kepala Gerakan Patriotik Bebas Libanon, Gebran Bassil, menutupi senjata kelompok ini melalui hubungannya dengan Hizbullah, sementara Hizbullah menutupi korupsinya.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menyatakan negaranya keberatan dengan rencana Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukannya dari Irak dan Afghanistan.

Rezim Zionis Israel disebut-sebut telah melobi Washington secara intensif agar Amerika Serikat (AS) tak kembali  kepada perjanjian nuklir Iran, JCPOA, dan mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap Teheran jika Teheran memperoleh senjata nuklir.

Khatib dan imam Jumat Masjidil Haram Syeikh Usamah Khayyath dalam khutbah Jumat kemarin  menyampaikan apa yang diumumkan oleh Dewan Ulama Senior Arab Saudi bahwa kelompok Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok teroris.

Berita Selengkapnya:

Dubes AS untuk Libanon Mengaku akan Terus Menekan Hizbullah

Duta Besar Amerika untuk Lebanon Dorothy Shea mengklaim bahwa kepala Gerakan Patriotik Bebas Libanon, Gebran Bassil, menutupi senjata kelompok ini melalui hubungannya dengan Hizbullah, sementara Hizbullah menutupi korupsinya.

Shea memastikan negaranya akan terus menekan Hizbullah, “menyokong rakyat Libanon”, dan tidak mendukung pemerintah terakhir di Lebanon karena “dibentuk oleh Hizbullah”.

Mengenai kemungkinan bekerjasama dengan pemerintah Libanon berikutnya, Shea mengatakan, “Kami akan melihat seperti apa pemerintah selanjutnya untuk menentukan sikap kami.”

Dia menambahkan, “Tak akan ada lagi sesuatu yang gratris sejak hari ini, dan kami akan bersikukuh pada pendirian kami, karena jika kami tidak melakukannya maka mereka akan kembali kepada korupsi mereka.”

Dia juga mengatakan, “Satu-satunya syarat untuk membantu Libanon menghadapi virus Coronma ialah keterjauhan dari Kementerian Kesehatan karena menteri kesehatan dekat dengan Hizbullah, dan adanya interaksi dengan lembaga-lembaga sahabat terpercaya seperti Universitas Amerika di Beirut dan Angkatan Bersenjata Libanon.” (alalam)

Prancis Minta AS Tidak Tarik Pasukan dari Irak dan Afghanistan

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menyatakan negaranya keberatan dengan rencana Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukannya dari Irak dan Afghanistan.

“Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan,” ungkapnya dalam wawancara dengan BFMTV, Jumat (14/11/2020), ketika ditanya tentang rencana AS mempercepat penarikan pasukannya dari Afghanistan dan Irak.

Dia mengaku akan memberi tahu ihwal pendirian Prancis itu kepada kepada sejawatnya dari AS, Mike Pompeo, yang dijadwalkan tiba di Paris awal minggu depan.

Le Drian menanggapi positif pertanyaan tentang apakah kunjungan Pompeo adalah langkah yang tepat mengingat Presiden AS Donald Trump bersikeras menolak mengakui hasil pemilihan presiden.

“Ada banyak berkas kompleks yang dapat kita diskusikan bersama,” lanjutnya.

Dalam kunjungan ke Paris, yang akan dilakukan atas inisiatif pihak AS, Pompeo dijadwalkan akan mengadakan pertemuan Le Drian dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. (alalam)

Israel Dinilai Berpotensi Melancarkan Serangan Pre-Emptive terhadap Iran

Rezim Zionis Israel disebut-sebut telah melobi Washington secara intensif agar Amerika Serikat (AS) tak kembali  kepada perjanjian nuklir Iran, JCPOA, dan mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap Teheran jika Teheran memperoleh senjata nuklir.

Menjelang pemilihan, kampanye Biden mengisyaratkan perlunya “menegosiasikan kembali” ke JCPOA, sebuah gagasan yang ditolak Teheran.

Mantan Penasihat Keamanan Nasional Trump Herbert R McMaster menyatakan Israel dapat melancarkan serangan militer terhadap Iran sebelum Presiden Donald Trump keluar dari jabatannya.

“Israel mengikuti Doktrin Begin, yang berarti bahwa mereka tidak akan menerima negara musuh  memiliki senjata paling merusak di Bumi,” kata McMaster kepada Fox News, seperti dikutip channel Israel 124news, Jumat (13/11/2020).

Mantan petinggi AS itu merujuk pada kebijakan Rezim Zionis dalam melakukan serangan ‘pencegahan’ terhadap musuh potensial yang dicurigai Tel Aviv mengembangkan senjata pemusnah massal.

Doktrin tersebut dirumuskan pada 1960-an, tapi dinamai berdasarkan nama perdana menteri Israel antara 1977 dan 1983, Menachem Begin, yang menyerang reaktor nuklir Osirak Irak di luar Baghdad saat masih dalam pembangunan pada tahun 1981.

Doktrin ini ilegal di bawah hukum internasional, yang melarang konsep serangan pendahuluan dan perang pencegahan.

“Kita telah melihat ini di masa lalu dengan serangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Suriah. Ingat tahun 2007 ketika Korea Utara membantu membangun fasilitas senjata nuklir di Gurun Suriah, dan IDF menyerang itu dan (melakukan) serangan serupa di Irak lebih awal dari itu? Jadi saya pikir itu kemungkinan,” terang McMaster, mengacu pada Operasi Outside the Box  IDF pada September 2007.

Pihak Suriah berulang kali menolak klaim bahwa fasilitas yang diserang pada tahun 2007 itu merupakan situs nuklir. Presiden Suriah Bashar al-Assad beralasan bahwa “bodoh” bagi Damaskus jika membangun situs nuklir di gurun tanpa pertahanan udara.

Pada tahun 2009, pejabat Suriah mengatakan kepada Badan Energi Atom Internasional bahwa situs yang diserang adalah gudang rudal. (i24news/amn)

Khatib Jumat Masjidil Haram Sampaikan Penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai Kelompok Teroris

Khatib dan imam Jumat Masjidil Haram Syeikh Usamah Khayyath dalam khutbah Jumat kemarin (13/112/2020) menyampaikan apa yang diumumkan oleh Dewan Ulama Senior Arab Saudi bahwa kelompok Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok teroris.

Khayyath menyerukan kepada para jemaah agar menjauhi organisasi-organisasi yang memiliki manhaj (metode) yang disebutnya “bertentangan dengan kitab Allah, sunnah Nabi, dan petunjuk pendahulu umat”.

Dia memperingatkan bahwa manhaj demikian sia-sia belaka serta “mendatangkan azab di akhirat sebagaimana dinyatakan dan dijelaskan secara rinci oleh Dewan Ulama Senior“.

Seperti pernah diberitakan, Menteri Urusan Keislaman, Dakwah, dan Bimbingan Arab Saudi Abdul Latif Al-Sheikh sehari sebelumnya telah menginstruksikan agar khutbah Jumat kemarin dikhususkan untuk menyampaikan pernyataan Dewan Ulama Senior bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan “kelompok teroris yang tidak mewakili manhaj Islam” dan mengejar ambisi politik.

“Kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok teroris yang alih-alih mewakili manhaj Islam bertujuan mencapai kekuasan,” bunyi pernyataan itu.

Atas dasar itu, dewan tersebut memperingatkan bahwa segala bentuk dukungan, termasuk dana, untuk Ikhwanul Muslimin dilarang.

Menurut dewan itu, Ikhwanul Muslimin sejak pembentukannya tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada akidah Islam atau pengetahuan yang terkandung dalam Al-Qur’an atau Sunnah, dan satu-satunya tujuannya adalah untuk merebut kendali kekuasaan, serta telah menginspirasi banyak kelompok ekstremis dan teroris yang bertanggung jawab atas kekejaman di seluruh dunia.

Arab Saudi memasukkan Ikhwanul Muslimin dalam daftar hitam organisasi teroris pada Mei 2014 melalui dekrit kerajaan, bersama dengan tiga kelompok Islam lainnya yang berbasis di Timur Tengah. Keputusan tersebut melarang keanggotaan dan segala bentuk dukungan atau simpati kepada Ikhwanul Muslimin. (raialyoum/okaz/aa)