Jakarta, ICMES. Gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman kembali melancarkan serangan ke wilayah Arab Saudi dengan sasaran Bandara Internasional Abha.

Arab Saudi mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya serangan rudal dari wilayah Irak ke wilayah Saudi.

Organisasi Reporters Without Borders mengadukan Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed bin Salman dan beberapa pejabat Saudi lain ke Kejaksaan Jerman dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Presiden Iran Hassan Rouhani menegaskan bahwa pencabutan sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dan menghidupkan kembali perjanjian nuklir.

Berita Selengkapnya:

Ansarullah Serang Saudi lagi, Bandara Abha Jadi Sasaran

Gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman kembali melancarkan serangan ke wilayah Arab Saudi dengan sasaran Bandara Internasional Abha.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman yang bersekutu dengan Ansarullah, Brigjen Yahya Saree, mengumumkan serangan itu di Sanaa, ibu kota Yaman, Selasa (2/3), sembari menyebutkan bahwa pasukan drone Yaman telah menyasar hanggar-hanggar jet tempur Saudi di bandara itu dengan pesawat nirawak Qasef K-2.  Dia memastikan serangan itu tepat mengena sasaran yang diincar.

“Serangan ini sebagai balasan atas eskalasi serangan udara musuh dan blokadenya yang berkelanjutan terhadap negeri kami yang mulia,” lanjut Saree.

Di pihak lain, juru bicara koalisi yang dipimpin Saudi, Kol. Turki Al-Maliki, menyatakan pasukannya telah telah mencegat dan menghancurkan sebuah pesawat nirawak yang dilepaskan oleh Ansarullah yang disebutnya “milisi teroris” ke arah wilayah selatan Saudi.

“Upaya milisi teroris Houthi menyerang warga sipil dan properti umum secara disengaja dan sistematis merupakan kejahatan perang,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya berusaha melindungi warga sipil dan properti umum serta menjalankan apa yang sesuai dengan undang-undang kemanusiaan dan konvensi internasional.

Belakangan ini Ansarullah menginstensifkan serangan dengan menggunakan drone bermuatan bom dan drone pengintai, yang oleh para ahli PBB dinilai berasal dari luar Yaman dengan ciri-ciri yang sesuai dengan drone yang dibuat oleh Perusahaan Manufaktur Pesawat Iran, HESA.

Sabtu dan Ahad lalu Ansarullah juga melancarkan operasi serangan besar-besaran bersandi “Perimbangan Deterensi ke-5” dengan menggunakan satu rudal balistik dan beberapa drone yang menyasar Riyadh, ibu kota Saudi, dan beberapa wilayah di selatan negara ini, termasuk Abha. (alalam/raialyoum)

Saudi Khawatirkan Kemungkinan Serangan Rudal dari Irak

Arab Saudi mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya serangan rudal dari wilayah Irak ke wilayah Saudi.

Sebuah sumber Irak, Selasa (2/3), menyebutkan beberapa rincian mengenai kunjungan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Saudi Mayjen Fayyad Al-Ruwaili ke Irak.

“Al-Ruwaili bersama Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Irak Letjen Abdul Amir Yarallah telah membahas isu-isu bersama mengenai hubungan militer antara kedua negara dan pengamanan perbatasan,” ungkap sumber anonim itu kepada RT milik Rusia.

“Saudi menekankan bahwa ia memiliki informasi mengenai ancaman terhadapnya dari wilayah Irak, terutama berkaitan dengan adanya pesawat nirawak dan rudal yang berpotensi menyasar wilayah Saudi,” lanjutnya.

Sumber itu juga mengatakan, “Ada kekhawatiran Saudi terhadap kemungkinan mendapat serangan dari kelompok-kelompok yang dianggapnya sekutu Iran, dan kemungkinan penggunaan wilayah Irak untuk serangan terhadap Saudi.”

Bulan lalu beberapa sumber mengatakan kepada AP bahwa pada Januari lalu beberapa drone berbahan peledak melesat dari Irak untuk menyerang Istana Kerajaan Saudi di Riyadh. (rt)

Reporters Without Borders Adukan Bin Salman ke Kejaksaan Jerman

Organisasi Reporters Without Borders mengadukan Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed bin Salman (MBS) dan beberapa pejabat Saudi lain ke Kejaksaan Jerman dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengaduan setebal 500 halaman telah diajukan organisasi itu kepada Kejaksaan Jerman di Pengadilan Federal Karlsruhe, Senin (1/3). Pengaduan itu memuat tuduhan pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di Istanbul pada tahun 2018 dan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap lebih dari 30 jurnalis lain.

MBS membantah terlibat dalam pembunuhan Khashoggi, sementara beberapa tokoh Saudi lainnya yang namanya disebutkan dalam berkas tak dapat dihubungi, dan kantor media pemerintah Saudipun juga belum bersedia menanggapi permintaan komentar.

Sekretaris Jenderal Reporters Without Borders, Christophe Delaware, dalam sebuah pernyataannya mengatakan, “Mereka yang bertanggung jawab atas penganiayaan jurnalis di Arab Saudi harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka, termasuk pembunuhan Jamal Khashoggi.”

Organisasi ini mengajukan gugatan hukum di Jerman dengan alasan bahwa hukum Jerman memberikan pengadilan yurisdiksi untuk mengusut kejahatan internasional yang dilakukan di luar negeri walaupun tak ada kaitannya dengan Jerman.

Menurut organisasi ini, sejumlah nama lagi masih dapat dicantumkan dalam pengaduan pada tahap selanjutnya.

Kejaksaan Jerman mengaku telah menerima pengaduan tersebut, dan kini sedang mempelajari kelayakannya, sementara Kementerian Luar Negeri Jerman belum memenuhi permintaan komentar. (raialyoum)

Rouhani kepada Macron: Tak Ada Perundingan lagi Soal Nuklir

Presiden Iran Hassan Rouhani menegaskan bahwa pencabutan sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Iran adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dan menghidupkan kembali perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Dalam percakapan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Selasa (2/3), Rouhani mengingatkan bahwa JCPOA merupakan perjanjian multilateral di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 sehingga tak dapat dinegosiasikan ulang dengan cara dan alasan apapun, sedangkan cara untuk mempertahankan dan menghidupkannya tak lain adalah pencabutan sanksi AS.

Rouhani juga memperingatkan bahwa hilangnya kesempatan untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali JCPOA dapat membuat situasi menjadi lebih sulit.

“Pengurangan secara bertahap kewajiban JCPOA oleh Iran disebabkan oleh penarikan AS dari JCPOA pada 8 Mei 2018 dan ketidakmampuan tiga negara Eropa (Prancis, Inggris dan Jerman) memenuhi kewajiban mereka di bawah JCPOA, yang dapat dibatalkan segera setelah pemenuhan kewajiban oleh pihak lain yang terlibat dalam pembicaraan nuklir,” lanjut Rouhani.

Presiden Iran juga menegaskan bahwa negaranya tetap bekerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kerjasama kami dengan IAEA terus berlanjut, dan kami tidak pernah meninggalkan Dewan IAEA,” katanya.

Hal itu dikatakan Rouhani setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Teheran segera mengajukan usulan yang jelas untuk memungkinkan pengadaan lagi dialog mengenai JCPOA yang diteken Iran dan enam negara terkemuka dunia pada tahun 2015.

Macron juga mengaku sangat menyayangkan apa yang disebutnya keputusan Iran melanggar perjanjian nuklir.

“Sangatlah penting Teheran kembali mematuhi dan bekerjasama penuh dengan IAEA,” ujarnya.

Belakangan ini Teheran terus menurunkan taraf komitmennya kepada JCPOA dalam rangka menekan Presiden AS Joe Biden agar mencabut sanksi AS terhadap Iran demi menghidupkan kembali JCPOA, sementara AS mendesak Iran untuk terlebih dahulu mematuhi perjanjian itu, padahal apa yang dilakukan Iran tak lain merupakan reaksi atas keluarnya AS dari perjanjian itu di masa kepresiden Donald Trump. (mna/railayoum)