Jakarta, ICMES. Juru bicara resmi Angkatan Bersenjata, Brigjen Yahya Saree, mengumumkan bahwa kapal Mado milik AS telah menjadi sasaran serangan dengan sejumlah rudal Yaman di Laut Merah.
Kepala HAM PBB memperingatkan kepada Israel bahwa pembatasan rezim Zionis terhadap bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza bisa jadi merupakan “kejahatan perang”.
Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menegaskan bahwa Iran sekarang melakukan pembalasan terhadap pencurian minyaknya, dan bahwa pihak asing tidak dapat lagi mengeksploitasi cadangan minyak mentah Iran.
Berita selengkapnya:
Pasukan Yaman Serang Kapal Mado AS dan Hujani Eilat dengan Drone Kamikaze
Juru bicara resmi Angkatan Bersenjata, Brigjen Yahya Saree, mengumumkan bahwa kapal Mado milik AS telah menjadi sasaran serangan dengan sejumlah rudal Yaman di Laut Merah.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (19/3), Saree mengatakan, “Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Yaman melakukan operasi serangan terhadap kapal Mado AS di Laut Merah, menggunakan sejumlah rudal maritim sesuai.”
Dia menambahkan: “Pasukan rudal menembakkan sejumlah rudal jelajah ke sasaran Israel di Umm al-Rashrash (Eilat) di wilayah pendudukan Palestina, dan berhasil mencapai target-targetnya.”
Saree menegaskan, “Dengan pertolongan Allah Swt, kami akan terus menunaikan tugas keagamaan, moral dan kemanusiaan kami terhadap rakyat Palestina yang tertindas. Operasi militer kami tidak akan berhenti sampai agresi dihentikan dan pengepungan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dicabut.”
Angkatan Bersenjata Yaman menyatakan bahwa sebagai bentuk solidaritas dengan Jalur Gaza, pasukan Yaman konsisten menyerang kapal-kapal kargo di Laut Merah yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Israel yang mengangkut barang ke dan dari Israel.
Di pihak lain, menanggapi tindakan militer Yaman, AS dan para sekutunya membentuk kekuatan militer untuk menghadapi serangan Yaman. Dalam konteks ini, jet-jet tempur AS dan Inggris telah beberapa kali melancarkan banyak serangan di berbagai wilayah di Yaman, dan Angkatan Bersenjata Yaman membalasnya. (rt)
PBB: Pembatasan Bantuan untuk Gaza Bisa Menjadi “Kejahatan Perang”
Kepala HAM PBB memperingatkan kepada Israel bahwa pembatasan rezim Zionis terhadap bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza bisa jadi merupakan “kejahatan perang”.
Penilaian tersebut dinyatakan pada hari Selasa (19/3) menyusul perilisan laporan yang didukung PBB bahwa kelaparan kemungkinan besar akan terjadi pada bulan Mei di Jalur Gaza yang berpenduduk 2,3 juta orang, kecuali jika pertempuran selama lebih dari lima bulan antara Israel dan Hamas diakhiri dan bantuan diberikan dan meningkat dengan cepat.
“Besarnya pembatasan yang dilakukan Israel terhadap masuknya bantuan ke Gaza, serta cara Israel terus melakukan permusuhan, mungkin sama saja dengan menggunakan kelaparan sebagai metode perang, yang merupakan kejahatan perang,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan HAM Volker Turk.
Juru bicara Turk, Jeremy Laurence, mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa keputusan akhir apakah “kelaparan digunakan sebagai senjata perang” akan ditentukan oleh pengadilan.
“Penderitaan masyarakat Gaza tidak dapat dimaafkan,” katanya.
Meskipun lembaga-lembaga bantuan menyalahkan Israel atas krisis yang terjadi akibat blokade mereka terhadap Gaza, pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan mereka memfasilitasi pasokan. Israel mengklaim PBB dan kelompok bantuan bertanggung jawab atas kuantitas dan kecepatan pengiriman bantuan.
“Israel, sebagai kekuatan pendudukan, mempunyai kewajiban untuk memastikan penyediaan makanan dan perawatan medis bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan mereka dan memfasilitasi kerja organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan tersebut,” kata Turk dalam pernyataan yang disampaikan juru bicaranya.
Laporan tersebut memperingatkan bahwa perang telah menyebabkan sekitar separuh warga Palestina di Gaza – sekitar 1,1 juta orang – mengalami kelaparan yang bersifat “bencana”.
Juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Jens Laerke, mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa badan tersebut khawatir bahwa jika tidak ada tindakan maka “Anda akan melihat lebih dari 200 orang meninggal karena kelaparan setiap hari.”
Turk mengatakan krisis ini “dibuat oleh manusia” dan “sepenuhnya dapat dicegah”.
“Setiap orang, terutama mereka yang mempunyai pengaruh, harus menegaskan bahwa Israel (harus) bertindak untuk memfasilitasi masuknya dan distribusi bantuan kemanusiaan dan barang-barang komersial yang diperlukan tanpa hambatan untuk mengakhiri kelaparan dan menghindari semua risiko kelaparan,” terangnya.
“Perlu ada pemulihan penuh terhadap layanan-layanan penting, termasuk pasokan makanan, air, listrik dan bahan bakar,” imbuhnya.
Oxfam juga merilis sebuah laporan pada hari Senin, yang menuduh Israel menggunakan birokrasi untuk “sengaja” menghalangi pasokan bantuan menuju Gaza.
Dikatakan bahwa truk bantuan menunggu rata-rata 20 hari untuk mengakses Jalur Gaza. (aljazeera)
IRGC: Era Eksploitasi Minyak Iran oleh Barat Sudah Berlalu
Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menegaskan bahwa Iran sekarang melakukan pembalasan terhadap pencurian minyaknya, dan bahwa pihak asing tidak dapat lagi mengeksploitasi cadangan minyak mentah Iran.
Laksamana Muda Alireza Tangsiri menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Senin (18/3), menjelang peringatan 73 tahun nasionalisasi industri minyak Iran.
“Hari ini, jika mereka (pihak asing) mencuri minyak kami dan menyita kapal tanker kami di mana pun di dunia maka kami akan membalasnya,” katanya.
“Sudah berlalu hari-hari di mana pihak asing berbangga atas penjarahan harta benda bangsa Iran,” sambungnya.
Menurutnya, Inggris telah menjarah minyak dan sumber daya Iran selama bertahun-tahun, namun sekarang generasi muda Iran bangkit dan bangga melawan kekuatan arogan global.
Pada tanggal 20 Maret 1951, anggota parlemen Iran mensahkan undang-undang yang diajukan oleh Perdana Menteri Mohammad Mosaddeq yang terpilih secara demokratis untuk menasionalisasi industri minyak.
Keputusan Mosaddeq didukung oleh partai nasionalisnya serta tokoh agama yang dipimpin oleh ulama terkemuka Ayatollah Abolghassem Kashani.
Inisiatif ini mengakhiri kekuasaan Inggris selama empat dekade atas industri minyak Iran. Perusahaan Minyak Anglo-Iran (AIOC) milik Inggris menikmati kendali monopoli atas industri ini dan hanya membayar sebagian kecil pendapatannya kepada pemerintah Iran. (mm/presstv)
