Jakarta, ICMES. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meneken perjanjian normalisasi hubungan bersama pejabat dari Uni Emirat Arab dan Bahrain, dua negara Arab Teluk Persia, dengan mediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih.

Para pemimpin Palestina menyebut perjanjian damai Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel sia-sia.

Kelompok pejuang Jihad Islam Palestina di Gaza mengutuk keras terhadap penandatangan perjanjian damai Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel, dan menyebutkan adanya penembakan dua rudal ke wilayah Israel.

Berita selengkapnya:

UEA dan Bahrain Tandatangani Perjanjian Damai dengan Israel, Masih Ada 5-6 Negara Lagi?

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meneken perjanjian normalisasi hubungan bersama pejabat dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, dua negara Arab Teluk Persia, dengan mediasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih, Washington, AS, Selasa (15/9/2020).

Netanyahu meneken dua perjanjian, masing-masing bersama Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed Al-Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani. Ketiga pejabat ini bersama Trump juga menandatangani sebuah pernyataan bersama.

Perjanjian itu ditandatangani dalam tiga naskah yang masing-masing bahasa Arab, Inggris, dan Ibrani, mula-mula oleh UEA dan Israel, kemudian oleh Bahrain dan Israel.

Penandatanganan kedua perjanjian tersebut didahului dengan pertemuan Trump secara terpisah dengan Netanyahu, Abdullah bin Zayed, dan Al-Zayani, sebelum upacara penandatanganan.

Trump mengaku telah “mengadakan pembicaraan dengan Raja Saudi Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman” dan menyatakan “keduanya  berpikiran terbuka dan akan bergabung dalam perdamaian”.

“Hari ini bersejarah bagi perdamaian di Timur Tengah… Saya telah memerintahkan untuk menghentikan pendanaan kepada Palestina karena mereka tidak menghormati kami,” lanjut Trump.

Sementara itu, puluhan orang berkonstrasi di depan Gedung Putih untuk memrotes penandatanganan perjanjian itu sembari mengibarkan bendera Palestina dan berteriak, “Tidak, tidak untuk normalisasi” dan “Normalisasi adalah penipuan.”

Upacara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat AS, termasuk penasihat dan menantu Trump Jared Kushner dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, serta Ibu Negara AS Melania Trump dan istri Perdana Menteri Israel Sarah Netanyahu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan perwakilan dari UEA dan Bahrain tiba di Gedung Putih pada hari Selasa untuk menandatangani dua “perjanjian bersejarah” guna menormalisasi hubungan dua negara Teluk itu dengan Rezim Zionis Israel.

Pada hari itu Trump mengumumkan bahwa lima atau enam negara Arab tambahan sedang bersiap menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel, setelah UEA dan Bahrain.

“Kami telah membuat kemajuan besar dengan sekitar lima negara, lima negara tambahan,” katanya di hadapan Netanyahu.

Tanpa menyebutkan nama negara dia menambahkan, “Kami memiliki setidaknya lima atau enam negara yang akan segera bergabung dengan kami. Kami sudah mulai berkonsultasi dengan mereka.” (raialyoum)

Para Pemimpin Palestina Sebut Perjanjian UEA dan Bahrain dengan Israel Sia-Sia Belaka

Para pemimpin Palestina menyebut perjanjian damai Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel yang diteken di Gedung Putih, Amerika Serikat (AS), Selasa (15/9/2020), sia-sia.

Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan oleh kantor berita Palestina, WAFA, Selasa, kantor kepresidenan Palestina menegaskan, “Perdamaian tidak akan tercapai selagi AS dan Israel tidak mengakui hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berkelanjutan di perbatasan 4 Juni 1967 dengan Al-Quds (Yerussalem) Timur sebagai ibu kotanya, dan menyelesaikan masalah pengungsi Palestina sesuai Resolusi 194 ”.

Pernyataan itu menegaskan bahwa kepresidenan Palestina tidak akan mengamanatkan kepada siapapun untuk berbicara atas nama rakyat Palestina maupun  Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang disebutnya sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina.

“Masalah dasarnya bukanlah antara negara-negara yang menandatangani perjanjian dan otoritas pendudukan Israel, melainkan dengan rakyat Palestina yang menderita di bawah pendudukan,” lanjut pernyataan itu.

Pernyataan itu memperingatkan, “Tidak akan ada perdamaian, keamanan atau stabilitas bagi siapa pun di kawasan tanpa diakhirnya pendudukan dan diperolehnya hak penuh rakyat Palestina sebagaimana diatur dalam resolusi-resolusi internasional.”

Hamas juga angkat bicara dengan menegaskan bahwa penandatangan perjanjian damai itu “seolah tidak ada, dan tak sebanding dengan tinta yang digunakan untuk menuliskannya”.

“Bangsa Palestina akan memperlakukan perjanjian-perjanjian ini seolah tidak pernah ada, dengan cara bersiteguh pada perjuangan sampai semua hak mereka terkembalikan,” tegas juru bicara Hamas Hazim Qasem di halaman Facebook-nya, Selasa.

Dia menambahkan, “Perjanjian-perjanjian normalisasi UEA dan Bahrain dengan Israel tak sebanding dengan tinta yang digunakan untuk menuliskannya”.

Front Rakyat Pembebasan Palestina (PFLP) juga mengutuk perjanjian damai itu dengan menyebut hari penandatangan itu sebagai “hari hitam” dalam sejarah bangsa Palestina dan umat Arab dan “hari jatuhnya rezim UEA dan Bahrain dalam kubangan lumpur pengkhianatan”.

PFLP menilai perjanjian itu bukanlah kejutan yang dipersiapkan belakangan ini, melainkan “sudah dipersiapkan dan direncanakan sejak beberapa tahun silam”.

Faksi ini menyerukan keharusan “mengaktivasi segala bentuk resistensi untuk menghadang kejahatan rezim pendudukan di tanah Palestina serta semua rencana penyelesaian perkara dan normalisasi”.

Sejak  Selasa pagi, ratusan warga Palestina berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai tanggapan atas seruan dari “Komando Perlawanan Rakyat Nasional Bersatu” untuk menandai Selasa sebagai “hari kemarahan rakyat”  terhadap perjanjian normalisasi UEA dan Bahrain dengan Israel.

Bahrain adalah negara keempat dunia Arab dan kedua di Teluk Persia yang menormalisasi hubungan dengan Israel, setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan kemudian UEA pada 2020. (raialyoum)

Buntut Perjanjian Damai di AS, Dua Orang Israel Terluka Terkena Ledakan Rudal dari Gaza

Kelompok pejuang Jihad Islam Palestina di Gaza mengutuk keras terhadap penandatangan perjanjian damai Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel, dan menyebutkan adanya penembakan dua rudal ke wilayah Israel (Palestina pendudukan 1948), Selasa (15/9/2020), yang menyebabkan dua orang Israel menderita luka.

“Gaza yang terblokade mereaksi perjanjian normalisasi UEA dan Bahrain dengan Israel dengan menembakkan rudal ke arah tanah pendudukan,” ungkap Mohammad Al-Hindi, Kepala Biro Politik Jihad Islam Palestina.

Dia menambahkan, “Tepat pada saat wajah-wajah suram (Perdana Menteri Israel) Netanyahu, (Presiden AS Donald) Trump, dan beberapa orang Arab yang terjatuh mengumumkan perjanjian normalisasi, Gaza yang terblokade mengumumkan sikapnya (dengan menembakkan rudal) bahwa Gaza sama sekali tidak memperhitungkan mereka.”

Al-Hindi menyebut penandatangan itu “penundukan kawasan Teluk kepada Israel”.

Penembakan rudal itu menyebab sirine terpekik di kota Ashkelon dan Ashdod di wilayah Israel yang dekat dengan perbatasan Gaza.

Layanan darurat Magen David Adom (Bintang Daud Merah) Israel mengatakan petugas medisnya mengevakuasi dan merawat dua orang yang menderita luka akibat serpihan.

Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas penembakan dua roket tersebut, namun pengamat setempat mengatakan bahwa peluncuran roket itu dilakukan sebagai protes terhadap upacara penandatanganan perjanjian normalisasi UEA dan Bahrain dengan Israel.

Militer Israel mengatakan bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis satu di antara rudal tersebut. (raialyoum)