Jakarta, ICMES. Ahmad bin Dagher, ketua parlemen Yaman kubu pemerintahan presiden tersingkir Abd Rabbuh Mansour Hadi, dan wakilnya, Abdul Aziz Gubari, untuk pertama kalinya menyerukan penghentian perang secepatnya dan pengadaan aliansi nasional baru yang bekerja untuk ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menyatakan bahwa fokus delegasi perunding nuklir Iran di Wina, Austria, tak lain adalah pencabutan semua sanksi terhadap negaranya.

Diplomat Rusia pada pembicaraan di Wina, Austria, mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah mengkonfirmasi kesediaannya mencabut semua sanksi yang tidak sesuai dengan perjanjian nuklir.

Israel telah mendapatkan masukan dana 22 juta USD dari penjualan drone kamikaze Israel kepada Maroko, dan drone itu akan digunakan Maroko dalam pertempuran melawan front Polisario di Sahara Barat.

Berita Selengkapnya:

Akui Kalah dan Kacau Balau, Parlemen Kubu Hadi Serukan Penghentian Perang Yaman

Ahmad bin Dagher, ketua parlemen Yaman kubu pemerintahan presiden tersingkir Abd Rabbuh Mansour Hadi, dan wakilnya, Abdul Aziz Gubari, untuk pertama kalinya menyerukan penghentian perang secepatnya dan pengadaan aliansi nasional baru yang bekerja untuk ini.

Kedua politisi itu menilai media tidak melaporkan situasi di Yaman secara akurat, dan dalam sebuah pernyataan bersama keduanya menegaskan bahwa opsi militer sudah berujung “pada jalan buntu yang sudah nyaris memaklumkan kegagalannya”.

“Tentara bertempur dengan fasilitas yang minim, sumber daya disita atau dibekukan, mata uang terpuruk, keamanan kacau, korupsi yang merajalela, dan gaji ditangguhkan sehingga melanggar konstitusi dan hukum,” bunyi pernyataan itu.

Mereka menilai perang terhadap Houthi (gerakan Ansarullah) yang terjadi sekarang sudah melenceng dari tujuannya semula.

Pernyataan itu menuding berbagai pihak yang terlibat dalam perang Yaman melakukan penghancuran Yaman secara sistematis dan didanai.

Ahmad bin Dagher dan Abdul Aziz Gubari lantas menyerukan “penyelamatan nasional” dan penghentian” secepatnya. (rt)

Iran Tak Terima Kurang dari Pencabutan Sanksi Secara Total, Israel Mengancam

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menyatakan bahwa fokus delegasi perunding nuklir Iran di Wina, Austria, tak lain adalah pencabutan semua sanksi terhadap negaranya.

“Kami berfokus pada pencabutan sanksi-sanksi, dan tidak akan menerima apapun yang kurang dari ini, dan tak akan pernah berjanji untuk berkomitmen lebih dari apa yang ada dalam perjanjian nuklir,” tegas Khatibzadeh, seperti dikutip IRNA, Selasa (30/11).

“Komitmen-komitmen baru tak punya tempat dalam negosiasi kami,” lanjutnya.

Putaran baru perundingan nuklir Iran dimulai di Wina pada Senin lalu dengan tujuan memulihkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) setelah perjanjian nuklir ini terhambat tindakan AS keluar darinya pada tahun 2018. Putaran baru itu dimulai setelah terhenti selama lima bulan akibat pilpres Iran yang dimenangi oleh Sayid Ebrahim Raisi.

Putaran baru itu melibatkan Iran di satu pihak dan kelompok 4+1 (Inggris, Prancis, Rusia dan China plus Jerman) serta utusan Uni Eropa di pihak lain, sedangkan AS mengikutinya secara tidak langsung.

Sementara itu, militer Israel mengaku sedang mempercepat langkah-langkahnya untuk mencegah Iran dari menjadi negara “berambang batas nuklir”.

Juru bicara resmi militer Israel Brigjen Ran Kochav, Selasa, mengatakan, “Kami telah mempercepat kesiapan kami untuk mencegah Iran dari membangun dirinya di arena utara dan mencegahnya dari menjadi negara berambang batas nuklir.”

Dia menambahkan, “Ketika kami mengatakan bahwa kami mempercepat maka apa yang saya maksud ialah langkah-langkah anti Iran.”

Menanggapi putaran baru perundingan nuklir Iran di Wina, dia mengatakan, “Saya tidak memasuki urusan politik, tapi sebagaimana kami katakan sebelumnya, kami siap untuk segala kemungkinan.” (raialyoum)

Rusia: AS Siap Cabut Semua Sanksinya terhadap Iran

Diplomat Rusia pada pembicaraan di Wina, Austria, mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah mengkonfirmasi kesediaannya mencabut semua sanksi yang tidak sesuai dengan perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) sebagai imbalan atas pemulihan kepatuhan Iran sepenuhnya kepada kesepakatan itu.

“AS menegaskan kesiapannya mencabut semua sanksi yang tidak sesuai dengan JCPOA sebagai imbalan atas kembalinya Iran untuk sepenuhnya mematuhi JCPOA,” ungkap Mikhail Ulyanov, Wakil Tetap Rusia untuk Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang berbasis di Wina.

Mikhail Ulyanov yang mengepalai delegasi Rusia dalam pembicaraan di Wina menyatakan hal tersebut dalam sebuah posting di akun Twitter-nya, Selasa (30/11), sehari setelah sesi pembukaan pembicaraan Wina.

Meski demikian, Ulyanov menyusul pernyataan itu dengan pernyataan lain bernada khawatir.

 “Tapi dalam diplomasi multilateral, iblis ada dalam detailnya,” ungkapnya.

Dia juga menyebutkan, “Daftar konkret sanksi yang akan dicabut dapat dinegosiasikan.”

Menanggapi pertanyaan seorang jurnalis di Twitter tentang waktu kelompok kerja JCPOA akan mulai mengadakan pertemuan untuk membahas penghapusan sanksi terhadap Iran, Ulyanov menyatakan, “Pertemuan pertama akan diadakan hari ini dan besok.”

Putaran baru perundingan nuklir Iran dimulai di Wina pada Senin lalu dengan tujuan memulihkan JCPOA setelah perjanjian nuklir ini terhambat tindakan AS keluar darinya pada tahun 2018. Putaran baru itu dimulai setelah terhenti selama lima bulan akibat pilpres Iran yang dimenangi oleh Sayid Ebrahim Raisi. (mna)

Israel Bekali Maroko dengan Drone Kamikaze untuk Melawan Front Polisario

Surat kabar Israel Haaretz, Selasa (30/11), melaporkan bahwa industri dirgantara Israel telah mendapatkan masukan dana 22 juta USD dari penjualan drone kamikaze Israel kepada Maroko, dan drone itu akan digunakan Maroko dalam pertempuran melawan front Polisario di Sahara Barat.

Dalam konteks ini, Maroko sedang bersiap membangun dua unit produksi drone dengan teknologi Israel, dan diduga bahwa unit pertama akan diadakan di wilayah utara Maroko, sedangkan unit kedua di wilayah selatannya.

Menurut situs i24 milik Israel, dalam beberapa bulan mendatang, komisi Maroko-Israel akan ditugaskan untuk meneliti realisasi proyek ini dengan mempertimbangkan daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang diperlukan semisal pelabuhan dan bandara untuk menjadi lokasi proyek, serta dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

Sebelumnya, Maroko dan Israel menandatangani perjanjian keamanan dalam kunjungan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz ke Rabat. Perjanjian yang diteken Gantz bersama menteri yang bertanggung jawab atas administrasi pertahanan nasional Maroko, Abdellatif Loudiyi, itu memberikan sketsa kerjasama keamanan kedua negara “dengan segala bentuknya” dalam menghadapi “ancaman dan tantangan yang diketahui oleh kawasan”.

Menurut laporan-laporan dari Israel, ada diskusi lanjutan dengan perusahaan Israel mengenai beberapa poin, termasuk transfer teknologi untuk mengembangkan dan memroduksi jenis drone tertentu secara lokal, selain membeli sistem pertahanan udara Barak 8 Israel, mempelajari kemungkinan mengembangkan pesawat tempur F5 , dan membeli berbagai jenis drone. (raialyoum)