Jakarta, ICMES: Pemimpin Besar Iran, Grand Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menyatakan bahwa mujahidin Palestina, Hizbullah dan Iran berjuang untuk tujuan ilahiah, sementara Zionis berjuang untuk niat jahatnya.
Sekjen PBB Antonio Guterres kembali menegaskan sikap lembaga yang dipimpinnya terkait dengan wilayah Golan milik Suriah yang diduduki Israel dan penyelesaian kemelut Palestina melalui solusi dua negara.
Media sosial Arab diwarnai kontroversi mengenai dugaan keberadaan anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Qatar.
Beberapa foto hasil pencitraan satelit memperlihatkan sebuah komplek bangunan industri di lokasi reaktor nuklir di Riyadh, Arab Saudi, yang kabarnya akan dioperasikan Arab Saudi pada tahun ini.
Berita selengkapnya:
Ayatullah Khamenei: Para Mujahidin Palestina, Hizbullah, Dan Iran Berjuang Demi Tujuan Suci
Pemimpin Besar Iran, Grand Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menyatakan bahwa mujahidin Palestina, Hizbullah dan Iran berjuang untuk tujuan ilahiah, sementara Zionis berjuang untuk niat jahatnya.
Ayatullah Khamenei dalam kata sambutannya pada pertemuan dengan para pejabat tinggi Iran dan para duta besar negara-negara sahabat di Teheran pada peringatan Isra’ Mikraj dan Hari Pengangkatan Muhammad al-Amin SAW sebagai rasul , Rabu (3/4/2019), menyebutkan perjuangan mujahidin Palestina, Hizbullah dan pembelaan oleh bangsa Iran atas Irak dan Suriah selama delapan tahun merupakan manifestasi jihad di jalan Allah, sementara agresi Rezim Zionis Israel selama bertahun-tahun merupakan contoh nyata perang yang dikobarkan oleh para thaghut.
Dia mengingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) dan antek-anteknya semisal rezim Arab Saudi pantang menerima sesuatu yang kurang dari penghentian gerakan tauhid, sementara bangsa Iran melanjutkan gerakan ini sehingga musuh-musuhnya tak berdaya menghadapinya.
Dia juga menegaskan bahwa Iran dimusuhi adalah karena negara dan bangsa ini menghadang jalan kubu thaghut yang memusuhi kubu tauhid, dan konfrontasi antara keduanya tidak bisa dihindari. (alalam)
Sekjen PBB Kembali Tegaskan Kepemilikan Suriah Atas Dataran Tinggi Golan
Sekjen PBB Antonio Guterres kembali menegaskan sikap lembaga yang dipimpinnya terkait dengan wilayah Golan milik Suriah yang diduduki Israel dan penyelesaian kemelut Palestina melalui solusi dua negara.
Pada konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukri di Kairo, Rabu (3/4/2019), Guterres menekankan keharusan perlunya menghormati kedaulatan Suriah atas wilayahnya, termasuk wilayah pendudukan Golan.
Dia juga mengaku sedang mencari solusi yang mencanangkan Al-Quds (Yerussalem) menjadi ibu kota dua negara, Palestina dan Israel, dengan memastikan terlaksananya semua resolusi PBB terkait untuk memperkuat stabilitas kawasan.
Dia menyatakan bahwa beberapa saat sebelumnya di hari yang sama telah berdiskusi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengenai perkembangan di Suriah dan Yaman serta mekanisme penyelesaian krisis kedua negara.
Dia menambahkan bahwa pada hari itu dia juga akan bertolak ke Libya untuk membahas berbagai masalah utama negara itu, dan menekankan keharusan upaya menyatukan lembaga-lembaga di sana, termasuk tentara.
Pada pembukaan KTT Liga Arab ke-30 di Tunisia pada hari Minggu lalu, Guterres juga mengecam pengakuan Presiden Amerika Serikar (AS) Donald Trump atas kedaulatan Israel terhadap Dataran Tinggi Golan milik Suriah.
Guterres juga mengingatkan kepada para pemimpin Arab bahwa “setiap resolusi konflik Suriah harus menjamin persatuan dan integritas wilayah Suriah, termasuk wilayah pendudukan Golan.”
Seperti diketahui, pada 25 Maret lalu Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Sebagian besar wilayah perbukitan strategis dan penting ini berada di bawah kendali Israel sejak rezim Zionis ini merebutnya dalam Perang Enam Hari 1967.
Israel kemudian mencaplok wilayah itu pada 1981, tapi PBB menyebut keputusan itu “batal demi hukum dan tanpa efek hukum internasional.”
Damaskus telah berulang kali menyebut Golan sebagai bagian integral Suriah, dan mengatakan bahwa kedaulatan Suriah atas wilayah itu tak dapat dinegosiasikan. (raialyoum/sputnik)
Qatar Bantah Keberadaan IRGC Di Wilayahnya
Media sosial Arab diwarnai kontroversi mengenai dugaan keberadaan anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Qatar sehingga Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Lulwa Al-Khater melontarkan pernyataan yang mengejek ketika ditanya mengenai tuntutan negara-negara pemboikot Qatar agar pemerintah Doha mengusir IRGC.
Al-Khater balik menyoal, “Apakah mungkin beberapa pangkalan AS dapat bertemu dengan IRGC?”
Kepada The Washington Times dia menambahkan, “Silakan membayangkan adanya pangkalan militer itu dan IRGC … Apakah itu mungkin?”
Juru bicara itu mengakui negara menjalin hubungan dengan Iran, dan negaranya bergantung pada Iran untuk mengimpor makanan demi meringankan dampak boikot Saudi dan beberapa negara sekutunya terhadap Qatar.
The Washington Times menyebutkan beberapa hal, yaitu; Qatar berbagi dengan Iran dalam kepemilikan ladang gas alam Pars Selatan yang terletak di perairan Teluk Persia; banyak sekutu AS, termasuk Jepang, India dan Inggris bergantung pada gas dari ladang ini; dan Uni Emirat Arab (UEA) meskipun bersekutu dengan Saudi dalam krisis Teluk ternyata masih membeli energi dalam jumlah besar dari Qatar.
Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar dengan dalih bahwa Doha mendukung terorisme. Doha membantah dalih itu sembari balik menuduh empat negara itu berusaha memaksakan perwaliannya atas keputusan nasionalnya.
Keempat negara itu mengajukan daftar 13 tuntutan terhadap Qatar, termasuk mengurangi taraf perwakilan diplomatik dan membatasi hubungan dagangnya dengan Iran, dan tidak menempatkan IRGC di wilayah Qatar. Namun Qatar menolak tuntutan itu dengan menegaskan bahwa sebagian di antara empat negara itu sendiri justru menikmati hubungan yang sama dengan Iran. (raialyoum)
Begini Penampakan Pertama Fasilitas Nuklir Arab Saudi
Beberapa foto hasil pencitraan satelit memperlihatkan sebuah komplek bangunan industri di lokasi reaktor nuklir di Riyadh, Arab Saudi, yang kabarnya akan dioperasikan Arab Saudi pada tahun ini.
Menurut kantor berita Bloomberg, Arab Saudi akan segera menyelesaikan reaktor nuklir pertamanya, seperti yang terlihat dalam pencitraan satelit untuk fasilitas tersebut.
Sesuai GoogleEarth, “Fasilitas Riset” itu terletak di sudut barat daya King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh, dan proyeknya terus berjalan serta terlihat bahwa konstruksinya akan berakhir pada wadah vertikal yang berisi bahan bakar nuklir.
Bloomberg menyebutkan bahwa kemajuan ini menjadi perhatian para ahli pengendalian senjata karena Arab Saudi belum menandatangani kerangka internasional untuk aturan yang diikuti oleh negara-negara nuklir lain guna memastikan bahwa program nuklir sipil tidak digunakan untuk membuat senjata.
Menurut Bloomberg, “pemasok bahan bakar nuklir tidak akan bergerak untuk menyuplai fasilitas Saudi itu sampai sampai negara ini menyelesaian semua prosedur pemantauan baru dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina.”
Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman lebih dari satu tahun lalu pernah bersumbar, “Jika Iran memiliki senjata nuklir maka Arab Saudi juga akan mengupayakannya secepat mungkin.”
Dia juga mengatakan, “Kerajaan ini akan mengembangkan bom nuklir jika saingan regionalnya, Iran, melakukannya.”
Menurut Bloomberg, pernyataan itu menimbulkan tanda merah di dalam komunitas pengawas nuklir, yang merasa tidak nyaman karena mereka memiliki akses ke situs-situs nuklir di Iran lebih banyak daripada Arab Saudi. (alalam)
