Jakarta, ICMES. Arab Saudi yang sedang menerima kunjungan dua hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tampak menanggapi dingin dan bahkan mengabaikan motivasi terbaru AS untuk normalisasi hubungan Saudi dengan Rezim Zionis Israel serta masalah rekonsiliasi Saudi dengan Suriah.

Pemerintah Republik Islam Iran menanggapi pernyataan sinis sejumlah negara Barat terkait dengan rudal hipersonik terbaru Iran, Fattah, dan menegaskan bahwa Iran berhak mengembangkan alutsista konvensional berdasarkan hukum internasional

Sedikitnya 16 orang tewas dan 30-an lainnya terluka akibat ledakan bom di dekat sebuah masjid di provinsi Badakhshan timur laut Afghanistan.

Berita Selengkapnya:

Parah, Seperti ini Saudi Remehkan Kunjungan Menlu AS

Arab Saudi yang sedang menerima kunjungan dua hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS)  Antony Blinken tampak menanggapi dingin dan bahkan mengabaikan motivasi terbaru AS untuk normalisasi hubungan Saudi dengan Rezim Zionis Israel serta masalah rekonsiliasi Saudi dengan Suriah.

Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud di Riyadh, Kamis (8/7), Blinken kembali menegaskan bahwa Washington akan terus memainkan peran integral memperluas normalisasi antara Israel dan Arab Saudi.

Blinken, yang berada di Saudi sebagai bagian dari dorongan AS terkait dengan perselisihan mengenai harga minyak serta keterbukaan Saudi terhadap  Iran, juga menegaskan bahwa normalisasi hubungan antara rezim Israel dan negara-negara sekitarnya merupakan prioritas bagi Washington.

Menanggapi hal ini, Faisal bin Farhan tampak mengabaikan keinginan mitranya dari AS itu. Dengan bahasa diplomatis dia mengatakan, “Kami percaya bahwa normalisasi dengan Israel akan menguntungkan semua orang, tapi tanpa perdamaian bagi rakyat Palestina dan perolehan negara merdeka, manfaat normalisasi akan terbatas.”

Jauh hari sebelumnya, yaitu pada KTT Liga Arab di Jeddah pada 19 Mei,  Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menegaskan, “Masalah Palestina tetap merupakan isu sentral bagi negara-negara Arab, dan menjadi prioritas utama kerajaan.”

Dia juga menekankan, “Kami tidak akan menunda pemberian bantuan kepada rakyat Palestina dalam pemulihan tanah mereka, pemulihan hak-hak mereka yang sah dan pendirian negara merdeka di perbatasan 1967 dengan al-Quds Timur sebagai ibukotanya.”

Pada hari Kamis kemarin, Blinken juga menegaskan kembali bahwa Washington tidak akan menormalisasi hubungan dengan Suriah dan tidak pula mendukung normalisasi hubungan negara lain dengan pemerintah Presiden Bashar al-Assad.

Menanggapi hal inipun, Faisal balik membela keputusan penting Liga Arab mencabut pembekuan keanggotaan Suriah, yang semula diberlakukan sejak bermulanya konflik Suriah pada 12 tahun silam.

“Suriah membuat komitmen yang sangat jelas untuk mengatasi masalah komunitas internasional,” tutur Faisal.

“Kami memiliki perbedaan pendapat, tapi kami sedang mencari mekanisme agar kami dapat bekerja sama,” sambungnya dalam konferensi bersama tersebut.

Sementara itu, semua media Saudi tampak sengaja meremehkan kunjungan Blinken, kendati dia juga bertujuan mengembalikan hubungan Washington-Riyadh kepada era keemasannya.

Beberapa surat kabar Saudi menerbitkan berita pertemuan Blinken dengan Putra Mahkota Saudi dan menteri luar negeri negara-negara Teluk bukan di halaman depan, melainkan di dalam, itupun dengan cetakan kecil sehingga orang yang ingin membacanya seakan membutuhkan kaca pembesar, sementara berita dan foto kedatangan pesepak bola Prancis asal Aljazair, Karim Benzema, ke Jeddah untuk bergabung dengan Football Association Club diterbitkan halaman depan.

Hal itu tak pelak menjadi pesan yang gamblang dan mencerminkan bagaimana opini publik  sekaligus instruksi dari pimpinan tertinggi Saudi serta realitas baru di mana Saudi sudah terserap ke kubu aliansi Rusia-China-Iran serta mendukung tatanan dunia multipolar. (presstv/raialyoum)

Barat Cemaskan Rudal Hipersonik Iran, Teheran Tegaskan Haknya di Bidang Alutsista

Pemerintah Republik Islam Iran menanggapi pernyataan sinis sejumlah negara Barat terkait dengan rudal hipersonik terbaru Iran, Fattah, dan menegaskan bahwa Iran berhak mengembangkan alutsista konvensional berdasarkan hukum internasional.

Tanggapan itu disampaikan oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani, Kamis (8/6),  setelah Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis mengaku prihatin atas peluncuran rudal hipersonik Fattah.

“Kegiatan rudal Republik Islam Iran bersifat konvensional, defensif, dan sepenuhnya sah berdasarkan hukum internasional,” ungkap Kanaani.

Dia menjelaskan, “Menampung rudal nuklir dan memainkan peran destruktif dalam isu-isu regional dan internasional, negara-negara ini, yang memiliki sejarah panjang dan jelas dalam melanggar kewajiban internasional mereka di berbagai bidang, termasuk uji coba nuklir dan rezim non-proliferasi, tidak berhak mengomentari kemampuan pertahanan yang sah dan sepenuhnya legal dari Republik Islam Iran.”

Misil Fattah dipamerkan oleh Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Iran pada hari Selasa lalu. Rudal hipersonik ini memiliki jangkauan 1.400 kilometer dengan kecepatan hingga 15 kali kecepatan suara, dan mampu menerobos  sistem pertahanan udara.

Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi menyebut rudal baru itu akan meningkatkan daya tangkal Iran serta “membawa perdamaian dan stabilitas ke negara-negara di kawasan.”

Menanggapi perkembangan tersebut, wakil juru bicara utama Kementerian Luar Negeri AS Vedant Patel mengatakan, “Kekhawatiran Washington tentang program rudal Iran sudah mapan.”

Prancis mengaku pihaknya prihatin atas pengembangan rudal baru Iran, dan menyebutnya “pelanggaran lain terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.”

Senada dengan ini, Kementerian Luar Negeri Inggris menyebut peluncuran rudal baru itu membuktikan Iran terus mengabaikan pembatasan internasional.

Jubir Kementerian Luar Negeri Iran Kanaani mengatakan bahwa penandatanganan pakta AUKUS oleh AS, Inggris, dan Australia merupakan “contoh nyata dari pendekatan politik dan diskriminatif kekuatan nuklir dalam mentransfer teknologi dan uranium yang diperkaya tinggi ke negara non-nuklir, dalam pelanggaran terhadap Perjanjian Non-Proliferasi (NPT).”

Inti dari kesepakatan segi tiga itu adalah janji AS dan Inggris untuk membantu Australia membangun setidaknya delapan kapal selam bertenaga nuklir, bukan kapal selam bersenjata nuklir.

Kanaani  memuji upaya berkelanjutan Angkatan Bersenjata Iran dan pencapaian strategis mereka dalam memperkuat kekuatan pertahanan negara.

Upaya tersebut, menurutnya, merupakan langkah yang tepat dan efektif dalam menciptakan pencegahan terhadap ancaman asing dan mempertahankan keamanan nasional Iran. (presstv)

Ledakan dalam Masjid di Afghanistan Tewaskan 15 Orang dan Lukai Puluhan Lainnya

Sedikitnya 16 orang tewas dan 30-an lainnya terluka akibat ledakan bom di dekat sebuah masjid di provinsi Badakhshan timur laut Afghanistan Kamis (8/6).

Korban tewas antara lain seorang mantan pejabat polisi Taliban. Ledakan itu terjadi di dekat Masjid Nabawi, menurut Abdul Nafi Takor, juru bicara Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk Taliban yang menyebutkan jumlah korban tewas 11 orang. Takor menambahkan bahwa ada kekhawatiran bahwa jumlah korban dapat meningkat.

Pengeboman tersebut tampaknya ditujukan terhadap peringatan takziah tewasnya Nisar Ahmad Ahmadi, wakil gubernur Badakhshan, dalam serangan bom mobil pada Selasa lalu. Serangan di Faizabad, ibu kota Badakhshan itu, juga menewaskan sopir Ahmadi  dan melukai 10 orang lainnya.

Moazuddin Ahmadi, pejabat Taliban yang bertanggung jawab di bidang informasi dan budaya, mengkonfirmasi tewasnya Safiullah Samim, mantan kepala polisi Taliban di Baghlan, akibat ledakan pada hari Kamis.

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini, sementara kelompok teroris ISIS,  saingan utama Taliban, telah mengaku bertanggung jawab atas pemboman mobil pada hari Selasa. (alalam/ds)